Kementerian Perdagangan
Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri Indonesia.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengemban mandat fundamental dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sebuah pilar vital bagi ekonomi nasional. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan barang, daya saing produk domestik, dan hubungan ekonomi internasional, memastikan koordinasi serta regulasi sektor perdagangan berjalan efektif.
Ruang lingkup Kemendag mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Dalam fungsi regulasi, Kemendag merumuskan dan melaksanakan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen. Sebagai penyedia layanan, Kemendag memfasilitasi perizinan ekspor-impor dan sertifikasi produk, sementara program-programnya fokus pada pengembangan ekspor dan perundingan perdagangan internasional.
Intervensi program strategis Kemendag meliputi peningkatan daya saing produk ekspor melalui promosi global dan stabilisasi harga barang pokok melalui operasi pasar. Selain itu, Kemendag aktif dalam perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan digital bagi UMKM, dan perundingan perjanjian perdagangan internasional untuk kepentingan nasional.
Kontribusi Kemendag dalam isu-isu nasional sangat nyata, terutama dalam pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Lembaga ini juga berperan penting dalam peningkatan devisa negara melalui ekspor non-migas, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Kemendag dalam berbagai situasi, mulai dari pelaku usaha yang membutuhkan perizinan ekspor-impor hingga konsumen yang mencari perlindungan atau informasi terkait barang dan jasa. Masyarakat umum juga dapat mengakses informasi mengenai harga barang pokok dan kebijakan perdagangan, menunjukkan relevansi lembaga ini dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai kesimpulan, Kementerian Perdagangan adalah lembaga vital yang mengatur dan mengembangkan sektor perdagangan Indonesia, berperan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen, dan meningkatkan daya saing produk nasional. Interaksi luas warga negara dengan Kemendag menegaskan pentingnya lembaga ini bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2017 Tahun 2017
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2022
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2025
Materi pokok dalam Permendag ini adalah Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika. Barang Elektronik dan Telematika yang diatur impornya terdiri atas: a. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna; b. telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet; c. elektronik; dan d. Barang berbasis sistem pendingin.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen,pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014
Data Kementerian PerdaganganLihat semua
Indeks Harga Konsumen 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 02 Pakaian dan Alas Kaki
IHPB bahan mentah turun, produk akhir naik signifikan
Inflasi Bulanan Indonesia Januari–Desember 2025
Inflasi · Satuan: Persen · Bulanan 2025
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi restoran naik signifikan pada April lalu melandai
Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 04 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi perlengkapan rumah tangga naik signifikan sejak April.
Inflasi Tahunan (Y-on-Y) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran Indonesia 2024 - 2025
Inflasi restoran naik tipis antara 2024 dan 2025.
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 03 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi perumahan nasional menurun tipis sepanjang Januari hingga Agustus
Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) serta Perubahannya (2018=100) Indonesia 2019 - 2025
NTPR naik signifikan, tertinggi 2025 dari 99,41.
Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) serta Perubahannya (2018=100) Indonesia
NTPP turun signifikan, daya beli petani menurun