Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 10/M-DAG/PER/1/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/ 12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 96/M-DAG/PER/ 12/2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA KEPAIA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAI.AM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANANTERPADU SATIJ PIN1U TENT ANG PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/M-DAG/PER/ 1/2015 MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ~n~v If {\\\.\ 2
ten tang Menteri 11. ten tang10. ten tang Bidang Bidang Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.
Nomor: 10/M-DAG/PER/ 1/2015 3
Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 96/M-DAG/PER/ 12/2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADAKEPALABADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANANTERPADUSATUPINTU.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 10/M-DAG/PER/1/2015 Menetapkan 4
Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penyelenggara PTSPdengan hak subtitusi.
3A. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 10/M-DAG/PER/1/2015 5
Nomor: 10/M-DAG/PER/ 1/2015 6 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal RACHMAT GOBEL ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2015 MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 10/M-DAG/PER/1/2015
Membuka PDF…