Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 125/M-DAG/PER/12/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Garam;
Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor garam;
MENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURANMENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/M-DAG/PER/ 12/2015 TENTANG KETENTUANIMPOR GARAM MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mengingat
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN KETENTUANIMPORGARAM. 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum VerifikasiAtau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
NomorPerdaganganMenteri22. Peraturan 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Garam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/ 10/2014;
Nomor Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium;
mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat dan bahan tambahan iodium, anti-caking atau free-flowing maupun tidak, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:
Rencana kebutuhan Garam Industri ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi an tar kementerian/lembaga terkait.
Garam yang dapat diimpor Garam Industri dan Garam Konsumsi.
Persetujuan Impor Garam Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat data dan keterangan paling sedikit mengenai:
Persetujuan Impor Garam Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun. baku atau bahan penolong Garam Industri; dan
negeri, Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha pergaraman untuk melakukan impor Garam Konsumsi.
( 1) Dalam hal terjadi:
Importir Garam Industri dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Garam Industri yang telah diimpornya kepada pihak lain.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen