Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2018
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M-DAG/ PER/ 5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 728) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M-DAG/ PER/ 5 / 2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/ M-DAG/ PER/ 5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 / M-DAG/ PER/ 5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2017 Nomor 728) sebagaimana telah beberapa kali diubah, teralchir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1895) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh: -5
Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), perusahaan pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:
Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), perusahaan pemilik API-P hams mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan•
Importir Produk Hortikultura yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor tidak dapat mengajukan permohonan Persetujuan Impor kembali selama 2 (dua) tahun dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan.
Pengenaan sanksi penangguhan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur untuk dan atas nama Direktur Jenderal.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)