menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA KETENTUANDANTATACARAPENERBITAN SURATKETERANGANASALUNTUK BARANGASAL INDONESIA TENTANG PERATURANMENTER! PERDAGANGAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR22/M-DAG/PER/3/2015 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA i -·". \ t : I ' ,/ =, "'"ft,a.,l.V~ 1//11!;\\\ 2
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /M-DAG/PER/ 10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Ori.gin of Indonesia);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587);
7.Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Togas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12.Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317 /MPP/Kep/9/1997;
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 3 Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:
1.Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) adalah Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia. ··
2.Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).
3.Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
4.Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
5.Barang asal Indonesia (Indonesia originating goods) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).
6.SKA Preferensi adalah SKA yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
7.SKA Non Preferensi adalah SKAyang digunakan dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
8.Sistem elektronik SKAyang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan permohonan dan penerbitan SKAsecara elektronik.
9.Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
10.Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
11.Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.