DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014

Nomor: 23/M-DAG/PER/4/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor yang mengalami lonjakan jumlah impor, dapat dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan / a tau Kuota;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Kuota ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
c.bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanya kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah impor tepung gandum dan merekomendasikan untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau Kuota;
d.bahwa hasil pembahasan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah

Menetapkan

memutuskan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa kuota terhadap lonjakan jumlah impor tepung gandum;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Pengenaan Kuota Dalam Rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Tepung Gandum;
1. 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang KETENTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/4/2014 TENT ANG 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
7. 7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor SP Tahun 2014;
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
10. 10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;
11. 11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. 12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor23/M-DAG/PER/4/2014 3 ( 1) Terhadap Imper Tepung Gandum dikenakan Tindakan Pengamanan berupa Kuota.

(2)Tepung Gandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tepung Gandum yang termasuk ke dalam Pos Tarif/HS:
1. a.1101.00.10.10: --Tepung gandum, telah difortifikasi;
2. b.1101.00.10.90: --Tepunggandum, lain-lain.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tepung Gandum adalah tepung yang berasal dari biji gandum yang telah difortifikasi dan tepung gandum lain-lain.
2.Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan, adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
3.Kuota adalah pembatasan jumlah barang oleh pemerintah yang dapat diimpor.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
5.Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan Imper.
6.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk Imper yang dilakukan oleh Surveyor.
7.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk Impor.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 1

PERDAGANGAN TENTANG KUOTA DALAM RANGKA PERDAGANGAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KETENTUAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN IMPORTEPUNGGANDUM. MEMUTUSKAN: Peraturan MenteriPerdaganganR.I. Nomor23/M-DAG/PER/4/2014 Menetapkan 4 Kuota bagi setiap Importir berlaku untuk setiap pengapalan.

Pasal 7

Impor Tepung Gandum dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) hanya dapat dilakukan selama Kuota masih tersedia.

Pasal 6

(1)Tindakan Pengamanan berupa Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) tidak diberlakukan terhadap Impor Tepung Gandum yang diproduksi dari negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total Impor berdasarkan pangsa impor tahun 2011.
(2)Negara-negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kuota dalam rangka Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 441.141 Ton, dengan alokasi sebagai berikut:
1. a.Turki dengan Kuota sebesar 251.450 Ton;
2. b.Sri Lanka dengan Kuota sebesar 136.754 Ton;
3. c.Ukraina dengan Kuota sebesar 22.057 Ton; dan
4. d.negara lainnya dengan Kuota sebesar 30.880 Ton.
(2)Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi seluruh negara maju yang menjadi anggota World Trade Organization (WTO), dan negara berkembang yang ekspor Tepung Gandum ke Indonesia di atas 3% (tiga persen) berdasarkan pangsa lmpor tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
(2)Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Pasal 3

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 23/M-DAG/PER/4/2014 5

(1)Verifikasi atau penelusuran teknis Imper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
1. a.uraian dan spesifikasi barang yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS;
2. b.jumlah (volume)per jenis barang;
3. c.waktu pengapalan;
4. d.pelabuhan tujuan; dan
5. e.Surat Keterangan Asal (SKA).
(2)Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai basil verifikasi atau penelusuran teknis Imper dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis Full Container Load (FCL) atau tanda pemeriksaan Surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain.

Pasal 12

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis Imper Tepung Gandum, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
b.berpengalaman sebagai surveyor di bidang Imper minimal 5 (lima)tahun;
c.memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri; dan
d.mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis Imper.

(1)Setiap importasi Tepung Gandum harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis Imper di negara asal barang.
(2)Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis Imper sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

( 1) Importir yang telah mendapatkan Kuota Tepung Gandum wajib merealisasikan Imper Tepung Gandum.

(2)Realisasi Imper Tepung Gandum oleh Importir terhitung sejak tanggal penerbitan Laporan Surveyor (LS).
(3)Importir dapat memperoleh Kuota Tepung Gandum berikutnya setelah merealisasikan Kuota Tepung Gandum sebelumnya.

Pasal 9

Kuota untuk setiap pengapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan prinsip "first come first served".

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor yang mengalami lonjakan jumlah impor, dapat dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan / a tau Kuota;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Kuota ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
c.bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan adanya kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah impor tepung gandum dan merekomendasikan untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau Kuota;
d.bahwa hasil pembahasan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah

Menetapkan

memutuskan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa kuota terhadap lonjakan jumlah impor tepung gandum;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Pengenaan Kuota Dalam Rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Tepung Gandum;
1. 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang KETENTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/M-DAG/PER/4/2014 TENT ANG 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
7. 7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor SP Tahun 2014;
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
10. 10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;
11. 11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
12. 12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor23/M-DAG/PER/4/2014 3 ( 1) Terhadap Imper Tepung Gandum dikenakan Tindakan Pengamanan berupa Kuota.

(2)Tepung Gandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tepung Gandum yang termasuk ke dalam Pos Tarif/HS:
1. a.1101.00.10.10: --Tepung gandum, telah difortifikasi;
2. b.1101.00.10.90: --Tepunggandum, lain-lain.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tepung Gandum adalah tepung yang berasal dari biji gandum yang telah difortifikasi dan tepung gandum lain-lain.
2.Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan, adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
3.Kuota adalah pembatasan jumlah barang oleh pemerintah yang dapat diimpor.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
5.Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan Imper.
6.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk Imper yang dilakukan oleh Surveyor.
7.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk Impor.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 1

Pasal 7

Impor Tepung Gandum dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) hanya dapat dilakukan selama Kuota masih tersedia.

Pasal 6

(1)Tindakan Pengamanan berupa Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) tidak diberlakukan terhadap Impor Tepung Gandum yang diproduksi dari negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total Impor berdasarkan pangsa impor tahun 2011.
(2)Negara-negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kuota dalam rangka Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 441.141 Ton, dengan alokasi sebagai berikut:
1. a.Turki dengan Kuota sebesar 251.450 Ton;
2. b.Sri Lanka dengan Kuota sebesar 136.754 Ton;
3. c.Ukraina dengan Kuota sebesar 22.057 Ton; dan
4. d.negara lainnya dengan Kuota sebesar 30.880 Ton.
(2)Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi seluruh negara maju yang menjadi anggota World Trade Organization (WTO), dan negara berkembang yang ekspor Tepung Gandum ke Indonesia di atas 3% (tiga persen) berdasarkan pangsa lmpor tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
(2)Impor Tepung Gandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Pasal 3

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 23/M-DAG/PER/4/2014 5

(1)Verifikasi atau penelusuran teknis Imper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
1. a.uraian dan spesifikasi barang yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS;
2. b.jumlah (volume)per jenis barang;
3. c.waktu pengapalan;
4. d.pelabuhan tujuan; dan
5. e.Surat Keterangan Asal (SKA).
(2)Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai basil verifikasi atau penelusuran teknis Imper dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis Full Container Load (FCL) atau tanda pemeriksaan Surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain.

Pasal 12

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis Imper Tepung Gandum, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
b.berpengalaman sebagai surveyor di bidang Imper minimal 5 (lima)tahun;
c.memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri; dan
d.mempunyai rekam-jejak (track records) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis Imper.

(1)Setiap importasi Tepung Gandum harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis Imper di negara asal barang.
(2)Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis Imper sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

( 1) Importir yang telah mendapatkan Kuota Tepung Gandum wajib merealisasikan Imper Tepung Gandum.

(2)Realisasi Imper Tepung Gandum oleh Importir terhitung sejak tanggal penerbitan Laporan Surveyor (LS).
(3)Importir dapat memperoleh Kuota Tepung Gandum berikutnya setelah merealisasikan Kuota Tepung Gandum sebelumnya.

Pasal 9

Kuota untuk setiap pengapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan prinsip "first come first served".

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011