DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2024

Nomor: 23
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Sistem Resi Gudang, Perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan Sistem Resi Gudang, Kelancaran distribusi Barang, Efisiensi biaya dan Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan umum di bidang resi gudang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan sistem resi gudang, kelancaran distribusi barang, dan efisiensi biaya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu memberikan landasan hukum dalam mengatur kebijakan umum di bidang resi gudang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum di Bidang Sistem Resi Gudang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG SISTEM RESI GUDANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.
2.Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
3.Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.
4.Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5.Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
6.Pemegang Resi Gudang adalah pemilik Barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik Barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
7.Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan Barang yang disimpan oleh pemilik Barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 2

Menteri menetapkan kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan mengenai:

a.perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan Sistem Resi Gudang;
b.kelancaran distribusi Barang; dan
c.efisiensi biaya.

Pasal 3

(1)Perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.kesesuaian dan kebenaran data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang;
2. b.kesesuaian dan kebenaran data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Derivatif Resi Gudang; dan
3. c.pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang transparan, terpercaya, dan berkelanjutan.
(2)Kesesuaian dan kebenaran data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan:
1. a.transparansi dan kesesuaian atas jumlah, jenis, dan mutu Barang yang disimpan dalam Gudang dengan yang tercantum dalam Resi Gudang; dan
2. b.data dan identitas Pemegang Resi Gudang dengan yang tercantum dalam Resi Gudang.
(3)Kesesuaian dan kebenaran data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan transparansi dan kesesuaian atas jumlah, jenis, dan mutu Barang serta pemegang Derivatif Resi Gudang yang tercantum dalam:
1. a.kontrak berjangka Resi Gudang;
2. b.opsi atas Resi Gudang;
3. c.indeks atas Resi Gudang;
4. d.surat berharga diskonto Resi Gudang;
5. e.unit Resi Gudang; dan/atau
6. f.derivatif lainnya dari Resi Gudang, sesuai dengan data atau keterangan yang tercantum dalam Resi Gudang yang menjadi dasar penerbitan (underlying) Derivatif Resi Gudang.
(4)Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang transparan, terpercaya, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.peningkatan kepercayaan pemilik Barang melalui: 1) mekanisme perizinan yang transparan dan evaluasi bagi setiap pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang; 2) mekanisme sertifikasi kompetensi bagi penyedia jasa kelembagaan Sistem Resi Gudang yang melibatkan lembaga sertifikasi yang terakreditasi; 3) pembangunan dan pengembangan sistem pengawasan dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang; dan 4) kelancaran pemberian kredit dengan meningkatkan partisipasi lembaga pemerintah dan/atau swasta dalam penyediaan pembiayaan berbasis Resi Gudang.
2. b.terciptanya peluang investasi dengan mengembangkan mekanisme bisnis yang dapat meningkatkan daya saing Barang yang disimpan dalam Sistem Resi Gudang;
3. c.keberlanjutan Sistem Resi Gudang yang berorientasi pada pengembangan bisnis dan peningkatan keuntungan;
4. d.pengembangan dan penguatan manajemen rantai pasok bagi Pengelola Gudang;
5. e.peran aktif pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
6. f.harmonisasi antara kebijakan pengembangan Sistem Resi Gudang dengan kebijakan terkait stabilisasi harga Barang, pasokan Barang, dan distribusi Barang termasuk barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; dan
7. g.mekanisme penentuan penghitungan biaya yang dikenakan oleh kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang.

Pasal 4

Kelancaran distribusi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.penggunaan Resi Gudang sebagai manajemen stok Barang dalam rangka ketahanan pangan nasional;
b.stabilisasi harga Barang melaui Sistem Resi Gudang; dan
c.integrasi Sistem Resi Gudang dengan perdagangan berjangka komoditi, pasar lelang komoditas, dan/atau dengan sarana perdagangan lainnya.

Pasal 5

Efisiensi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.pemanfaatan sarana perdagangan yang lebih kompetitif;
b.peningkatan minat pemilik Barang untuk menggunakan Sistem Resi Gudang; dan
c.peningkatan daya saing Sistem Resi Gudang sebagai sarana alternatif dalam perdagangan.

Pasal 6

Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2024 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal … Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2011