Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 24/M-DAG/PER/4/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 71
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 TENTANG Menimbang PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan; berdasarkan sebagaimanapertimbanganc. bahwa Mengingat Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
ten tang Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 9.
5584); memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. yang denganterkait,internasionalkeputusan
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
PERDAGANGAN TENTANGMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. NomorPerdaganganMenteri22. Peraturan 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang; Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa;
1 7. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/ atau Jasa sesuai dengan Persyaratan Teknis dan/ atau Standar lain
BAB I
( 1) Lingkup pengaturan standardisasi bidang perdagangan meliputi:
BAB II RUANO LINGKUP
BAB II
Untuk kepentingan nasional terkait aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, Menteri dapat merumuskan dan/ atau memberlakukan SNI dan/ atau Persyaratan Teknis secara wajib.
Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI terhadap Barang dilakukan oleh komite teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesatu Standardisasi Barang BABIII STANDARDISASIBARANGDANJASA BIDANG PERDAGANGAN
Produsen atau Importir wajib bertanggungjawab terhadap konsistensi mutu Barang yang telah diberlakukan SNI dan/ atau Persyaratan Teknis secara wajib atau SNI yang diterapkan secara sukarela. PasalS
( 1) Dalam rangka penelusuran konsistensi mutu barang dilakukan post audit melalui pengambilan contoh terhadap Barang yang telah diterbitkan NRP dan NPB.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen