Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 39
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan lmpor; Mengingat 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang ten tang Pemasukan Ternak dan/ a tau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang ten tang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653); 11. Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kernenterian Perdagangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
(3), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
untuk lmportir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan; 1. Ketentuan ayat
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANMENTER! PERDAGANGANNOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR. 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299); Menetapkan
( 1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), 2. Ketentuan ayat
dokumen ke SIN SW. terintegrasi dengan perlu mengunggah telah tidak Importir SINSW,kementerian yang non pemerintah kemen terian / lembaga paling sedikit berupa NIB dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
untuk Importir yang merupakan Yayasan, paling sedikit berupa Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c. untuk Importir yang merupakan badan usaha milik negara, koperasi, dan bad an usaha, mengenai:a. NIBdan identitas Importir; b. alamat perusahaan; dan c. masa berlaku.
NIBdan identitas Importir; 2. pos tariff HS;
5. negara asal;
tanggal berakhir.
1. NIBdan identitas Importir; 2. pos tariff HS; atau Importir Produsen keterangan paling sedikit Terdaftar data atau Importirmemuatdilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
a. badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 3. Di antara
dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut: angka 4 dan huruf b angka 3.
(5), disertai dengan kartu kendali realisasi Impor. sebagaimana Impor Persetujuan
jumlah dan satuan Barang setiap golongan; 4. negara asal; 5. tanggal berlaku; dan 6. tanggal berakhir.
pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; atau b. pelaku usaha lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
ayat
(3), proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor dihentikan sementara. (la) Selain penghitungan teknis dan/atau verifikasi lapangan, penghentian sementara proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
4. Di antara ayat
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. pada angka tidak tertentu sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I II yang merupakan (1)
ayat
Di antara ayat
(8)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) sehingga
berbunyi se bagai beriku t: pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.
penanganan rangka dalam diperlukan yang lainnya khusus kondisi c. terdapat pemerintah kemen terian / lembaganonkementerian terkait; dan/ atau a. pemohon Persetujuan Impor merupakan perusahaan yang belum pernah melakukan Impor; b. terdapat usulan a tau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari
(1), Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, dapat dikecualikan dari Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
(3), Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
(4), Importir harus memiliki hak akses.
( 11) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8); dan b. data dan informasi yang tersedia secara pemerintah dokumen dan/atau terkait nonkementeriankemen terian / lembagaoleh pemerintah untuk keperluan pemerintah sendiri atau hibah, hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat
6. Ketentuan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)