Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2022
- Nomor
- 32
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Menimbang MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKANASEAN TRADEIN GOODSAGREEMENT(PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIAMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor ke negara anggota ASEAN dan mengakomodasi amandemen terhadap Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN Trade in Goods Agreement serta amandemen terhadap Surat Keterangan Asal Form D, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur penerbitan dokumen keterangan asal dan formulir Surat Keterangan Asal;
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
KAB Preferensi dan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) berdasarkan ATIGA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1024), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya proses ekspor; dan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1024), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 529 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022 MUHAMMAD LUTFI ttd. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2022 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar orang mengetahuinya,setiap - 9 -- 9 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2022 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 529 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) BAB I KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)
Penghitungannya wajib dilakukan sesuai dengan Pasal VII of GATT 1994 dan Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;
dasar laut atau di bawah dasar laut2 Negara Anggota, dengan syarat Negara Anggota melaksanakan yuridiksinya berdasarkan hak eksploitasi sebagaimana diberikan sesuai dengan hukum internasional;3
a) produksi di Negara Anggota pengekspor; atau b) barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota pengekspor, dengan syarat barang dimaksud hanya tepat untuk pemulihan bahan-bahan mentah; dan
(i) apabila barang dimaksud memiliki kandungan nilai regional (selanjutnya disebut sebagai “Kandungan Nilai ASEAN” atau “Kandungan Nilai Regional (RVC)”) tidak kurang dari empat puluh persen (40%) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam angka 5; atau 2 Untuk barang hasil memancing di laut yang diambil dari luar wilayah perairan (Zona Ekonomi Eksklusif), status barang asal dan dengan syarat Negara Anggota mempunyai hak eskploitasi berdasarkan hukum internasional 3 Merujuk pada hukum internasional, pendaftaran kapal-kapal hanya dapat dilakukan di satu Negara Anggota. (ii) apabila semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang dimaksud telah mengalami perubahan klasifikasi tarif (selanjutnya disebut sebagai "CTC") pada tingkat empat digit (seperti perubahan pada pos tarif l) pada kode HS. (b) Setiap Negara Anggota wajib mengijinkan eksportir barang untuk memutuskan penggunaan ketentuan Angka 4.1(a)(i) atau Angka 4.1(a)(ii) ketika menentukan barang dimaksud dikualifikasikan sebagai barang asal Negara Anggota. 4.2 (a) Meskipun telah disebutkan pada Angka 4.1, barang-barang yang dirinci dalam Bab IV Lampiran ini wajib dikualifikasikan sebagai barang asal apabila memenuhi aturan khusus produk dimaksud. (b) Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan suatu pilihan antara aturan berbasis kandungan nilai regional (RVC) dari barang asal, suatu perubahan dalam klasifikasi tarif berdasarkan ketentuan barang asal, suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, atau kombinasi keduanya, setiap Negara Anggota wajib mengijinkan pengekspor untuk menentukan aturan mana yang digunakan dalam menentukan apakah barang dimaksud memenuhi syarat sebagai barang asal dari Negara Anggota. (c) Apabila aturan khusus produk memenuhi suatu kandungan nilai regional tertentu, maka disyaratkan nilai kandungan regional barang dimaksud dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam angka 5. (d) Apabila aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan- bahan yang digunakan melalui proses perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu fabrikasi khusus atau proses produksi, aturan wajib berlaku hanya untuk bahan-bahan bukan asal. 4.3 Meskipun telah disebutkan pada Angka 4.1 dan Angka 4.2, suatu barang yang dirinci dalam Lampiran A atau B Deklarasi Menteri mengenai Perdagangan Produk Teknologi Informasi yang disetujui dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO pada tanggal 13 Desember 1996, sebagaiman diatur dalam Lampiran 4 ATIGA, wajib dianggap berasal dari Negara Anggota apabila disusun dari bahan-bahan yang dirinci berdasarkan Lampiran sama.
(a) Metode langsung Kandungan Nilai Regional = atau (b) Metode tidak langsung Kandungan Nilai Regional = 5.2 Untuk maksud-maksud penghitungan Kandungan Nilai Regional sebagaimana disyaratkan pada Angka 5.1 antara lain:
(i) Nilai CIF pada saat importasi barang atau pembuktian importasi, atau; (ii) Harga yang dipastikan paling awal dibayar untuk semua bahan bukan asal di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung;
pembuangan sampah-sampah yang dapat didaur ulang; dan elemen-elemen biaya dalam penghitungan nilai bahan mentah; seperti pungutan-pungutan pelabuhan dan pemerikasaan serta bea-bea impor yang dibayar untuk komponen yang kena pajak; dan
5.3 Negara-negara Anggota wajib menentukan dan mematuhi hanya pada salah satu Metode penghitungan RVC. Negara-negara Anggota wajib diberikan fleksibilitas untuk mengubah metode penghitungan mereka dengan syarat bahwa perubahan tersebut diberitahukan kepada Dewan AFTA setidak-tidaknya enam (6) bulan sebelum penerapan metode baru tersebut. Setiap verifikasi penghitungan Kandungan Nilai ASEAN oleh Negara Anggota pengimpor wajib dibuat berdasarkan metode yang digunakan oleh Negara Anggota pengekspor. 5.4 Dalam menentukan Kandungan Nilai ASEAN, Negara-negara Anggota wajib mentaati panduan metodologi biaya sebagaimana tercantum dalam Bab II Lampiran ini. 5.5 Bahan-bahan yang didapat secara lokal diproduksi dengan pendirian ijin fabrikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negeri, wajib dianggap memenuhi persyaratan ketentuan asal dalam Persetujuan ini; bahan yang didapat secara lokal dari sumber lain wajib dikenakan pembuktian asal berdasarkan Pasal 57 ATIGA untuk maksud penentuan asal. 5.6 Nilai barang dalam Lampiran ini wajib ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 ATIGA.
6.2 Apabila Kandungan Nilai Regional bahan kurang dari empat puluh persen (40%), persyaratan Kandungan Nilai ASEAN yang akan diakumulasi menggunakan kriteria Kandungan Nilai Regional wajib secara langsung sesuai dengan persyaratan nilai dalam negeri yang sama dengan atau lebih dari dua puluh persen (20%). Pedoman Pelaksanaan dimaksud tercantum dalam Bab III Lampiran ini.
(a) memastikan menjaga barang dalam keadaan baik untuk maksud- maksud pengangkutan atau penyimpanan; (b) memfasilitasi pengapalan atau pengangkutan; dan (c) Pengepakan atau penyerahan barang untuk penjualan. 7.2 Suatu barang asal di wilayah Negara Anggota wajib mempertahankan keadaan asalnya, ketika diekspor dari Negara Anggota lainnya, di mana operasional dilakukan tidak melampaui sebagaimana dimaksud pada angka 7.1.
8.2 Berikut ini wajib dipertimbangkan sebagai yang dikirimankan secara langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor: (a) barang yang diangkut dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor, atau (b) barang yang diangkut melalui satu atau lebih Negara-negara Anggota, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui non-Negara Anggota, dengan syarat: (i) Persinggahan barang dimaksud hanya berlaku untuk alasan geografis atau pertimbangan terkait persyaratan khusus pengangkutan; (ii) barang tersebut tidak memasuki wilayah dagang atau dikonsumsi; dan (iii) barang dimaksud tidak mengalami setiap operasianal lain selain pembongkaran atau pemuatan kembali atau operasional lain untuk menjaga barang dalam keadaan baik.
9.2 Nilai bahan-bahan bukan asal sebagaimana dimaksud pada Angka 9.1, bagaimanapun, wajib dimasukkan dalam nilai bahan-bahan bukan asal untuk setiap persyaratan kandungan nilai regional untuk produk dimaksud.
(a) Apabila suatu barang berdasarkan suatu persyaratan kandungan nilai regional, nilai wadah kemasan dan bahan- bahan kemasan untuk penjualan eceran wajib diperhitungkan dalam penentuan setiap barang asal, dimana wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran dipertimbangkan sebagai pembentuk keseluruhan barang dimaksud. (b) Angka 10.1 (a) tidak berlaku apabila, wadah kemasan dan bahan-bahan kemasan untuk penjualan eceran, pada saat digolongkan bersamaan dengan barang tersebut wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang tersebut telah memenuhi perubahan yang berlaku dalam persyaratan klasifikasi tarif barang tersebut. 10.2 Kontainer-kontainer dan dan bahan-bahan kemasan khusus yang digunakan untuk pengangkutan suatu barang wajib tidak diperhitungkan dalam penentuan asal barang dari barang dimaksud.
(a) aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang tidak diperhitungkan secara terpisah dari barang dimaksud, dan (b) kuantitas dan nilai dari aksesoris, suku cadang, peralatan dan buku petunjuk atau informasi bahan lainnya yang biasa untuk barang dimaksud. 11.2 Apabila suatu barang tunduk berdasarkan persyaratan kandungan nilai regional ketentuan asal barang, nilai aksesoris-aksesoris, suku cadang, peralatan dan petunjuk-petunjuk atau informasi lainnya wajib diperhitungkan sebagai nilai bahan-bahan asal atau bukan asal, sebagaimana dimungkinkan, dengan menghitung kandungan nilai regional barang asal.
(a) bahan bakar dan energi; (b) peralatan, celupan dan cetakan; (c) suku cadang dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemeliharaan perlengkapan dan bangunan; (d) minyak pelumas, gemuk, bahan pencampur dan bahan-bahan lain yang dipergunakan dalam produksi atau dipergunakan untuk menjalankan perlengkapan dan bangunan; (e) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan keselamatan dan persediaan; (f) perlengkapan, alat-alat dan persediaan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan barang; (g) katalisator dan zat pelarut; dan (h) setiap barang lain yang tidak tergabung dalam barang yang digunakan dalam produksi barang dapat didemonstrasikan secara layak menjadi suatu bagian dari produksi dimaksud.
13.2 Apabila keputusan telah diambil melalui metode pengelolaan inventaris, metode dimaksud wajib dipergunakan sepanjang tahun anggaran.
15.2 Fungsi-fungsi Subkomite Bidang Ketentuan Asal Barang adalah meliputi: (a) pemantauan pelaksanaan dan operasional dari Lampiran ini; (b) peninjauan, sebagaimana diperlukan, membuat rekomendasi yang sesuai dengan tujuan untuk menyempurnakan Lampiran ini agar responsif terhadap perubahan dinamis pada proses produksi ditingkat regional dan global sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan penanaman modal di antara Negara-negara Anggota, memajukan jejaring produksi regional, mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memperkecil kesenjangan pembangunan; (c) peninjauan, sebagaimana diperlukan, prosedur pelaksanaan dari Lampiran ini dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur dan membuat prosedur dimaksud menjadi transparan, dapat diprediksi dan berstandar, dengan mempertimbangkan praktik- pratik terbaik dari perjanjian-perjanjian perdagangan regional dan internasional lainnya; (d) pertimbangan terhadap hal-hal lain yang telah disepakati terkait dengan Lampiran ini, dan (e) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang didelegasikan oleh CCA, SEOM dan Dewan AFTA. 15.3 Subkomite bidang Ketentuan Asal Barang wajib terdiri dari para wakil dari Pemerintah Negara Anggota, dan dapat mengundang wakil-wakil dari entitas-entitas yang relevan selain dari Pemerintah Negara- negara Anggota dengan keahlian yang relevan yang diperlukan untuk isu-isu yang akan dibahas, atas kesepakatan semua Negara Anggota. BAB II PRINSIP DAN PEDOMAN PERHITUNGAN KONTEN NILAI REGIONAL DI ATIGA A. Prinsip Penentuan Biaya untuk Kandungan Nilai Regional
ii. Konsistensi - metode alokasi biaya harus konsisten kecuali dibenarkan oleh realitas komersial; iii. Reliabilitas - informasi biaya harus dapat diandalkan dan didukung oleh informasi yang sesuai; iv. Relevansi - biaya harus dialokasikan berdasarkan data yang obyektif dan terukur;
vi. Penerapan GAAP negara pengekspor - informasi biaya harus disiapkan sesuai dengan penerimaan prinsip akuntansi secara umum dan ini termasuk untuk menghindari penghitungan ganda item biaya; vii. Mata uang - informasi biaya terbaru dari catatan akuntansi dan biaya yang ada dari perusahaan harus digunakan untuk menghitung kandungan asal. B. Panduan untuk Metodologi Penetapan Biaya
ii. Biaya yang Diproyeksikan dan Dianggarkan – Proyeksi biaya dapat digunakan jika itu dibenarkan. Perusahaan harus memberikan analisis dan bukti varians selama periode klaim originating untuk menunjukkan akurasi proyeksi; iii. Biaya Standar - dasar untuk biaya standar harus ditunjukkan. Perusahaan harus menyediakan bukti bahwa biaya tersebut digunakan untuk tujuan akuntansi; iv. Biaya Rata-rata / Moving Average Cost – Biaya rata-rata dapat digunakan jika dibenarkan; dasar untuk menghitung biaya rata-rata, termasuk jangka waktu, dll. harus disorot. Perusahaan harus memberikan analisis varians dan bukti selama periode klaim originating untuk menunjukkan keakuratan biaya rata-rata;
BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN AKUMULASI PARSIAL PADA BAB I PASAL 6 DALAM ASEAN CUMULATIVE RULES OF ORIGIN Untuk keperluan penerapan Bab I Angka 6 dari persetujuan ini: (a) suatu barang dianggap memenuhi syarat untuk akumulasi parsial, jika setidaknya mengandung 20% (dua puluh persen) dari Kandungan Nilai Regional (RVC) dari barang asal di Negara Anggota tempat produksi atau pemrosesan kebaikan; (b) RVC dari barang yang ditentukan dalam Ayat (a) harus dihitung sesuai dengan formula yang disediakan dalam Bab I Angka 5 Lampiran ini; (c) barang yang diekspor berdasarkan perjanjian ini tidak memenuhi syarat untuk preferensi tarif dari Negara Anggota pengimpor berdasarkan Perjanjian ini; (d) barang yang diekspor berdasarkan pengaturan ini harus disertai dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang valid dengan tepat dan ditandai dengan "Parsial Cumulation"; (e) bagian yang relevan dari Lampiran II (Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal Preferensi Dalam ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)), termasuk Aturan 18 (Retroactive Check) dan Aturan 19 (Verification Visit), akan berlaku untuk Surat Keterangan Asal (SKA Form D) yang diterbitkan untuk tujuan Akumulasi Parsial. BAB IV KRITERIA PERUBAHAN SUBSTANSIAL UNTUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
ii. Polimer yang telah mengalami proses pemintalan leleh atau ekstrusi untuk membentuk serat sintetis; iii. Memintal serat menjadi benang; iv. Menenun, merajut atau membentuk kain;
vi. Pencelupan kain, jika disertai dengan proses akhir yang memiliki efek rendering pada barang yang dicelup langsung; vii. Pencetakan kain, jika disertai dengan proses akhir yang memiliki efek rendering barang yag dicetak langsung dapat digunakan; viii. Impregnasi atau pelapisan ketika perlakuan tersebut mengarah pada pembuatan produk baru yang termasuk dalam pos tarif tertentu; atau ix. Sulaman yang setidaknya mewakili lima persen dari total luas barang sulaman.
ii. Memotong dengan panjang atau lebar dan melingkari, menjahit atau menyambung kain yang mudah diidentifikasi dengan maksud untuk penggunaan komersial tertentu; iii. Memotong dan/atau menggabungkan dengan menjahit, melilitkan, menghubungkan, melampirkan benda-benda MUHAMMAD LUTFI ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, aksesori seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cmcm dan lubang tali; rv. Satu a tau lebih proses akhir pada benang, kain atau barang tekstil lainnya, seperti pemutihan, anti air, penuangan, penyusutan, pengilapan/penghalusan, atau operasi serupa; a tau
iii. Karpet dan selimut untuk bepergian; iv. Sprei, sarung bantal, kain meja, kain toilet, dan kain dapur;
vi. Te-pal, tenda dan tirai/ gorden jendela; vu. Kain lantai, kain lap, dan barang-barang serupa lainnya yang dibuat sederhana.
- 16 -- 16 - aksesori seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cincin dan lubang tali; iv. Satu atau lebih proses akhir pada benang, kain atau barang tekstil lainnya, seperti pemutihan, anti air, penuangan, penyusutan, pengilapan/penghalusan, atau operasi serupa; atau
ii. Selendang, syal, kerudung, dan sejenisnya; iii. Karpet dan selimut untuk bepergian; iv. Sprei, sarung ban tai, kain meja, kain toilet, dan kain dapur;
vi. Te~pal, tenda dan tirai/gorden jendela; vii. Kain lantai, kain lap, dan barang-barang serupa lainnya yang dibuat sederhana.
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) PROSEDUR PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL PREFERENSI BERDASARKAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) BAB I PROSEDUR SERTIFIKASI OPERASIONAL Dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam Lampiran I, prosedur operasional tentang penerbitan dan verifikasi Dokumen Keterangan Asal dan hal-hal lain terkait administrasi yang harus diperhatikan sebagai berikut: Aturan 1 Definisi (a) ASEAN Single Window yang selanjutnya disebut ASW adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (a) PLF; (b) Dokumen Keterangan Asal Back-to-back adalah Dokumen Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perantara berdasarkan satu atau lebih Dokumen Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; (c) Eksportir Tersertifikasi yang selanjutnya disebut ES adalah eksportir yang diberikan kewenangan untuk membuat Deklarasi Asal Barang atas barang yang diekspornya; (d) Otoritas yang Berwenang adalah otoritas Pemerintah dari Negara Anggota pengekspor yang ditunjuk untuk mengesahkan ES; (e) SKA Elektronik yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan (Process Specification and Message Implementation Guideline) ATIGA e-Form D, dan ditransmisikan secara elektronik antara Negara-negara Anggota melalui ASW sesuai dengan ketentuan keamanan yang ditentukan dalam Pasal 9 PLF; (f) Eksportir adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi berlokasi di wilayah Negara Anggota, tempat suatu barang diekspor oleh orang tersebut; (g) Importir adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi berlokasi di wilayah Negara Anggota, tempat suatu barang diimpor oleh orang tersebut; (h) Instansi Penerbit adalah otoritas Pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang ditunjuk untuk menerbitkan SKA Form D dan diberitahukan kepada semua Negara Anggota sesuai dengan Lampiran ini; (i) National Single Window yang selanjutnya disebut NSW adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (c) PLF; (j) Deklarasi Asal Barang yang selanjutnya disebut DAB adalah deklarasi tentang asal barang yang diekspor yang dibuat oleh ES sesuai dengan Aturan 12 B; (k) The Protocol on the Legal Framework yang selanjutnya disebut PLF adalah Protokol Kerangka Hukum sebagai dasar implementasi ASEAN Single Window yang telah disetujui / disepakati di Ha Noi, Vietnam pada 4 September 2015; (l) Produsen adalah orang/penduduk asli atau orang yang secara yuridiksi melakukan proses produksi di wilayah Negara Anggota, sebagaimana diatur dalam ayat (j) Pasal 1 Lampiran I ; dan (m) Dokumen Keterangan Asal adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang yang diekspor memenuhi ketentuan asal barang yang diatur dalam Lampiran I. Aturan 1A Dokumen Keterangan Asal Dokumen Keterangan Asal dapat berupa: (a) Surat Keterangan Asal Preferensi (SKA Form D); (b) Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D); atau (c) Deklarasi Asal Barang. Aturan 2 Spesimen Tanda Tangan, Stempel Resmi Otoritas Penerbit dan Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN 2.1 Setiap Negara Anggota wajib menyediakan daftar nama, alamat, specimen tanda tangan, dan spesimen stempel resmi otoritas penerbit, dalam format hard copy dan soft copy, melalui Sekretariat ASEAN untuk kemudian disebarluaskan ke Negara-negara Anggota lainnya dalam format soft copy. Setiap perubahan dalam daftar tersebut harus segera disebarluaskan dengan cara yang sama. 2.2 Spesimen tanda tangan dan stempel resmi otoritas penerbit, dikompilasi oleh Sekretariat ASEAN, dan diperbarui setiap tahun. SKA Form D yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 tidak dapat diterima oleh Negara Anggota penerima. 2.3 Dalam hal Negara Anggota hanya menerbitkan e-Form D, Negara Anggota tersebut tidak perlu memberikan/menyediakan daftar spesimen tanda tangan dan spesimen stempel resmi dari otoritas penerbitnya. 2.4 Setelah status ES diberikan, masing-masing Negara Anggota harus segera memasukkan data-data berikut ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN: (a) Nama dan alamat resmi perusahaan; (b) Kode otorisasi ES; (c) Tanggal penerbitan dan tanggal habis masa berlaku otorisasi ES yang diberikan, jika ada; (d) Daftar jenis produk yang akan di otorisasi, termasuk deskripsi produk dalam HS enam digit atau kode AHTN1 ; dan (e) Daftar penandatangan resmi dan spesimen masing-masing tanda tangan, tidak lebih dari 10 (sepuluh)2 orang per-perusahaan3 Setiap perubahan terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, Negara Anggota harus segera memasukan perubahan data tersebut ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN dengan mekanisme yang sama. Pencabutan atau penangguhan otorisasi juga harus dimasukkan ke dalam Basis Data Sertifikasi Mandiri ASEAN dengan mekanisme yang sama. 2.5 Sekretariat ASEAN menjadi pihak yang mengelola dan memelihara Basis DataSertifikasi Mandiri ASEAN yang dapat diakses secara online oleh Negara-Negara Anggota. 2.6 Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh eksportir yang tidak terdapat dalam basis data, atau ditandatangani oleh seseorang yang tidak terdapat dalam basis data, atau untuk produk yang tidak termasuk dalam basis data tidak dapat diterima oleh Negara Anggota penerima. Aturan 3 Dokumen Pendukung 3.1 Dalam rangka menentukan status asal barang, Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang memiliki kewenangan untuk meminta dokumen pendukung atau melakukan pemeriksaan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Anggota. 3.2 Negara-negara Anggota didorong untuk memperbolehkan penyerahan dokumen pendukung elektronik (apabila tersedia), dalam rangka pemeriksaan Dokumen Keterangan Asal, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Anggota. Aturan 4 1 Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri. 2 Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan Kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri. 3 Keperluan untuk mempertahankan hal ini bergantung atas hasil tinjauan kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal penerapan Sertifikasi Mandiri. Pemeriksaan Pra-Ekspor 4.1 Produsen dan/atau eksportir, atau perwakilannya yang sah, wajib mengajukan penerbitan Dokumen Keterangan Asal atau status ES kepada Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang dan meminta pemeriksaan pra-ekspor terkait asal barang maupun pemeriksaan terkait status ES, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota. Hasil pemeriksaan pra- ekspor dapat ditinjau secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Hasil pemeriksaan pra-ekspor diterima sebagai dokumen pendukung dalam menentukan asal barang yang akan diekspor. Pemeriksaan pra-ekspor tidak berlaku untuk barang yang dilihat dari sifat dan originating-nya dapat dengan mudah ditentukan. 4.2 Untuk bahan-bahan yang diperoleh secara lokal, deklarasi mandiri yang dikeluarkan oleh produsen terakhir yang melakukan ekspor berdasarkan Perjanjian ini, harus digunakan sebagai dasar menentukan status asal barang tersebut. Aturan 5 Permohonan Penerbitan SKA Form D 5.1 Pada saat melaksanakan pemenuhan ketentuan ekspor barang untuk mendapatkan Tarif Preferensi, eksportir atau perwakilannya yang sah harus mengajukan permohonan tertulis penerbitan SKA Form D, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa barang yang akan diekspor tersebut memenuhi persyaratan penerbitan SKA Form D. 5.2 ES secara mandiri dapat mengajukan penerbitan SKA Form D sebagai pengganti Deklarasi Asal Barang. Aturan 6 Pemeriksaan Permohonan Penerbitan SKA Form D Instansi Penerbit berdasarkan kompetensi dan kemampuannya harus melakukan pemeriksaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota terhadap setiap permohonan penerbitan SKA Form D untuk memastikan bahwa: (a) Permohonan Penerbitan SKA Form D dan SKA Form D telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk menandatanganinya; (b) Asal barang yang tercantum sudah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I; (c) Pernyataan lainnya yang terdapat dalam SKA Form D sesuai dengan bukti- bukti dokumen pendukung yang telah diserahkan; (d) Deskripsi/uraian, jumlah/kuantitas dan berat barang, tanda dan nomor kemasan, jumlah dan jenis kemasan, telah sesuai dengan produk yang akan diekspor; (e) Jenis barang yang berjumlah lebih dari satu, diperbolehkan untuk dinyatakan pada SKA Form D yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap jenis barang dicantumkan secara terpisah sesuai ketentuannya. Aturan 7 SKA Form D 7.1 SKA Form D harus dibuat pada kertas putih ukuran ISO A4, dengan spesimen sesuai Lampiran III dan Lampiran IV. SKA Form D harus dibuat dalam bahasa Inggris. 7.2 SKA Form D terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan/copy (rangkap kedua/duplicate dan rangkap ketiga/ triplicate). 7.3 Setiap SKA Form D harus memuat nomor referensi yang berbeda yang diterbitkan oleh masing-masing kantor atau lokasi penerbitan. 7.4 Setiap SKA Form D harus memuat tanda tangan dan cap/stempel resmi Otoritas Penerbit. Tanda tangan dan cap/stempel dapat dibubuhkan secara manual maupun elektronik4. 7.5 Asli SKA Form D diteruskan oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada otoritas pabean atau otoritas pemerintah terkait, di pelabuhan/ bandara atau tempat dilakukan importasi. Rangkap kedua 4 Tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik tidak berarti sama dengan tanda tangan digital. Keberterimaan Negara Anggota atas tanda tangan dan stempel yang dibubuhkan secara elektronik, tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Anggota tersebut. SKA Form D disimpan di Otoritas Penerbit di Negara Anggota pengekspor. Rangkap ketiga SKA Form D disimpan oleh eksportir. Aturan 8 Deklarasi Kriteria Asal Barang dalam SKA Form D Untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB I angka 2 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, SKA Form D yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor terakhir harus menunjukkan kriteria asal barang yang relevan dan berlaku. Aturan 9 Perlakuan terhadap Kesalahan Pernyataan pada SKA Form D Tidak diperbolehkan adanya penghapusan maupun penumpukan tulisan yang diizinkan pada SKA Form D. Setiap perubahan harus dilakukan dengan: (a) Mencoret yang salah dan membuat penambahan yang diperlukan. Perubahan tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang menandatangani SKA Form D dan disetujui/disahkan oleh otoritas penerbit yang berwenang. Ruang/spasi yang tidak terpakai harus disilang untuk mencegah adanya penambahan, atau (b) Penerbitan SKA Form D baru untuk mengganti SKA Form D yang salah. Aturan 10 Penerbitan SKA Form D 10.1 Sesuai dengan penyerahan dokumen yang dipersyaratkan, SKA Form D harus diterbitkan oleh Instansi Penerbit di Negara Anggota pengekspor sebelum atau pada saat pengapalan, selama barang yang diekspor dapat dianggap berasal dari Negara Anggota tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. 10.2 Dalam hal SKA Form D tidak diterbitkan sebagaimana disebutkan pada ayat 10.1 karena adanya kelalaian, kesalahan, atau penyebab lainnya, SKA Form D dapat diterbitkan dengan berlaku surut setelah tanggal pengapalan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal pengapalan dan harus diberi tanda/keterangan dengan tulisan “Issued Retroactively”. Aturan 11 Dokumen Keterangan Asal Back-to-back 11.1 Instansi Penerbit di Negara Anggota pengekspor perantara dapat menerbitkan SKA (Form D) back-to-back apabila permohonan diajukan oleh eksportir, dengan ketentuan: (a) Satu atau lebih Dokumen Keterangan Asal yang asli disampaikan. Dalam hal Dokumen Keterangan Asal yang asli tidak disampaikan, maka Dokumen Keterangan Asal Cerified True Copy harus disampaikan; (b) SKA Form D back-to-back yang diterbitkan harus berisi informasi yang sama seperti Dokumen Keterangan Asal yang asli. Secara khusus, setiap kolom dalam SKA Form D back-to-back harus diisi lengkap. Harga FOB di Negara Anggota pengekspor perantara pada Kolom 9 juga harus dicantumkan pada SKA Form D back-to-back; (c) SKA Form D back-to-back harus diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perantara dan disampaikan kepada Negara Anggota pengimpor terakhir selama Dokumen Keterangan Asal yang asli masih berlaku; (d) Untuk pengiriman ekspor sebagian, nilai ekspor sebagian harus dicantumkan, dan bukan nilai keseluruhan ekspor yang tercantum dalam Dokumen Keterangan Asal. (e) Untuk pengiriman ekspor gabungan, SKA form D back-to-back harus diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perantara dan disampaikan kepada Negara Anggota pengimpor terakhir merujuk pada tanggal kadaluwarsa tercepat dari masa berlaku Dokumen Keterangan Asal yang asli. (f) Negara anggota pengekspor perantara dapat memastikan bahwa jumlah kuantitas dari barang yang diekspor kembali, di bawah pengiriman ekspor sebagian maupun pengiriman ekspor gabungan, tidak melebih total kuantitas barang pada Dokumen Keterangan Asal yang asli dari Negara Anggota Pengekspor pertama ketika menyetujui SKA back-to-back kepada pengekspor; (g) Dalam hal informasi yang diberikan tidak lengkap dan/atau diduga terdapat penipuan, maka Negara Anggota pengimpor terakhir dapat meminta Dokumen Keterangan Asal yang asli untuk diserahkan kepada masing-masing otoritas pabean; (h) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 18 dan Aturan 19 juga berlaku bagi Negara Anggota yang menerbitkan SKA (Form D) back-to-back. (i) Informasi pada SKA (Form D) back-to-back mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli. Informasi tersebut harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA (Form D) back-to-back. 11.2 ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang back-to-back dengan ketentuan: (a) ES tersebut memiliki satu atau lebih Dokumen Keterangan Asal asli yang valid dari Negara Anggota pengekspor pertama. Dalam hal tidak terdapat Dokumen Keterangan Asal yang asli, maka Dokumen Keterangan Asal Certified True Copy harus digunakan; (b) Deklarasi Asal Barang back-to-back yang dibuat oleh ES dari Negara Anggota Pengekspor perantara harus berisi informasi yang sama dengan Dokumen Keterangan Asal yang asli. Harga FOB di Negara Anggota pengekspor perantara juga harus dicantumkan dalam Deklarasi Asal Barang Back-to-back; (c) Deklarasi Asal Barang back-to-back harus dibuat oleh ES dari Negara Anggota pengekspor perantara dan disampaikan kepada Negara Anggota pengimpor terakhir selama Dokumen Keterangan Asal yang asli masih berlaku; (d) Untuk pengiriman ekspor sebagian, nilai ekspor sebagian harus dicantumkan, dan bukan nilai keseluruhan dalam Dokumen Keterangan Asal yang asli. (e) Untuk pengiriman ekspor gabungan, Deklarasi Asal Barang back-to- back harus diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor perantara dan disampaikan kepada Negara Anggota pengimpor terakhir merujuk pada tanggal kadaluwarsa tercepat dari masa berlaku Dokumen Keterangan Asal yang asli. (f) ES yang membuat Deklarasi Asal Barang back-to-back dapat memastikan bahwa jumlah kuantitas dari barang yang diekspor Kembali, di bawah pengiriman ekspor sebagian maupun pengiriman ekspor gabungan, tidak melebih total kuantitas barang pada Dokumen Keterangan Asal yang asli (g) Prosedur Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Aturan 18 dan Aturan 19 juga berlaku bagi Negara Anggota yang menerbitkan Deklarasi Asal Barang Back-to-back; (h) Informasi pada Deklarasi Asal Barang back-to-back mencakup tanggal penerbitan dan nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli; (i) ES yang membuat Deklarasi Asal Barang Back-to-back harus merupakan ES yang memiliki wewenang membuat Deklarasi Asal Barang untuk barang yang sama. Aturan 12 Kehilangan SKA Form D Dalam hal terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan terhadap SKA Form D, eksportir dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Penerbit untuk menerbitkan lembar asli dan lembar triplicate SKA Form D Certified True Copy yang dibuat berdasarkan pada dokumen ekspor dan memuat tulisan “CERTIFIED TRUE COPY” pada Kolom 12. SKA Form D Certified True Copy harus memuat tanggal penerbitan SKA Form D yang asli dan diterbitkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal penerbitan SKA Form D yang asli. Aturan 12 A Eksportir Tersertifikasi (ES) 12A.1 Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota Pengekspor dapat memberikan wewenang kepada eksportir yang mengirimkan barang berdasarkan perjanjian ini, yang selanjutnya disebut sebagai “Eksportir Tersertifikasi” (ES), untuk membuat Deklarasi Asal Barang mengenai status originating suatu barang. Eksportir yang meminta wewenang tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis atau elektronik dan harus dapat meyakinkan Otoritas yang Berwenang atas semua jaminan yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi status asal barang yang menjadi dasar pembuatan Deklarasi Asal Barang. 12A.2 Otoritas yang Berwenang dapat memberikan status ES berdasarkan kondisi yang mereka anggap sesuai, termasuk dengan ketentuan di bawah ini: (a) Eksportir terdaftar sesuai hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor; (b) Eksportir harus memastikan bahwa pihak penandatangan terotorisasi yang bertanggung jawab untuk membuat Deklarasi Asal Barang, mengetahui dan memahami Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam Permendag ini; (c) Eksportir harus memiliki pengalaman dalam melakukan ekspor sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor; (d) Eksportir tidak memiliki catatan kecurangan terkait Ketentuan Asal Barang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor; (e) Eksportir harus memiliki tingkat kepatuhan yang baik, diukur dengan manajemen resiko oleh Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota Pengekspor; (f) Eksportir, dalam hal sebagai pedagang, harus memiliki "deklarasi produsen" yang menunjukkan originating suatu produk yang termasuk dalam sertifikasi mandiri dan kesiapan produsen untuk bekerja sama dalam retroactive check dan verification visit jika diperlukan; dan (g) Eksportir harus memiliki sistem pembukuan dan pencatatan yang baik, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor. 12A.3 Otorisasi harus diberikan secara tertulis. Otoritas yang Berwenang harus memberikan kode-kode otorisasi kepada ES yang harus dicantumkan dalam Deklarasi Asal Barang. Negara Anggota harus memasukkan informasi tentang otorisasi yang diberikan dalam basis data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN, sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.4. 12A.4 ES memiliki kewajiban sebagai berikut: (a) memberikan kepada Otoritas yang Berwenang akses ke catatan dan lokasi untuk tujuan pemantauan otorisasi dan verifikasi kebenaran dari pernyataan yang dibuat. Catatan dan akun harus memungkinkan untuk identifikasi dan verifikasi status originating barang yang menjadi dasar Deklarasi Asal Barang yang dibuat, selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan deklarasi sesuai dengan hukum dan peraturan peru ndang- undangan yang berlaku di Negara Anggota Pengekspor; (b) membuat Deklarasi Asal Barang hanya untuk barang-barang milik ES yang telah diberi wewenang pembuatan Deklarasi Asal Barang dan ES memiliki dokumen yang sesuai membuktikan status originating barang dimaksud pada saat deklarasi diterbitkan; (c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan angka 12A.2; (d) bekerja sama dalam pelaksanaan retroactive check dan verification visit; (e) bertanggung jawab penuh atas semua Deklarasi Asal Barang yang dibuat, termasuk penyalahgunaan yang ada; dan (f) segera memberi tahu Otoritas yang berwenang atas setiap perubahan yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan berdasarkan ketentuan dalam angka 2.4 (Tanda Tangan Spesimen dan Cap Resmi Otoritas Penerbit dan Basis Data Sertifikasi Mandiri Seluruh ASEAN) dari Lampiran ini. Aturan 12 B Deklarasi Asal Barang (DAB) 12B.1 DAB harus memuat persyaratan data yang tercantum dalam Daftar Persyaratan Data. Daftar Persyaratan Data
(ii) HS 6 (enam) digit atau kode AHTN; (iii) Kriteria Asal Barang; (iv) Negara Asal Barang; (v) Harga FOB ketika kriteria asal barang Regional Value Content (RVC) digunakan; (vi) Kuantitas barang; (vii) Merek dagang, jika ada; dan (viii) Untuk kasus DAB Back-to-back, nomor referensi Dokumen Keterangan Asal yang asli, tanggal penerbitan, Negara Asal atas negara anggota pengekspor pertama, dan, jika ada, Kode Otorisasi Eksportir Tersertifikasi di negara anggota pengekspor pertama.
(ii) Tanda tangan terotorisasi di atas nama penandatangan yang dicetak/ dicap.
12B.2 DAB harus dibuat pada faktur komersial. Namun, jika DAB tidak dapat dibuat pada faktur komersial pada saat ekspor, maka DAB dapat dibuat pada dokumen komersial berikut: billing statement, delivery order or packing list, dapat diterima pada saat impor jika diserahkan bersama dengan faktur komersial. 12B.3 Dokumen yang berisi DAB harus menjelaskan barang-barang dengan cukup detail agar barang tersebut dapat diidentifikasi untuk tujuan menentukan originating barang. 12B.4 DAB harus memuat nama dan tanda tangan manual penandatangan yang berwenang. 12B.5 Tanggal dokumen yang memuat DAB harus dianggap sebagai tanggal penerbitan DAB . 12B.6 Nomor referensi dokumen yang berisi DAB harus dianggap sebagai nomor referensi DAB . 12B.7 Dalam hal ruang yang disediakan dalam DAB tidak cukup untuk menyebutkan seluruh produk, halaman tambahan yang berisi informasi sebagaimana tercantum Daftar Persyaratan Data dapat dilampirkan. Aturan 12 C Pemantauan dan Verifikasi Otoritas yang Berwenang harus memantau penggunaan otorisasi yang tepat, termasuk verifikasi kebenaran atas Deklarasi Asal Barang yang dibuat. Keputusan tentang frekuensi dan cakupan Pemantauan dan Verifikasi harus berdasarkan pada risiko. Lebih lanjut terhadap verifikasi retrospektif yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor, Otoritas yang Berwenang akan bertindak sesuai dengan ketentuan dalam angka 18. Aturan 12D Pencabutan Otorisasi ES Otoritas yang Berwenang dapat mencabut otorisasi ES kapan saja. Otoritas yang Berwenang akan melakukan hal tersebut apabila ES tidak lagi memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 12A.1, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 12A.2 atau menyalahgunakan wewenangnya. Penarikan Otorisasi harus dimasukkan ke dalam basis data Sertifikasi-Mandiri Seluruh ASEAN oleh Negara Anggota, sesuai dengan angka 2. Aturan 13 Penyerahan Dokumen Keterangan Asal 13.1 Untuk kepentingan klaim tarif preferensi, importir harus menyerahkan kepada otoritas kepabeanan atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor pada saat impor: (a) SKA Form D termasuk dokumen pendukung; atau (b) Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh ES termasuk dokumen pendukung. 13.2 Dalam hal SKA Form D ditolak oleh otoritas kepabeanan atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor, maka SKA Form D harus diberi tanda pada Kolom 4 dan Surat Keterangan Asal (Form D) yang asli harus dikembalikan kepada instansi penerbit yang bersangkutan dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Instansi penerbit akan diberikan notifikasi tentang alasan penolakan tarif preferensi tersebut. 13.3 Dalam hal Deklarasi Asal Barang ditolak oleh otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor, maka Deklarasi Asal Barang harus dikembalikan kepada Otoritas yang Berwenang dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Otoritas yang Berwenang akan diberikan notifikasi tentang alasan penolakan tarif preferensi tersebut. 13.4 Dalam hal Dokumen Keterangan Asal tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam angka 13.2 dan angka 13.3, Negara Anggota pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang dan menilai kembali Dokumen Keterangan Asal dapat digunakan untuk pemberian tarif preferensi atau tidak. Klarifikasi harus detil dan lengkap dalam menanggapi alasan penolakan tarif preferensi yang disampaikan oleh Negara Anggota pengimpor. Aturan 14 Masa Berlaku Dokumen Keterangan Asal Batas waktu berikut harus diperhatikan dalam penyerahan Dokumen Keterangan Asal: (a) Dokumen Keterangan Asal berlaku selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal penerbitan untuk tujuan sertifikasi originating barang, atau dalam hal Deklarasi Asal Barang berlaku dari tanggal pembuatannya, dan harus diserahkan kepada otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu tersebut. (b) dalam hal Dokumen Keterangan Asal diserahkan kepada otoritas kepabeanan di Negara Anggota pengimpor setelah berakhirnya batas waktu, maka Dokumen Keterangan Asal tersebut masih dapat diterima apabila kegagalan untuk mematuhi batas waktu tersebut disebabkan oleh Force Majeure atau penyebab lain di luar kemampuan eksportir; dan (c) dalam kasus-kasus lain terkait penyerahan yang terlambat, otoritas kepabeanan yang berwenang di Negara Anggota pengimpor dapat menerima Dokumen Keterangan Asal dengan ketentuan bahwa barang- barang tesebut telah diimpor sebelum berakhirnya masa berlakunya SKA. Aturan 15 Pengecualian Penggunaan Dokumen Keterangan Asal Dalam hal pengiriman barang ekspor dari Negara Anggota pengekspor tidak melebihi nilai FOB US$ 200,00, maka pembuatan Dokumen Keterangan Asal dapat dikecualikan dan penggunaan pernyataan sederhana oleh eksportir yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Negara Anggota pengekspor akan diterima. Barang-barang yang dikirim melalui pos yang tidak melebihi FOB US$ 200,00 juga diperlakukan sama. Aturan 16 Perlakuan terhadap Perbedaan Kecil 16.1 Apabila originating barang ASEAN tidak diragukan, maka atas ditemukannya perbedaan yang bersifat minor, seperti kesalahan pengetikan dalam Dokumen Keterangan Asal dan dokumen yang diajukan kepada otoritas bea-cukai di Negara Anggota pengimpor, untuk kepentingan formalitas importasi barang, tidak ipso facto membatalkan dokumen, apabila hal tersebut ternyata sesuai dengan barang yang dikirimkan. 16.2 Dalam hal Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor mempunyai klasifikasi tarif yang berbeda untuk satu barang yang ingin dikenakan tarif preferensi, maka barang-barang tersebut akan dikenakan tarif MFN atau tarif preferensi yang lebih tinggi, sesuai dengan pemenuhan ROO yang berlaku, dan tidak ada sanksi atau biaya lainnya yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengimpor. Apabila perbedaan klasifikasi tersebut telah diselesaikan, maka tarif yang benar, jika diatur, harus diberlakukan dan setiap kelebihan biaya harus dikembalikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Negara Anggota pengimpor, segera setelah masalah tersebut terselesaikan. 16.3 Untuk beberapa jumlah barang yang dinyatakan dalam Dokumen Keterangan Asal yang sama, dan terdapat permasalahan pada salah satu barang, maka tidak mempengaruhi atau menunda pemberian tarif preferensi dan proses pengeluaran barang lain yang terdapat dalam Dokumen Keterangan Asal. Angka 18 (c) dapat diterapkan pada barang- barang bermasalah tersebut. Aturan 17 Persyaratan Pencatatan 17.1 Untuk kepentingan proses verifikasi berdasarkan angka 18 dan angka 19, produsen dan/atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan SKA Form D dan ES yang membuat Deklarasi Asal Barang, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor, harus menyimpan catatan-catatan pendukung yang berkaitan dengan Dokumen Keterangan Asal tersebut selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan Dokumen Keterangan Asal. 17.2 Pengajuan SKA Form D dan semua dokumen yang berhubungan dengan aplikasi tersebut harus disimpan oleh Instansi Penerbit tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan SKA Form D. 17.3 Pengajuan sebagai ES dan semua dokumen yang terkait dengan pengajuan tersebut harus disimpan oleh Otoritas yang Berwenang selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal berakhirnya atau dicabutnya otorisasi. 17.4 Atas permintaan Negara Anggota pengimpor, informasi yang berkaitan dengan validitas SKA Form D harus dilengkapi oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani SKA Form D, dan informasi yang berkaitan dengan kebenaran Deklarasi Asal Barang disertifikasi oleh masing-masing Otoritas Pemerintah yang sesuai atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor. 17.5 Setiap informasi yang dikomunikasikan antara negara-negara anggota yang bersangkutan harus dirahasiakan dan harus digunakan hanya untuk validasi Dokumen Keterangan Asal. Aturan 18 Retroactive Check Negara Anggota pengimpor dapat meminta Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor untuk melaksanakan retroactive check secara acak dan/atau ketika terdapat keraguan atas keaslian dokumen atau akurasi informasi yang terkait kebenaran asal barang. Atas permintaan tersebut, Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor harus melaksanakan retroactive check atas laporan biaya berdasarkan biaya dan harga saat ini, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, ditentukan sejak tanggal eksportasi dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Permintaan retroactive check harus disertai dengan Dokumen Keterangan Asal yang bersangkutan dan harus disertai alasan serta informasi tambahan yang menyatakan bahwa pernyataan pada dalam Dokumen Keterangan Asal mungkin tidak akurat, kecuali permintaan retroactive check dilakukan secara acak; (b) Instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang yang menerima permintaan retroactive check harus memberikan jawaban dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permintaan; (c) Otoritas bea-cukai dari Negara Anggota pengimpor dapat menangguhkan pemberian tarif preferensi selama menunggu hasil verifikasi. Namun demikian, otoritas dimaksud dapat mengeluarkan barang kepada importir selama memenuhi ketentuan administratif, dengan syarat barang-barang yang dimaksud tidak termasuk dalam barang yang dilarang atau dibatasi dan tidak ada kecurigaan akan terjadinya pelanggaran; dan (d) Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang harus segera mengirimkan hasil verifikasi kepada Negara Anggota pengimpor untuk menentukan apakah barang-barang tersebut originating atau tidak. Keseluruhan proses retroactive check, termasuk proses pemberitahuan kepada instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota pengekspor, harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara menunggu hasil retroactive check, maka ketentuan huruf (c) harus diberlakukan. Aturan 19 Verification Visit 19.1 Apabila Negara Anggota pengimpor tidak puas dengan hasil retroactive check, maka dalam keadaan tertentu, Negara Anggota Pengimpor dapat meminta verification visit ke Negara Anggota pengekspor. 19.2 Sebelum pelaksanaan verification visit, Negara Anggota pengimpor, harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada: (a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi; (b) Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang di Negara Anggota yang akan dilakukan verification visit; (c) Otoritas bea-cukai atau otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota yang akan dilaksanakan verification visit, dan (d) Importir atas barang-barang yang merupakan subjek verification visit. 19.3 Pemberitahuan tertulis sebagaimana disebutkan dalam angka 19.2 harus memuat informasi secara lengkap, antara lain : (a) nama otoritas kepabeanan atau otoritas pemerintah terkait yang menerbitkan pemberitahuan; (b) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi; (c) rencana tanggal pelaksanaan verification visit; (d) rencana ruang lingkup verification visit termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan (e) nama dan jabatan pejabat yang akan melakukan verification visit. 19.4 Negara Anggota pengimpor harus mendapatkan persetujuan tertulis dari eksportir/produsen yang akan dikunjungi sebagaimana disebutkan dalam angka 19.2. 19.5 Dalam hal persetujuan tertulis dari eksportir/produsen tidak diperoleh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan sesuai dengan ketentuan angka 19.2, Negara Anggota yang mengirimkan pemberitahuan, dapat menolak pemberian tarif preferensi atas barang- barang yang merupakan subjek verification visit. 19.6 Instansi Penerbit atau Otoritas yang Berwenang yang menerima pemberitahuan dapat menunda verification visit yang diusulkan dan memberitahukan kepada Negara Anggota pengimpor. Verification visit harus dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan, atau untuk jangka waktu yang lebih lama sebagaimana yang disetujui oleh negara anggota yang bersangkutan. 19.7 Negara Anggota yang melakukan verification visit harus memberitahukan penetapan tertulis kepada eksportir/produsen yang barangnya merupakan subjek verifikasi dan kepada instansi penerbit atau Otoritas yang Berwenang, apakah barang-barang yang dilakukan verifikasi memenuhi syarat sebagai barang originating atau tidak. 19.8 Setiap tarif preferensi yang ditangguhkan akan diberikan kembali setelah penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 19.7 menyatakan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang originating. 19.9 Eksportir/produsen diizinkan untuk memberikan tanggapan atau tambahan informasi secara tertulis mengenai pemenuhan syarat barang tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penerimaan penetapan tertulis. Jika barang masih ditetapkan sebagai non-originating, maka penetapan tertulis yang final akan disampaikan kepada Instansi Penerbit atau otoritas yang berwenang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penerimaan tanggapan/informasi tambahan dari eksportir/produsen. 19.10 Proses verification visit, termasuk kunjungan dan penetapan apakah barang tersebut originating atau tidak, harus dilakukan dan hasilnya akan disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA atau otoritas yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara menunggu hasil verification visit, angka 18 (c) mengenai penangguhan tarif preferensi harus diberlakukan. Aturan 20 Kerahasiaan Negara anggota harus menjaga/memelihara, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan mereka, kerahasiaan informasi bisnis yang diperoleh dalam proses verifikasi berdasarkan angka 18 dan angka 19 serta harus melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif pihak penyedia informasi. Informasi bisnis hanya dapat diungkapkan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan penegakan hukum penentuan originating barang. Aturan 21 Dokumentasi untuk pelaksanan ketentuan angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I (Pengiriman Langsung) Untuk pelaksanaan ketentuan angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I Perjanjian ini, dalam hal pengiriman dilakukan melalui satu atau lebih wilayah selain Negara Anggota, dokumen yang harus disampaikan kepada otoritas Pemerintah di Negara Anggota pengimpor sebagai berikut: (a) Through Bill of Lading yang diterbitkan di negara pengekspor; (b) SKA Form D yang ditebitkan oleh otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengekspor atau Deklarasi Asal Barang yang diterbitkan oleh ES di Negara Anggota Pengekspor; (c) Invoice dari barang yang bersangkutan; dan (d) Dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada angka (i), (ii) dan (iii) angka 8.2 huruf b Bab I Lampiran I . Aturan 22 Barang Pameran 22.1 Barang-barang yang dikirim dari Negara Anggota pengekspor untuk keperluan pameran di Negara Anggota lain dan dijual selama atau setelah pameran untuk diimpor ke Negara Anggota akan diberikan Tarif Preferensi sesuai dengan ketentuan dalam ATIGA dengan syarat barang- barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan pada Lampiran I, asalkan barang-barang tersebut memenuhi persyaratan otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor sebagai berikut: (a) Eksportir telah mengirimkan barang-barang tersebut dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota tempat pameran diadakan dan telah melaksanakan pameran di Negara Anggota tersebut; (b) Eksportir telah menjual barang-barang tersebut atau mengalihkan nya kepada penerima barang di Negara Anggota pengimpor; dan (c) Barang-barang tersebut telah dikirimkan selama pameran atau segera setelahnya ke Negara Anggota pengimpor tempat barang tersebut dikirimkan untuk pameran. 22.2 Untuk melaksanakan ketentuan Angka 22.1, SKA Form D atau Deklarasi Asal Barang yang dibuat oleh ES akan diberikan kepada otoritas pemerintah yang relevan/berwenang di Negara Anggota pengimpor. Nama dan alamat pameran harus disebutkan. Otoritas Pemerintah yang berwenang/relevan dari Negara Anggota di mana pameran itu berlangsung dapat memberikan bukti bersama dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 21 huruf d untuk identifikasi di mana produk tersebut dipamerkan. 22.3 Ketentuan angka 22.1 berlaku untuk pameran perdagangan, pertanian, atau kerajinan, pameran atau kegiatan sejenis lainnya, display pada toko-toko atau tempat usaha dengan tujuan untuk melakukan penjualan barang-barang luar negeri dan barang-barang tersebut tetap di bawah pengawasan/pengendalian bea-cukai selama pameran itu. Aturan 23 Third Country Invoicing 23.1 Otoritas Pemerintah yang relevan di Negara Anggota pengimpor akan menerima Dokumen Keterangan Asal dalam hal faktur penjualan diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di Negara ketiga atau oleh eksportir ASEAN atas nama perusahaan tersebut, dengan ketentuan bahwa barang-barang tersebut memenuhi ketentuan dalam Lampiran I. 23.2 Eksportir harus mencantumkan “third country invoicing” dan menyebutkan nama perusahaan dan negara penerbit faktur dalam SKA Form D. 23.3 Dalam hal faktur penjualan diterbitkan baik oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga atau oleh eksportir ASEAN atas nama perusahaan tersebut, ES dapat membuat Deklarasi Asal Barang pada billing statement, delivery order atau packing list. Aturan 24 Tindakan terhadap Pelanggaran/Kecurangan 24.1 Apabila terdapat indikasi Pelanggaran/Kecurangan terkait Dokumen Keterangan Asal, maka otoritas Pemerintah terkait harus bekerja sama dalam mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak-pihak orang-orang yang terlibat di masing-masing Negara Anggota. 24.2 Setiap Negara Anggota harus memberikan sanksi hukum atas tindakan Pelanggaran/Kecurangan yang berhubungan dengan Dokumen Keterangan Asal. Aturan 25 Harga FOB Untuk kepentingan Perjanjian ini, terlepas dari Aturan 11 huruf (1) b, Aturan 11 huruf (2) b dan Aturan 12B. Dokumen Keterangan Asal dan Dokumen Keterangan Asal back-to-back harus mencantumkan harga FOB, sebagaimana dipersyaratkan oleh Negara-Negara Anggota yang tercantum dalam paragraf yang berkaitan dengan Harga FOB di halaman sebalik (Overleaf Notes) SKA Form D, dalam hal nilai kandungan regional (RVC) yang dihitung menggunakan rumus dalam ketentuan angka 5 Lampiran I digunakan dalam menentukan Negara Asal barang. Aturan 26 Kesetaraan SKA Form D Dalam Bentuk Kertas/Manual dan e-Form D 26.1 e-Form D dapat diterapkan, diterbitkan, dan diterima sebagai pengganti SKA Form D dalam format kertas/manual dengan akibat hukum yang sama. 26.2 Ketentuan angka 27 sampai dengan angka 31 berlaku untuk e-Form D. Kecuali ditentukan lain dalam angka 27 sampai dengan angka 31, angka 1 sampai dengan 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, dan 18 sampai dengan angka 25 juga berlaku untuk e-Form D. Aturan 27 Surat Keterangan Asal Elektronik (e-Form D) 27.1 Untuk memastikan interoperabilitas/kapabilitas sistem, Negara Anggota harus melakukan pertukaran e-Form D sesuai dengan Pedoman Proses Spesifikasi dan Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu. 27.2 Dalam kondisi suatu Negara Anggota tidak dapat mengimplementasikan semua proses elektronik dan elemen-elemen informasi terkait yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e- ATIGA Form D, Negara Anggota tersebut harus menginformasikan proses dan elemen informasi yang akan diimplementasikan ke Negara-Negara Anggota lainnya, melalui Sekretariat ASEAN. Aturan 28 Penelitian Permohonan e-Form D Sebagai pengganti ketentuan angka 6 huruf a, permohonan untuk penerbitan e-Form D harus diterima secara elektronik, diverifikasi untuk diselesaikan dan disahkan dengan benar. Aturan 29 Penerbitan e-Form D 29.1 Dalam keadaan tertentu, Eksportir dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit, sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Instansi Penerbit, untuk menerbitkan kembali e-Form D dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan e-Form D. 29.2 Selain proses elektronik yang telah ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D, e-Form D dapat diteruskan langsung oleh NSW di Negara Anggota pengekspor ke eksportir dan oleh eksportir atau NSW dari Negara Anggota pengimpor ke importir. 29.3 Dalam keadaan tertentu, seperti, tetapi tidak terbatas pada, kegagalan teknis yang menyebabkan hilangnya data, Negara Anggota penerima dapat meminta ulang pengiriman e-Form D dari Negara Anggota pengirim. 29.4 Perubahan atas e-Form D harus dilakukan dengan menerbitkan e-Form D baru, dan e-Form D sebelumnya akan dibatalkan, sesuai dengan proses yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D. Aturan 30 Penyerahan e-Form D 30.1 Untuk keperluan klaim tarif preferensi, importir harus menyerahkan kepada otoritas Kepabeanan di Negara Anggota Pengimpor pada saat impor, pemberitahuan impor yang memuat informasi tentang nomor referensi e-Form D, dokumen pendukung (yaitu faktur dan, bila diperlukan, Through Bill of Lading yang diterbitkan di wilayah Negara Anggota pengekspor) dan dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Anggota pengimpor. 30.2 Otoritas Kepabeanan di Negara Anggota pengimpor dapat membuat Customs Response elektronik yang menunjukkan status pemanfaatan e-Form D sesuai dengan Pedoman Implementasi Pesan untuk Customs Response yang ditentukan dalam Spesifikasi Proses dan Pedoman Implementasi Pesan e-ATIGA Form D. Status pemanfaatan, jika dibuat, akan dikirimkan secara elektronik melalui ASW kepada instansi penerbit baik segera setelah impor atau saat dan ketika Customs Response dibuat dalam jangka waktu validitas dari e-Form D. 30.3 Apabila e-Form D ditolak oleh Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor, Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor harus: (a) Membuat Customs Response elektronik yang menunjukkan status penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, termasuk alasan penolakan tarif preferensi, sesuai dengan e-ATIGA Formulir D Spesifikasi Proses dan Panduan Implementasi Pesan. Customs Response elektronik, jika dihasilkan, akan dikirimkan secara elektronik melalui ASW kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya e-Form D; atau (b) Dalam hal prosedur dalam Aturan 30.3 huruf a tidak tersedia, Otoritas Kepabeanan dari Negara Anggota pengimpor dapat memberitahu instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor secara tertulis mengenai alasan penolakan pemberian tarif preferensi, bersama dengan nomor referensi e-Form D, dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari. 30.4 Dalam hal e-Form D tidak diterima, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan angka 30.3, Negara Anggota pengimpor harus menerima dan mempertimbangkan klarifikasi yang dibuat oleh instansi penerbit dan mempertimbangkan kembali apakah pemanfaatan e-Form D dapat diterima untuk pemberian tarif preferensi. Klarifikasi harus dibuat secara terperinci dan lengkap dalam menjawab alasan penolakan preferensi yang diajukan oleh Negara Anggota pengimpor. Aturan 31 Pengarsipan dan Penyimpanan Data Elektronik 31.1 Untuk keperluan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan angka 18 dan angka 19, produsen dan/atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan e-Form D harus menyediakan penyimpanan dokumen pendukung untuk permohonan e-Form D selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan e-Form D, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor. 31.2 Permohonan e-Form D dan semua dokumen yang terkait dengan permohonan tersebut harus disimpan oleh Otoritas Penerbit tidak kurang dari 3 (tiga) tahun dari tanggal penerbitan e-Form D. 31.3 Informasi yang berkaitan dengan validitas e-Form D harus diberikan oleh pejabat yang terotorisasi instansi penerbit atas permintaan Negara Anggota pengimpor. 31.4 Informasi yang dikomunikasikan antara Negara-Negara Anggota terkait harus dirahasiakan dan digunakan hanya untuk validasi e-Form D. BAB II PETUNJUK FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG Format ini berfungsi sebagai panduan indikatif dan ES dapat menggunakan format lain yang berisi informasi yang diperlukan. Name of Products HS in six digit or AHTN Code Origin conferring criterion FOB value when the regional value content origin criterion is used Quantity of goods Trademark, if applicable The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter Authorisation code: 0000/XXXX) declares that, except where otherwise clearly indicated, the product(s) satisfy the Rules of Origin to be considered as originating goods under ATIGA (ASEAN country of origin: ………). Authorised signature over printed/stamped name of the signatory Catatan penjelasan: Kriteria Asal Barang yang dipenuhi, antara lain: (a) Barang yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor sesuai dengan Pasal 3 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I “WO” (b) Barang sesuai dengan Pasal 4 (Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan) BAB I Lampiran I • Kandungan Nilai Regional (RVC) • Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC) • Proses Spesifik • Kriteria Kombinasi • Presentase dari Kandungan Nilai Regional (RVC), contoh “40%” • Sesuai dengan Ketentuan CTC Contoh: “CC” atau “CTH” atau “CTSH” • “SP” • Sesuai dengan Kriteria Kombinasi, contoh “CTSH+35%” (c) Barang sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 (Akumulasi Parsial) pada Bab I, dan Bab III Lampiran I “PC x%”, dimana x merupakan presentase RVC kurang dari 40%, example “PC 25%” BAB III PETUNJUK FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG BACK-TO-BACK Format ini berfungsi sebagai panduan indikatif dan ES dapat menggunakan format lain yang berisi informasi yang diperlukan. Name of Products HS in six digit or AHTN Code Origin conferring criterion Country of Origin of the first exporting country FOB value when the regional value content origin criterion is used Quantity of goods Trademark, if applicable Original Proof of Origin reference number Date of issuance of original Proof of Origin Certified Exporter Authorisa tion Code of the first exporting country, if applicable The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter Authorisation code: 0000/XXXX) declares that, except where otherwise clearly indicated, the product(s) satisfy the Rules of Origin to be considered as originating goods under ATIGA (ASEAN country of origin: ………). Authorised signature over printed/stamped name of the signatory Catatan penjelasan: Kriteria Asal Barang yang dipenuhi, antara lain: (a) Barang yang diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan di Negara Anggota pengekspor sesuai dengan Pasal 3 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan) Bab I Lampiran I “WO” MUHAMMAD LUTFI ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, (b) Barang sesuai dengan Pasal 4 (Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan) BAB I Lampiran I • Kandungan Nilai Regional (RVC) • Presentase dari Kandungan Nilai Regional (RVC), contoh •40%" • Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC) • Sesuai dengan Ketentuan CTC Contoh: •cc• atau "CTH" atau "CTSH• • "SP" • Proses spesutk • Kriteria Kombinasi • Sesuai dengan Kriteria Kombinasi, contoh •cTSH+35%" (c) Barang sesuai dengan Pasal 6 ayat •pe xO/o". dimana x merupakan 2 (Akumulasi Parsial) pada Bab I, presentase RVC kurang dari 400/o, dan Bab Ill Lampiran I example •pe 25%" - 31 -- 31 - (b) Barang sesuai dengan Pasal 4 (Barang yang Tidak Diperoleh atau Diproduksi Secara Keseluruhan) BAB I Lampiran I • Kandungan Nilai Regional (RVC) • Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC) • Proses Spesifik • Kriteria Kombinasi • Presentase dari Kandungan Nilai Regional (RVC), contoh “40%” • Sesuai dengan Ketentuan CTC Contoh: “CC” atau “CTH” atau “CTSH” • “SP” • Sesuai dengan Kriteria Kombinasi, contoh “CTSH+35%” (c) Barang sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 (Akumulasi Par sial) pada Bab I, dan Bab III Lampiran I “PC x%”, dimana x merupakan presentase RVC kurang dari 40%, example “PC 25%” MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, Sri Hanyati -A- /NDO^ -No.
(Counory) -~-
D P1efe, e11iial Treattnent Given Under ASE.AN lndusuiaf C: JjJ:iet at.ioll1 Schane D P1efe. EN.al Treaxment Not Giwerl {Please Port al Discharge stare reason/s) ----------------- ---- 5'gnsn.we al Authorised Sig,,a1D,y ol lhe lrnponil,g ea..-y S.mm g_ MM-ks and 7. Number .-.d type ol B.Originahrion 9.Gtosa~ 10.. Number and num,,_ n..,mbersan pa-• g s. descriplion ol (seeo-eaf ... - -al - gas - [ncluding- N018S) -- - wtw. app.op. iat8 and tiS ..-(FOB) ~"'*-'" ol ~ imporing -.RVC• counay) -- 1 1. D•da at,ca, by the ex:por1er 12. C..bl ...... TheU Ult v.r1fllll,i11 11".alll'*II \lt!Olr !flt ATIGA o,t ... AICO khtl'M alt Nl ~· Wf'lt '° -, ~ Slal.M lhted atll)ye muat " ... """°"' • dtsalpcjon or PfOCI~ ~bit tor conoeul0tl$ In .,.. '®fllly or 0tsonat1on: l)i) COl!ljjly '#iU'I N COt'll'VffitM COl'dtiont In IOCOl'WoOI W1!t11 An;dl 32 (.Oit«t ~ of Chapter 3 Of lie ATIG.'I;: W O'l QOmPy """" 1llt origin clileria Mt out In Clllpltf 3 of lllt ATIGA. • ORIGIN CRITER~ F« 9000' '1111 mM* 11\t Ol,o.n QW;a. tit ~ ar,oto,rC1tOOU01t m111$1 lflClll»WI in 8 ,.nlry. •o,e Thin,~ In~' bOc U.0,.-., bt tiel 81id>: co· l>Ox tllCH,ll,,1 bt tl(jlect l~) •lld N '*•noe numbet end lM dt1.e Ol~oro..~ co (f'Of,. 0) -., bt ll'lcficl!H in b001. 7. ,, EXHIBITIONS: In casn WM!e 9()0ds are Hflt tom 1111 «wpOttlng Milffibtf $mt tor ~ Ii\ tn01h• COl.lfl'Y .-0 d:t Our~ o, llltf ... edwbilioA,0.- ~lbfl into 8 MeoJnbet Slet.. i, 1(.(IONl1nc:. Mlh Rull 2'.! of NWIX. 11 ol lhe ATIGA. fie·~· l)OI( "1oulll be ticted ("} Wd Iha Nme1nd adchu ot 1'le e.ifllb~ lndl(;ar.J In l)O,c 2. "· SS.SUED RETRO.ACTfll'ElY: 11'1 ~ C8NI, (lie to in.-oluntlry 9'l'CQ or Olris,ions or os,e, Wiik! GIII..ISN, ~ Ceniflute of Oligin (Fonn D) -, ti. l1$1Md ll'"*l~lf. In atOOld•~ v.ffll p,rq1i:,II 2 Cl ~ 10 Cl Aflfl8K t Cl 1ll8 ATIGA. flt 'ltwfd RH-ote•f'elf bO:( tllOukl ot liCMcl(~ ... AOCUMAATION: In cas.s WMr. goods Clngl~ In 1 ~ SUit .,. UMd in 8AOltllt ,...,...., 51'll .. ~ tct ~ OOOdt, ift tcOOrl:lffl /). MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, : LU { SEKRET^WAT “> ! I JENflERALJ.l f Sri Hariyati
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)