Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2022
- Nomor
- 37
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 43
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE).
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
KAB Preferensi dan SKA Preferensi untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) dalam IM-PTA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2022 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE) KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE) Dalam menentukan asal barang yang berhak untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi sesuai dengan Pasal 8 dalam Persetujuan ini, Ketentuan- Ketentuan berikut wajib diterapkan:
Definisi Untuk tujuan Lampiran ini: Budidaya Air berarti pembudidayaan organisme air termasuk ikan, moluska, krustasea, invertebrata air lainnya serta tumbuhan air, mulai dari stok benih seperti telur, anak ikan, tokolan dan larva, melalui intervensi dalam proses pemeliharaan atau pertumbuhannya untuk meningkatkan produksi seperti stok teratur, pakan, atau perlindungan dari pemangsa; CIF berarti nilai barang yang diimpor, dan mencakup biaya angkutan barang dan asuransi hingga ke pelabuhan atau tempat masuk ke dalam negara pengimpor; Otoritas Kepabeanan berarti otoritas yang sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak yang bertanggungjawab untuk memeriksa kelayakan barang yang diimpor dari Pihak pengekspor untuk perlakuan tarif preferensial: (i) untuk Indonesia, otoritas berwenang adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, atau penggantinya; dan (ii) untuk Mozambique, otoritas berwenang adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai, Otoritas Pendapatan Mozambik, Kementerian Ekonomi dan Keuangan, atau penggantinya FOB berarti nilai free-on-board (FOB) barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengiriman akhir di luar negeri; Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum berarti konsensus yang diakui atau dukungan otoritatif yang substansial di dalam suatu Pihak, yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan kewajiban; pengungkapan informasi; serta pembuatan pernyataan keuangan. Standar ini dapat meliputi pedoman luas dalam penerapan umum baik dalam standar, praktik dan prosedur terperinci; Barang wajib mencakup bahan atau produk, yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi, bahkan jika bahan atau produk tersebut dimaksudkan untuk digunakan nantinya sebagai bahan dalam proses produksi lain. Untuk keperluan Lampiran ini, istilah “barang” dan “produk” dapat digunakan secara bergantian; Sistem Terharmonisasi (HS) berarti nomenklatur dari Deskripsi Komoditas Terharmonisasi dan Sistem Pemberian Kode yang didefinisikan dalam Konvensi Internasional tentang Deskripsi Komoditas Terharmonisasi dan Sistem Pemberian Kode termasuk semua catatan hukum yang ada, sebagaimana berlaku dan diubah dari waktu ke waktu; Otoritas Penerbit berarti otoritas berwenang, atau suatu entitas yang ditunjuk oleh otoritas berwenang yang sesuai dengan hukum dan peraturan masing- masing Pihak, adalah bertanggung jawab untuk menerbitkan surat keterangan asal: (i) untuk Indonesia, otoritas berwenang adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, atau penggantinya; dan (ii) untuk Mozambique, otoritas berwenang adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai, Otoritas Pendapatan Mozambik, Kementerian Ekonomi dan Keuangan, atau penggantinya; Bahan mencakup bahan mentah, bahan-bahan, bagian, komponen, sub- komponen, sub-rakitan atau barang-barang yang secara fisik tergabung dalam barang lain atau merupakan bagian dari proses produksi barang lainnya; Barang Asal berarti barang-barang yang memenuhi syarat sebagai barang asal sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini; Produksi berarti metode untuk memperoleh barang termasuk melalui menanam, menambang, memanen, memelihara, mengembangbiakkan, mengekstrak, menghimpun, mengumpulkan, menangkap, memancing, memerangkap, memburu, memanufaktur, membuat, mengolah atau merakit suatu barang; Aturan Khusus Produk berarti aturan-aturan yang menentukan bahwa bahan- bahan telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tarif atau sebuah operasi manufaktur atau pemrosesan, atau memenuhi suatu kriteria kandungan nilai terkualifikasi atau kombinasi dari beberapa kriteria ini atau kriteria lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
Kriteria Asal Barang Untuk maksud Persetujuan ini, suatu barang yang diimpor ke dalam wilayah suatu Pihak wajib dianggap berasal dan layak mendapatkan perlakuan tarif preferensial apabila memenuhi salah satu persyaratan asal barang sebagai berikut: (a) suatu barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah Pihak pengekspor sebagaimana ditetapkan dan didefinisikan dalam Ketentuan 3; atau (b) suatu barang yang tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah Pihak pengekspor, asalkan produk tersebut telah memenuhi persyaratan dibawah Ketentuan 4 atau Ketentuan 5. dan memenuhi semua persyaratan lain yang berlaku dari Lampiran ini.
Barang yang Diperoleh Sebagai Keseluruhan atau Diproduksi Dalam pengertian Ketentuan 2(a), hal-hal berikut ini wajib dianggap sebagai barang yang diperoleh sebagai keseluruhan atau diproduksi di dalam wilayah suatu Pihak: (a) tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan pada Pihak tersebut; (b) hewan hidup yang lahir dan dibesarkan pada Pihak tersebut; (c) barang yang diperoleh dari hewan hidup merujuk pada paragraf (b) di atas; (d) barang yang diperoleh dari memburu, memerangkap, memancing, budidaya air, mengumpulkan atau menangkap pada Pihak tersebut; (e) mineral dan zat yang terjadi secara alami lainnya, tidak termasuk dalam paragraf (a) hingga (d), yang diekstrak atau diambil dari tanah, air, dasar laut atau di bawah dasar laut pada Pihak tersebut; (f) produk hasil memancing di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Pihak tersebut dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut, dan produk lainnya yang diambil oleh Pihak tersebut atau seseorang dari Pihak tersebut dari air, dasar laut atau di bawah dasar laut yang lokasinya di luar wilayah perairan Pihak tersebut, asalkan Pihak tersebut memiliki hak untuk eksploitasi1 air, dasar laut dan di bawah dasar laut tersebut sesuai dengan hukum internasional2; (g) produk hasil memancing di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut; (h) produk yang diproses dan/atau dibuat di atas kapal pabrik yang terdaftar di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut, hanya dari produk yang dirujuk pada paragraf (g); (i) benda-benda yang dikumpulkan pada Pihak tersebut yang tidak dapat memenuhi tujuan aslinya atau tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dan hanya sesuai untuk pemusnahan atau pemulihan sebagian dari bahan bakunya, atau untuk tujuan daur ulang; (j) Limbah dan sisa yang berasal dari: (i) produksi di Pihak pengekspor; atau (ii) barang bekas yang dikumpulkan di Pihak pengekspor, asalkan barang tersebut hanya cocok untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya; dan (k) Barang yang diperoleh/diproduksi di dalam suatu Pihak yang berasal dari produk-produk yang dirujuk pada paragraf (a) hingga (j).
Barang yang Tidak Diproduksi atau Diperoleh Sebagai Keseluruhan
(b) Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan pilihan ketentuan dari suatu ketentuan asal barang yang berdasarkan QVC, suatu ketentuan asal barang berdasarkan Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC), kegiatan pembuatan atau pengolahan khusus, atau kombinasi dari ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing Pihak wajib memberikan izin kepada eksportir barang tersebut untuk memutuskan ketentuan mana yang akan digunakan dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal dari Pihak tersebut. (c) Apabila aturan khusus produk menentukan suatu QVC tertentu, hal ini mensyaratkan bahwa QVC tersebut dihitung dengan menggunakan formula yang ditetapkan pada paragraf 4 dari Ketentuan ini. 1 Para Pihak memahami bahwa untuk tujuan menentukan asal produk perikanan laut dan produk lainnya, “hak” di sub-paragraf (f) Ketentuan 3 mencakup hak-hak mengakses ke sumber daya perikanan dari negara pantai (coastal state), karena adanya perjanjian atau pengaturan lain yang disepakati antara suatu Pihak dan negara pantai pada tingkat pemerintah atau swasta yang berwenang. 2 “Hukum Internasional” pada sub-paragraf (f) Ketentuan 3 mengacu pada hukum internasional yang diterima secara umum seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. (d) Apabila aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan yang digunakan telah melalui CTC atau kegiatan pembuatan atau pengolahan khusus, aturan tersebut wajib hanya berlaku pada bahan bukan asal.
(a) Metode Langsung (Direct Method) [QVC = Biaya bahan IM- PTA + Biay a tena ga kerja + Biaya tamba han + Bia ya lain + Lab a x 100% ≥ 40% Nila FOB atau (b) Metode tidak langsung (Indirect Method) QVC = Nilai FOB – Nilai bahan bukan asal X 100% ≥ 40%Nilai FOB
(a) Biaya bahan IM-PTA adalah nilai dari bahan asal, bagian atau hasil bumi yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam produksi barang; (b) Nilai bahan bukan asal wajib: (i) nilai CIF pada saat importasi bahan; atau (ii) harga yang paling awal dipastikan dan dibayarkan untuk bahan yang asalnya tidak diketahui di wilayah Pihak di tempat berlangsungnya pengerjaan atau pemrosesan. (c) Biaya Tenaga Kerja termasuk upah, remunerasi dan tunjangan lain pegawai; (d) Biaya Tambahan adalah total pengeluaran tambahan; dan (e) Biaya Lain adalah biaya yang dikeluarkan dalam menempatkan barang di kapal atau sarana pengangkutan lainnya untuk ekspor termasuk, tetapi tidak terbatas untuk, biaya pengangkutan dalam negeri, biaya penyimpanan dan pergudangan, biaya penanganan pelabuhan, komisi kepialangan dan ongkos jasa.
Membuka PDF…