DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021

Nomor: 39
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5.Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarluaskan informasi.
3.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu di lingkungan Kementerian Perdagangan.
4.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kementerian Perdagangan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
5.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat di lingkungan Kementerian Perdagangan.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
7.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi diterapkan oleh Kementerian Perdagangan.
8.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
9.Infrastruktur SPBE Pusat adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.
10.Infrastruktur SPBE Unit Kerja yang selanjutnya disebut Infrastruktur Unit Kerja adalah perangkat keras pengolah data personal (nonjaringan), perangkat lunak sistem operasi dan pendukung pengolah data personal di luar Infrastruktur SPBE Pusat.
11.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12.Aplikasi SPBE Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan.
13.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Kementerian Perdagangan.
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
15.Keamanan SPBE adalah mekanisme pengendalian keamanan dan perlindungan yang terpadu terhadap aset Data dan Informasi Kementerian Perdagangan dalam rangka menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) dengan Keamanan SPBE Nasional.
16.Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.
17.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
18.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
19.Basis Data adalah kumpulan Data dan Informasi yang saling berhubungan dan tersimpan secara sistematik dalam perangkat keras serta dapat dimanipulasi menggunakan perangkat lunak.
20.Arsitektur Data dan Informasi adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data dan Informasi yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
21.Manajemen Data dan Informasi adalah proses pengelolaan Data dan Informasi mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data dan Informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
22.Informasi adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
23.Pusat Data Kementerian Perdagangan adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengamanan dan pengolahan data yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.
24.Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah fasilitas sistem cadangan (backup system) Data Center yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan tim pengelola untuk mendukung kegiatan operasional Kementerian Perdagangan secara berkesinambungan ketika Pusat Data Kementerian Perdagangan mati/rusak karena bencana.
25.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Aplikasi SPBE yang berdiri sendiri atau dalam jaringan intra Pemerintah.
26.Hak Akses adalah serangkaian kegiatan verifikasi user credential guna melakukan interaksi dengan Aplikasi atau Layanan SPBE yang berdiri sendiri atau dalam jaringan intra Pemerintah.
27.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
28.Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.
29.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
30.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
31.Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi, sistem operasi, dan jaringan untuk bertukar informasi dengan cara yang bermanfaat dan bermakna.
32.Application Programming Interface atau antarmuka pemrograman aplikasi yang selanjutnya disebut API adalah sebuah metode dalam rangka menjalankan fungsi interoperabilitas antar Aplikasi SPBE atau Layanan SPBE.
33.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
34.Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Single Sign On adalah pemusatan pemeriksaan User Credential dari Pengguna SPBE ke dalam satu Aplikasi SPBE yang bertujuan untuk memberikan izin dalam menggunakan sumber daya beberapa Aplikasi SPBE atau Layanan SPBE secara terintegrasi.
36.Tim Assesor Internal adalah Tim yang mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE serta menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
37.Tim Koordinasi SPBE adalah Tim yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan memimpin serta mengarahkan program kerja koordinasi penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian perdagangan.
38.Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat eselon I dan/atau eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.
39.Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
40.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
(2)SPBE Kementerian Perdagangan dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(3)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(4)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(5)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(6)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(7)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(8)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(9)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kementerian Perdagangan meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit TIK;
d.penyelenggara SPBE;
e.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

(1)Tata Kelola SPBE pada tingkat Kementerian Perdagangan disusun dan dikoordinasikan oleh PDSI sebagai unit TIK pusat.
(2)Tata Kelola SPBE dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
(3)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(4)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.rencana induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.Rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Data dan Informasi;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Layanan SPBE; dan
10. j.Keamanan SPBE.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PDSI mempunyai tugas:
1. a.menyusun kebijakan, menyusun standar dan pedoman pengelolaan Arsitektur SPBE, rencana dan anggaran, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK untuk mendukung penyelenggaraan SPBE;
2. b.menyusun dan mengoordinasikan perencanaan Peta Rencana SPBE, Proses Bisnis, anggaran, Infrastruktur SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE bersama Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam jangka waktu 5 tahun;
3. c.mengoordinasikan penyediaan, pengembangan, pemutakhiran dan pemeliharaan Aplikasi SPBE, Data, Informasi, Layanan SPBE, Keamanan SPBE, dan Infrastruktur SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan;
4. d.menyediakan dan mengelola anggaran Infrastruktur SPBE Pusat Kementerian Perdagangan;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Infrastruktur SPBE Pusat, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, Layanan SPBE, Sistem Penghubung Layanan, dan Pusat Data Kementerian Perdagangan secara berkala;
6. f.mengoordinasikan dan melaksanakan integrasi Aplikasi dan/atau Layanan SPBE secara internal dan eksternal Kementerian Perdagangan yang antara lain meliputi kementerian/lembaga/ daerah/instansi dan organisasi lainnya.
(2)Dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE pada tingkat Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), Unit Kerja mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan penggunaan dan pengelolaan anggaran belanja TIK Unit Kerja dengan PDSI dalam rangka penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian Perdagangan;
2. b.memberikan dan menyampaikan inisiatif kebutuhan Infrastruktur SPBE Pusat kepada PDSI yang harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan atau pembahasan anggaran;
3. c.menggunakan, mengelola, memelihara, dan menjaga keberlangsungan penggunaan serta keamanan Infrastruktur SPBE yang diusulkan dan/atau diadakan;
4. d.memberikan dan menyampaikan inisiatif atau usulan terhadap pembuatan, pengembangan atau pemutakhiran Aplikasi SPBE Kementerian Perdagangan kepada PDSI paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dan rencana kebutuhan manajemen perubahan Aplikasi SPBE dalam jangka waktu hingga 3 tahun berikutnya;
5. e.menyediakan, mengelola, dan memutakhirkan Data dan Informasi dalam rangka koordinasi penerapan Manajemen Data dan Informasi Kementerian Perdagangan;
6. f.menginventaris, memantau, dan mengidentifikasi penerapan Tata Kelola SPBE di masing-masing Unit Kerja; dan
7. g.melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan Tata Kelola SPBE kepada PDSI.
(3)Unit Kerja selaku pemilik proses bisnis dalam penerapan Tata Kelola SPBE dapat menyerahkan aplikasi SPBE kepada PDSI selaku Unit Kerja yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE di Kementerian Perdagangan dengan ketentuan:
1. a.tidak dapat menjalankan standar pengembangan, pengelolaan, keamanan, dan manajemen layanan SPBE; atau
2. b.termasuk ke dalam kategori Aplikasi Khusus strategis sesuai dengan artefak Arsitektur SPBE.
(4)Unit Kerja yang akan menyerahkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi dokumen aplikasi SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Kementerian Perdagangan yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK Kementerian Perdagangan;
2. b.arah kebijakan TIK Kementerian Perdagangan;
3. c.strategi TIK Kementerian Perdagangan;
4. d.Arsitektur SPBE; dan
5. e.Peta Rencana SPBE.
(3)Perumusan rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan dikoordinasikan oleh PDSI dengan berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian Perdagangan.
(4)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan dapat direviu setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan dan/atau perubahan kebijakan strategis Kementerian Perdagangan; atau
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan oleh PDSI.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data, Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Kementerian Perdagangan.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional, rencana strategis Kementerian Perdagangan, dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang berlaku.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(6)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, PDSI dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Perdagangan, akademisi, masyarakat telematika Indonesia, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE sebagaima dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat direviu setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Perdagangan;
3. c.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan oleh PDSI; dan/atau
4. d.perubahan pada unsur SPBE.
(2)Reviu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PDSI dan Tim Assesor Internal SPBE.
(3)PDSI dan Tim Assesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil reviu kepada Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c bertujuan untuk memberikan arah SPBE Kementerian Perdagangan yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE, PDSI berkoordinasi dengan unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan/atau Inspektorat Jenderal.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyelaraskan dengan rencana strategis Kementerian Perdagangan dan tindak lanjutnya dalam pengawasan dan evaluasi.
(4)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, PDSI berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, rencana strategis Kementerian Perdagangan, dan/atau dokumen perencanaan lain yang berlaku.
(5)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE nasional, PDSI dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5.Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarluaskan informasi.
3.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu di lingkungan Kementerian Perdagangan.
4.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kementerian Perdagangan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
5.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat di lingkungan Kementerian Perdagangan.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
7.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi diterapkan oleh Kementerian Perdagangan.
8.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
9.Infrastruktur SPBE Pusat adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.
10.Infrastruktur SPBE Unit Kerja yang selanjutnya disebut Infrastruktur Unit Kerja adalah perangkat keras pengolah data personal (nonjaringan), perangkat lunak sistem operasi dan pendukung pengolah data personal di luar Infrastruktur SPBE Pusat.
11.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12.Aplikasi SPBE Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan.
13.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Kementerian Perdagangan.
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
15.Keamanan SPBE adalah mekanisme pengendalian keamanan dan perlindungan yang terpadu terhadap aset Data dan Informasi Kementerian Perdagangan dalam rangka menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) dengan Keamanan SPBE Nasional.
16.Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.
17.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
18.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
19.Basis Data adalah kumpulan Data dan Informasi yang saling berhubungan dan tersimpan secara sistematik dalam perangkat keras serta dapat dimanipulasi menggunakan perangkat lunak.
20.Arsitektur Data dan Informasi adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data dan Informasi yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
21.Manajemen Data dan Informasi adalah proses pengelolaan Data dan Informasi mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data dan Informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
22.Informasi adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
23.Pusat Data Kementerian Perdagangan adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengamanan dan pengolahan data yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.
24.Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah fasilitas sistem cadangan (backup system) Data Center yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan tim pengelola untuk mendukung kegiatan operasional Kementerian Perdagangan secara berkesinambungan ketika Pusat Data Kementerian Perdagangan mati/rusak karena bencana.
25.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Aplikasi SPBE yang berdiri sendiri atau dalam jaringan intra Pemerintah.
26.Hak Akses adalah serangkaian kegiatan verifikasi user credential guna melakukan interaksi dengan Aplikasi atau Layanan SPBE yang berdiri sendiri atau dalam jaringan intra Pemerintah.
27.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
28.Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.
29.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
30.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
31.Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi, sistem operasi, dan jaringan untuk bertukar informasi dengan cara yang bermanfaat dan bermakna.
32.Application Programming Interface atau antarmuka pemrograman aplikasi yang selanjutnya disebut API adalah sebuah metode dalam rangka menjalankan fungsi interoperabilitas antar Aplikasi SPBE atau Layanan SPBE.
33.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
34.Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.Single Sign On adalah pemusatan pemeriksaan User Credential dari Pengguna SPBE ke dalam satu Aplikasi SPBE yang bertujuan untuk memberikan izin dalam menggunakan sumber daya beberapa Aplikasi SPBE atau Layanan SPBE secara terintegrasi.
36.Tim Assesor Internal adalah Tim yang mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE serta menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
37.Tim Koordinasi SPBE adalah Tim yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan memimpin serta mengarahkan program kerja koordinasi penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian perdagangan.
38.Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat eselon I dan/atau eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.
39.Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
40.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
(2)SPBE Kementerian Perdagangan dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(3)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(4)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(5)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(6)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(7)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(8)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(9)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kementerian Perdagangan meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit TIK;
d.penyelenggara SPBE;
e.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

(1)Tata Kelola SPBE pada tingkat Kementerian Perdagangan disusun dan dikoordinasikan oleh PDSI sebagai unit TIK pusat.
(2)Tata Kelola SPBE dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
(3)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(4)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.rencana induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.Rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Data dan Informasi;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Layanan SPBE; dan
10. j.Keamanan SPBE.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PDSI mempunyai tugas:
1. a.menyusun kebijakan, menyusun standar dan pedoman pengelolaan Arsitektur SPBE, rencana dan anggaran, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK untuk mendukung penyelenggaraan SPBE;
2. b.menyusun dan mengoordinasikan perencanaan Peta Rencana SPBE, Proses Bisnis, anggaran, Infrastruktur SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE bersama Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam jangka waktu 5 tahun;
3. c.mengoordinasikan penyediaan, pengembangan, pemutakhiran dan pemeliharaan Aplikasi SPBE, Data, Informasi, Layanan SPBE, Keamanan SPBE, dan Infrastruktur SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan;
4. d.menyediakan dan mengelola anggaran Infrastruktur SPBE Pusat Kementerian Perdagangan;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Infrastruktur SPBE Pusat, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, Layanan SPBE, Sistem Penghubung Layanan, dan Pusat Data Kementerian Perdagangan secara berkala;
6. f.mengoordinasikan dan melaksanakan integrasi Aplikasi dan/atau Layanan SPBE secara internal dan eksternal Kementerian Perdagangan yang antara lain meliputi kementerian/lembaga/ daerah/instansi dan organisasi lainnya.
(2)Dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE pada tingkat Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), Unit Kerja mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan penggunaan dan pengelolaan anggaran belanja TIK Unit Kerja dengan PDSI dalam rangka penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian Perdagangan;
2. b.memberikan dan menyampaikan inisiatif kebutuhan Infrastruktur SPBE Pusat kepada PDSI yang harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan atau pembahasan anggaran;
3. c.menggunakan, mengelola, memelihara, dan menjaga keberlangsungan penggunaan serta keamanan Infrastruktur SPBE yang diusulkan dan/atau diadakan;
4. d.memberikan dan menyampaikan inisiatif atau usulan terhadap pembuatan, pengembangan atau pemutakhiran Aplikasi SPBE Kementerian Perdagangan kepada PDSI paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dan rencana kebutuhan manajemen perubahan Aplikasi SPBE dalam jangka waktu hingga 3 tahun berikutnya;
5. e.menyediakan, mengelola, dan memutakhirkan Data dan Informasi dalam rangka koordinasi penerapan Manajemen Data dan Informasi Kementerian Perdagangan;
6. f.menginventaris, memantau, dan mengidentifikasi penerapan Tata Kelola SPBE di masing-masing Unit Kerja; dan
7. g.melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan Tata Kelola SPBE kepada PDSI.
(3)Unit Kerja selaku pemilik proses bisnis dalam penerapan Tata Kelola SPBE dapat menyerahkan aplikasi SPBE kepada PDSI selaku Unit Kerja yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE di Kementerian Perdagangan dengan ketentuan:
1. a.tidak dapat menjalankan standar pengembangan, pengelolaan, keamanan, dan manajemen layanan SPBE; atau
2. b.termasuk ke dalam kategori Aplikasi Khusus strategis sesuai dengan artefak Arsitektur SPBE.
(4)Unit Kerja yang akan menyerahkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi dokumen aplikasi SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Kementerian Perdagangan yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK Kementerian Perdagangan;
2. b.arah kebijakan TIK Kementerian Perdagangan;
3. c.strategi TIK Kementerian Perdagangan;
4. d.Arsitektur SPBE; dan
5. e.Peta Rencana SPBE.
(3)Perumusan rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan dikoordinasikan oleh PDSI dengan berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional dan rencana strategis Kementerian Perdagangan.
(4)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan dapat direviu setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan dan/atau perubahan kebijakan strategis Kementerian Perdagangan; atau
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi rencana induk SPBE Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan oleh PDSI.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data, Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Kementerian Perdagangan.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional, rencana strategis Kementerian Perdagangan, dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang berlaku.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(6)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, PDSI dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Perdagangan, akademisi, masyarakat telematika Indonesia, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE sebagaima dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat direviu setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian Perdagangan;
3. c.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan oleh PDSI; dan/atau
4. d.perubahan pada unsur SPBE.
(2)Reviu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PDSI dan Tim Assesor Internal SPBE.
(3)PDSI dan Tim Assesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil reviu kepada Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c bertujuan untuk memberikan arah SPBE Kementerian Perdagangan yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE, PDSI berkoordinasi dengan unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan/atau Inspektorat Jenderal.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyelaraskan dengan rencana strategis Kementerian Perdagangan dan tindak lanjutnya dalam pengawasan dan evaluasi.
(4)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, PDSI berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, rencana strategis Kementerian Perdagangan, dan/atau dokumen perencanaan lain yang berlaku.
(5)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE nasional, PDSI dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018