DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu tentang ketentuan umum dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembinaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
4.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/ PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1095);
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 605); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 980), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah Tertib Administrasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memenuhi kriteria aspek penilaian berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tim penilai.
2.Tim Penilai Wilayah Tertib Administrasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian atas pemenuhan kriteria Wilayah Tertib Administrasi.
3.Unit Kerja adalah unit kerja pimpinan tinggi madya, unit kerja pimpinan tinggi pratama, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi dan perwakilan perdagangan di luar negeri pada Kementerian Perdagangan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.
2.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap aspek:
1. a.penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. b.akuntabilitas keuangan dan barang milik negara;
3. c.pengendalian intern;
4. d.inisiatif anti korupsi; dan
5. e.pelaksanaan reformasi birokrasi.
(2)Predikat Wilayah Tertib Administrasi diberikan kepada Unit Kerja yang secara kumulatif memperoleh rata-rata hasil penilaian pada 5 (lima) aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori sangat baik.
(3)Predikat Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penjenjangan predikat pratama, madya, atau utama.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap unsur Wilayah Tertib Administrasi dilakukan selama periode 1 (satu) tahun.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara elektronik dan dapat melalui aplikasi sistem informasi penilaian Wilayah Tertib Administrasi.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Menteri. Pasal II Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2025 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…