Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 41/M-DAG/PER/5/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor modal di dalam negen untuk telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/ 12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2014; penanamankegiatanuntuk mendoronga. bahwaMenimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANMENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/M-DAG/PER/5/2016 TENTANG PERUBAHANKETIGAATASPERATURANMENTER! PERDAGANGAN NOMOR82/M-DAG/PER/ 12/2012 TENTANGKETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM(HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1518); NomorPerdaganganMenteriPeraturanAtas Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga 14/M-DAG/PER/3/2007 Perdagangan Nomor tentang Standardisasi Jasa MenteriPeraturan8. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5584);
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
NomorPerindustrianMenteri13. Peraturan 82/M-DAG/PER/ 12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1196);
NomorPerdaganganMenteriPeraturan 48/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Kedua Atas NomorPerdaganganMenteriPeraturan
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/ 12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM(HANDHELD), DANKOMPUTERTABLET. PERDAGANGAN TENTANG MEMUTUSKAN: MENTERIPERATURAN Menetapkan memiliki IT Telepon Seluler, Komputer Genggam(Handheld) dan Komputer Tablet;
huruf b kepada Direktur Impor.
negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang telah disahkan oleh Notaris Publik negara setempat dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat.
( 1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan tehadap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet, yang meliputi data atau keterangan mengenai:
( 1) Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet melalui http:/ I inatrade. kemendag.go. id.
(ESN) atau sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam TPP lmpor.
Penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2016 wajib
Penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dicabut apabila perusahaan:
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NO MOR 865 WIDODO EKATJAHJANA Ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2016 THOMAS TRIKASIH LEMBONG Ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 1 September 2016.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen