DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, minyak goreng kemasan, tata kelola minyak goreng rakyat, pembinan dan pengawasan program minyak goreng rakyat, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6.Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut Minyak Goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.
2.Produk Turunan Kelapa Sawit adalah produk hasil pengolahan buah tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis).
3.Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein yang selanjutnya disingkat RBDPL adalah produk fasa cair hasil pemisahan/fraksinasi refined, bleached, and deodorized palm oil yang bersifat edible (lazim disebut minyak goreng sawit).
4.Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng.
5.Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan.
6.MINYAKITA adalah merek dagang untuk Minyak Goreng yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7.Harga Eceran Tertinggi MGR yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual tertinggi MGR kepada masyarakat.
8.Produsen Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.
9.Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pembelian Minyak Goreng untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Distributor Lini 1 yang selanjutnya disebut D1 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari Produsen Minyak Goreng dan terdaftar pada SIMIRAH.
11.Distributor Lini 2 yang selanjutnya disebut D2 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari D1 dan terdaftar pada SIMIRAH.
12.Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
13.Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau kegiatan lainnya yang memperoleh MGR dari Produsen dan terdaftar pada SIMIRAH.
14.Pengecer adalah pelaku usaha yang memperdagangkan MGR kepada konsumen dan terdaftar pada SIMIRAH.
15.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
16.Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
17.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
18.SIMIRAH adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi dengan SIINas yang digunakan untuk penyampaian dan penyajian data dan/atau informasi MGR.
19.Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal https://inatrade.kemendag.go.id.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
21.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

BAB II

MINYAK GORENG KEMASAN

Pasal 2

Minyak Goreng Kemasan yang diperdagangkan kepada Konsumen terdiri dari:

a.Minyak Goreng premium; dan
b.MGR.

Pasal 3

Produsen dan Pengemas bertanggung jawab terhadap keamanan dan syarat mutu Minyak Goreng yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Produsen dan Pengemas wajib memenuhi ketentuan terhadap kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas Minyak Goreng yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak mudah rusak; dan
2. b.persyaratan tara pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minyak Goreng harus dikemas dengan menggunakan ukuran paling besar 25 kg (dua puluh lima kilogram) atau 27,5 L (dua puluh tujuh koma lima liter) dalam berbagai bentuk.

BAB III

TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT

Pasal 6

Tata kelola MGR meliputi:

a.Program MGR;
b.pengadaan MGR;
c.pendistribusian MGR;
d.harga penjualan MGR;
e.pendaftaran Produsen;
f.pengakuan hak ekspor; dan
g.penggunaan merek MINYAKITA.

Pasal 7

(1)Program MGR dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Kemasan merek MINYAKITA.
(3)Menteri dalam melaksanakan Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha yang meliputi:
1. a.Produsen;
2. b.D1;
3. c.D2;
4. d.Perum BULOG;
5. e.BUMN Pangan;
6. f.Pengecer; dan
7. g.eksportir nonProdusen Produk Turunan Kelapa Sawit.
(4)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f harus terdaftar di SIMIRAH.
(5)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat terdaftar di SIMIRAH.
(6)Dalam melaksanakan Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyosialisasikan Program MGR kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1)Pengadaan MGR berasal dari Minyak Goreng produksi dalam negeri.
(2)Pengadaan MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng oleh pelaku usaha yang akan melakukan ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Produsen yang terdaftar di SIMIRAH.
(2)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng dengan cara:
1. a.produksi secara mandiri; atau
2. b.kerja sama produksi.

Pasal 10

Seluruh proses pengadaan dan penyaluran untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan mekanisme atau skema komersial (bussiness to bussiness).

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…