menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Timah; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETENTUAN EKSPOR TIMAH TENT ANG PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/M-DAG/PER/7 /2014 MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, lmpor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 44/M-DAG/PER/7 /2014 3 PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAR. MEMUTUSKAN:
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
14.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
15.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor BP Tahun 2014;
16.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
17.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011;
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 44/M-DAG/PER/7 /2014 Menetapkan 4 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan rendah, berat jenis 7 ,3 g/ cm-' serta mempunyai sifat konduktif panas dan listrik.
2.Bijih Timah adalah Timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat Timah.
3.Timah Murni Batangan adalah Timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter.
4.Timah Murni Bukan Batangan adalah Timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.93% dalam bentuk selain batangan atau dalam bentuk lainnya yang berbahan baku Timah Murni Batangan.
5.Timah Solder adalah Timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99.7% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang digunakan untuk menyolder dan mengelas.
6.Timah Paduan Bukan Solder adalah Timah paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk batangan atau bentuk lainnya yang tidak digunakan untuk menyolder dan mengelas.
7.Ekspor Timah adalah kegiatan mengeluarkan Timah dari daerah pabean.
8.Eksportir Terdaftar Timah Murni Batangan yang selanjutnya disebut ET-Timah Murni Batangan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Murni Batangan.
9.Eksportir Terdaftar Timah Industri yang selanjutnya disebut ET-TimahIndustri adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Timah Murni Bukan Batangan, Timah Solder, dan/atau Timah Paduan Bukan Solder.
10.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izm usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.