DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, lokasi, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234);
5.Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang selanjutnya disebut Akmet adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Akmet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia perdagangan.
(2)Pembinaan teknis akademik Akmet dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
(3)Pembinaan teknis operasional, administratif, dan fungsional Akmet dilakukan oleh Menteri.
(4)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan.
(5)Akmet dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3

Akmet mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Akmet menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang metrologi dan instrumentasi;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
e.pengelolaan perpustakaan, laboratorium dan workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
f.pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungan alumni;
g.pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
h.pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
i.pengelolaan keuangan, administrasi umum, sarana dan prasarana, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, dan sumber daya manusia;
j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
k.pelaksanaan sistem pengawasan internal.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Organisasi Akmet terdiri atas:
1. a.Senat;
2. b.Pemimpin;
3. c.Satuan Pengawas Internal; dan
4. d.Dewan Pertimbangan.
(2)Bagan susunan organisasi Akmet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat.
(3)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Statuta Akmet.

Pasal 7

(1)Direktur merupakan pemimpin Akmet.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
1. a.Wakil Direktur; dan
2. b.unsur organisasi di bawah pemimpin.

Pasal 8

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
2. b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan layanan administrasi.

Pasal 9

(1)Wakil Direktur terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
2. b.Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan unsur pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, kerja sama, dan hubungan alumni.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan, administrasi umum, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, dan sumber daya manusia.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…