Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2019
- Nomor
- 58
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
KEK Sorong terdiri atas 3 (tiga) Zona, yaitu:
Menteri dalam mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempertimbangkan kepentingan nasional dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Administrator dalam menerbitkan perizinan di bidang perdagangan wajib mematuhi ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tercantum dalam dasar pengaturan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Menteri bersama Ketua Dewan Kawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan oleh Administrator.
Administrator yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan.
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditarik kembali oleh Menteri, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)