menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Nitrocellulose;
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api;
2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
MENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA KETENTUANIMPOR NITROCELLULOSE TENTANG NOMOR 62/M-DAG/PER/8/2015 PERATURANMENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Mengingat Menimbang 2
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan U saha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12.Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
13.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kernen terian Negara;
15.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
16.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013;
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 62/M-DAG/PER/8/2015 3 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat NC adalah bahan kimia yang memiliki kandungan senyawa nitrat cellulose yang dapat dipakai sebagai bahan baku peledak dan bahan baku/ penolong industri tertentu.
2.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pa bean.
3.lmportir Produsen Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat IP-NC adalah perusahaan industri yang mengimpor NC sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksinya.
4.Importir Terdaftar Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat IT-NC adalah perusahaan perdagangan yang mengimpor NC untuk disalurkan kepada perusahaan produsen atau pengguna akhir.
5.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
6.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang atas barang impor yang dilakukan oleh Surveyor.
7.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang rmpor.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10.Dirjen Pothan adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
11.Dirjen IKTAadalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
12.Kepala BAIS TNI adalah Kepala Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasional Indonesia.
13.Kepala BAINTELKAMPOLRI adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.