Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 45
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya; Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. 2. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan a tau badan usaha yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan pada bidang tertentu. 3. Perusahaan Industri 82 yang selanjutnya disebut P-82 adalah setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri 82 yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang perindustrian. 4. Distributor Terdaftar B2 yang selanjutnya disingkat DT- B2 adalah Pelaku Usaha Perdagangan Besar Bahan Berbahaya yang memiliki Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46653 untuk melakukan pendistribusian 82.
BAB I
82 sebagaimana dimaksud dalam
hanya dapat didistribusikan oleh: Pasal 2 82 berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau impor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB II PENDISTRIBUSIAN 82 12. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/ atau membungkus 82, baik yang bersentuhan langsung dengan 82 maupun tidak. 13. Perizinan Berusaha Terintegtasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat ass adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga ass untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara ass yang selanjutnya disebut Lembaga ass adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 16. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri. 1 7. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen clan Tertib Niaga yang selanjutnya disebut Dirjen PKTN adalah direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga. 18. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas provinsi yang tugas clan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
BAB II
Pasal 6 Pendistribusian B2 oleh DT-B2, P-B2, dan IT-B2 wajib dilengkapi dengan LDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 P-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan IT-B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melaksanakan pendistribusian B2 sesuai perizinan berusaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ·
huruf a wajib memiliki Izin Usaha B2 dari Menteri.
(1), DT-B2 harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem OSS dengan melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
a. DT-B2; b. P-82; dan c. IT-82. pendistribusian secara langsung kepada PA-82 atau tidak langsung kepada PA-82 melalui DT-82 sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), pendistribusian wajib dilakukan untuk jerns 82 sebagaimana tercan tum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. melakukan dan/atau IT-82
DT-82 wajib mendistribusikan 82 berdasarkan atas surat penunjukan dari P-82 dan/ atau IT-82 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan sesuai dengan jenis 82 yang tercantum dalam surat penunjukan dimaksud.
a. jenis 82; b. jangka waktu penunjukkan selama 3 (tiga) tahun; c. alamat perusahaan; dan d. penanggung jawab perusahaan.
(2), pendistribusian dimaksud dilakukan berdasarkan surat penunjukkan kepada DT-82.
ayat ( 1) pada Kemasan 82 yang didistribusikan memuat informasi paling sedikit: a. jenis B2; b. nama dan alamat DT-82, P-B2, atau IT-B2 yang melakukan pengemasan B2; c. berat atau volume netto B2; dan d. peruntukan, piktogram/ simbol bahaya, kata sinyal, dan pernyataan bahaya yang mengacu pada panduan se bagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. pendistribusian 82 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengemas dan mencantumkan Label pada Kemasan B2 yang didistribusikan.
melakukan dalam Pasal 12 dan IT-B2 P-B2,
ayat (2), pendistribusian wajib dilakukan untuk jerns 82 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 15 ( 1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam pelaksanaan pendistribusian B2, DT-B2 wajib mengajukan permohonan pembaruan perubahan data dengan mengunggah dokumen yang memuat data Pelaku Usaha yang diubah secara elektronik melalui sistem OSS.
alamat kantor DT-B2; b. nama penanggungjawab DT-B2; c. alamat gudang DT-B2; d. jenis B2 yang diperdagangkan oleh DT-B2; dan/atau e. penunjukan dari P-B2 dan/atau IT-B2.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen