Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019
- Nomor
- 78
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Puma Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN PETUNJUK PENGGUNAAN DAN JAMINAN LAYANAN PURNA JUAL BAGI PRODUK ELEKTRONIKA DAN PRODUK TELEMATIKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Puma Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
-5
13a. International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dani 15 (lima belas) digit, dihasilkan dani 8 (delapan) digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. 13b. Subscriber Identification Module yang selanjutnya disingkat SIM adalah rangkaian terintegrasi (integrated circuit) yang bertujuan untuk menyimpan nomor Pelanggan dan International Mobile Subscriber Identity (IMSI) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentifikasi Pelanggan pada that dan/atau perangkat telekomunikasi dalam jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
bl. IMEI pada telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A tidak teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan! atau
(5 ) Seluruh biaya penarikan Produk Elektronika dan Produk Telematika dari peredaran dibebankan kepada Produsen, Importir atau Pelaku Usaha.
(1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3A, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1239 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal K- an Perdagangan ro Hukum, L iK ' SRI HARIYATI
Membuka PDF…