DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2019

Nomor: 83
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/ M-DAG/ PER/ 7/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengangkatan -2 Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); -3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1796);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1800);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 4 -
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 / M -DAG / PER/ 7 / 2016 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1171);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/ Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3.Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
4.Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
5.Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang.
7.Kementerian Perdagangan adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang.
8.Menteri Perdagangan adalah pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan merekomendasikan dalam hal pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/ /npassing.
9.Unit Pembina Jabatan Fungsional adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang dalam rangka pembinaan karier.
12.Kegiatan Pengujian Mutu Barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang. -6
13.Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
14.Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang dalam melakukan kegiatan kemetrologian atau pengujian mutu barang.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang mengajukan permohonan sebagai Pejabat Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 3

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Kemetrologian dan Pengujian Mutu Barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki; atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka Kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kebutuhan dan pets Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui penyesuaianfinpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki ijazah pendidikan dan pangkat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk masing-masing jabatan fungsional;
b.usia paling tinggi:
1. 1.56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertamaT dan ahli muda;
2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
c.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian atau pengujian mutu barang paling singkat 2 (dua) tahun; dan
e.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 5

(1)Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara memberitahukan kepada seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan dan daftar usulan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Perdagangan melalui pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional yang dituju.
(3)Unit Pembina Jabatan Fungsional berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan dan daftar usulan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan.
(4)Surat permohonan usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai tembusan.

Pasal 6

(1)Surat permohonan dan daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan dengan melampirkan surat kebutuhan dan peta jabatan fungsional yang dituju berdasarkan analisa beban kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
(2)Selain melampirkan surat kebutuhan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan harus dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam keputusan -9 kepangkatan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk masing-masing jabatan fungsional, yaitu: 1) Penera Penera Kategori Keterampilan berijazah paling rendah Diploma III (D3) dan Penera Kategori Keahlian berijazah paling rendah Strata I (S1). 2) Pengawas Kemetrologian Pengawas Kemetrologian berijazah paling rendah Strata I (S1). 3) Penguji Mutu Barang a) Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan berijazah paling rendah SMK/DIII di bidang Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik atau Rekayasa Mesin, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik atau Rekayasa Kimia, Kimia, Biologi, Teknik atau Rekayasa Biosistem, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik atau Rekayasa Elektro, Teknik atau Rekayasa Fisika, Teknik atau Rekayasa Lingkungan, Teknik atau Rekayasa Industri, Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Geologi Pertambangan, Teknik atau Rekayasa Pertambangan, Teknik atau Rekayasa Material, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Ilmu atau Sains Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Ilmu atau Sains Perikanan, Peternakan, atau Teknologi Pangan; b) Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian berijazah paling rendah DIV/S1 di bidang Kimia, Biologi, Fisika, Ilmu atau Sains Pertanian, Peternakan, Ilmu atau Sains Perikanan, Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Teknik atau Rekayasa Lingkungan, Teknik atau Rekayasa Elektro, Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi, Teknik atau Rekayasa Fisika, Teknik atau Rekayasa Industri, Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Teknik atau Rekayasa Material, Teknik atau Rekayasa Mesin, Teknik atau Rekayasa Pertambangan, Kehutanan, Farmasi, atau Teknologi Pangan;
2. b.fotokopi keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi keputusan kepangkatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. e.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat pernyataan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian atau pengujian mutu barang paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang ditandatangani oleh pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
8. h.surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat pada masa Penyesuaian/Inpassing yang ditandatangani oleh pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Verfikasi dan validasi dokumen usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Unit Pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, atau Penguji Mutu Barang.
(2)Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan verifikasi dan validasi terhadap:
1. a.kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima; dan
2. b.kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang.
(3)Hasil verifikasi dan validasi yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pembina jabatan fungsional yang dituju.

Pasal 8

(1)Verifikasi dan validasi penghitungan kebutuhan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(2)Penetapan kebutuhan dan peta jabatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan PNS jabatan fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing.

Pasal 9

(1)PNS yang telah lulus verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 hams mengikuti uji kompetensi untuk Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
(2)Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/Inpassing dan peta jabatan belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Uji Kompetensi dapat tetap dilaksanakan.
(3)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Oktober dan November untuk tahun 2019 dan bulan Juni dan Oktober untuk tahun 2020.

Pasal 10

(1)Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta telah memiliki sertifikat kompetensi teknis, Uji Kompetensi teknis dilaksanakan melalui portofolio.
(2)Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi namun belum memiliki sertifikat kompetensi, Uji Kompetensi dilaksanakan melalui portofolio, Uji Kompetensi tertulis, Uji Kompetensi praktik, dan wawancara.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/ M-DAG/ PER/ 7/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); -3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1796);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1800);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 4 -
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 / M -DAG / PER/ 7 / 2016 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1171);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI MUTU BARANG MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Penyesuaian/ Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3.Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
4.Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
5.Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang.
7.Kementerian Perdagangan adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang.
8.Menteri Perdagangan adalah pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan merekomendasikan dalam hal pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/ /npassing.
9.Unit Pembina Jabatan Fungsional adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang dalam rangka pembinaan karier.
12.Kegiatan Pengujian Mutu Barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang. -6
13.Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
14.Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang dalam melakukan kegiatan kemetrologian atau pengujian mutu barang.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Kemetrologian dan Pengujian Mutu Barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki; atau
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka Kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kebutuhan dan pets Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui penyesuaianfinpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki ijazah pendidikan dan pangkat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk masing-masing jabatan fungsional;
b.usia paling tinggi:
1. 1.56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertamaT dan ahli muda;
2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
c.nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian atau pengujian mutu barang paling singkat 2 (dua) tahun; dan
e.mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 5

(1)Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara memberitahukan kepada seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan dan daftar usulan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Perdagangan melalui pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional yang dituju.
(3)Unit Pembina Jabatan Fungsional berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan dan daftar usulan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan.
(4)Surat permohonan usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai tembusan.

Pasal 6

(1)Surat permohonan dan daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan dengan melampirkan surat kebutuhan dan peta jabatan fungsional yang dituju berdasarkan analisa beban kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
(2)Selain melampirkan surat kebutuhan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan harus dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam keputusan -9 kepangkatan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk masing-masing jabatan fungsional, yaitu: 1) Penera Penera Kategori Keterampilan berijazah paling rendah Diploma III (D3) dan Penera Kategori Keahlian berijazah paling rendah Strata I (S1). 2) Pengawas Kemetrologian Pengawas Kemetrologian berijazah paling rendah Strata I (S1). 3) Penguji Mutu Barang a) Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan berijazah paling rendah SMK/DIII di bidang Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik atau Rekayasa Mesin, Teknik Instrumentasi Industri, Teknik Industri, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik atau Rekayasa Kimia, Kimia, Biologi, Teknik atau Rekayasa Biosistem, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik atau Rekayasa Elektro, Teknik atau Rekayasa Fisika, Teknik atau Rekayasa Lingkungan, Teknik atau Rekayasa Industri, Teknologi Laboratorium Medik, Farmasi, Geologi Pertambangan, Teknik atau Rekayasa Pertambangan, Teknik atau Rekayasa Material, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Ilmu atau Sains Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, Ilmu atau Sains Perikanan, Peternakan, atau Teknologi Pangan; b) Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian berijazah paling rendah DIV/S1 di bidang Kimia, Biologi, Fisika, Ilmu atau Sains Pertanian, Peternakan, Ilmu atau Sains Perikanan, Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Teknik atau Rekayasa Lingkungan, Teknik atau Rekayasa Elektro, Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi, Teknik atau Rekayasa Fisika, Teknik atau Rekayasa Industri, Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Teknik atau Rekayasa Material, Teknik atau Rekayasa Mesin, Teknik atau Rekayasa Pertambangan, Kehutanan, Farmasi, atau Teknologi Pangan;
2. b.fotokopi keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi keputusan kepangkatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. e.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat pernyataan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian atau pengujian mutu barang paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang ditandatangani oleh pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
8. h.surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat pada masa Penyesuaian/Inpassing yang ditandatangani oleh pimpinan unit teknis terkait (Pejabat Eselon II) dan dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Verfikasi dan validasi dokumen usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Unit Pembina Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, atau Penguji Mutu Barang.
(2)Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan verifikasi dan validasi terhadap:
1. a.kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima; dan
2. b.kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan dan peta Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang.
(3)Hasil verifikasi dan validasi yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pembina jabatan fungsional yang dituju.

Pasal 8

(1)Verifikasi dan validasi penghitungan kebutuhan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(2)Penetapan kebutuhan dan peta jabatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan PNS jabatan fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing.

Pasal 9

(1)PNS yang telah lulus verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 hams mengikuti uji kompetensi untuk Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
(2)Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penera, Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, atau Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang melalui Penyesuaian/Inpassing dan peta jabatan belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Uji Kompetensi dapat tetap dilaksanakan.
(3)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Oktober dan November untuk tahun 2019 dan bulan Juni dan Oktober untuk tahun 2020.

Pasal 10

(1)Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta telah memiliki sertifikat kompetensi teknis, Uji Kompetensi teknis dilaksanakan melalui portofolio.
(2)Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi namun belum memiliki sertifikat kompetensi, Uji Kompetensi dilaksanakan melalui portofolio, Uji Kompetensi tertulis, Uji Kompetensi praktik, dan wawancara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018