DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2020

Nomor: 84
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tata cara penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/ 5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali Mengingat diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 675) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/M-DAG/ PER/12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1996);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1234); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 675) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:

a.Nomor 54/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/ 5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1205);
b.Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1186); dan
c.Nomor 112/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1996), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Daftar merek RDB Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto < 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan Pos Tarif ex 1511.90.36 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Merek RBD Palm Olein sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.merek dalam negeri; dan
2. b.merek luar negeri.
(3)Merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dibuktikan dengan fotokopi sertifikat merek atau surat pernyataan kepemilikan merek.
(4)Merek luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hams dibuktikan dengan fotokopi dokumen kontrak atau surat perjanjian antara prinsipal pemegang merek luar negeri dengan eksportir dan/atau produsen.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diusulkan oleh:
1. a.Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk ekspor produk perkebunan;
2. b.Menteri Perindustrian dalam hal ini Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian untuk ekspor produk industri; dan/atau
3. c.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Kehutanan untuk ekspor produk kehutanan.
(2)Usulan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Penetapan HPE paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku HPE.
(3)Dalam hal HPE telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, usulan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan sewaktu-waktu secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Penetapan HPE.
(4)Usulan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas oleh Tim Penetapan HPE.
(5)Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penetapan HPE mengusulkan penetapan HPE kepada Menteri.

3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 675) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/ M-DAG / PER /12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1996) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercan turn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak 25 Oktober 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1255 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan SRI HARIYATI LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DITETAPKAN HARGA PATOKAN EKSPOR NO URAIAN TERMASUK DALAM POS TARIF I KAYU A. Veneer - Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm:
1.Dari Hutan Alam
2.Dari Hutan Tanaman ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90 - Wooden Sheet for Packaging Box yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90 B. Serpih Kayu - Kayu dalam bentuk apid a atau pecahan (wood in chips or particle) 4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.40.00 - Kepingan kayu (chipwood) ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90 NO URAIAN TERMASUK DALAM POS TARIF C. Kayu Olahan - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1000 mm2 s/d 4000 mm2 dari jenis:
1.Meranti
2.Merbau
3.Rimba campuran
4.Sortimen lainnya - Eboni - Jati - Hutan tanaman:

a.Pinus dan Gmelina
b.Acasia
c.Sengon
d.Karet
e.(Blasa, Eucalyptus, dll)
f.Sungkai ex 4407.11.00 s/d ex 4407.99.90 - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4000 mm2 s/d 10000 mm2 dari jenis:
1. 1.Merbau
2. 2.Meranti Putih
3. 3.Meranti Kuning ex 4407.26.10 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10000 mm2 s/d 15000 mm2 dari jenis:
4. 1.Merbau
5. 2.Meranti Putih
6. 3.Meranti Kuning ex 4407.26.10 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 II KULIT A. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:
7. 1.apid an Kerbau ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90
8. 2.Biri-biri/Domba 4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00
9. 3.Kambing ex. 4103.90.00 NO URAIAN TERMASUK DALAM POS TARIF B. Jangat dan Kulit Pickled dari hewan:
10. 1.apid an Kerbau ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90
11. 2.Biri-biri/Domba 4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00
12. 3.Kambing ex. 4103.90.00 C. Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan:
13. 1.apid an Kerbau ex4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00
14. 2.Biri-biri/Domba ex 4105.10.00
15. 3.Kambing ex 4106.21.00 III BIJI KAKAO Biji Kakao 1801.00.00 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tata cara penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/ 5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali Mengingat diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 675) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/M-DAG/ PER/12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1996);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1234); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 675) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:

a.Nomor 54/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/ 5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1205);
b.Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1186); dan
c.Nomor 112/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1996), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Daftar merek RDB Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto < 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan Pos Tarif ex 1511.90.36 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Merek RBD Palm Olein sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.merek dalam negeri; dan
2. b.merek luar negeri.
(3)Merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dibuktikan dengan fotokopi sertifikat merek atau surat pernyataan kepemilikan merek.
(4)Merek luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hams dibuktikan dengan fotokopi dokumen kontrak atau surat perjanjian antara prinsipal pemegang merek luar negeri dengan eksportir dan/atau produsen.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diusulkan oleh:
1. a.Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk ekspor produk perkebunan;
2. b.Menteri Perindustrian dalam hal ini Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian untuk ekspor produk industri; dan/atau
3. c.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Kehutanan untuk ekspor produk kehutanan.
(2)Usulan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Penetapan HPE paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku HPE.
(3)Dalam hal HPE telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, usulan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan sewaktu-waktu secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Penetapan HPE.
(4)Usulan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas oleh Tim Penetapan HPE.
(5)Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penetapan HPE mengusulkan penetapan HPE kepada Menteri.

3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 675) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/ M-DAG / PER /12/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1996) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercan turn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak 25 Oktober 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1255 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan SRI HARIYATI LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DITETAPKAN HARGA PATOKAN EKSPOR NO URAIAN TERMASUK DALAM POS TARIF I KAYU A. Veneer - Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm:
1.Dari Hutan Alam
2.Dari Hutan Tanaman ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90 - Wooden Sheet for Packaging Box yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90 B. Serpih Kayu - Kayu dalam bentuk apid a atau pecahan (wood in chips or particle) 4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.40.00 - Kepingan kayu (chipwood) ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90 NO URAIAN TERMASUK DALAM POS TARIF C. Kayu Olahan - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1000 mm2 s/d 4000 mm2 dari jenis:
1.Meranti
2.Merbau
3.Rimba campuran
4.Sortimen lainnya - Eboni - Jati - Hutan tanaman:

a.Pinus dan Gmelina
b.Acasia
c.Sengon
d.Karet
e.(Blasa, Eucalyptus, dll)
f.Sungkai ex 4407.11.00 s/d ex 4407.99.90 - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4000 mm2 s/d 10000 mm2 dari jenis:
1. 1.Merbau
2. 2.Meranti Putih
3. 3.Meranti Kuning ex 4407.26.10 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10000 mm2 s/d 15000 mm2 dari jenis:
4. 1.Merbau
5. 2.Meranti Putih
6. 3.Meranti Kuning ex 4407.26.10 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 II KULIT A. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:
7. 1.apid an Kerbau ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90
8. 2.Biri-biri/Domba 4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00
9. 3.Kambing ex. 4103.90.00 NO URAIAN TERMASUK DALAM POS TARIF B. Jangat dan Kulit Pickled dari hewan:
10. 1.apid an Kerbau ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90
11. 2.Biri-biri/Domba 4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00
12. 3.Kambing ex. 4103.90.00 C. Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan:
13. 1.apid an Kerbau ex4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00
14. 2.Biri-biri/Domba ex 4105.10.00
15. 3.Kambing ex 4106.21.00 III BIJI KAKAO Biji Kakao 1801.00.00 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2022