DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan dewan pengawas badan Iayarian umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urn um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 23 TAHUN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIT 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA TEKNIS DI PERHUBUNGAN YANG LING KUN GAN MENERAPKAN KEMENTERIAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021 MENTERIPERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 27 uai dengan aslinya, -�----·/ • .___ WAHJU ADJI HERPRIARSONO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan dewan pengawas badan Iayarian umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urn um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 23 TAHUN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIT 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA TEKNIS DI PERHUBUNGAN YANG LING KUN GAN MENERAPKAN KEMENTERIAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020