Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 105 Tahun 2015
- Nomor
- 105
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PETUNJUK PELAKSANAANJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG NOMOR : PM. 105 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN 2 -,
Peraturan Presiden Nornor 135 Tahun 2014:
'7. Peraturan Pernerintah Nornor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 .Nornor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
3
S. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat di operasikan.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Pasall KETENTUANUMUM
BAB I
adalah kegiatan yang keandalan prasarana
6 PNBP yang berasal dari sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
Pasa15 PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
Pasa13 JENIS PNBPYANGBERLAKU PADADIREKTORATJENDERALPERKERETAAPIAN BAB II 7
Pasa19 PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
Pasa18 PNBP yang berasal dari jasa pelayanan peralatan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
BAB II
PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izm bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c rneliputi:
8 Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
PELAKSANAANPNBP BABIII 9
(I) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan untuk setiap permohonan perierbitan sertifikatj smart card baru, sertifikat/ smart card perpanjangan, dan penggantian sertifikat/ smart card yang rusak/ hilang.
Bagian Kesatu Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian PENGENAANTARIFATASPNBP YANGBERLAKUPADADIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN BABIV Keselamatan 10 huruf d Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:
Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
10
Pasa119 Bagian Ketiga Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Bidang Perkeretaapian
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen