Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2016
- Nomor
- 84
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PETUNJUK PELAKSANAANJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 84 TAHUN 2016 TENTANG MENTERI PERrlUeUNGAN ~
102);
BAB I
PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
perkeretaapian; dan
sarana BAB II JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Pasal 3 Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berasal dari jasa transportasi perkeretaapian yang meliputi:
BAB II
PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
PNBP yang berasal dari sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
Pasa19 PNBP yang berasal persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
Pasa18 PNBP yang berasal dari penggunaan saran a perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu penggunaan sarana perkeretaapian milik negara Pasa17 PNBPyang berasal dari jasa pelayanan peralatan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
BABIII PELAKSANAANPNBP
Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh:
pengoperasian kereta api.
fasilitasuntukbaruteknologi Pasal 13 Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
perkeretaapian umum;
saranapenyelenggaraan
Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
J. persetujuan pengoperasian peralatan khusus;
J. persetujuan prinsip pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian khusus;
(I) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan sertifikatj smart card baru, sertifikat/ smart card perpanjangan, dan penggantian sertifikatj smart card yang rusak maupun hilang.
BABIV PENGENAANTARIFATASPNBP YANGBERLAKUPADADIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN
Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
Bagian Ketiga Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Bidang Perkeretaapian
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)