Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 109 Tahun 2016
- Nomor
- 109
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
F Menetapkan
1012);
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:
9
£
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku dalam hal:
S»-
Pasal 17a Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) hanya berlaku bagi kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan pesawat udara sipil asing.
Pasal 18a Pemberian izin khusus dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf g, dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2016 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1378 esuai dengan aslinya IRO, HUKUM Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA N O M O R PM 109 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN A. FORMAT PERMOHONAN IZIN KHUSUS Nomor : Jakarta, ................... Lampiran • Perihal : Permohonan izin khusus Kepada: Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara di JAKARTA
NO. T A N G G A L, B U LA N , T A H U N R U T E P E N E R B A N G A N R E G IS T R A S I P E S A W A T K E T E R A N G A N 1. 2. 3.
Tembusan: Menteri Perhubungan Pemohon (......................... ) Keterangan: *coret salah satu Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal B. FORMAT PEMBERIAN IZIN KHUSUS Jakarta, . Penting Persetujuan Izin Khusus Kepada Untuk Pesawat Udara Registrasi............... Yth.: .............. di . Menunjuk surat tanggal ......................... perihal .................................. dengan hormat disampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dapat menyetujui permohonan ......................................... untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan pesawat udara sipil asing tipe ..................... registrasi...............ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung mulai tanggal sejak surat diterbitkan sampai dengan ............................ dengan melakukan pendaratan dan lepas landas di beberapa bandar udara dalam rangka ...................., dengan jadwal dan rute penerbangan sebagai berikut : NO. T A N G G A L, BULAN, T A H U N R U T E P E N E R B A N G A N R E G IS T R A S I PE S A W A T K E T E R A N G A N 1. 2. 3.
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tembusan : Menteri Perhubungan uai dengan aslinya O HUKUM iRI RAHi sPeMWhÖ\Jtama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)