Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2015
- Nomor
- 66
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 28
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
w 1
Menetapkan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
2
3
9 4
BAB II Jenis Kegiatan Angkutan Udara
BAB II
Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat berupa:
5
Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat berupa:
Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dilakukan oleh badan hukum asing atau perorangan warga negara asing. BAB III PERSYARATAN
BAB III
6
Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing wajib mendapatkan persetujuan terbang {flight approval) dari Menteri setelah mendapat persetujuan Diplomatic Clearance dan Security Clearance.
Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing harus memenuhi persyaratan:
BAB IV PROSEDUR
Membuka PDF…
Undang-Undang