1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah bentuk pertanggungjawaban penyedia barang/jasa kepada pejabat pembuat komitmen atas hasil pekerjaan yang telah selesai secara fisik 100% (seratus persen) serta dituangkan di dalam berita acara.
3.Serah Terima Operasional adalah tindak lanjut dari serah terima pekerjaan untuk yang akan dioperasionalkan oleh Badan Usaha Milik Negara, dan pihak lain serta dituangkan di dalam berita acara.
4.Serah Terima Sementara adalah serah terima dengan kondisi yang sifatnya mendesak untuk pelayanan kepentingan umum dari kuasa pengguna anggaran kepada unit kerja yang mengoperasionalkan terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau pinjaman hibah luar negeri yang secara fisik telah selesai 100% (seratus persen) dan dapat dimanfaatkan, serta dituangkan ke dalam Berita Acara dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
5.Serah Terima Aset adalah bentuk Serah Terima sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan skema pemindahtanganan dan dilakukan setelah terbitnya Keputusan Penghapusan.
6.Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan adalah biaya yang timbul mulai dari proses perencanaan hingga barang tersebut siap untuk dioperasionalkan yang mencakup dan tidak terbatas pada biaya perencanaan, biaya pengadaan, biaya pengawasan, biaya konstruksi, pengembalian kelebihan biaya.
7.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
8.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perhubungan.
10.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala kantor/satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12.Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah sub sistem dari sistem akutansi instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan sumber daya manusia dan/atau manajemen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13.Pejabat Pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mendapat limpahan wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.
14.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
15.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
16.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
17.Pejabat Eselon I adalah sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal dan kepala badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
18.Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang melaksanakan kegiatan Kementerian Perhubungan dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penggunaan anggaran.
19.Satker Sementara adalah Satker yang dibentuk untuk mempercepat suatu pekerjaan yang mempunyai DIPA dan dipimpin oleh seorang KPA tetapi bukan pejabat definitif.
20.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
21.Kepala Satker adalah pimpinan UPT dan pimpinan eselon II di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
22.Pimpinan UPT adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
23.Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat adalah Kepala Biro Umum, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris KNKT, dan Ketua Mahkamah Pelayaran.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.