BAB II PENGELOLAANBMN
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
23.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
24.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
25.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian dan pemerintah daerah.
Barang;
k.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
I. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
m.melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
n.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(3)Kewenangan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan.
BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dipimpinnya dan tidak oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang; menyerahkan kepen tingan Kernen terian dimanfaatkan J.