MEMUTUSKAN
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 644).
Menetapkan 4 SRILESTARIRAH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 19R90:i 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1164 ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa15 1 Tujuan disusunnya Standar pelayanan BP3 Curug adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan customer satisfaction (kepuasan Pelanggan).
2.Tujuan Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP3 Curug untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi personel penerbangan, yang dilaksanakan· dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat .
1.Maksud B. Maksud dan Tujuan Penyediaan sumber daya manusia dibidang penerbangan sesuai dengan standar Internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel penerbangan tingkat dasar dan menengah yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug.
Guna wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar pelayanan Pelaksanaan Diklat di BP3 Curug . Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator- indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu Iulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan. A. LATARBELAKANG BAB 1 PENDAHULUAN STANDARPELAYANANMINIMALPADABALAIPENDIDlKANDAN PELATIHANPENERBANGAN(BP3) CURUG LAMPIRANPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : PM 112 Tahun 2015 TANGGAL : 3 Agustus 2015 2
1.Dasar Hukum
2.Persyaratan
3.Sistem,Mekanisme dan Prosedur
4.Jangka Waktu Penyelesaian
5.Biayaj'tarif
6.Produk Pe1ayanan
7.Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas
8.Kompetensi Pelaksana
9.Pengawasan Internal 10.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11.Jumlab Pelaksana 12.Jaminan Pelayanan 13.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14.Evaluasi Kinerja Pe1aksana Ruang lingkup standar pelayanan minimal yaitu :
Ruang lingkup standar pelayanan pelaksanaan diklat di BP3 Curug me1iputi Diklat Kompetensi Personil Penerbangan lisence I Rating, Diklat Kompetensi Personil Penerbangan Non lisence./ Rating. C. Ruang Lingkup 3
1.Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: B. Prinsip
1.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atae barang, jasa, darr/ atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggra pelayanan publik.
2.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3.Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sernata- mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat.:
mudah, terjangkau, dan terukur.
5.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompoten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan: A. Pengertian BAB II PENGERTIAN,PRINSIPDANKOMPONENSTANDARPELAYANAN 4
1.Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2.Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pe1ayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3.Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pe1ayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penenma pelayanan, termasuk pengaduan.
4.Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5.Biayaz tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus darr/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penye1enggara dan masyarakat.
6.Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7.Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penye1enggara pe1ayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8.Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pe1ayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi: C. Komponen dan penerapan Standar ketetapan dalam menaati penetapan biaya pelayanan
2.Konsistensi. Dalam penyusunan Pelayanan harus memperhatikan waktu, prosedur, persyaratan, dan yang terjangkau.
3.Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4.Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5.Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6.Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7.Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
5
9.Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 11.Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. 12.Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. 13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan. 14.Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambalj atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Peleyanan Minimal (SPM), Standar Teknis Sektor, Standar Operating Procedures SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 6 A. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Dasar Hukum. Kelembagaan Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu rnelalui beberapa pertanyaan, antara lain: 1) Kewenanganmenyelenggarakanjenis pelayanan; 2) Apa saja yang dimiliki/ dilaksanakan oleh organisasi (unit/ satuan kerja pelayanan); 3) Bagaimana bentuk/ struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelernbagaansatuan kerja pelayananyang ada saat ini; 4) Instansi/unitjSatker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dad jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya; 5) PeraturanZketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada j enis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya. Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu LembarKerja,sebagaiberikut: Tujuan dari identifikasikondisi penyelenggaraanpelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dad unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metodeyang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/ atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraanpelayanan. Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar· pelayanan, antara lain meliputi:
a.Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
b.Jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c.Mekanismedan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d.Sarana prasarana dan anggaran;
e.Jumlah dan kompetensiSDM;
f.Pengawasanintemal;
g.Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
h.Systemjaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
1.Aspek-aspek lain yang terkait dengan kornponen Standar pelayanan BABIII IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI 7 PM.18 Tahun 2014 BPSDMP dalam Hal ini Sekretaris BPSDMP dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara InstansiJUnitJ Satker yang terkait dengan penye1enggaraan Pela anan 3.
PM.18 Tahun 2014
1.Diklat Kompetensi Personil Penerbangan lisence J Rating
2.Diklat Kompetensi Personil Penerbangan Non lisence J Rating bimbingan dan peserta pendidikan dan serta praktek kerja Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan 2.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM.18 Tahun 2014 Curug mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kompetensi penerbangan tingkat dasar/basic, Terampil/ Madya dan AhlijUtama sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BP3 Curug menyelenggarakan fungsi:
1.Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pener- bangan;
2.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penerbangan;
3.Pelaksanaan pembinaan pelatihan lapangan;
4.Pengembangan dan pe1aksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan penerbangan;
5.Pengelolaan fasilitas pendidikan dan pelatihan penerbangan;
6.Pelaksanaan pengembangan Sistem Manajemen Mutu;
7.Pengelolaan unit penunjang;
8.Pelaksanaan data dan informasi serta penyusunanlaporan;dan
9.Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumah- tanggaan.
Tabel- 1 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan 8 Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya. Se1anjutnya jawaban atau hasil penelitiany kajian dari masing-masing pertanyaan terse but di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel2 sebagai berikut: Setiap jenis pelayanan wajibdilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/ Satker pelayanan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/ satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di. ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/Instansi yang bersangkutan. Pada unit/ satker PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), didalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis pelayanan harus disusun standar pelayanannya. Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain: 1) apa produk pelayanan yang dise1enggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi; 2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut; 3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut; 4) apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal; 5) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan. B. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait o Z ..-i Lf) o Z ..--I ·..... ...... ...... ...... .~ ...... !-. !-. ~ !-. ~ 0... a:! a:! a:! 'J m ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: 0 t--- t--- C() C() C() C() N N N CI') CI') CI') CI') ..--I . t---..--I N CI') 'OJ- If) 1.0 0 0 0 0 0 0 0 If) 0 0 0 0 0 0 t--- 0 0 0 0 0 0 0:) 0 0 0 0 0 0 ..--I N N \.0 \.0 \.0 If) Q) N N <;t <;t <;t \.0 C() ..--I ..--I N N N ..--I ..--I ..--I ..--I CI') CI') CI') ..--I ..--I N CI') <;t If) \.0 t--- ._ ·c 0.. 0.. 0.. 0.. ...... ...... .... .... ~<0 <0 '"':l '"':l '"':l '"':l <0 ..c: ..c: 0 0 0 0 ..c: ..c: .q- .q- .o 0 0 t'-- 01 01 C0 C0 r--! 01 C0 01 01 01 CO 01 0 r--! 01 C0 "'" If) r--! r--! r--! r--! r--! r--! 0 0 0 0 0 0 0 0 If) l{) 0 0 0 0 0 0 01 01 0 0 0 0 If) 0 l"- eo 0 u) 0 0 t'-- .¢ .q- .o If) 0 .o r--! CO CO If) "'" CO t'-- r--! 01 CO 0 01 .-t 00 r--! 00 C0 "'" 01 01 C0 .-t 01 C0 C0 01 .-t 00 01 0 .-t 01 C0 "'" If) .-t .-t r--! r--! .-t r--! ·.... ..... ...... •M ~l""'i • ...-1 or-( • .,...,j ...... 1-1 1-1 I-t ~ ~ ~ ~ ~ I-t ro oj ro ro ::r: ::r: ::r: ::r:::r:::r:::r:..r.:: ..r.:: \D io r-I J:'-.J:'-.(\100 0 (f)<:j-<:j-r-Ir-l rl r-l r-I r-l .. . . . ... r-l (\1 (f) <:j-l{)\DJ:'-.00 (j\ 0 0 0 0000l{) l{) l{) 0 0 0000(\1 01 r-l 0 0 000l{)..-l ..-l 00 0 0 OOO~o' (j\ (f) ..-l 0 00 0'1(\1 (f)oo 00 (f) (j\ ..-l ..-l(f)J:'-.l{)\.O \.0 N J:'-. (f) ,....;.....;.....;O~ (\1 N N N (f)(f)(f)..-l..-l ..-l rl N (f) ..fu:i0r--:oo 0'1 ."""", -'1"""4 0.. ~ ~ "'"'J ..c:..c: \.0 N('I') 00 ....-IN ....-I ""';0i M 00 0 l{)0 0 t'-:l1".1 q OO¢ 0 l{)oo 00 ....-Il{) 00 l{)oo 0\ N....-I ....-I ""';0i M § ..... ..... l-. - 8 (1j ;:J ::c r:c ::c
(1)00 00 ..-4 C\I (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 l() ..-4 ..-4 C\I 00 C\I o:::t ..-4 ..-4 .-1 C\I (1) I.{) ..... .- ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... H H H H H H ..... ..... H ..... H 8 8 8 ..... ('Ij ('Ij ('Ij ('Ij ('Ij ..... ('IjH ('Ij H H H ('Ij H H ('Ij ::r: ::r: ::r: .s:: ::r: ::r: ('Ij ('Ij ('Ij .s:: ('Ij ~ .s:: ~ .s:: ('Ij ::r: 0 l() (\:I (\:I l() "'" ::r: ::r: .s:: io ::r: "'" (\:I 0 co ::r: l() ...-i (\:I ,.....j ,.....j (\:I .-! co t-- co ,.....j .o ,.....j ,.....j .-! .-! C0 .-! (\:I C0 "'" io \,() c- co O'l 0 ,.....j C"I C0 "'" io .o t-- ,.....j ,.....j .-! ,.....j ,.....j ,.....j ....-I ,.....j 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o- 0 0 0 l() 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t-- 0 l() 0 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 co 0 0 0 c:) c:) q c:) 0 c:) c:) 0 ~ 0 I.{) 0 l() 0 0 0 0 ....-I l.() C0 0 l() \,() l() l() N l.() l() 0 l() l() l() l() 0 l() t-- -:::t l() .o O'l C0 O'l O'l O'l .o 0 C0 O'l C"I C0 l() C0 . C0 t-- C"I "'" "'" 0 .o ,.....j co 0 C0 ,.....j .-! O'l ,.....j ,.....j .-! t-- ,.....j co ,.....j C"I C"I ,.....j ....-I .-! co (\:I ....-I ,.....j C"I -:::t . ,.....j C"I C0 "'" l() .o t-- co O'l 0 ,.....j (\:I C0 -:::t I.{) .o t-- ,.....j .-! ,.....j ,.....j ....-I ,.....j ....-I .-! o N l.f) § ..... I-c ..... ..... cd ~ ~ ......, ..c ::r: .q- ::r: 0 .q- l.f) CO r-i C'I CO 0'1 0 r-i r-i r-i C'I C'I 0 0 0 0 0 l.f) 0 0 .q- 0 0 0 ct;) 0'\ 0 0 0 0 C'I t---...... CO C'I 1.0 C'I 0'1 r-i 0'1...... r-i r-i CO 0'1 0 r-i r-i ...... N C'I N N \.0 .-! If) .-! 01 .-! 23
4.Asrama Wisma RAST31 Kamar e Bidang Diklat Personel 1. Gedung Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan 2. Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
d.Bidang Diklat Personel Fasilitas pengoperasian dan kelaikan udara
1.Gedung Pendidikan dan Pelatihan
2.Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
4.Asrama Wisma RAST31 Kamar
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit udaraan
c.Bidang Diklat Personel 1. Gedung Pendidikan dan Pelatihan Fasilitas kebandar 2. Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
4.Asrama Wisma RAST31 Kamar
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit
b.Bidang Diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan
1.Gedung Pendidikan dan Pelatihan
2.Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
4.Asrama Wisma RAST31 Kamar
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit ~tNQ;1~\ftW·~V~if&IQ:f41:q~pEtY@fian;';'~;?Wl1,1D:\':l,?c';Z1;;i$:a:1fgq~),(I?r*§'~~11'a'}Beray®fJl)l\;~mi~j\\%f:J)~;i~'i~\~;fk;R~f~rttp:gatl";;~i":?;
a.Bidang Diklat 1. Gedung Pendidikan dan Pelatihan lsi kondisi saat Personel Fasilitas 2. Class Room 7 Ruang ini dan sumber Navigasi Penerbangan 3. Asrama Mess Alfa 16 Kamar anggaran
4.Asrama Wisma RAST31 Kamar
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit Tabel- 4 Sarana Prasarana Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-4 berikut:
Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapajumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan. Beberapa jumlah anggaran belanjay biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun anggaran. D. Identifikasi Sarana, Prasarana 24 Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/ satker apakah pada unit/ satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional). Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel-6 sebagai berikut: Tenaga instruktur / pengajar sebanyak 1370rang baik PNS maupun tenaga pengajar luar terdiri dari berbagi jenjang keahlian penerbangan dan disiplin ilmu lainnya. F. Pengawasan Internal Bidang Diklat Personel Fasilitas pengoperasian dan kelaikanudara Bidang Diklat Personel Fasilitas kebandar udaraan Bidang Diklat Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan umum harus memiliki ijasah min D III
2.Memiliki Kompetensis yang sesuai di bidangnya.
3.Untuk Materi diklat personil penerbangan , instruktur memiliki lisence / rating di bidangnya Bidang Diklat Personel Fasilitas Navigasi Penerbangan 4.
3. 2.
5.Bidang Diklat Persone1 Fasilitas pengoperasian dan kelaikan udara Tabel- 5 Jumlah dan Kompotensi SDM Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pemah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.
Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut: E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit ~ ~ 0 S I-< E 2 ......
4-' sn ..... r:: :§ "d ..... - ~ r:: 4-' tn - ..... Q) ;t:: "d a ] 'd .;J ~ ...... ~ ~ :a '00 4-' ~ .g ~ cd Q) § ...., cd @ 06 ....., f.;:::l :5 "? ~ ~ r:: ~ - ,ci ;j i:t: S .0 I-< S d: Q) 2' d: Q) 0... til til @ E E § B 'S ] E ::1- so Q,l "0 Q,l IJ£ ~ Cl$ '.... ..9 ..... .E - ~ (1$ .E (1$ !::: E .o (/) ,t:: ~ @ I-< ...... <i.) <i.) "0 Q,l E '.... "0 S I:! '.jj 0 "0 ~ ~ !:::- <i.) - ~ !::: _ ;::J '@1 .-;:: (!$ (/) aj ~ ----. r;:1 ....., c ~] ~ ~ Z r/J :0 El«j o c: ::r: ;::J' "0 Z I-< !::: -< ~ § 0 !::: .~ \.0 2 (1$ ...... §~ .c '.jj ] C!J _.8 I-< ...... I c: ...... ;.;2 ::1 & 'ii) (lj I-< § ,_, ...... ~ o 0 «j Q (!$ <l.) § & § 1? ~ ~ ~ ..Q ..... ..0 0 (!$ cd ~ ,....l <i.) B "0 r/J 0... !::: E-< ttl "0 g C!J ~ ~ <i.) 5 :::E ~ bJJ c: <l.) 0.. L() N 26 Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel- 7sebagai berikut: Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran; dan rnasukan pada unti /satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistern dan fungsi, bagirnana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM. G. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan 00 N 29 Apabila masih terdapat aspek -aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan konstribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan. Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada. I. IDENTIFlKASIASPEKLAIN Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP3 Curug harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, BP3 Curug akan:
1.Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2.Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3.Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4.Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Penerbangan dan instansi terkait.
5.Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar Pimpinan dan seluruh staf BP3 Curug bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari - hari.
H. Identifikasi Jaminan Layanan Dan Jaminan Keamanan 30
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1 Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
NO KOMPONEN URAIANj A. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Personil Navigasi Penerbangan Diklat personil penerbangan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi personil penerbangan. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BP3 Curug sebagai berikut : BABIV STANDARPELAYANAN 31 SKP TERAMPIL
c.Pendidikan Minimal DII atau Sederajat dalam Bidang Teknik Elektronika.
d.Memiliki Sertifikat Terampil Elektronika Penerbangan.
SKPAHLI
c.Pendidikan Minimal DIll atau Sederajat dalam Bidang Teknik Elektronika.
d.Memiliki Sertifikat Ahli Elektronika Penerbangan.
Pendaftaran melalui BP3 Curug dilakukan di ruang penyelenggara diklat dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi
2.Persyaratan Pelayanan
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 644).
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/20.07 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
URAIAN/KOMPONENNO 32
1.Very High Frequency Air Ground Communication (VHF- AGC) Waktu: 27 hari
2.High Frequency Air Ground Com munication (RDARA/ MWARA) Waktu: 27 hari
3.Voice Switching Communication System (VSCS) Waktu: 38 hari
4.Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC) Waktu: 38 hari
5.Aeronautical Telecomunication Network System Waktu: 38 hari
6.Automatic Message Handling System (AMHS) Waktu : 38 hari
7.Non Directional Beacon (NDB) / Locator Waktu: 120 jam pelajaran
8.VHF Omni Direction Range (VOR) Waktu : 270 jam pelajaran
9.Distance Measuring Equipment (DME) Waktu : 34 hari O. Instrument Landing System (ILS) Waktu: 160 jam pelajaran
1.Primary Surveilance Radar (PSR) Waktu: 200 jam pelajaran
2.Secondary Surveillance Radar (SSR) Waktu: 300 jam pelajaran
3.Surface Movement Radar (SMR) Waktu : 270 jam pelajaran
4.Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) Waktu : 300 jam pelajaran
5.Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) Waktu: 29 hari
4.Jangka waktu penyelesaian
3.Sistem, mekanisrne, dan prosedur NO KOMPONEN 33 PERSYARATANINSTRUKTUR
1.Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah S11 D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2.Untuk materi kompetensi instruktur memiliki ijasah minimal DIII di bidanganya
3.Doserr/ Instruktur yang telah memiliki pengalaman di bidang Telekomunikasi , navigasi dan Surveilance.
8.Kompetensi Pelaksana
1.Gedung Pendidikan dan Pelatihan
2.Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
4.Asrama Wisma RAST 31 Kamar
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit
7.Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas Diklat Kompetensi Tingkat ;
1.Tingkat Dasar I basic
2.Tingkat Terampil / Madya
3.Tingkat Ahli / Utama
6.Produk Pelayanan
1.Very High Frequency Air Ground Communication (VHF- AGC) Tarif: Rp. 18.918.000.-
2.High Frequency Air Ground Com munication (RDARA/ MWARA) Tarif: Rp. 11.220.000.-
3.Voice Switching Communication System (VSCS) Tarif: Rp. 11.220.000.-
4.Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC) Tarif: Rp. 32.460.000.-
5.Aeronautical Telecomunication Network System Tarif: Rp. 32.460.000.-
6.Automatic Message Handling System (AMHS) Tarif: Rp. 32.460.000.-
7.Non Directional Beacon (NDB) / Locator Tarif: Rp. 11.650.000.-
8.VHF Omni Direction Range (VOR) Tarif: Rp. 32.210.000.-
9.Distance Measuring Equipment (DME) Tarif : Rp. 31.648.250.- O. Instrument Landing System (ILS) Tarif : Rp. 18.850.000.-
1.Primary Surveilance Radar (PSR) Tarif : Rp. 21.705.000.-
2.Secondary Surveillance Radar (SSR) Tarif : Rp. 38.160.000.-
3.Surface Movement Radar (SMR) Tarif: Rp. 33.210.000.-
4.Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) Tarif: Rp. 38.160.000.-
5.Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) Tarif: Rp. 24.887.500.-
5.Biayaj'tarif URAIAN/NO KOMPONEN 34
1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya
2.Evaluasi pencapaian sasaran rnutu rnelalui Manajernen Review
1.Penerirnaan Tamu di ruangan pelayanan
2.Penyediaan Sistern Pernadam Kebakaran
3.Perneliharaan Mesin Uji secara berkala
4.Prosedur Keadaan Darurat
5.24' Standar Penjarninan Mutu
11.Jumlah 12.
13.Jaminan keamanan dan keselarnatan
14.Evaluasi kinerja Pelaksana Mengacu pada prosedur ISO 9001 :2008 Tentang Keluhan Ya
1.Audit Internal (Sistim Manajernen Mutu)
2.Audit Internal Keuangan dan Surnber daya yang dilaksanakan oleh Satuan was Internal
4.Dosen / instruktur baru harus memiliki General Instructor Course sebagai asisten dibawah pengawasan doseu / instruktur senior.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal 9.
NO KOM 35
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
l.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Dasar Hukum 1 URAIAN/KOMPONENNO B. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan Diklat personil penerbangan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi personil penerbangan. 36 Pendaftaran melalui BP3 Curug dilakukan di ruang penye1enggara diklat dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi:
1.Pendidikan minimal SLTAatau sederaj at dan telah memiliki sertifikat kecakapan Basic dan Junior Avsec.
2.Pendidikan minimal SLTAatau sederajat,meliki sertifikat kecakapan Basic Avsec dan sehatjasmani dan rohani.
3.Pendidikan minimal SLTAatau sederajat dan sehat jasmani dan rohani.
4.Pendidikan minimal SLTAatau sederajat dan memiliki sertifikat kecakapan Basic dan Junior PKP-PK.
5.Pendidikan minimal SLTAatau sederajat dan memiliki sertifikat kecakapan Basic PKP-PK.
6.Pendidikan minimal SLTAsederajat dan sehatjasmani dan rohani.
7.Laki-laki minimal tinggi 165 em, Pendidikan SLTA sederajat, Bekerja di Unit Penyelenggara Bandar Udara.
8.Memiliki sertifikat keeakapan basic dan Junior Avsec.
9.Pendidikan minimal SLTAatau yang sederajat.Tidak Buta warna.
Persyaratan Pelayanan 2.
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 644).
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nornor 119jPMK.05j2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
URAIANjNO KOMPONEN 37
1.Senior Aviation Security Tarif: Rp. 22.338.150.-
2.Junior Aviation Security Tarif: Rp. 27.910.000.-
3.Basic Aviation Security Tarif: Rp. 23.100.000.-
4.Senior PKP-PK Tarif: Rp. 31.180.000.-
5.Junior PKP-PK Tarif: 31.390.000.-
1.Senior Aviation Security Waktu: 16 hari
2.Junior Aviation Security Waktu: 15 hari
3.Basic Aviation Security Waktu: 11 hari
4.Senior PKP-PK Waktu : 37 hari
5.Junior PKP-PK Waktu: 47 hari
6.Basic PKP-PK Waktu: 42 hari
7.Salvage Waktu: 10 hari
8.X-Ray Baggage Scanning Waktu: 10 had
9.Dangerous Good Type A Waktu : 9 hari
10.Dangerous Good Type B Waktu : 4 hari Biayajtarif5.
Jangka waktu penyelesaia n 4.
3.Sistem, mekanisme, dan prosedur NO KOMPONEN 38
1.Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2.Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan was Internal PERSYARATANINSTRUKTUR
1.Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah S11 D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2.Untuk mated kompetensi instruktur memiliki ijasah minimal DIll di bidanganya
3.Doserr/ Instruktur yang telah memiliki pengalaman di bidang Telekomunikasi , navigasi dan Surveilance.
4.Doserr/ instruktur baru harus memiliki General Instructor Course sebagai asisten dibawah pengawasan doserr/ instruktur senior.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal Kompetensi Pelaksana 9.
8.
1.Gedung Pendidikan dan Pelatihan
2.Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
4.Asrama Wisrna RAST31 Kamar
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Makan 2 Unit Diklat Kompetensi Tingkat ;
1.Tingkat Dasar I basic
2.Tingkat Terampil I Madya
3.Tingkat Ahli I Utama
6.Basic PKP-PK Tarif : 31.720.000.-
7.Salvage Tarif: Rp. 10.532.500.-
8.X-Ray Baggage Scanning Tadf: Rp. 9.810.375.-
9.Dangerous Good Type A Tarif : Rp. 12. 689.125.-
10.Dangerous Good Type A Tarif: . 11. 206.375.- Sarana, prasarana, darr/atau fasilitas Produk Pelayanan 7.
6. 39
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
URAIAN/ 1 Dasar Hukum NO KOMPONEN C. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Bidang Diklat Personel Fasilitas kebandar udaraan Diklat personil penerbangan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi personil penerbangan. NO KOMPONEN URAIAN! Mengacu pada prosedur ISO 9001 :2008 Tentang Keluhan Pe1anggan
11.Jumlah pelaksana
12.Jaminan Standar Penjaminan Mutu pelayanan
13.Jaminan 1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan keamanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran dan 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala keselamatan 4. Prosedur Keadaan Darurat pelayanan 5. Security 24 jam
14.Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Pelaksana Review 40 15, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 644).
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
13, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor T Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tabun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
URAIANjNO KOMPONEN 41
1.Gedung Pendidikan dan Pelatihan
2.Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
4.Asrama Wisma RAST 31 Kamar
5.Library
6.Micro 2 Unit Sarana, prasarana, danJatau fasilitas 7.
Diklat Kompetensi Tingkat ;
1.Tingkat Dasar J basic
2.Tingkat Terampil J Madya
3.t Ahli Utama Produk Pelayanan 6.
1.Genset ACOS Tarif: Rp. 25.158.750.-
2.Airfield Light System tingkat Terampil Tarif: Rp. 18.584.000.-
3.Airfield Light System tingkat Ahli Tarif: . 19.880.000.-
1.Genset ACOS Waktu: 12 hari
2.Airfield Light System tingkat Terampil Waktu : 23 hari
3.Airfield Light System tingkat Ahli Waktu: 186 'am BiayaJ tarif5.
Jangka waktu penyelesaian 4. Pendaftaran melalui BP3 Curug dilakukan di ruang penyelenggara diklat dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :
1.Minimal pendidikan SLTA IPA atau SMK teknik elektro dan Tidak buta warna.
2.DII Teknik Bidang Listrik, Elektro arus kuat dan Mekanikal dengan Masa kerja 1 tahun dibidang terkait.
3.Minimal DIll di Terkait.
3.Sistem, mekanisme, dan prosedur
2.Persyaratan Pelayanan URAlAN 42
1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya
2.Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review
1.Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan
2.Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran
3.Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala
4.Prosedur Keadaan Darurat
5.24 iam
14.Evaluasi kinerja Pelaksana
13.Jaminan keamanan dan keselamatan
11.Jumlah Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan selesai
1.Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2.Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan was Internal PERSYARATANINSTRUKTUR
1.Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah Sl/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2.Untuk materi kompetensi instruktur memiliki ijasah minimal DIll di bidanganya
3.Doserr/ Instruktur yang telah memiliki pengalarnan di bidangnya
4.Doserr/ instruktur baru harus memiliki General Instructor Course sebagai asisten dibawah pengawasan doserr/ instruktur senior.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal Kompetensi Pelaksana 9.
8.
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit NO KOM 43
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
1 Dasar Hukum URAIANjNO KOMPONEN Diklat personil penerbangan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi personil penerbangan. D. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Bidang Diklat Persone1 Fasilitas Pengoperasian Dan Kelaikan Udara 44 Pendaftaran melalui BP3 Curug dilakukan di ruang penyelenggara diklat dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi:
1.Usia minimal 21 tahun, pendidikan minimal SLTA atau Sederajat dan Tidak Buta warna.
2.Memiliki Pengalaman sebagai Helideck Assistant minimal 1 tahun dan mampu berbahasa Inggris.
3.Memiliki pengalaman sebagai Helideck Assistant minimal 1 tahun dan mampu berbahasa Inggris.
2.Persyaratan Pelayanan
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 644).
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006.
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); URAIAN/NO KOMPONEN 45
1.Gedung Pendidikan dan Pelatihan
2.Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
4.Asrama Wisma RAST 31 Kamar
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit Diklat Kompetensi Tingkat ;
1.Tingkat Dasar / basic
2.Tingkat Terampil / Madya
3.Tingkat Ahli / Utama
1.Flight Operation Officer Tarif: Rp. 42.580.000.-
2.Helicopter Load Master Tarif: Rp. 18.108.000.-
3.Helicopter Landing Officer Tarif: . 12.108.000.- Bidang Diklat Personel Fasilitas pengoperasian dan kelaikan udara:
1.Flight Operation Officer Waktu : 3 bulan
2.Helicopter Load Master Waktu : 8 hari
3.Helicopter Landing Officer Waktu : 8 hari
7.Sarana, prasarana, dan Zatau fasilitas
6.Produk Pelayanan
5.Biayaj tarif Jangka waktu penyelesaian 4.
3.Sistem, mekanisme, dan prosedur 46
11.Jumlah
12.Standar Penjaminan Mutu
13.Jaminan 1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan keamanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran dan 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala keselamatan 4. Prosedur Keadaan Darurat
5.24 .
14.Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Pelaksana Review Mengacu pada prosedur ISO 900 1:2008 Tentang Keluhan selesai
1.Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2.Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan was Internal SPI PERSYARATANINSTRUKTUR
1.Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah S11 D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2.Untuk materi kompetensi instruktur memiliki ijasah minimal DIll di bidanganya
3.Doserr/ Instruktur yang telah memiliki pengalaman di bidang.
4.Doserr/ instruktur baru harus memiliki General Instructor Course sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal Kompetensi Pelaksana KOMPONEN 9.
47
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarig Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1 Dasar Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Hukum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
NO KOMPONEN URAIAN/ Diklat personil penerbangan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi personil penerbangan. E. Standar Pelayanan Penye1enggaraan Diklat Personil Penerbangan 48 Pendaftaran melalui BP3 Curug dilakukan di ruang penyelenggara diklat dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi:
1.Valid ATC License,Rating dan pengalaman 2 tahun Operasional ATC.
2.Semua personil yang terlibat di dalam pengelolaan pelatihan inspektor (Training Manager, OJT Program Manager, Instruktur, OJT lnstruktur, inspektor, Staff Administrasi bidang pelatihan), termasuk para pengambil keputusan.
3.Memiliki sertifikat kecakapan Senior Avsec.
4.Personil Otoritas Penerbangan Sipil dan operator Bandar udara yang terlibat dalam manajemen Pengawasan keselamatan dan pemeriksaan Bandar udara.
5.Memiliki Sertifikat Dangerous Good tipe A dan B.
6.Pendidikan Minimal SLTA,pangkat/ Golongan minimal III I a.
7.Pendidikan Minimal DIll, mas a kerja minimal 5tahun dan/ atau telah menduduki jabatan manajerial tingkat mula.
8.DIll TPU, memiliki Sertifikat GIC dan berpengalaman mengajar minimall tahun.
9.Personil ATC, Pilot yang bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan penerbangan.
2.Persyaratan Pelayanan
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 644).
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
URAIANjNO KOMPONEN 49
4.Jangka 1. ATC OJT instructor waktu Waktu: 15 hari penyelesaian 2. Inspector Tra-ining System Waktu: 10 hari
3.Aviation Se-curity Inspector Waktu : 25 hari
4.Aerodrome Inspektor Waktu: 12 hari
5.Dangerous Good Inspector Waktu: 12 hari
6.Manajemen Bandar Udara Waktu: 25 hari
7.Avsec Risk management Waktu: 14 hari
8.Crisis Management Waktu: 8 hari
9.Training Of Trainner (TOT) Waktu: 7 hari
3.Sistem, mekanisme, dan prosedur
10.Pendidikan minimal DIll, mas a kerja minimal 5 tahun dan/ atau telah menduduki jabatan tingkat mula.
11.Personil otoritas penerbangan sipil dan regulator yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan penerbangan.
12.Mimimal usia 18 tahun, DII PKP dan Tidak Buta warna.
13.Personil PKP-PKyang memiliki Sertifikat Junior PKP-PK.
14.Memiliki Sertifikat Basic PKP-PK.
15.Pangkat / golongan Penata Muda (III/a) dan Berijasah minimal Sarjana (SljDIV Non Penerbangan).
16.Para personil penerbangan dan regulator yang bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan 50 NO KOMPONEN URAIANj
10.ICAOEnglish Profiency Waktu: 8 hari
11.Avsec Management Waktu: 15 hari
12.Security Mana-gement System Waktu: 6 hari
13.Aviation Security Risk& Crisis Management Waktu: 14 hari
14.Aviation Se-curity Quality Control Waktu : 10 hari , 15. Perawatan Kendaraan PKP-PK Waktu: 18 hari
16.Pengoperasian dan Mengen- darai Foam Tender Waktu: 3 hari
17.Breathing Aparatus Operation Waktu: 8 hari
18.Civil Aviation Management Waktu: 104 jam pelajaran
19.Keuadaraan Tingkat Sarjana Waktu: 24 hari
20.Human factor Waktu: 5 hari
5.Biayajtarif 1. ATCOJT instructor Tarif: Rp. 12.512.500.-
2.Inspector Tra-ining System Tarif: Rp. 11.747.500.-
3.Aviation Se-curity Inspector Tarif: Rp. 14.435.000.-
4.Aerodrome Inspektor Tarif: Rp. 8.350.000.-
5.Dangerous Good Inspector Tarif: Rp. 10.650.250.-
6.Manajemen Bandar Udara Tarif: Rp. 26.960.000.-
7.Avsec Risk management Tarif: Rp. 21.350.000.-
8.Crisis Mana-gement Tarif: Rp. 8.955.000.-
9.Training Of Trainner (TOT) Tarif: Rp. 10.920.000.-
10.ICAOEnglish Profiency Tarif: Rp. 13.950.000.-
11.Avsec Mana-gement Tarif: Rp. 11.650.000.-
12.Security Mana-gement Sys-tem Tarif: Rp. 8.300.000.-
13.Aviation Security Risk& Crisis Management Tarif: Rp. 21.350.000.-
14.Aviation Se-curity Quality Control Tarif: Rp. 11.250.000.-
15.Perawatan Kendaraan PKP-PK Tarif: Rp. 21.350.879.-
16.Pengoperasian dan Mengendarai Foam Tender Tarif: Rp. 4.750.000.-
17.Breathing Aparatus Operation Tarif: Rp. 12.108.000.- 51 Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
1.Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2.Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) PERSYARATANINSTRUKTUR
1.Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah SIJ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2.Untuk materi kompetensi instruktur memiliki ijasah minimal DIll di bidanganya
3.DosenJ Instruktur yang telah memiliki pengalaman di bidang Telekomunikasi , navigasi dan Surveilance.
4.DosenJ instruktur baru harus memiliki General Instructor Course sebagai asisten dibawah pengawasan dosenJ instruktur senior.
1.Gedung Pendidikan dan Pelatihan 2 _Class Room 7 Ruang
3.Asrama Mess Alfa 16 Kamar
4.Asrama Wisma RAST 31 Kamar
5.Library
6.Ruang Micro Teaching 2 Unit
7.Ruang Administrasi 1 Ruang
8.Ruang Instruktur 1 Ruang
9.Ruang Makan 2 Unit Diklat peningkatan Kompetensi Tingkat Pengawasan internal Kompetensi Pelaksana Sarana, prasarana, danjatau fasilitas Produk 9.
8. 7. 6.
18.Civil Aviation Management Tarif: Rp. 19.809.000.-
19.Keuadaraan Tingkat Sarjana Tarif: Rp. 11.220.000.- 20.Human factor Tarif: 9.670.000.- URAIAN 52 NO KOMPONEN URAIANj
11.Jumlah pelaksana
12.Jaminan Standar Penjaminan Mutu pelayanan
13.Jaminan 1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan keamanan 2, Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran dan 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala keselamatan 4, Prosedur Keadaan Darurat pelayanan 5. Security 24 jam
14.Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Pelaksana Review 53 Salinan sesuai dengan aslinya KEPA~ BI7tUfMFN KSLN SRILESTARlRA~AYU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tangga13 Agustus 2015 Dengan disusunnya Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan diharapkan dapat menjadi aeuan bagi petugas dan un sur terkait dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan. Hal-hal yang belum tereantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.
Standar Pelayanan menjadi prioritas dalam pereneanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas terse but diharapkan pengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu dapat ditingkatkan. Standar Pelayanan (SP) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pe1atihan Penerbangan (BP3) Curug. Standar Pelayanan ini menjadi patokan dan indikator peneapaian kinerja yang dieanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam peneapaian mutu lulusan. PENUTUP BABV