Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2017
- Nomor
- 115
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri; Mengirigat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
816); -4
968);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 100 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1339), diubah sebagai berikut: -5
Dalam Peraturan Menteri mi yang dimaksud dengan:
-6
C. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang telah dikukuhkan dan dilegalisir;
-7
-8
nasional yang didukung oleh dari Kementerian/Instansi batas waktu yang sangat - 10 -0- (2)(2) Pemberian kebijakan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan Kapal Berbendera Indonesia oleh instansi/pihak Pemilik Pekerjaan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal yang dibutuhkan.
- 12 -2-
Pemberian kebijakan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal yang dibutuhkan oleh instansi/pihak Pemilik Pekerjaan.
(3)(3) Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017 MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1791 Salman sesuai dengan aslinya WA MYJFH: SH DESS Pembina Utama Muda (TV/c) NIP. 19651022 199203 1 001 14 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 115 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 100 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI JANGKA WAKTU KAPAL ASING DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN DALAM NEGERI JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL JANGKA WAKTU BERLAKU Pengeboran a.jack up rig/jack up barge/ self elevating drilling unit; Sampai 2018 dengan akhir Desember b.semi submersible rig; dan Sampai 2018 dengan akhir Desember c.deepwater drill ship. Sampai 2018 dengan akhir Desember MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI Salman sesuai dengan aslinya
Membuka PDF…