Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 100 Tahun 2016
- Nomor
- 100
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pem berian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan / atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menirnbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 100 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATANPEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPALASING UNTUK KEGIATANLAINYANGTIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATANANGKUTANLAUT DALAMNEGERI MENTERIPERHUBUNGAN
Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATANPEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DANjATAU BARANG DALAM KEGIATANANGKUTANLAUT DALAMNEGERI.
Menetapkan Pasa12
Perhubungan Laut. Jenderal
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
kapal;
Indonesia bahwa kapal akan berganti bendera Indonesia pada akhir periode pembiayaan (leasing). komitmen dari Warga atau Badan Hukum surat pernyataan Negara Indonesia 3. Pasa15
BAB I
terkait yang keanggotaannya paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat KPLP, Direktorat Kenavigasian, Biro Hukum, Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Perhubungan Laut, dan dapat melibatkan DPP INSA dany atau asosiasi terkait serta stakeholders terkait sesuai kebutuhan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan format Contoh 2 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5).
dan
Pasa18
dievaluasi oleh Tim dengan melibatkan unit kerja terkait yang keanggotaannya paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat KPLP, Direktorat Kenavigasian, Biro Hukum, Bagian Hukum dan KSLN Setditjen Perhubungan Laut, dan dapat melibatkan DPP INSA dan / atau asosiasi terkait serta stakeholders terkait sesuai kebutuhan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan format Contoh 2 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5).
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang darr/ atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 200 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 ten tang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang dalam Kegiatan Angkutan pengawasan teknis Menteri ini.
melaksanakan pembinaan dan terhadap pelaksanaan Peraturan JenderalDirektur untuk mengatasi dampak terjadinya kecelakaan atau kejadian yang mengganggu keselamatan pelayaran. mendesak, asmg tidak dan kapal asmg dalam kondisi darurat permohonan izm penggunaan diperlukan bukti pelelangan.
Salinan sesuai dengan aslinya ~:1IRf~UKfM' SRILESTARIRAHA~U Pembina Utama Muda (iV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOM OR 1339 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2016 MENTERIPERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYASUMADI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganlnlMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pasal 15 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salinan sesuai dengan aslinya Kf/PALA;ff3IRdHUKUM, Iv'1~,~ t SRILESTARIRAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032 001 BUDI KARYA SUMADI ttd, MENTERIPERHUBUNGAN JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL JANGKA WAKTU BERLAKU Pengeboran a.jack up rig/jack up barge/self Sampai dengan akhir Desember elevating drilling unit; 2017
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini Kami PT. .. ... mengajukan permohonan izin penggunaan kapal asing untuk kegiatan . JAKARTA di Yth.Izin Kapal Kepada Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Permohonan Penggunaan Asing. LAMPIRANII PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMORPM 100 TAHUN2016 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DANjATAU BARANG DALAMKEGIATANANGKUTANLAUT DALAMNEGERI Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal Contoh 1 Tembusan yth.:
Pemohon
1) nama kapal 2) bendera 3) call sign 4) IMO number 5) ukuran 6) principal/owner:
sampai dengan tanggal ..... .
berdasarkan kontrak kerja an tara dengan ..... yang berlangsung pada tanggal sampai dengan tanggal .
Dalam rapat dibahas hal-hal sebagai berikut: Pada hari ini ..... , tanggal .. ... bulan tahun ..... (..... -..... -..... ) telah dilaksanakan rapat di Ruang Rapat , dalam rangka menindaklanjuti permohonan dari PT melalui surat Nomor tanggal Rapat dimaksud dipimpin oleh serta dihadiri wakil dari , ..... , dan . BERITAACARARAPATPEMBAHASANPERMOHONAN IZIN PENGGUNAANKAPALASING ..... OLEH PT.. ,... Contoh 2 NO. NAMA JABATANjINSTANSI TANDATANGAN
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
(tanggal pembukaan lelang, tanggal penutupan lelang, diumumkan dimana, pelelangan dilaksanakan oleh ..... , hasil pelelangan).
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun ..... tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan;
untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri;
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT MENGGUNAKANKAPALASING . UNTUK KEGIATAN LAINYANGTIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATANANGKUTAN LAUTDALAMNEGERI Contoh 3 MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT. ..... MENGGUNAKAN
Menetapkan .................. ,\ ,..\..... . \ ",.., ",.. '. ,···,·,,···,·, ..·.\.·..·'·'f·..·..···· ----.- , . : Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada : Pemegang izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA,dalam pengoperasian kapal wajib:
....., , dan .
..... / ; ..... / . GT / NT .
: PT . : Angkutan Laut
KAPAL ASING ..... UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DANjATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI. KETIGA KEDUA PERTAMA Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
BUD! KARYA SUMADI MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal .KELIMA : Izin penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang izm tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri mi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. KEEMPAT Diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal dapattidakf. izm penggunan kapal asing dipindahtangankan kepada pihak lain;
perihal Permohonan Izin Penggunaan Kapal Asing , bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan PT untuk menggunakan kapal asing ..... dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri,telah memenuhi persyaratan dan kapal sejenis berbendera Indonesia belum cukup tersedia, sehingga kapal asing (GT ) berbendera diizinkan penggunaannya untuk dioperasikan di wilayah perairan Indonesia oleh PT , dengan ketentuan sebagai berikut: Jakarta di Yth. Direktur Utama PT .Perihal : Izin Penggunaan KapalAsing ..... Kepada Lampiran: Nomor Contoh 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEl'fALABto Hi.KU~ !~-Hl- (" I SRILESTARIRAHAYV Pembina Utama Muda (IVIe) NIP.19620620 1989032001 BUDI KARYA SUMADI MENTERIPERHUBUNGAN ttd. Tembusan Yth.:
BUDI KARYA SUMADI MENTERIPERHUBUNGAN
mulai berlaku padah. izin penggunaan kapal asing tanggal ..... sarnpai dengan .....;
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)