Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015
- Nomor
- 127
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
l
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.
Memberlakukan Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana termuat dalam lampiran I dan II peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
Ketentuan mengenai fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I butir 7.4 dan butir 7.5 mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2016. 2
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2015 MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1288 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIM BIR&HUfcUM DAN KSLN, SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 3 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 127 TAHUN 2015 TANGGAL ; 26 AGUSTUS 2015 BAB I TUJUAN PROGRAM Tujuan Program Keamanan Penerbangan Nasional adalah:
dan
1 9 BAB lï KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
3
4
'35. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
5
6 BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB KEAMANAN PENERBANGAN 3.1 Menteri 3.1.1 Bertanggungjawab terhadap keamanan penerbangan nasional. 3.1.2 Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. 3.1.3 Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 Menteri menetapkan:
3.2 Direktur Jenderal. 3.2.1 Bertanggungjawab atas Keamanan Penerbangan di Indonesia. 3.2.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab Keamanan Penerbangan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.1 berwenang untuk:
9 7
3.3.2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung j awab keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1 berwenang untuk:
b* mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan keamanan penerbangan di bandar udara;
3.4 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara. 3.4.1 Bertanggung j awab terhadap keamanan bandar udara yang dioperasikan. 3.4.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan bandar udara yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1, berwenang:
1) perkantoran; 2) sumber daya manusia 3) fasilitas keamanan; 4) anggaran keuangan; 5) fasilitas pelatihan; 6) kebutuhan administrasi; dan 7) pusat penanggulangan keadaan darurat keamanan bandar udara (emergency operation centre) beserta fasilitas pendukungnya. 9
3.4.3 Dalam rangka perubahan (amandemen) Program Keamanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.2 huruf b, dilakukan langkah-langkah:
3.4.4 Memfasilitasi kegiatan pengawasan internal keamanan Badan Usaha Angkutan Udara yang dilakukan di Bandar Udara. 3.4.5 Menyusun Program Keamanan Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf A. 3.5 Badan Usaha Angkutan Udara 3.5.1 Bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara yang dioperasikan. 3.5.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan pesawat udara yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.1, berwenang:
£ 10
3.5.3 Program Keamanan Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2 huruf a paling sedikit memuat:
3.5.4 Dalam melakukan perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2 huruf d, badan usaha angkutan udara melakukan langkah-langkah:
3.5.5 Memberikan 1 (satu) salinan (copy) Program Keamanan Angkutan Udara kepada penyelenggara bandar udara, di Bandar Udara yang diterbangi dan dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Angkutan Udara. 3.5.6 Menyusun Program Keamanan Angkutan Udara sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf B. 3.6 Perusahaan Angkutan Udara Asing 3.6.1 Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan kegiatan angkutan udara ke dan dari wilayah Indonesia harus menyampaikan Program Keamanan Angkutan Udara yang dilengkapi dengan prosedur keamanan lokal (local security manual) kepada Direktur Jenderal untuk evaluasi dan persetujuan. 3.6.2 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.1 bertujuan untuk penyesuaian dengan program keamanan penerbangan nasional. 3.6.3 Program keamanan angkutan udara sebagaimana butir 3.6.1, harus diserahkan salinanannya kepada Kepala Kantor dan Kepala Bandar Udara pada bandar udara yang diterbangi. 3.7 Badan Hukum yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara 3.7.1 Melakukan kegiatan usaha di Daerah Keamanan Terbatas atau memiliki jalur untuk masuk atau berbatasan langsung dengan Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara harus menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi prosedur keamanan sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara. 3.7.2 Menunjuk personel keamanan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam prosedur keamanan. 3.7.3 Melampirkan prosedur keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 3,7.1 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara. 9 12 3.7.4 Pedoman penyusunan prosedur keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.3 sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf C. 3.8 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. 3.8.1 Menyusun, melaksanakan, mengembangkan dan mempertahankan efektifitas Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di setiap bandar udara dengan berpedoman kepada program keamanan penerbangan nasional dan disahkan oleh Direktur Jenderal. 3.8.2 Melakukan evaluasi secara periodik terhadap Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan melakukan perubahan (amandemen) bila diperlukan. 3.8.3 Menetapkan organisasi, atau menunjuk pej abat/ personel yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan. 3.8.4 Menyediakan sumber daya dan fasilitas keamanan sesuai dengan kebutuhan. 3.8.5 Melakukan pengawasan keamanan penerbangan internal dan menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil pengawasan. 3.8.6 Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.8.1 paling sedikit memuat:
3.8.7 Pedoman penyusunan program keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.8.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf D & 13 3.9 Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. 3.9.1 Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di bandar udara. 3.9.2 Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman. 3.10 Instansi Pemerintah. 3.10.1 memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara. 3.10.2 meliputi bidang:
9 14 BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI 4.1 Koordinasi 4.1.1 Tingkat Nasional
a) perundingan, baik dalam pembajakan maupun penyanderaan; b) pengusulan suatu naskah khusus untuk pengiriman pasukan dalam hal penanggulangan; dan 15 c) kerjasama antar negara/perwakilan negara asing dalam hal koordinasi atau meminta bantuan.
dan
4.1.2 Tingkat Bandar Udara.
16
1) Direktur Jenderal atau ketua komite nasional keamanan penerbangan; dan 2) Kepala Kantor.
1) Badan Intelijen Negara di daerah; 17 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Tentara Nasional Indonesia di daerah; Kepolisian di daerah; Pemerintah daerah setempat; Bea Cukai bandar udara (untuk Bandar udara internasional); Imigrasi bandar udara {untuk Bandar udara internasional); Karantina; Kantor Kesehatan Bandar Udara; Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah; Unit Penyelenggara Badan Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing; Badan usaha dibidang kargo dan pos; dan Ground Handling. 4.2 Komunikasi 4.2.1 Media Pemberitaan Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh:
4.2.2 Kerjasama dengan Negara Lain Direktur Jenderal bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) dan negara lain meliputi:
4.2.3 Komunikasi dengan Organisasi Penerbangan Internasional (.International Civil Aviation Organization/ICAO) Direktur Jenderal harus menginformasikan atau melaporkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang:
18 BAB V PERLINDUNGAN BANDAR UDARA, PESAWAT UDARA DAN FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN 5.1 Daerah Keamanan Bandar Udara. 5.1.1 Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan dan ditetapkan sebagai:
5.1.2 Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.1 harus dibuat dalam bentuk peta dengan diberikan pembedaan yang nyata antara masing-masing daerah keamanan tersebut. 5.1.3 Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.1 huruf a, ditentukan berdasarkan penilaian resiko. 5.1.4 Daerah-daerah yang berbatasan langsung dan/atau jalan yang menuju ke Daerah Keamanan Terbatas harus diawasi dan dijaga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 5.1.5 Daerah-daerah tertentu di luar daerah lingkungan kerja bandar udara ditetapkan sebagai Daerah Keamanan Terbatas lainnya yang digunakan untuk fasilitas navigasi penerbangan, pembangkit tenaga listrik, serta obyek vital lainnya dalam menunjang keselamatan penerbangan. 5.1.6 Peta daerah keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.2 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara. 5.2 Perlindungan Daerah Keamanan Terbatas 5.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan pengawasan dan pengendalian Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara. 5.2.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha- Bandar Udara harus melakukan pengendalian keamanan jalan masuk (access point) menuju Daerah Keamanan Terbatas bandar udara untuk mencegah orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. 5.2.3 Daerah sisi udara di Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1 harus dilakukan pengendalian jalan masuk untuk mencegah orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke sisi udara. 19 5.2.4 Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1 harus dilindungi secara fisik dan/atau dijaga oleh Personel Keamanan Penerbangan untuk mencegah masuknya orang, kendaraan, barang bawaan, kargo dan po s dan hewan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. 5.2.5 Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab menentukan pintu-pintu masuk ke Daerah Keamanan Terbatas dan menjamin bahwa pintu-pintu tersebut memiliki perlindungan fisik memadai yang kualitasnya sekurang-kurangnya sama dengan pembatas fisik. 5.2.6 Untuk masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dikendalikan dengan sistem perizinan yang ditetapkan oleh unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem perizinan tersebut dan bertanggung jawab terhadap prosedur perizinan serta pengawasan penggunaan izin yang diberikan. 5.3 Perlindungan Daerah Steril 5.3.1 Daerah Steril harus dilindungi, dikendalikan dan diawasi oleh personel keamanan bandar udara. 5.3.2 Daerah Steril yang berupa ruangan harus dilindungi dengan pembatas fisik yang nyata untuk mencegah disusupkanya barang dilarang. 5.3.3 Untuk masuk ke Daerah Steril, setiap orang harus memiliki izin masuk atau tanda masuk yang sah dan dilakukan Pemeriksaan Keamanan. 5.4 Perlindungan Daerah Terbatas 5.4.1 Daerah Terbatas harus dilindungi, dikendalikan dan diawasi serta untuk masuk harus memenuhi persyaratan tertentu. 5.4.2 Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.1 harus dicantumkan dalam Program Keamanan Bandar Udara. 5.5 Perlindungan Daerah Publik (Public Area) Daerah Publik di Bandar Udara harus dikendalikan dan diawasi oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara. 5.6 Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas - Persyaratan Umum 5.6.1 Untuk masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dikendalikan dengan sistem perizinan yang berupa dokumen angkutan udara dan tanda izin masuk daerah keamanan terbatas. 20 5.6.2 Tanda izin masuk Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1 dalam bentuk :
5.6.3 Tanda izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.2 huruf a dan b diterbitkan oleh Kepala Kantor dan Kepala Kantor bertanggungjawab terhadap penyusunan prosedur perizinan serta pengawasan penggunaan izin yang diberikan. 5.6.4 Prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.3, merupakan bagian tidak terpisahkan dari program keamanan bandar udara. 5.6.5 Untuk mendapatkan PAS orang sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.2 huruf a, harus dilakukan pemeriksaan latar belakang (background check). 5.6.6 Pemeriksaan latar belakang (background check) sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.5, dilakukan oleh penerbit izin masuk. 5.6.7 Penerbitan tanda izin masuk, penyusunan prosedur perizinan dan pengawasan penggunaan izin sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.3 dapat didelegasikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara. 5.6.8 Orang yang dapat masuk ke Daerah Keamanan Terbatas adalah calon penumpang yang memiliki dokumen angkutan udara, orang perseorangan, personel pesawat udara dan pegawai/karyawan yang memiliki izin masuk. 5.6.9 Dokumen angkutan udara sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.8, berupa tiket atau boarding pass dalam bentuk cetak. 5.6.10 Izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.2. huruf c dan d, hanya dapat digunakan pada saat bertugas. 5.6.11 Kendaraan yang dapat masuk ke Daerah Keamanan Terbatas adalah kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penerbangan dan harus memiliki izin masuk. 5.6.12 Kepala Kantor harus mengetahui jumlah izin masuk Daerah Keamanan Terbatas dan menetapkan kuota (jumlah maksimum) sesuai kebutuhan operasional. 5.6.13 Kepala Kantor bertanggungjawab mengawasi dan berwenang memberikan sanksi atas penggunaan izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. 21 5.7 Pengendalian Jalan Masuk - Orang* 5.7.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, harus melakukan pemeriksaan keamanan dan izin masuk terhadap setiap orang yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. 5.7.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dapat mendelegasikan pemeriksaan keamanan dan izin masuk terhadap orang sebagaimana butir 5.7.1 kepada badan hukum yang memiliki akses masuk langsung ke Daerah Keamanan Terbatas. 5.7.3 Pemeriksaan Keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1, dilakukan terhadap orang dan barang bawaannya. 5.7.4 Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1, dilakukan terhadap keabsahan dan masa berlaku. 5.7.5 Prosedur Pemeriksaan Keamanan, izin masuk dan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1 dan butir 5.7.2 diatur dalam Program Keamanan terkait. 5.7.6 Tanda izin masuk Daerah Keamanan Terbatas harus dipakai selama berada di Daerah Keamanan Terbatas dan penempatannya di bagian yang mudah terlihat dan terbaca. 5.8 Pengendalian Jalan Masuk - Kendaraan 5.8.1 Unit Penyelenggara Bandai' Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, harus melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan dan izin masuk. 5.8.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dapat mendelegasikan pemeriksaan keamanan dan izin masuk terhadap kendaraan sebagaimana butir 5.8.1 kepada badan hukum yang memiliki akses masuk langsung ke Daerah Keamanan Terbatas. 5.8.3 Prosedur Pemeriksaan Keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.1, dilakukan terhadap :
5.8.4 Prosedur Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.1, dilakukan terhadap keabsahan dan masa berlaku. 5.8.5 Izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.8,1 harus ditempatkan pada bagian muka di sebelah kanan kendaraan yang mudah terlihat dan terbaca. 5.8.6 Prosedur pemeriksaan keamanan kendaraan, izin masuk dan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.2 harus dimuat dalam Program Keamanan Bandar Udara. & 22 5.8.7 Dalam keadaan tertentu, kendaraan yang tidak mempunyai pas kendaraan dapat masuk setelah mendapat izin insidentil dari penerbit pas. 5.9 Perlindungan Pesawat Udara 5.9.1 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara. 5.9.2 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus mengendalikan dan mengawasi pergerakan orang dan kendaraan ke dan dari pesawat udara yang berada di Daerah Keamanan Terbatas untuk mencegah yang tidak memilki izin ke pesawat udara. 5.9.3 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pemeriksaan keamanan (aircraft security check) atau penyisiran keamanan (aircraft security searcfy terhadap pesawat yang akan berangkat berdasarkan penilaian resiko keamanan. 5.9.4 Prosedur Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (Aircraft Security Check) dan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (Aircraft Security Search) harus termuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara. 5.9.5 Daftar Penyisiran/Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara sebagaimana terlampir dalam lampiran II huruf E 5.9.6 Penilain resiko keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.3, meliputi faktor-faktor:
5.9.7 Perlindungan pesawat udara dalam kondisi normal Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melindungi pesawat udara yang diparkir dengan melakukan hal- hal sebagai berikut:
& 23
5.9.8 Pada Pesawat udara yang tidak digunakan untuk kegiatan angkutan udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
5.9.9 Perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat
a) menurunkan dan melakukan pemeriksaan keamanan barang tersebut; dan b) melakukan penyisiran keamanan (aircraft security search) terhadap pesawat udara tersebut untuk mencari barang dilarang (prohibited item).
24 5 .9.10 Perlindungan ruang kendali pesawat udara (Flight Crew Compartment) untuk pesawat udara kategori transport selama dalam penerbangan sebagai berikut:
5.10 Perlindungan Fasilitas Navigasi Penerbangan 5.10.1 Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan harus melindungi keamanan fasilitas navigasi penerbangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
5.10.2 Prosedur perlindungan fasilitas navigasi penerbangan merupakan bagian dari Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. 25 9 BAB VI PENGENDALIAN KEAMANAN TERHADAP ORANG DAN BARANG YANG DIANGKUT PESAWAT UDARA 6.1 Pemeriksaan dokumen angkutan udara 6.1.1 Pemeriksaan terhadap dokumen angkutan udara bagi calon penumpang
6.1.2 Prosedur pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan angkutan udara bagi calon penumpang harus termuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara. '6.2 Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Bagasi Kabin 6.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi kabin yang akan naik ke pesawat udara. 6.2.2 Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.1, bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang dilarang yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan melawan hukum atau mengganggu keamanan penerbangan. 6.2.3 Jalan atau pintu yang digunakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara harus diawasi atau dikunci apabila tidak digunakan. 6.2.4 Prosedur pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.1, dilakukan dengan cara:
26 6.2.5 Peralatan yang digunakan untuk Pemeriksaan Keamanan harus dilakukan pengujian kinerjanya sebelum dioperasikan oleh personel yang berkualifikasi untuk itu. 6.2.6 Tata cara Pemeriksaan Keamanan penumpang dan Bagasi Kabin harus dimuat secara jelas dalam Program Keamanan Bandar Udara. 6.2.7 Pemeriksaan Keamanan secara acak (random) dan tidak terduga (unpredictable), dengan ketentuan:
6.2.9 Daftar Barang Dilarang (Prohibited Items) sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.8 sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf F. 6.2.10 Percampuran Antara Penumpang Yang Sudah dan Yang Belum Diperiksa
27 6.2.11 Kelalaian terhadap pemeriksaan keamanan. Apabila Pesawat Udara yang telah berangkat diketahui terdapat penumpang dan/atau Bagasi Kabin yang belum dilakukan Pemeriksaan Keamanan maka Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara harus memberitahukan kepada kapten penerbang untuk mendarat di Bandar Udara terdekat dan memungkinkan untuk didarati serta melakukan Pemeriksaan Keamanan sesuai ketentuan. 6.2.12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Keamanan penumpang dan barang bawaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 6.3 Penumpang Transit dan Transfer 6.3.1 Penumpang transit dan transfer serta bagasi kabin harus dilakukan pemeriksaan keamanan ulang sebelum naik ke pesawat udara. 6.3.2 Penumpang transit dan transfer dapat langsung memasuki Daerah Steril (ruang tunggu) tanpa melalui pemeriksaan keamanan, apabila Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing:
6.3.3 Badan Usaha Angkutan Udara dalam melaksanakan prosedur transit harus melakukan upaya keamanan sebagai berikut:
6.3.4 Langkah-langkah keamanan penumpang transit antara lain:
28 6.4 Pemeriksaan Keamanan Personel Pesawat Udara, Orang yang Bekerja di Bandar Udara dan Orang selain Penumpang 6.4.1 Setiap personel pesawat udara dan barang bawaanya yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan. 6.4.2 Setiap orang yang bekerja di Bandar Udara dan barang bawaannya yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan. 6.4.3 Setiap orang selain penumpang beserta barang bawaannya yang diberikan akses ke Daerah Keamanan Terbatas, harus dilakukan pemeriksaan keamanan sama seperti penumpang yang akan berangkat. 6.4.4 orang selain penumpang sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 antara lain:
6.4.5 Personel pesawat udara atau orang yang bekerja di Bandar Udara yang membawa Barang Berbahaya (Dangerous Goods) atau Alat-alat Berbahaya (Dangerous Articles) harus memenuhi peraturan perundang-undangan. 6.4.6 Setiap Barang Berbahaya (Dangerous Goods) atau Alat-alat Berbahaya (Dangerous Articles) harus dicatat dan dicocokkan pada saat masuk dan keluar Daerah Keamanan Terbatas. 6.4.7 Daftar Barang Berbahaya (Dangerous Goods) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf G. 6.5 Prosedur Pemeriksaan Keamanan Khusus 6.5.1 Diplomat dan kantong diplomatik (diplomatic pouch/consular bag)
6.5.2 Benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang dinyatakan oleh Instansi Pemerintah
29 6.5.3 6,5.4 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7 6.6.8
Pemeriksaan tersendiri (private screening).
1) kondisi kesehatan; 2) kondisi fisik; 3) membawa benda berharga; dan/atau 4) menggunakan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan dan kepercayaan.
Penanganan Penumpang yang Membawa Senjata dan Alat-Alat Berbahaya. Penumpang dilarang membawa Barang Dilarang (Prohibited Items) ke dalam kabin pesawat udara. Badan Usaha Angkutan Udara bertanggungjawab untuk menangangani penumpang pesawat udara yang membawa senjata api beserta peluru sesuai ketentuan. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus menyediakan ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api yang ditempatkan sebelum Daerah Keamanan Terbatas, Daerah Terbatas, atau lokasi tempat lapor diri (check in counter area). Ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api ditempatkan sebelum Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 dalam hal Bandar udara menerapkan 2 (dua) tempat pemeriksaan keamanan (security check point). Ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api ditempatkan sebelum Daerah Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 dalam hal Bandar udara menerapkan 1 (satu) tempat pemeriksaan keamanan (security check point). Ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api ditempatkan sebelum lokasi tempat lapor diri (check in coun ter area) sebagaimana dimaksud pada butir 6.6,3 dalam hal lokasi tempat lapor diri (check in counter area) berada dalam Daerah Publik. Fasilitas pengosongan peluru senjata api sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 harus dilengkapi wadah berisi pasir dengan ketebalan 50 cm. Pengosongan peluru senjata api dilakukan di ruangan sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3, 30 6 .6 .9 6.6.10 6.6.11 6.6.12 6.6.13 6.6.14 6.6.15 6.7 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 Penanganan penumpang pesawat udara yang membawa Barang Dilarang (Prohibited Items) berupa Senjata (Weapons) atau Alat-alat Berbahaya (Dangerous Articles) harus diproses sebagai Bagasi Tercatat atau Security Item sesuai ketentuan. Penumpang yang membawa Barang Berbahaya (Dangerous Goods) diperlakukan sesuai ketentuan penanganan pengangkutan barang berbahaya. Penumpang yang membawa Alat Peledak (Explosive Devices\, harus diamankan dan dilaporkan kepada kepolisian. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara harus membuat prosedur penanganan Barang Dilarang (Prohibited Items) dan mencantumkannya pada program keamanannya Personel keamanan dalam penerbangan (Inflight Security Officer] yang membawa senjata (weapons) ke pesawat udara niaga berjadwal asing diberlakukan sesuai ketentuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai personel keamanan dalam penerbangan (Inflight Security Officer) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Format tanda bukti penerimaan senjata api dan peluru sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf H. Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum. Penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan dilakukan sesuai ketentuan. Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum dalam Program Keamanan Angkutan Udara. Badan Usaha Angkutan Udara harus memberitahukan kapten penerbang (pilot in command) apabila mengangkut penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penumpang dalam status tahanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Format izin membawa tahanan pada penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf I 31 9 6.8 6.8.1 6.8.2 6.9 6.9.1 6.9.2 6.10 6.11
Penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (deportee) diberlakukan sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat prosedur penanganan penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (deportee) yang dimuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara. Penanganan Penumpang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat ketentuan tentang penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan yang dimuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh [Unruly Passenger) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly passenger) dan/atau penumpang yang berpotensi menganggu (disruptive pasenggef) selama dalam penerbangan (in-flight). Bagasi Tercatat Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat yang akan dimuat dalam pesawat udara sebelum masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.1 bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang dilarang yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.11,1 dapat dilakukan dengan model:
Bagasi Tercatat yang telah dilakukan Pemeriksaan Keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.3 huruf a harus ditandai label security check dalam bentuk stiker yang mudah rusak. Prosedur Pemeriksaan Keamanan Bagasi Tercatat sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.3 harus tercantum dalam Program Keamanan Bandar Udara. 32 6.11.6 Badan Usaha Angkutan Udara hanya menerima Bagasi Tercatat dari penumpang yang memiliki dokumen angkutan udara. 6.11.7 Badan Usaha Angkutan Udara harus mengawasi dan melindungi Bagasi Tercatat dari peyusupan barang dilarang (prohibited item) sejak dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat tinggal landas (take offj. 6.11.8 Badan Usaha Angkutan Udara harus melakukan Pemeriksaan Keamanan ulang dengan menggunakan alat dan/atau secara manual terhadap Bagasi Tercatat yang dicurigai dilakukan penyusupan. 6.11.9 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib mengamankan daerah penanganan bagasi tercatat. 6.11.10 Badan Usaha Angkutan Udara dapat mengangkut bagasi tercatat, setelah melakukan langkah-langkah antara lain:
6.11.11 Bagasi tercatat harus dilakukan pencatatan setelah memenuhi langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.10. 6.11.12 Badan Usaha Angkutan Udara harus memastikan bahwa Bagasi Tercatat tidak dimuat ke Pesawat Udara apabila pemiliknya tidak ikut naik Pesawat Udara yang sama kecuali penumpang yang memiliki Bagasi Tercatat tersebut telah melaporkan tidak berangkat, dan Bagasi Tercatat tersebut dapat tetap diangkut setelah dilakukan Pemeriksaan Keamanan tambahan 6.11.13 Badan Usaha Angkutan Udara wajib menyediakan tempat penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya, sebelum diteruskan ke pemiliknya atau dihapuskan sesuai prosedur yang berlaku. 6.11.14 Badan Usaha Angkutan Udara harus menjamin bahwa bagasi tercatat penumpang transfer dilakukan Pemeriksaan Keamanan ulang sebelum dimuat ke pesawat udara, kecuali dilakukan langkah- langkah validasi dan pelaksanaan penilaian secara rutin, 6.11.15 Langkah-langkah validasi sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.14 harus dibuat dalam bentuk nota kesepahaman antara :
33 6.11.17 6.12
dan
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keamanan bagasi tercatat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Kargo dasi Fos Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan Pesawat Udara. Semua kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.1, harus dilakukan pemeriksaan keamanan dan/atau pengendalian keamanan sebelum diangkut dengan pesawat udara. Pemeriksaan Keamanan terhadap Kargo, dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.2, harus dibedakan pada keadaan normal dan pada keadaan ancaman meningkat sesuai ketentuan. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat menunjuk atau mendelegasikan kegiatan Pemeriksaan Keamanan dan administrasi kargo dan pos kepada badan hukum yang telah memiliki:
Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mendelegasikan kegiatan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.4 kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, agen kargo dan operator warehouse dengan persyaratan:
Regulated agent, pengirim pabrikan, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, agen kargo dan operator warehouse harus menerbitkan surat penetapan status keamanan kiriman (consignment security declaration) terhadap kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus memberikan perlindungan keamanan kargo dan pos sejak dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat berangkat. 34 6 .12.8 6.12.9
b.pengirim pabrikan {known shipper/known consignor);
Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pengendalian keamanan terhadap rantai pasok {supply chain) kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing hanya mengangkut kargo dan pos yang dilakukan pemeriksaan keamanan oleh regulated agent dan/atau pengendalian keamanan oleh pengirim pabrikan yang telah mendapat sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing menjamin kargo dan pos transfer dilakukan Pengendalian Keamanan {Security Control) dan pengawasan sebelum diangkut pesawat udara. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus meningkatkan langkah-langkah keamanan terhadap kargo dan pos yang berisiko tinggi {high risk cargo) dan melakukan mitigasi terhadap ancaman yang ditimbulkan. Kargo dan pos yang berisiko tinggi {high risk cargo) sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.12 adalah kargo dan pos yang diterima dari pengirim yang tidak dikenal {unknown shipper) atau yang menunjukan tanda kerusakan dengan mempertimbangkan antara lain:
Kargo dan pos yang berisiko tinggi {high risk cargo) sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.13 dapat berasal dari pengirim yang dikenal atau tidak dikenal berdasarkan informasi dari intelijen. Langkah-langkah mitigasi sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.12 antara lain :
Prosedur penanganan Kargo, kiriman melalui jasa kurir, kiriman ekspres atau pos, prosedur pemeriksaan keamanan dan administrasi kargo dan pos, dan prosedur pengawasan pergerakan kargo dan pos untuk naik ke Pesawat Udara harus dicantumkan dalam Program Keamanan Angkutan Udara. 6.13 Jasa Boga (Catering), Barang Persediaan [store) dan Barang Perbekalan (supplies) 6.13*1 Badan Usaha Angkutan Udara harus melakukan pengendalian keamanan dan pemeriksaan keamanan terhadap Jasa Boga (Catering), Barang Persediaan (store) dan barang Perbekalan (supplies) sejak dari mulai proses sampai dimuat ke dalam Pesawat Udara. 6.13.2 Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat prosedur pengendalian keamanan terhadap Jasa Boga (Catering), Barang Persediaan (store) dan barang Perbekalan (supplies), baik saat di dalam maupun di luar daerah bandar udara dan dimuat dalam program keamanan angkutan udara. 6.14 Barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies) 6.14.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies) sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas di bandar udara. 6.14.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib membuat prosedur pemeriksaan keamanan terhadap barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies), dan dimuat dalam program keamanan bandar udara. 36 BAB VII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN 7.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara atau Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan Pemeriksaan Keamanan dengan menggunakan peralatan harus memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan. 7.2 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemajuan teknologi dengan mempertimbangkan:
7.3 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 antara lain:
7.4 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 huruf b, untuk pemeriksaan bagasi tercatat pada bandar udara internasional menggunakan:
7.5 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 huruf c untuk pemeriksaan penumpang yang akan naik ke pesawat udara pada bandar udara internasional harus dapat mendeteksi metal dan non- metal yang menggunakan teknologi milimeter wave (body inspection machine). 7.6 Direktur Jenderal menetapkan ketentuan tentang penyediaan, sertifikasi dan kalibrasi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan:
Ketentuan tentang sertifikasi dan kalibrasi fasilitas keamanan sekurang-kuranganya memuat tentang: £ 37
38 BAB VIII PERSONEL 8.1 Personel di Bidang Keamanan Penerbangan 8.1.1 Personel di bidang keamanan penerbangan terdiri dari:
8.1.2 Personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 huruf a, terdiri dari:
8.2.2 Seleksi sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 harus ditetapkan berdasarkan kriteria antara lain:
8.2.3 Pemeriksan latar belakang (background check) sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 meliputi :
8.2.4 Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.3 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi :
39 8,3 Pendidikan dan Pelatihan 8.3.1 Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun, melaksanakan dan mengevalusi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional. 8.3.2 Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
8.3.3 Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1 bertujuan untuk menjamin efektifitas Program Keamanan Penerbangan Nasional. 8.3.4 Setiap organisasi yang terlibat dalam keamanan penerbangan wajib mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional dengan mengacu pada Program Keamanan Penerbangan Nasional. 8.3.5 Setiap badan hukum yang terlibat dalam keamanan penerbangan wajib menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevalusi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal mengacu pada program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional. 8.3.6 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dapat dilaksanakan oleh instan si/unit kerja yang melakukan kegiatan di bidang penerbangan dan badan hukum Indonesia setelah mendapat sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan dari Direktur Jenderal. 8.3.7 Setiap personel di bidang keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan mengacu program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional. 8.3.8 Untuk menjadi Personel Keamanan Penerbangan dan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 huruf a dan huruf b harus memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. 40 8.3.9 Setiap instruktur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 huruf e harus memiliki sertifikat instruktur dari Direktur Jenderal. 8.3.10 Proses penerbitan lisensi dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.6 dan 8.3.7 harus dilakukan pengawasan oleh Direktur Jenderal. 8.3.11 Setiap pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan penerbangan harus mengikuti sosialisasi kepedulian terhadap pengamanan penerbangan (security awareness). 8.3.12 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel pesawat udara (avsec air crew training) wajib diikuti oleh setiap personel pesawat udara berupa training awal (initial) dan perpanjangan (recurrent) sebagai persyaratan pemenuhan standar kinerja, 8.3.13 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel pemandu lalu lintas penerbangan (avsec air traffic controller) wajib diikuti oleh setiap personel pemandu lalu lintas penerbangan berupa training awal (initial!) dan perpanjangan (recurrent) sebagai persyaratan pemenuhan standar kinerja. 8.3.14 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.6 wajib memiliki pengajar (instructor) yang bersertifikat instruktur. 41 BA® IX PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM 9.1 Pendahuluan 9.1.1 Dalam rangka penanggulangan tindakan melawan hukum, setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus mempunyai program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (contingency plans). 9.1.2 Program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (contingency plans) sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.1 merupakan bagian dari Program Keamanan Bandar Udara, Program Keamanan Angkutan Udara dan Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. 9.1.3 Keadaan darurat keamanan (contingency), dibedakan atas:
9.1.4 Terhadap kondisi keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.3 setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus melakukan:
9.1.5 Program penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency plans) sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.1 sekurang-kurangnya memuat:
42 d. e* f. organisasi dan tanggungjawab; pusat komando dan pengendalian; langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat;
9.2 Tanggung Jawab. 9.2.1 Pada kondisi normal (hij au), kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan nasional berada pada Direktur Jenderal. 9.2.2 Pada kondisi normal (hijau), kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan di bandar udara berada pada kepala bandar udara. 9.2.3 Pada kondisi normal (hijau) dan kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan di penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di luar daerah keamanan terbatas bandar udara berada pada pimpinan unit penyelenggara navigasi. 9.2.4 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan. 9.2.5 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan. 9.2.6 Unit kerja terkait yang berada di lingkungan kerja bandar udara membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan sesuai dengan bidang tugasnya. 9.3 Tiaidakao. Awal 9.3.1 Setiap orang yang mengetahui dan/atau mendapat informasi adanya tindakan melawan hukum harus menyampaikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sesuai bentuk ancaman yang diketahui. 9.3.2 Kepala Bandar Udara harus membuat langkah-langkah keamanan apabila ada informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum yaitu :
£ 43
9.3.3 Kepala Bandar Udara harus membuat langkah-langkah keamanan terhadap pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum saat di darat sampai terbang yaitu:
9.3.4 Kepala Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menerima informasi tindakan melawan hukum wajib mengambil tindakan:
9.3.5 Kepala Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menerima informasi tindakan melawan hukum wajib mengumpulkan data selengkap-lengkapnya untuk dijadikan bahan penilaian terhadap informasi tersebut. 9.3.6 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima informasi ancaman bom terhadap pesawat udara, harus melakukan melakukan penyisiran keamanan pesawat (aircraft security search). 9.4 Komasido 9.4.1 Keadaan darurat keamanan (contingency) pada kondisi rawan (kuning).
9.4.2 Penyelenggara navigasi penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency). 9.4.3 Badan Usaha Angkutan Udara membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency). 9.4.4 Keadaan darurat keamanan (contingency) pada kondisi gawat (merah).
9.4.5 Penyelenggarapelayanan navigasi penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency). 9.4.6 Badan Usaha Angkutan Udara membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency). 9.5 Pesagemdalisisi 9.5.1 Dalam terjadinya keadaandarurat keamanan (contingency) pada penerbangan, Komite Nasional Keamanan Penerbangan bertindak sebagai pusat pengendalian insiden untuk tingkat nasional dan komite keamanan bandar udara bertindak sebagai pusat operasi darurat untuk tingkat bandar udara, setelah keadaan darurat keamanan (contingency) telah dinyatakan sebagai kondisi rawan (kuning) atau kondisi gawat (merah). 45 9.5.2 Pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat berfungsi menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dan tempat melaporkan kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh personel yang beraksi dengan adanya insiden sesuai dengan rencana kontijensi bersangkutan. 9.5.3 Instansi yang bertanggung jawab mengaktifkan pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat harus memastikan bahwa pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat tersebut tetap terpelihara dan selalu dites, serta semua peralatan komunikasinya dalam kondisi bekerja baik. 9.6 Pemberian Pelayanan Navigasi Penerbangan 9.6.1 Dalam hal pesawat udara yang menjadi sasaran tindak melawan hukum, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib:
9.6.2 Pesawat Udara yang menjadi sasaran tindak melawan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 9.6.1 melakukan pendaratan, maka penempatan/parkir pesawat udara tersebut langsung ke tempat parkir khusus (isolatedparking area). 9.6.3 Setiap upaya harus dilakukan guna menjamin bahwa Pesawat Udara tersebut tetap ditahan di darat, kecuali terpaksa diberangkatkan dengan pertimbangan melindungi jiwa manusia. 9.6.4 Langkah-langkah untuk melindungi jiwa manusia sebagaimana dimaksud pada butir 9.6.3 antara lain:
9.6.5 Dalam hal pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 9.6.3 tetap diberangkatkan maka harus dilakukan:
9.7 Bantuan Spesialis/Ahli 9.7.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara dapat meminta bantuan tenaga spesialis/ahli dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan. 46 9.7.2 Tenaga spesialis/ahli sebagaimana dimaksud pada butir 9.7.1 antara lain:
9.7.3 Direktur Jenderal dapat meminta bantuan dari Luar Negeri dengan berkoordinasi kepada Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO),
9.9 Pelaporan 9.9.1 Dalam hal terjadi tindakan melawan hukum diIndonesia, semua informasi sesuai tingkat kebutuhan dikirimkan kepada:
9.9.2 Informasi tindakanmelawan hukum penerbangan harusdisampaikan kepada Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO) dengan aspek keamanan oleh Direktorat Jenderal dengan cara:
dan
9.9.3 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 9.9,2 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf J. 9.10 Pelatihan 9.10,1 Setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara wajib melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise) skala besar (full scale) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan skala kecil (table top) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, prosedur dan personel keamanan. 47 9.10.2 Setiap anggota komite nasional keamanan penerbangan dan anggota komite keamanan bandar udara harus hadir dalam kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada butir 9.10.1 48 BABX PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN (AVIATION SECURITY QUALITY CONTROL) 10.1 Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun, melaksanakan, mengembangkan, mempertahankan dan mengevaluasi program pengawasan keamanan penerbangan nasional untuk menentukan pemenuhan dan memvalidasi efektifitas terhadap program keamanan penerbangan nasional. 10.2 Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap penerapan langkah- langkah keamanan penerbangan secara reguler sesuai program keamanan penerbangan nasional yang prioritas dan frekuensi monitornya ditentukan berdasarkan penilaian resiko. 10.3 Kegiatan pengawasan keamanan penerbangan dilakukan secara reguler untuk memverifikasi pemenuhan terhadap program keamanan penerbangan nasional dan membuat tindakan korektif yang cepat dan efektif terhadap setiap kekurangan (deficiencies) 10.4 Program pengawasan keamanan penerbangan nasional sekurang-kurangnya memuat struktur, tanggung jawab, proses dan prosedur untuk menetapkan, mempertahankan, lingkungan dan budaya perbaikan serta peningkatan keamanan penerbangan secara terus-menerus. 10.5 Program pengawasan keamanan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada butir 10.4 meliputi:
10.6 Manajemen, penetapan prioritas dan organisasi pengawasan keamanan penerbangan nasional harus dilaksanakan secara independent dari entitas dan orang yang bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkahkeamanan penerbangan sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional. 10.7 Direktur Jenderal harus:
49
10.8 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara dan badan hukum terkait keamanan penerbangan harus membentuk unit kerja mandiri (independen) yang bertanggung jawab dalam pegawasan keamanan penerbangan dan terpisah dari unit yang bertanggung jawab melaksanakan operasional keamanan penerbangan. 10.9 Unit kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada butir 10.8 dapat beruppa penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam pegawasan keamanan penerbangan berdasarkan penilaian Direktur Jenderal. 10.10 Kegiatan pengawasan bertujuan untuk melakukan verifikasi tingkat pemenuhan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang meliputi:
10.11 Direktur Jenderal melakukan evaluasi ulang terhadap prosedur dan pengendalian keamanan bila terjadi tindakan melawan hukum serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan sehingga tidak terulang kembali dan melaporkan kepada ICAO. 10.12 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara harus melakukan investigasi dalam hal ditemukan barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya atau potensi membahayakan keamanan penerbangan. 10.13 Terhadap barang yang dicurigai sebagaimana dimaksud pada butir 10.12 harus dibuat prosedur pengamanan dan/atau pemusnahan. 10.14 Direktur Jenderal melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan terhadap:
10.15 Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan dilaksanakan oleh inspektur keamanan penerbangan. 50 1 0 .1 6 Direktur Jenderal melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan. 10.17 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan badan usaha lain terkait dengan penerbangan wajib melakukan pengawasan internal secara reguler dan hasil serta tindak lanjut pelaksanaan pengawasan internal harus dibuat, disusun, didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. 10.18 Laporan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada butir 10.17 disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali. 10.19 Tindakan korektif dilakukan untuk melaksanakan, memperbaiki, meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan Keamanan Penerbangan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan badan usaha lain terkait dengan penerbangan. 10.20 Penegakan hukum dikenakan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara Badan Usaha Angkutan Udara, dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang beroperasi di Indonesia dan badan usaha lain terkait dengan penerbangan yang melanggar ketentuan dan/atau mengabaikan pemenuhan tindakan korektif. 10.21 Penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 51 BAB XI PENYESUAIAN PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL DAN PROSEDUR KEJADIAN TIDAK TERDUGA Penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional disusun dalam rangka melaksanakan, mempertahankan, dan pengembangan prosedur kejadian tidak terduga untuk menangani keamanan penerbangan berdasarkan tingkat ancaman. Penyusunan penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional dilakukan melalui pengumpulan dan penilaian informasi ancaman keamanan penerbangan yang dilakukan secara berkesinambungan dan tepat waktu serta disampaikan kepada yang berwenang untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang efektif. 11.1 Tanggung Jawab 11.1.1 Pengumpulan dan Pencocokan Informasi: Direktorat Jenderal, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menilai informasi ancaman yang terkait dengan penerbangan, termasuk informasi tentang kelompok yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. 11.1.2 Penilaian informasi ancaman: Direktorat Jenderal, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1, bertanggung jawab untuk melakukan penilaian informasi ancaman yang potensial membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. 11.1.3 Penyebaran informasi ancaman: Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1, wajib menyampaikan informasi ancaman yang relevan secara tepat waktu kepada yang berwenang terhadap penerbangan sesuai dengan tingkat kewenangan yang ada. Penyebaran informasi dilakukan melalui media telekomunikasi dan/atau korespondensi yang bersifat rahasia. 11.1.4 Tanggapan terhadap informasi ancaman / adjusment of programme. Direktorat Jenderal dalam menindaklanjuti ancaman yang diterima adalah positif membahayakan keamanan penerbangan, bertanggung jawab menilai dan memastikan tindakan yang diambil oleh unit penyelenggara bandar bdara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Instansi terkait telah melaksanakan tindakan yang memadai. 52 1 1 . 1.5 11.2 11.2.1 11.2.2 -11.2.3 Direktorat Jenderal dalam menindaklanjuti ancaman keamanan yang positif membahayakan keamanan penerbangan, bertanggung jawab menilai dan memastikan tindakan yang diambil oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan badan usaha lain yang terkait dengan penerbangan telah sesuai dengan prosedur. Evaluasi Kejadian Evaluasi dan analisa dilakukan setelah terjadi tindakan melawan hukum terhadap penerbangan dalam menentukan efektifitas prosedur dan tindakan keamanan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional dan untuk melakukan penyesuaian bila diperlukan. Direktur Jenderal bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan analisa serta penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional dan dikoordinasikan dengan semua instansi yang terkait melalui komite nasional keamanan penerbangan dan komite keamanan bandar udara. Hasil evaluasi dan analisa harus ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dan dijadikan sebagai bahan informasi dan pengalaman dalam menghadapi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. 53 BAB XII PENDANAAN KEGIATAN KEAMANAN PENERBANGAN Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, dan badan hukum terkait penerbangan bertanggung jawab terhadap pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain di bidang keamanan penerbangan. MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA iN KSLN, i SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 54 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 127 TAHUN 2015 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2015 A. PRTUNJUK PENYUSUNAN PROGRAM KEAMANAN BANDAR UDARA {AIRPORT SECURITY PROGRAAMME) Lembar Pengesahan Pembukaan Akronim Catatan Perubahan (Amandemen) Daftar Pemegang Salinan Program Keamanan Bandar Udara BAB I - ORGANISASI 1.1. Pendahuluan Tujuan penyusunan program keamanan bandar udara 1.2. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam program keamanan bandar udara 1.3. Dasar Hukum (Referensi) 1.3.1. Dasar Hukum Nasional 1.3.2. Dasar Hukum Internasional 1.4. Pembagian Tanggung Jawab 1.4.1. manaj emen bandar udara 1.4.2. operator pesawat udara 1.4.3. pemerintah daerah 1.4.4. ATS provider 1.4.5. Karantina 1.4.6. Imigrasi 1.4.7. Bea dan Cukai 1.4.8. TNI/Polri 1.4.9. catering 1.4.10. handling agen 1.4.11. konsesioner 1.4.12. instansi terkait lainnya terhadap keamanan bandar udara 1.5. Komite Keamanan Bandara (Airport Security Committee) 1.5.1. Susunan anggota komite keamanan bandara 1.5.2. Tugas dan tanggung j awab 1.5.3. Alamat dan nomor telepon sekretariat komite 1.5.4. Administrasi komite 1.5.5. Pertemuan rutin komite 1.5.6. Prosedur koordinasi dan komunikasi 1 2.1. Nama bandar udara 2.2. Alamat bandar udara 2.3. Koordinat bandar udara 2.4. Nomor telepon bandar udara 2.5. Fax dan e-mail bandar udara 2.6. Jam operasional bandar udara 2.7. Jenis pesawat reguler yang beroperasi di bandar udara BAB III - LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN B A B II - P R O F IL B A N D A R U D A R A 3.1. Langkah-langkah Keamanan 3.1.1. Gambaran umum Gambaran umum kegiatan keamanan bandar udara 3.1.2. Perlindungan keamanan bandar udara 3.1.2.1. Penentuan daerah keamanan bandar udara 3.1.2.2. Perlindungan-perlindungan daerah keamanan bandar udara 3.1.2.3. Sistem izin masuk yang berlaku di bandar udara 3.1.2.4. Prosedur pendampingan dan pengawalan 3.1.2.5. Keamanan perimeter dan pagar daerah keamanan terbatas dan bandar udara 3.1.2.6. Keamanan jalan-jalan masuk/akses masuk daerah keamanan terbatas 3.1.2.7. Kegiatan patroli dan po s penj agaan 3.1.2.8. Keamanan fasilitas navigasi 3.1.3. Perlindungan keamanan pesawat udara 3.1.3.1. Tanggung jawab keamanan 3.1.3.2. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi normal 3.1.3.3. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat 3.1.3.4. Penyisiran keamanan pesawat udara 3.1.3.5. Pemeriksaan keamanan pesawat udara 3.1.4. Pengendalian keamanan penumpang dan bagasi 3 .1.4.1. Pemeriksaan izin masuk dan dokumen perjalanan 3.1.4.2. Prosedur pemeriksaan penumpang 3.1.4.3. Prosedur pemeriksaan bagasi tercatat 3.1.4.4. Prosedur pemeriksaan bagasi kabin 3.1.4.5. Penanganan dan pencocokan jumlah bagasi tercatat dan penumpang 3.1.4.6. Prosedur pemeriksaan random 3.1.4.7. Penanganan penumpang transit dan transfer 2 3.1.4.8. Penanganan bagasi tercatat transit dan transfer 3.1.4.9. Prosedur pemeriksaan diplomatik dan kantong diplomatik 3.1.4.10. Prosedur pemeriksaan penumpang tertentu 3.1.4.11. Pengecualian pemeriksaan keamanan 3.1.4.12. Prosedur penanganan dan pemeriksaan liquid, aerosol dan gel (LAG) pada penerbangan internasional 3.1.4.13. Prosedur penanganan dan pemeriksaan penumpang yang membawa senjata api 3.1.4.14. Prosedur penanganan keamanan penumpang dalam kategori tahanan dan pelanggar imigrasi 3.1.4.15. Penanganan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya 3.1.4.16. Penanganan barang tidak bertuan 3.1.5. Pengendalian keamanan pekerja, penerbang dan personel kabin dan barang bawaannya 3.1.5.1. Pemeriksaan izin masuk 3.1.5.2. Prosedur pemeriksaan pekerja, penerbang dan personel kabin 3.1.5.3. Prosedur pemeriksaan barang bawaan pekerja, penerbang dan personel kabin 3.1.6. Pengendalian keamanan kendaraan 3.1.6.1. Pemeriksaan izin masuk 3.1.6.2. Prosedur pemeriksaan keamanan bagian luar kendaraan 3.1.6.3. Prosedur pemeriksaan keamanan bagian dalam kendaraan 3.1.6.4. Prosedur pemeriksaan keamanan barang bawaan dalam kendaraan 3.1.7. Pengendalian Keamanan Kargo dan Pos 3.1.7.1. Kebijakan keamanan pengangkutan kargo dan pos 3.1.7.2. Penanggung jawab keamanan kargo dan pos 3.1.7.3. Prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos 3.1.7.4. Prosedur penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos transit 3.1.7.5. Penanganan kargo dalam kategori barang berbahaya 3.1.8. Pengamanan catering dan barang persediaan /pembekalan 3.1.8.1. Penanggung jawab pengamanan catering dan barang persediaan /pembekalan 3 3.2. 3.1.8.2. Prosedur pengamanan dan pemeriksaan catering dan barang persediaan/pembekalan Fasilitas Keamanan Penerbangan 3.2.1. Penyediaan peralatan keamanan penerbangan 3.2.2. Inventarisasi peralatan keamanan 3.2.3. Standar pengoperasian peralatan keamanan 3.2.4. Prosedur pemerliharaan rutin dan/atau kalibrasi peralatan keamanan 3.2.5. Pemuktahiran/pembaharuan peralatan keamanan BAB IV - PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM 4.1. Tanggung j awab penanggulangan 4.2. Tindakan awal penanggulangan 4.3. Komando penanggulangan 4.4. Pengendalian penanggulangan 4.5. Bantuan pelayanan navigasi 4.6. Bantuan spesialis/ahli 4.7. Media pemberitaan terkait penanggulangan 4.8. Pelaporan hasil penanggulangan 4.9. Pelatihan penanggulangan BAB V - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.1. Kebijakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan 5.2. Sertifikasi personel keamanan penerbangan 5.3. Kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan 5.4. Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan BAB VI - PENGAWASAN 6.1. Program pengawasan internal (Internal Quality Control) 6.2. Prosedur pelaksanaan pengawasan internal 6.3. Pelaporan pengawasan internal 6.4. Dokumentasi hasil pengawasan internal LAMPIRAN
4 B. PETUNJUK PENYUSUNAN PROGRAM KEAMANAN ANGKUTAN W A R A {AIRLINES OPERATOR SRCURITY PROGRAMMRj Lembar Pengesahan Kata Pengantar Akronim Rekaman Perubahan (Amandemen) Daftar Distribusi Program Keamanan Bandar Udara - Daftar Isi BAB I - ORGANISASI 1.1. Pendahuluan Tujuan penyusunan program keamanan angkutan udara 1.2. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam program keamanan angkutan udara. 1.3. Dasar Hukum 1.3.1. Nasional 1.3.2. Internasional 1.4. Pembagian Tanggung Jawab 1.4.1. Management badan usaha angkutan udara 1.4.2. Penanggung j awab Keamanan Penerbangan 1.4.3. Unit keamanan penerbangan 1.4.4. Handling agent 1.5. Kebij akan Keamanan Kebijakan badan usaha angkutan udara terhadap keamanan penerbangan. BAB II - PROFIL BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA 2.1. Gambaran Umum Badan Usaha Angkutan Udara 2.2. Alamat Kantor Pusat Badan Usaha Angkutan Udara 2.3. Kantor Cabang Dan Station Badan Usaha Angkutan Udara 2.4. Rute Berjadwal Yang Diterbangi 2.5. Jenis Pesawat Yang Dioperasikan BAB III - LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN 3.1. Langkah-langkah Keamanan. 3.1.1. Gambaran umum kegiatan keamanan kegiatan pengangkutan dan aset badan usaha angkutan udara 3.1.2. Perlindungan keamanan pesawat udara 3.1.2.1. Tanggung j awab keamanan. 3.1.2.2. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi normal; 5 3.1.2.3. Prosedur perlindungan pesawat udara dalam kondisi ancaman meningkat 3.1.2.4. Penyisiran keamanan pesawat udara (aircraft security search) 3.1.2.5. Pemeriksaan keamanan pesawat udara (aircraft security check) 3.1.2.6. Pengendalian jalur masuk ke pesawat udara (control o f access to aircraft) 3.1.2.7. Pengamanan pesawat parkir bermalam/Remain On Night (RON) 3.1.2.8. Perlindungan pesawat udara yang tidak dioperasikan 3.1.3. Penanganan dan pengendalian keamanan penumpang dan bagasi kabin 3.1.3.1. Prosedur pemeriksaan penumpang pada lapor diri (check-in) 3.1.3.2. pemeriksaan dokumen perjalanan 3.1.3.3. Pengawasan pergerakan penumpang (control of movement o f passengers) 3.1.3.4. Prosedur penanganan penumpang transit dan transfer 3.1.3.5. Prosedur penanganan bagasi kabin 3.1.3.6. Penanganan penumpang dan bagasi kabin yang dicurigai 3.1.3.7. Penanganan penumpang yang membawa senjata api 3.1.3.8. Penanganan penumpang tertentu (measures for special category passengers) 3.1.3.9. Penanganan tahanan dan pelanggar imigrasi (prisoners and deportess) 3.1.3.10. Penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly passengers) 3.1.4. Pemeriksaan keamanan dan Penanganan bagasi tercatat 3.1.4.1. Prosedur Pemeriksaan keamanan bagasi tercatat 3.1.4.2. Prosedur penyiapan bagasi tercatat 3.1.4.3. Pengawasan penyiapan bagasi tercatat 3.1.4.4. Prosedur pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) bagasi tercatat 3.1.4.5. Pengawasan pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) bagasi tercatat 3.1.4.6. Prosedur penanganan bagasi tercatat transit dan transfer 3.1.4.7. Pengawasan bagasi tercatat transit dan transfer 3.1.4.8. Prosedur rekonsiliasi bagasi tercatat dan penumpang 3.1.4.9. Prosedur penanganan bagasi tercatat tak bertuan 6 3.1.4.10. Prosedur penanganan bagasi tercatat tak terklaim (unclaimed hold baggage) 3.1.5. Pemeriksaan petugas pembersih pesawat udara prosedur pemeriksaan petugas pembersih pesawat udara 3.1.6. Penanganan keamanan kargo dan pos 3.1.6.1. Kebijakan keamanan pengangkutan kargo dan pos 3.1.6.2. Penanggung jawab pemeriksaan keamanan kargo dan pos 3.1.6.3. Prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos 3.1.6.4. Prosedur penanganan, pemuatan (loading) dan penurunan (unloading) kargo dan pos 3.1.6.5. Prosedur penanganan dan pengendalian keamanan kargo dan pos transit 3.1.6.6. Penanganan kargo dan pos dalam kategori barang berbahaya 3.1.7. Penanganan barang tertentu 3.1.7.1. Penanganan kantong diplomat (diplomatic pouches) 3.1.7.2. Prosedur penanganan liquid, aerosol dan gel (LAG) pada penerbangan internasional 3.1.7.3. Penanganan pengangkutan senjata api 3.1.7.4. Penanganan catering dan barang persediaan 3.2, Langkah-langkah Keamanan Aset 3.2.1, Prosedur pengendalian keamanan kantor station badan usaha angkutan udara 3.2.2. Prosedur pengendalian keamanan aset badan usaha angkutan udara BAB IV - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL 4.1. Kebijakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan 4.2. Sertifikasi personel keamanan penerbangan 4.3. Kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan 4.4. Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan BAB V - PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM 5.1. Tindakan Awal Dan Penyampaian Informasi 5.2. Pelaporan 5.3. Komunikasi Pemberitaan 5.4. Pelatihan Penanggulangan 7 BAB VI - PENGAWASAN 6.1. Program Pengawasan Internal (Internal Quality Control) 6.2. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Internal 6.3. Pelaporan Pengawasan Internal 6.4. Dokumentasi Hasil Pengawasan Internal LAMPIRAN
3.5 Laporan Kejadian (Insiden) 3.6 Latihan penanggulangan (exercise) BAB IV - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.1 Kebijakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan 4.2 Sertifikasi personel keamanan penerbangan 4.3 Kebijakan pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan 4.4 Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan 9 BAB V - PENGAWASAN 5.1 Program pengawasan internal (Internal Quality Control) 5.2 Prosedur pelaksanaan pengawasan internal 5.3 Dokumentasi hasil pengawasan internal LAMPIRAN
1) Kantor Pusat PPNPI 2) Kantor Cabang PPNPI 3) Bandar Udara BAB II - PROFIL PPNPI CABANG BANDAR UDARA.................. 2* 1 Nama Kantor Cabang PPNPI
6.6 Rencana Cadangan (Back up Plan) Pengoperasian ATM; 6.7 Laporan Kejadian (Incident) 6.8 Latihan penanggulangan (exercise) BAB VII - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.1 Personel Keamanan Penerbangan 7.2 Program pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan 7.3 Pendidikan dan pelatihan penyegaran personel keamanan penerbangan 7.4 Pendidikan dan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan BAB VIII - PENGAWASAN INTERNAL 8.1 Program pengawasan internal (Internal Quality Control) 8.2 Kegiatan pengawasan internal 8.3 Pelaporan pengawasan internal 8.4 Dokumentasi hasil pengawasan internal LAMPIRAN A. Peta daerah keamanan PPNPI B. Prosedur Penerbitan Izin Masuk C. Form Ancaman Bom D. Prosedur Keamanan Lain. 12 . E. DAFTAR PENYISIRAN/PEMERIKSAAN KEAMANAN PESAWAT UDARA
Bagian dalam Pesawat udara • Kursi-kursi termasuk kantung, alas dan bagian bawah dari kursi • Penyimpanan buku catatan dan pedoman penerbangan 9 Penyimpanan masker oksigen awak pesawat • Seluruh lantai, termasuk daerah di depan pedal kemudi dan di bawah semua kursi di kokpit 9 Langit-langit, dinding samping dan belakang 9 Penyimpanan pelampung 9 Tempat penyimpanan pakaian dan bagasi awak pesawat 9 Meja dan laci posisi dari awak pesawat ketiga e Daerah sekitar pedal kemudi dan rem ° Di dalam alat P3K Pintu masuk depan • Jalan tangga termasuk bagian bawahnya 9 Sambungan dari tangga dan badan pesawat ° Penyimpanan peluncur darurat 9 Kursi awak kabin, penyimpanan pelampung dan bagian belakang tempat duduk 9 Kaca depan dan unit penyimpanan, termasuk bagian-bagian 9 Tempat kedok oksigen 9 Langit-langit dan dinding ° Penyimpanan pemadam kebakaran Tangga kebawah-Kokpit • Dinding, langit-langit dan lantai 9 Kamar jas ° Tempat bagasi diatas kepala-semua daerah dengan bagasi dipindahkan ° Bagian atas rak bagasi dan kamar jas 9 Kran minum, tempat cangkir, tempat buang cangkir dan jalur katup buangan air 9 Daerah di atas dan sepanjang dinding samping tempat penyimpanan, bagian depan dari toilet depan 13 pr Bagian ruangan depan • Kamar jas dan penyimpanan kedok oksigen dan pelampung tambahan ° Kursi awak kabin dan penumpang termasuk bagian bawah dari kursi ° Tempat tidur penumpang ° Langit-langit, lantai dan dinding-dinding ° Penyimpanan pelampung awak pesawat dan penumpang e Lemari penyimpanan portable oxygen • Kursi-kursi (kantung kursi dan bagian penyimpanan kedok oksigen) • Meja antara kursi panjang belakang dan kompartemennya ° Penyimpanan peluncur darurat ° Tempat penyimpanan bacaan Dapur depan • Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, bila belum dilakukan ® Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin ° Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari dapur dan bar ° Penyimpanan kedok Oksigen (bar) ° Pintu khusus dapur (tape stowage; hinge recess) • Penyimpanan peluncur darurat ° Bagian atas pintu kerja Toilet-toilet depan ° Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan ° Pindahkan wadah dibawah bak cuci, periksa isi dan daerah sekitar bak cuci ° Periksa ruangan handuk ° Alat mengeluarkan lap kertas ° Toilet ° Cermin dan bagian-bagian ° Dinding, langit-langit dan lantai ° Pintu s Penyimpanan kedok oksigen ° Jalur ke kran air minum ° Wadah air kotor Kabin Utama • Kursi-kursi (kantung kursi, penyimpanan kedok oksigen, penutup dan alas kursi) • Rak bantal, selimut dan pegangan tangan • Lantai-j angan memindahkan karpet kecuali ada benda asing yang dicurigai • Dinding samping, termasuk jendela dan tirai ° Sekat dan tempat istirahat kaki dan penyimpanan kedok oksigen ° Langit-langit ° Tempat lampu • Kompartemen di ujung belakang dari pegangan tangan • Kompartemen di belakang dari kursi-kursi kabin belakang 14 ° Penyimpanan peralatan usungan diatas rak topi • Penyimpanan pelampung untuk demo ° Kompartemen tali penyelamat darurat ° Penyimpanan peluncur darurat ° Pintu utama dan lekukan dengan pintu ditutup ° Rak majalah ° Penyimpanan pelampung • Kantong pelampung • Tempat tidur penumpang • Lemari oksigen • Penyimpanan kargo yang diikat ° Tempat bacaan ° Alat P3K (hanya jika tidak disegel) ° Unit pelayanan oksigen penumpang-turunkan dan periksa ° Laci penyimpanan tabung oksigen dan C02, bagian depan dari dapur 1 dan 3 dan toilet belakang 9 Overawing emergency exit release covers • Kursi awak kabin pintu masuk belakang ° Kran minum, kompartemen cangkir dan jalur katup buangan di lantai ° Lampu portabel pintu darurat-pindahkan lampu dan periksa Dapur ditengah dan Bar ° Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, jika belum dilakukan • Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin 3 Periksa semua wadah yang dipindahkan dari pesawat udara • Dinding, langit-langit dan lantai ° Penyimpanan gelas disekat depan dari bar ° Alat P3K dalam kompartemen di bagian belakang - jika tidak disegel • Bagian atas pintu kerja ° Pintu kerja dan lekukan pintu ° Penyimpanan peluncur darurat ° Kursi awak kabin di gang dapur No.2 9 Tempat kedok zat asam di langit-langit ° Lampu portabel pintu darurat, pindahkan lampu dan periksa Daerah dapur belakang dan Bar ° Kursi awak pesawat ° Dapur-pindahkan semua wadah ° Buka dan periksa semua kompartemen 9 Dinding, langit-langit dan lantai ° Kompartemen disekat depan e Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari pesawat ° Lemari penyimpanan pos diplomatik 6 Lekukan engsel pintu kerja dapur ° Penyimpanan peluncur darurat (tiap pintu) 9 Lekukan engsel pintu masuk belakang ° Penyimpanan pelampung ° Penyimpanan botol zat asam 15 Toilet belakang 6 Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan • Pindahkan dan periksa wadah dibawah bak cuci • Periksa bak cuci dan daerah sekitar bak cuci • Wadah handuk • Alat mengeluarkan lap kertas • Dudukan dan penutup Toilet • Cermin dan bagian-bagian • Kursi awak pesawat • Pintu 0 Dinding, langit-langit dan lantai 0 Penyimpanan kedok oksigen • Jalur ke kran air minum ° Wadah air kotor Lemari pakaian dan kamar jas belakang ° Pindahkan jas dan jinjingan • Periksa seluruh daerah • Tempat tidur • Penyimpanan kedok zat asam s Alat P3K, hanya jika tidak disegel ° Penyimpanan pelampung Bagian luar pesawat • Badan pesawat (daerah belakang pintu dan bukaannya agar diperiksa) • Random ° Ground pneumatic connector panel e Cabin compressor air-inlets 6 Cabin compressor access panels ° Doppler navigation antenna door ° Cabin compressor air out-lets ° Heat exchanger control access panels • Heat exchanger outlet guide vanes • Radio rack air-outlet • Beacon holder (beacon removed) 0 Security locker and contents 0 Flashlights (check batteries) ° Seals o f first aid kits for proper condition e Seals o f life raft panels for proper condition • A cc e s s o ry co m p a rtm e n t d o o r • Auxiliary tank fuel sump doors e Cabin pressure safety valves 6 Aft waste water service panel ° Cabin pressure regulator valve ° Aft waste system service panels • Access door to stabiliser mechanism ° Tail cone access door 0 Aft potable water service panel 16 ° Pintu kargo belakang ° Pintu kargo depan ° Forward potable water service panel ° Ground air conditioning connector door • External power fuser door • External power receptacle Cabin Compressor Compartment ° Entire compartment, especially area of hollow spaces and cavities Accessory Compartment • Entire compartment as well as all installations Kompartemen Kargo • Kompartemen depan kargo, terutama daerah di bagian bawah hinge snap-panel dari penutup lantai pintu kargo • Kompartemen tangki air kotor ° Kotak alat penerbangan • Kompartemen belakang kargo,khususnya daerah sambungan engsel pintu kargo ° Daerah dekat kompartemen kargo Tempat roda pendaratan dan roda-roda ° Nose wheel well-area behind access and zip-fastener panels 0 Entire main wheel wells and zone of wing roots LH+RH 6 Gears, wheels-tyres} rims} brakes and parts such as struts, drag braces, beams, arms, actuators, frames and trucks Sayap-sayap ° Trailing edge flap sections ° Snap covers to fuel X-feed tube 0 Snap covers to fire extinguisher bottles 6 Pressure refuelling adaptors 0 Inspection snap covers • Fuel vent openings Engines and Pylons 0 Engine air intake, exhaust and fan duct e Engine oil and pneumatic heat exchanger air-inlet scoop ° Engine oil refill cover • E n g in e h e a t e x c h a n g e r a ir-o u tlet door ® Constant speed drive oil refill cover • Open engine cowl doors and fan cascade vanes. Entire engine installation and all openings on the cowl doors and pylons to be checked.
Bagian dalam Pesawat udara 17 ° Kursi-kursi termasuk kantung, alas dan bagian bawah dari kursi ° Penyimpanan buku catatan dan pedoman penerbangan ° Penyimpanan masker oksigen awak pesawat ° Seluruh lantai, termasuk daerah di depan pedal kemudi dan di bawah semua kursi di kokpit e Langit-langit, dinding samping dan belakang a Penyimpanan pelampung ° Tempat penyimpanan pakaian dan bagasi awak pesawat ° Meja dan laci posisi dari awak pesawat ketiga ° Daerah sekitar pedal kemudi dan rem ° Di dalam alat P3K Pintu masuk depan • Jalan tangga termasuk bagian bawahnya 0 Sambungan dari tangga dan badan pesawat 9 Penyimpanan peluncur darurat • Kursi awak kabin, penyimpanan pelampung dan bagian belakang tempat duduk ° Kaca depan dan unit penyimpanan, termasuk bagian-bagian ° Tempat kedok oksigen • Langit-langit dan dinding ° Penyimpanan pemadam kebakaran Tangga kebawah-Kokpit ° Dinding, langit-langit dan lantai ° Kamar jas ° Tempat bagasi diatas kepala-semua daerah dengan bagasi dipindahkan ° Bagian atas rak bagasi dan kamar jas 6 Kran minum, tempat cangkir, tempat buang cangkir dan jalur katup buangan air 0 Daerah di atas dan sepanjang dinding samping tempat penyimpanan, bagian depan dari toilet depan Bagian ruangan depan 0 Kamar j as dan penyimpanan kedok oksigen dan pelampung tambahan ° Kursi awak kabin dan penumpang termasuk bagian bawah dari kursi ° Tempat tidur penumpang ° Langit-langit, lantai dan dinding-dinding ° Penyimpanan pelampung awak pesawat dan penumpang ° Lemari penyimpanan portable oxygen ° Kursi-kursi (kantung kursi dan bagian penyimpanan kedok oksigen) ° Meja antara kursi panjang belakang dan kompartemennya ® Penyimpanan peluncur darurat e Tempat penyimpanan bacaan Dapur depan a Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, bila belum dilakukan 0 Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin 0 Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari dapur dan bar ° Penyimpanan kedok Oksigen (bar) ° Pintu khusus dapur (tape stowage; hinge recess) 0 Penyimpanan peluncur darurat 0 Bagian atas pintu kerja Toilet-toilet depan 0 Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan 0 Pindahkan wadah dibawah bak cuci, periksa isi dan daerah sekitar bak cuci • Periksa mangan handuk • Alat mengeluarkan lap kertas • Toilet ° Cermin dan bagian-bagian 0 Dinding, langit-langit dan lantai a Pintu • Penyimpanan kedok oksigen • Jalur ke kran air minum ° Wadah air kotor Kabin Utama a Kursi-kursi (kantung kursi, penyimpanan kedok oksigen, penutup dan alas kursi) ° Rak bantal, selimut dan pegangan tangan 0 Lantai-j angan memindahkan karpet kecuali ada benda asing yang dicurigai e Dinding samping, termasuk jendela dan tirai • Sekat dan tempat istirahat kaki dan penyimpanan kedok oksigen 0 Langit-langit 0 Tempat lampu • Kompartemen di ujung belakang dari pegangan tangan • Kompartemen di belakang dari kursi-kursi kabin belakang ° Penyimpanan peralatan usungan diatas rak topi • Penyimpanan pelampung untuk demo 0 Kompartemen tali penyelamat darurat ° Penyimpanan peluncur darurat 0 Pintu utama dan lekukan dengan pintu ditutup 0 Rak majalah 0 Penyimpanan pelampung ° Kantong pelampung • Tempat tidur penumpang 0 Lemari oksigen ® Penyimpanan kargo yang diikat ° Tempat bacaan 0 Alat P3K (hanya jika tidak disegel) 0 Unit pelayanan oksigen penumpang-turunkan dan periksa • Laci penyimpanan tabung oksigen dan C02, bagian depan dari dapur 1 dan 3 dan toilet beiakang ° Overawing emergency exit release covers ° Kursi awak kabin pintu masuk belakang • Kran minum, kompartemen cangkir dan jalur katup buangan di lantai • Lampu portabel pintu darurat-pindahkan lampu dan periksa Dapur ditengah dan Bar ° Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, jika belum dilakukan ° Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin ° Periksa semua wadah yang dipindahkan dari pesawat udara • Dinding, langit-langit dan lantai ° Penyimpanan gelas disekat depan dari bar ° Alat P3K dalam kompartemen di bagian belakang - jika tidak disegel • Bagian atas pintu kerja ° Pintu kerja dan lekukan pintu ° Penyimpanan peluncur darurat ° Kursi awak kabin di gang dapur No.2 ° Tempat kedok zat asam di langit-langit ° Lampu portabel pintu darurat, pindahkan lampu dan periksa Daerah dapur belakang dan Bar ° Kursi awak pesawat ° Dapur-pindahkan semua wadah ° Buka dan periksa semua kompartemen • Dinding, langit-langit dan lantai 3 Kompartemen disekat depan • Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari pesawat ° Lemari penyimpanan pos diplomatik • Lekukan engsel pintu kerja dapur ° Penyimpanan peluncur darurat (tiap pintu) ° Lekukan engsel pintu masuk belakang ° Penyimpanan pelampung ° Penyimpanan botol zat asam Toilet belakang • Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan ° Pindahkan dan periksa wadah dibawah bak cuci ° Periksa bak cuci dan daerah sekitar bak cuci ° Wadah handuk ° Alat mengeluarkan lap kertas • Dudukan dan penutup Toilet • Cermin dan bagian-bagian ° Kursi awak pesawat ° Pintu • Dinding, langit-langit dan lantai a Penyimpanan kedok oksigen s Jalur ke kran air minum 20 W ad ah a ir k o to r Lemari pakaian dan kamar jas belakang a Pindahkan jas dan jinjingan • Periksa seluruh daerah • Tempat tidur 0 Penyimpanan kedok zat asam 0 Alat P3K, hanya jika tidak disegel ° Penyimpanan pelampung F. DAFTAR BARANG DILARANG [PROHIBITED ITEMS) (A) Alat Peledak (Explosives Device)
© komponen senjata api © termasuk teleskopis.
° perangkat yang melumpuhkan antara lain, senjata bius, pistol setrum (tasers) dan peralatan setrum. ° perangkat pelumpuh hewan (stunner) dan perangkat pembunuh hewan. ° bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan antara lain, semprotan merica, semprotan capsicum, gas air mata, semprotan asam dan semprotan pembasmi hewan.
9 kapak es dan pengait es ° silet ° pisau lipat, pisau cutter ° pisau dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan • gunting « peralatan seni bela diri dengan ujung atau sisi yang tajam • pembuka tutup botol.
• linggis, pencong, cangkul 9 mata bor, paku, gergaji • elektroda las listrik 9 obeng, palu, betel, pahat kayu, dll 5, Alat lainnya yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain: ° alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain pemukul baseball, kriket dan softball. • kelompok tongkat, seperti: tongkat tempat koran, tongkat pemukul, pemukul blackjacks dan tongkat keamanan, hokkey, golf, biliard, pancing. 9 raket yang digunakan untuk badminton, tennis, squash. 9 peralatan seni bela diri, dll (D) Barang Berbahaya (Dangerous Goods)
23 O. DAFTAR BARANG BERBAHAYA {D A N G E R O U S G O O D S ) ' Jenis Barang Yang Diijinkan Yang Dilarang (Instruksi Teknis ICAO) Minuman berakohol Minuman beralkohol hingga 5L dengan kandungan alkohol lebih dari 24% tapi tidak lebih dari 70% dalam botol eceran. Minuman beralkohol dengan kandungan alkohol lebih dari 70% (140% proof), termasuk alkohol 95% dan rum 150% proof. apabila dalam kemasan eceran, minuman alkohol yang mengandung alkohol lebih dari 24 per sen tapi tidak lebih dari 70 per sen per volume, dalam wadah tidak lebih dari 5L, dengan total kuantitas bersih 5L per orang untuk minuman tersebut. Catatan.- Minuman alkohol dengan kandungan alkohol tidak lebih dari 24 p e r sen menurut volume tidak termasuk pada pembatasan in i Obat non- radioaktif atau barang-barang toilet, termasuk aerosol. Maksimal 500ml per kontainer, sebagai contoh rubbing alcohol, hidrogen peroksida 3%, Solarcaine, parfum, cologne, hair spray, krim cukur, hair mousse, dll. Semua contoh lain, termasuk penolak serangga (aerosol), kondisioner kulit (aerosol), cat semprot dan merica semprot. Obat non-radioaktif atau barang-barang toilet (termasuk aerosol). Juga aerosol pada tanpa resiko tambahan, untuk olahraga dan pemakaian rumah tangga hanya dalam bagasi tercatat. Total kuantitas bersih barang-barang tersebut yang dibawa setiap orang tidak boleh melebihi 2 kg atau 2 L dan kuantitas bersih setiap barang tidak boleh melebihi 0.5 kg atau 0.5 L. Istilah "obat nonradioaktif atau barang-barang toilet (termasuk kuantitas bersih setiap aerosol)" maksudnya termasuk barang-barang seperti hair spray, parfum, cologne, dan obat yang mengandung alcohol 24 Jenis Barang Yang Diijinkan Yang Dilarang (Instruksi Teknis ICAO) Tabung oksigen Dengan persetujuan operator pesawat udara, tabung kecil gas oksigen atau udara untuk keperluan medis. Semua contoh lain, termasuk pembangkit oksigen, oksigen cair dan tabung selam. dengan persetujuan operator, tabung kecil gas oksigen atau udara untuk keperluan medis. Tabung karbondioksida untuk kaki mekanik Tabung kecil karbondioksida dan tabung cadangan dengan ukuran serupa yang diperlukan selama perjalanan untuk operasional kaki mekanik. Semua contoh lain kecuali diperbolehkan dalam tabel ini. tabung kecil gas karbondioksida untuk keperluan operasional kaki mekanik, juga tabung cadangan dengan ukuran serupa jika diperlukan untuk memastikan suplai yang cukup selama perjalanan. Tabung karbondioksida untuk jaket penyelamat dengan pemompaan otomatis Dengan persetujuan operator pesawat udara, jika dipasang pada j aket penyelamat dengan pemompaan otomatis, tabung kecil karbondioksida atau gas lain dan tidak lebih dari 2 tabung cadangan. Semua contoh lain kecuali diijinkan dalam tabel ini dengan persetujuan operator, tidak lebih dari dua tabung kecil karbondioksida atau gas lain yang dipasang pada jaket penyelamat untuk keperluan pemompaan otomatis, ditambah tidak lebih dari dua cartricLge cadangan. Selongsong peluru Dengan persetujuan operator pesawat udara, selongsong peluru dengan berat kotor maksimal 5kg per orang untuk keperluan olahraga, hanya dalam bagasi tercatat. Semua contoh lain, termasuk amunisi, selongsong peluru, flare, alat pemberi tanda, dan kembang api. dengan persetujuan operator, hanya sebagai bagasi tercatat, selongsong dikemas dalam kotak dengan aman, pada Divisi 1.4S, dalam kuantitas tidak melebihi 5 kg berat kotor per orang untuk kebutuhannya, tidak termasuk amunisi dengan peledak atau proyektil pembakar. Pemberian ijin untuk lebih dari satu orang tidak boleh digabung menjadi satu kemasan atau lebih. Es kering Maksimal 2 kg es kering per orang digunakan untuk mengemas barang/bahan yang mudah rusak dalam bawaan kabin, atau dengan persetujuan Semua contoh lain es kering dalam jumlah tidak melebihi 2 kg per orang, jika digunakan untuk mengemas barang/bahan mudah rusak tidak tunduk pada Instruksi ini, dengan syarat 25 Jenis Barang Yang Diijinkan Yang Dilarang (Instruksi Teknis XCAO) operator pesawat udara dalam bagasi tercatat. kemasan memungkinkan keluarnya gas karbondioksida: Dalam bagasi kabin; atau dengan persetujuan operator, dalam bagasi tercatat. Korek api batang a korek api gas Satu korek api kecil atau satu korek api gas yang melekat pada setiap orang yang tidak mengandung bahan bakar cair yang tidak terserap. Korek api batang yang dapat dinyalakan pada setiap permukaan apapun, bahan bakar dan isi ulang korek api gas. korek api yang bahan bakarnya berada dalam tempat dengan bahan penyerap didalamnya untuk digunakan oleh perorangan jika dibawa pada saku orang bersangkutan. Tapi, korek api gas yang mengandung bahan bakar cair yang tak terserap (selain gas cair), bahan bakarnya dan isi ulang korek api gas tidak diperbolehkan dibawa pada orang atau dalam bagasi tercatat atau bagasi kabin. Alat pacu jantung radioisotop atau alat lain dan radiofarmasi didak tubuh. Alat pacu jantung atau peralatan serupa termasuk yang dioperasikan dengan baterai litium, dan radiofarmasi dalam tubuh. Semua contoh lain. alat pacu jantung radioisotopik atau peralatan lain, termasuk yang dioperasikan dengan baterai litium, ditanam pada tubuh seseorang, atau radiofarmasi dalam tubuh seseorang sebagai akibat perawatan medis. Kursi roda dan alat bantu gerak bertenaga baterai. Dengan persetujuan operator pesawat udara, kursi roda atau alat bantu gerak bertenaga baterai lainnya yang dilengkapi dengan baterai spillable maupun nonspillabe. dengan persetujuan operator, kursi roda atau alat bantu gerak bertenaga baterai lainnya dengan baterai nonspillable (lihat Instruksi Pengemasan 806 dan Ketentuan Khusus A67), sebagai bagasi tercatat dengan syarat terminal baterai dilindungi dari hubung singkat dan baterai direkatkan dengan aman pada kursi roda atau alat bantu gerak tersebut; 26 Jenis Barang Yang Diijinkan Yang Dilarang (Instruksi Teknis ICAOi dengan persetujuan operator, kursi roda atau alat bantu gerak bertenaga baterai lainnya dengan baterai spillable sebagai bagasi tercatat, dengan syarat kursi roda atau alat bantu gerak tersebut dapat dimuat, disimpan, diamankan dan dibongkar selalu pada posisi menghadap ke atas dan baterai tidak dihubungkan, terminal baterai dilindungi dari hubung singkat dan baterai direkatkan dengan aman pada kursi roda atau alat bantu gerak tersebut. Jika kursi roda atau alat bantu gerak tersebut tidak dapat dimuat, disimpan, diamankan dan dibongkar selalu dalam posisi menghadap ke atas, baterai harus dilepas dan kursi roda atau alat bantu gerak tersebut dibawa sebagai bagasi tercatat tanpa batasan/larangan. Baterai yang dilepas harus dibawa dalam kemasan yang kuat dan kaku seperti berikut: kemasan ini harus anti bocor, tahan terhadap cairan baterai dan dijaga supaya tidak terbalik dengan cara mengamankannya pada palet atau dalam kompartemen kargo menggunakan alat yang sesuai (bukan ditopangkan pada muatan atau bagasi) seperti dengan menggunakan tali penahan atau penyangga; 27 Jenis Barang Yang Diijinkan Yang Dilarang (Instruksi Teknis ICAO) baterai harus dilindungi dari hubung singkat, dijaga pada posisi menghadap ke atas dalam kemasan ini dan dikelilingi dengan bahan penyerap yang sesuai dan cukup untuk menyerap seluruh kandungan cairan; dan kemasan ini harus diberi tanda "Baterai basah, dengan alat bantu gerak" dan diberi label "Korosif dan dengan label arah kemasan. Pilot yang bertugas harus diinformasikan tentang lokasi kursi roda atau alat bantu gerak dengan baterai terpasang atau lokasi baterai yang dikemas. Dianjurkan bahwa penumpang membuat peijanjian terlebih dahulu dengan tiap operator; juga apabila baterai tidak nonspillable maka jika memungkinkan dilengkapi dengan vent cap yang anti tumpah"" Pengeriting rambut Satu pengeriting rambut yang bertenaga gas per orang dengan tutup pengaman terpasang. Isi ulangnya. pengeriting rambut yang mengandung gas hidrokarbon, tidak lebih dari satu per orang, dengan syarat tutup pengaman dipasang dengan aman menutupi elemen pemanas. Isi ulang gas untuk pengeriting tersebut tidak boleh dibawa Barometer atau termometer air raksa Dengan persetujuan operator pesawat udara dan dalam pengawasan atau tanggung jawab biro cuaca pemerintah atau badan yang Semua contoh lain. dengan persetujuan operator, hanya sebagai bagasi kabin, sebuah barometer atau termometer air raksa yang dibawa oleh perwakilan biro cuaca 28 Jenis Barang Yang Diijinkan Yang Dilarang (Instruksi Teknis ICAO) serupa. pemerintah atau badan resmi yang serupa. Barometer atau termometer tersebut harus dikemas dalam kemasan luar yang kuat, memiliki segel di dalamnya atau dalam tas anti bocor yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak bisa ditembus air raksa, yang akan mencegah keluarnya air raksa dari kemasan bagaimanapun posisinya. Pilot yang bertugas harus diinformasikan mengenai barometer atau termometer tersebut. Peralatan yang menghasilkan panas Dengan persetujuan operator pesawat udara, peralatan bertenaga baterai (misal lampu obor untuk di dalam air, peralatan solder) jika komponen penghasil panas atau sumber tenaga (baterai) dilepas. Semua contoh lain. dengan persetujuan operator, peralatan yang menghasilkan panas (misal peralatan bertenaga baterai seperti lampu obor untuk di dalam air dan peralatan solder, yang jika tidak sengaja menyala akan menghasilkan panas yang ekstrem dan dapat menyebabkan kebakaran) dapat dibawa hanya dalam bagasi kabin. Komponen penghasil panas, atau catu daya, harus dilepas untuk mencegah penyalaan secara tidak disengaja selama perjalanan;” Termometer medis atan klinis Satu termometer merkuri untuk keperluan medis atau klinis dalam wadah pengaman per orang. Semua contoh lain. ”satu termometer kecil medis atau klinis yang mengandung air raksa, untuk pemakaian pribadi, jika dibawa dalam wadah pengamannya. ” 29 30 H. FORMAT TANBA BUKTî PENERIMAAN SENJATA APÏ BAN PELURU TANBA BUKTI PENERIMAAN SENJATA API BAN PELURU Para penumpang yang terhormat, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan & Keselamatan Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor .... Tahun ....... Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pengankutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara Sipil, ICAO Annex 18 tentang The safe Transport of Dangerous Goods by Air. Dalam hal ini penumpang hanya diizinkan membawa 1 (satu) senjata api dan pelurunya maksimal sebanyak 12 (dua belas) butir per penumpang yang selanjutnya diperlakukan sebagai security items. Untuk perihal tersebut, mohon mengisi data-data dibawah ini : Nomor Tiket : No. Penerbangan/Tujuan Berangkat/Kembali Tanggal Nama Penumpang Pekerjaan i Alamat dan Nomor Telp Kantor Alamat dan Nomor Telp Rumah Nomor Senjata Api t i Nomor Izin : Kepemilikan/instansi yang mengeluarkan izin Jenis Senjata Api i Jumlah Senjata Kaliber dan Jumlah Peluru Nomor Surat Binas Kelebihan dari Jumlah peluru yang diizinkan dapat dititipkan kepada kami dengan mengisi Form Penitipan Peluru. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dihitung sejak batasan akhir regulasi 7 (tujuh) hari setelah kedatangan/diterima oleh petugas kami dan peluru tidak diambil oleh pemilik maka .......................... (Nama badan usaha angkutan udara) 31 9 * berhak untuk memusnahkannya sesuai ketentuan yang berlaku atau keputusan lain dari pengadilan, serta biaya-biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik sepenuhnya. Pemilik Yang menerima Distribusi :
Tanggal IZIN MEMBAWA TAHANAN PADA PENERBANGAN Registrasi dan Nomor Penerbangan : Tujuan dari dan ke : Instansi yang berwenang mengawal Personel pengawalan Nama/NIP 1. 2. Jabatan 1. 2. Kategori Tahanan : I 1Berbahaya I---1 1__ S Tidak Berbahaya Tahanan yang diangkut dalam penerbangan sipil hanya 3 (tiga) orang dengan Status Tidak Berbahaya dan 1 (satu) orang dengan Status Berbahaya dalam satu penerbangan.________________________________ Nama Tahanan : Tempat dan Tanggal Lahir i Kebangsaan Berat Badan i Tinggi Badan — ---------------------------------------------------1— Identitas diri 33 Alasan dilakukan deportasi/pemindahan Jenis kejahatan yang dilakukan Mentalitas Tahanan Pembayaran biaya perjalanan oleh Rute Perjalanan_______ Diketahui dan Disetujui diangkut oleh : {Badan Usaha Angkutan (Badan Usaha Angkutan (Badan Usaha Angkutan Udara) Stasiun Manager : Udara) Security Manager : Udara) Pilot In Charge : <...................................... ) (.....................................) t.......................................) Note : Isilah kolom pada ini menggunakan tanda 'V Distribusi Asli : Warna putih untuk petugas pengawal; Copy 1 : warna merah muda untuk file Stasiun Manager, Copy 2 : Warna hijau muda untuk file Security Manager, Copy 3 : warna biru muda untuk file Flight Services Manager, Copy 4 : warna kuning muda untuk file stasiun tujuan. 34 FORMAT LAPORAN TINDAKAN MELAWAN HUKUMJ. Laporan Awal Tindakan Melawan Hukum Ke Internasional Civil Aviation Organisation (ICAO) PRELIMINARY REPORT ON AN ACT OF UNLAW FUL INTERFERENCE INFORMATION PROVIDED IN THIS REPORT IS RESTRICTED AND WILL ONLY BE DISCLOSED TO AUTHORIZED PERSONS PRELIMINARY REPORT ON ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE File Number : ......................... Date of report : ...................... (Day/Month/year) TO BE COMPLETED AND FORWARDED TO ICAO WITHIN THIRTY DAYS OF THE OCCURRENCE BY EACH STATE WITH RELEVANT INFORMATION Reporting requirements under Annex 17, Article 11 of The Hague Convention or Article 13 of the Montreal Convention Check H a) Act of Unlawful Seizure of Aircraft □ b) Attempted Act of Unlawful Seizure of Aircraft □ c) Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation □ d) Attempted Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation □ e) Other Act of Unlawful Interference □ 35 A. GENERAL INFORMATION
(Day/month/year)
(Local Time= 24 H)
B. PARTICULARS OF AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE
(Day/month/year) Flight Departure time : ........................................ (Local Tim e"24 H) Flight Identification : ........................................... Type of A irc ra ft: ..................................... ....... . O pe ra to r: ............................................................. Number of P assenger: ..................................... Number of Crew : ............................................... in Flight security guards (if a n y ): ..................... Number of perpatrator(s): ................................ Type od operation (scheduled, chartered, e tc ): ......................... Airport of departure : ............ ................................. ........ Name state Intended Destination : .............................................. ........ Name State Diversion(s) (including final destination) Name State Name State
36
Force □ Other □ Describe briefly : .... ............................................................... ................... ........
C. ANY ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION Name Title Department Laporan Akhir Tindakan Melawan Hukum Ke Internasional Civil Aviation Organisation (ICAO) FINAL REPORT ON AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE INFORMATION PROVIDED IN THIS REPORT IS RESTRICTED AND WILL ONLY BE DISCLOSED TO AUTHORIZED PERSONS F IN A L REPO RT ON A C T OF U N LA W FU L INTERFERENCE File Number : ................................ Date of Report : ........................... (Day/Month/Year) TO BE CO M PLETED A N D FO RW ARDED TO ICAO WITHIN SIXTY DAYS OF THE OCCURRENCE BY EACH STATE WITH RELEVANT INFORMATION Reporting requirements under Annex 17, Article 11 of The Hague Convention or Article 13 of the Montreal Convention ......... 1 i," ~ " " " " — ---- — Check a) Act of Unlawful Seizure of Aircraft □ b) Attempted Act of Unlawful Seizure of Aircraft □ c) Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation □ d) Attempted Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation □ e) Other Act of Unlawful Interference □ 38 9r PA R T 1 : INFORM ATION CONCERNING THE OCCURRENCE A. GENERAL INFORMATION
[Day/month/year]
[Local time - 24-hour clock]
B. PARTICULARS OF AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE
[Day/month/year] Flight departure time : ........................................................ [Local time - 24-hour clock] Flight identification : ........................................................... Type of aircraft: .................................................................. Operator; ......................................................... ................... Number of passengers : ............................................. ........ Number of crew : ................................................................ In-flight security guards (if any):.......................................... Number of perpetrator(s): ................................................... Type of operation (scheduled, chartered, etc.): ...................................................... Airport of departure ........................................................................................... Name State
Registration number: ............................................................................................... Aircraft type : ............................................................................................................. Airport where the sabotage device/substance was (believed) loaded on the aircraft: ÇSr 39
C. THE OCCURENCE 1, Location of the aircraft:
On the ground □ On airport □ During flight 0 Off airport □
Written message □ Telephone call □ Other (describe):............................... 4.2 Who received the threat: Flight crew □ Cabin crew 0 Airline ground staff □ Passenger □ Other (describe); ............................. 40 Yes No 4.3 Were there specific demands made? (if yes, please explain) □ □ 4.4 Who transmitted the demands to authorities on the ground : Yes No The pilot? □ O The perpetrator? 0 □ Other (describe): ............................................................................................
Successful □ Unsuccessful □ Yes No 5.4 Did the perpetrator(s) enter the cockpit? □ □ ff yes, describe : Yes No 5.5 Were crew members in possession of a bomb threat search list? 5.6 Were crew members familiar with least risk bomb location? 5.7 Did the perpetrator(s) have : Technical knowledge of the aircraft’s operation? Familiarity with the design of the aircraft? Knowledge of the airport or essential navigation facilities? If yes, please explain:.................................................................. □ □ □ □ □ □ O □ □ □
a) □ □ b) D □ c) □ □ 41 0 ci) e) □ □ 6 .2 Was there sufficient fuel to reach all of the destinations ordered? List beiow. a) ............................................................................................... b) ............................................................................................... c) ........ -................................................................... d) ............................................................................................... e) ........................................................... ................................................... if yes, describe : ........................................................................... Yes No □ D □ □ □ □ □ □ □ □ 6,3 Did the crew have the necessary charts available for the destinations? List below. a) .................................................................................... .................. b) ...................................................................................................... c) ............... d) ............... e) .............. If yes, describe : Yes No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 6.4 Were any of the passengers allowed to leave the aircraft at any of the airports? List airports in chronological order: Airport Yes No a) □ □ b) □ D c) □ □ d) □ □ 42 e) if yes, describe : □ D 6.5 Was action taken at any of the airports to resolve the occurrence? List below. Airport a) ................... b) ..................... c) ............... d) ............... e) ............... If yes, describe : Yes No O □ □ □ 0 □ □ □ □ □ 6.6 Was maintenance undertaken at any of the airports? List below. N Airport Yes 0 a) ................................................................................................... □ 1=1 b) ................................................................................................ c) .................................................................................................................................... □ 0 d) .......................................................................................................... □ 11 e) ................................................................................................... □ D If yes, describe : .............................................................................................................................. D. THE PERPETRATOR (use additional sheets if more than 3) Total number of perpetrators : .................
Date of birth : ................................. Place of birth : ............................... Nationality : .. (Day/Month/year) Airport of embarkation : ............................................................................................................... Name Save 43 How did the perpetrator(s) gain acces to the aircraft/building facility?
Date of birth : .............................. Place of birth : ............................ Nationality : .. (Day/Month/year) Airport of embarkation : ........................................................ ........................................... Name Save How did the perpetrator(s) gain acces to the aircraft/building facility?
Date of birth : .............................. Place of birth : ............................ Nationality : .. (Day/Month/year) Airport of embarkation : .............................................................................................. ...... Name Save How did the perpetrator(s) gain acces to the aircraft/building facility? E. AIRPORT SECURITY 1. 2. 3. Is there an airport security programme where the perpetrator(s) boarded the aircraft? Does the security programme provide for protection of the air side (fences, guards, locked gates, patrols, identification system, etc.)? Are the identification cards issued to ground personnel and auxiliary services reviewed regularly?
a) Are all passengers and cabin baggage subjected to inspection/screening for all international flights? b) Are all passengers and cabin baggage subjected to inspection/screening for all domestic flights? c) d) Are all crew members subjected to security control? 5. Are all passengers and their cabin baggage which have been subjected to inspection/screening re-screened before boarding the aircraft if they mix or have contact with persons who have not been subjected to inspection/screening? inspection/screening system used: Yes □ □ □ □ □ □ □ □ No □ □ □ □ □ □ □ □ □ 44 © Gate plan (direct access to aircraft) ® Sterile hold area plan (pre-boarding lounge) © Sterile concourse plan
© Metal Detection device : © Walk-through • Hand-held © X-ray unit © Physical inspection © Other □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Was the operation of the metal detection devices and X-ray units recently examined using test objects? D u g Has training regularly been provided to security personnel who operate metal „ q detectors andX-ray units? u
a) Is a reconciliation made of the number of checked-in passengers with the n □ pieces of baggage loaded on the aircraft? b) Does the procedure in a) above include transfer passengers and their n q inter-line checked baggage?
Force □ Other □ Describe briefly: ........................................................................................................................ What new measures and procedures have been taken or are contemplated to prevent recurrence of a similar event?......................................................................................... 45 F. TERMINATION OF THE OCCURRENCE
Crew Passengers Perpetrator(s) Others
Killed injured
PART II : INFORMATION CONCERNING THE ACTION TAKEN FOR THE RELEASE OF PASSENGERS AND CREW AND THE RETURN OF THE AIRCRAFT, IF APPLICABLE
2 . Action taken to facilitate the continuation of the journey of the passengers and crew as soon as practicable : Qr 46
PART HE : INFORMATION CONCERNING THE MEASURES TAKEN IN RELATION TO THE PERPETRATOR(S)
PART IV : ANY ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION Name Title Department Salinan sesuai dengan aslinya SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP, 19620620 198903 2 001 MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN 47
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen