Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2017
- Nomor
- 80
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.
Memberlakukan Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana termuat dalam lampiran I dan II peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
t?
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1237 Salinan sesuai dengan aslinya WAHJU ADJI H.. SH. DESS Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651022 199203 1 001 LAMPIRAN I PERHUBUNGAN NOMOR : TANGGAL : PERATURAN MENTERI PM 80 TAHUN 2017 5 September 2017 BAB I TUJUAN PROGRAM Tujuan Program Keamanan Penerbangan Nasional adalah :
dan
BAB II KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB III PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB KEAMANAN PENERBANGAN 3.1 Menteri 3.1.1 Bertanggungjawab terhadap keamananpenerbangan nasional. 3.1.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 3.1.1 Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. 3.1.3 Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 3.1.1 Menteri menetapkan:
3.2 Direktur Jenderal 3.2.1 Bertanggungjawab atas Keamanan Penerbangan di Indonesia. 3.2.2 Dalam melaksanakan tanggung jawab Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.2.1 berwenang untuk:
3.3 Kepala Kantor 3.3.1 Mempunyai tugas dan tanggung jawab menjamin terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keamanan serta menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu operasional penerbangan di wilayah kerjanya. 3.3.2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 3.3.1 berwenang untuk:
3.4 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara 3.4.1 bertanggung jawab terhadap keamanan bandar udara yang dioperasikan. 3.4.2 dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan bandar udara yang dioperasikan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1, berwenang :
1) perkantoran; 2) sumber daya manusia 3) peralatan keamanan; 4) anggaran keuangan; 5) fasilitas pelatihan (tra in in g ); 6) kebutuhan administrasi; dan 7) pusat penanggulangan keadaan darurat keamanan bandar udara (e m e rg e n c y o p e ra tio n c e n tre ) beserta fasilitas pendukungnya
3.4.3 Dalam rangka perubahan (amandemen) Program Keamanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.2 huruf b, dilakukan langkah-langkah:
3.4.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Keamanan Bandar Udara diatur dalam peraturan Direktur Jenderal. 3.5 Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara 3.5.1 bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara yang dioperasikan. 3.5.2 dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan pesawat udara yang dioperasikan sebagaimana dimaksud butir 3.5.1, berwenang :
3.5.3 Dalam melakukan perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2 huruf d, Badan Usaha Angkutan Udara melakukan langkah-langkah:
3.5.4 memberikan 1 (satu) salinan cetak (h a rd co p y ) Program Keamanan Angkutan Udara dan prosedur keamanan stasiun (s ta tio n s e c u rity m a n u a l!) kepada Direktur, Kepala Kantor, Penyelenggara Bandar Udara di Bandar Udara yang diterbangi dan stasiun manajer Badan Usaha Angkutan Udara serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Angkutan Udara. 3.5.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Keamanan Angkutan Udara dan Prosedur Keamanan Stasiun (S ta tio n S e c u rity M a n u a l) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. 3.6 Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing 3.6.1 bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara yang dioperasikan. 3.6.2 dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan pesawat udara yang dioperasikan sebagaimana dimaksud butir 3.6.1, berwenang:
3.6.3 Dalam melakukan perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.2 huruf d, Perusahaan Angkutan Udara Asing melakukan langkah-langkah:
3.6.4 memberikan 1 (satu) salinan cetak (h a rd c o p y ) Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan prosedur keamanan lokal (lo c a l s e c u rity m a n u a l) kepada Direktur, Kepala Kantor, penyelenggara bandar udara di Bandar Udara yang diterbangi dan stasiun manajer Perusahaan Angkutan Udara Asing serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing. 3.6.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Prosedur Keamanan Lokal (L o c a l S e c u rity M a n u a l!) diatur dalam peraturan Direktur Jenderal. 3.7 Pimpinan Badan Hukum yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara 3.7.1 bertanggung)awab terhadap keamanan kegiatan usahanya di Bandar Udara. 3.7.2 melakukan kegiatan usaha di Daerah Keamanan Terbatas atau memiliki jalur untuk masuk atau berbatasan langsung dengan Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara harus menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi prosedur keamanan sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara, serta serta membuat langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta data yang bersifat rawan terkait penerbangan dari serangan siber ( c y b e r a tta ck ) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. 3.7.3 menunjuk personel keamanan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam prosedur keamanan. 3.7.4 melampirkan prosedur keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 3.7.2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara. 3.8 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan 3.8.1 bertanggung jawab terhadap keamanan pelayanan navigasi penerbangan yang dioperasikan. 3.8.2 dalam melaksanakan tanggung jawab keamanan pelayanan navigasi penerbangan yang dioperasikan sebagaimana dimaksud butir 3.8.1, berwenang:
3.8.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal. 3.9 Pimpinan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian 3.9.1 bertanggung jawab terhadap keamanan penerbangan yang didelegasikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing. 3.9.2 Dalam melakukan tanggungjawab keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir 3.9.1 berwenang:
Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di bandar udara. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (c o n tin g e n c y ) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman. Instansi Pemerintah. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tingkat ancaman di Bandar Udara, meliputi bidang :
BAB IV KOORDINASI DAN KOMUNIKASI 4.1 Koordinasi 4.1.1 Tingkat Nasional
1) memberikan saran tentang pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah keamanan penerbangan nasional untuk mengantisipasi ancaman terhadap penerbangan dan fasilitasnya; 2) melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional dengan memperhatikan jenis dan tingkat ancaman; 3) memberikan dukungan informasi penilaian tingkat ancaman Keamanan Penerbangan kepada Kepala Kantor, Kepala Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara dan/atau Badan Hukum yang mendapat pendelegasian; 4) memberikan saran dan masukan, mengusulkan kebijakan baru untuk perubahan Program Keamanan Penerbangan Nasional; 5) mempertahankan pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan secara konstan dan memberikan rekomendasi terkait perubahan guna menanggapi adanya informasi ancaman baru, mengembangkan teknik dan teknologi keamanan penerbangan dan faktor lainnya; 6) meninjau kembali rekomendasi yang disampaikan oleh komite keamanan bandar udara dan komite terkait lainnya; 7) menindaklanjuti laporan permasalahan keamanan penerbangan yang disampaikan oleh anggota komite nasional keamanan penerbangan dan komite keamanan bandar udara; 8) memberikan saran masukan terkait dengan rancangan pembangunan bandar udara baru atau pengembangan fasilitas bandar udara yang telah ada; 9) mempertimbangkan cara-cara bekerjasama dengan organisasi internasional atau negara lain untuk mencapai standar keamanan penerbangan minimal yang bertujuan meningkatkan keamanan penerbangan sipil secara keseluruhan; dan 10) dalam hal terjadi tindakan melawan hukum, komite mempersiapkan dan melaksanakan: a) perundingan, baik dalam pembajakan maupun penyanderaan; b) pengusulan suatu naskah khusus untuk pengiriman pasukan dalam hal penanggulangan; dan c) kerjasama antar negara/perwakilan negara asing dalam hal koordinasi atau meminta bantuan.
1 Kementerian Koordinator POLHUKAM; 2 Kementerian Perhubungan; 3 Kementerian Keuangan; 4 Kementerian Kesehatan; 5 Kementerian Pertanian; 6 Kementerian Luar Negeri; 7 Kementerian Hukum dan HAM; 8 Kementerian Pertahanan; 9 Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10 Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11 Kepolisian Republik Indonesia; 12 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; 13 Badan Intelijen Negara; 14 Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 15 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 16 Kantor Otoritas Bandar Udara; 17 Badan Siber dan Sandi Negara; 18 Badan Usaha Bandar Udara; 19 Perwakilan Badan Usaha Angkutan Udara; 20 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; 21 Perwakilan G ro u n d H a n d lin g ; dan 22 Asosiasi Badan Usaha Angkutan Udara.
4.1.2 Tingkat Bandar Udara
1) Direktur Jenderal atau ketua komite nasional keamanan penerbangan; dan 2) Kepala Kantor. j . Susunan keanggotaan komite keamanan bandar udara terdiri dari unsur-unsur, antara lain: 1) Badan Intelijen Negara di daerah; 2) Tentara Nasional Indonesia di daerah; 3) Kepolisian di daerah; 4) Pemerintah daerah setempat; 5) Bea Cukai (untuk Bandar udara internasional); 6) Imigrasi (untuk Bandar udara internasional); 7) Karantina Pertanian; 8) Karantina Ikan; 9) Karantina Kesehatan Bandar Udara; 10) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah; 12) Unit Penyelenggara Badar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; 13) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing; 14) Badan usaha di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos; dan 15) Ground H a n d lin g . 4.2 Komunikasi 4.2.1 Media Pemberitaan. Pemberitaan terkait dengan keamanan penerbangan yang disampaikan ke media dilakukan oleh:
4.1.2 Kerjasama dengan Negara Lain. Direktur Jenderal bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) dan negara lain meliputi:
dan
4.1.3 Komunikasi dengan Organisasi Penerbangan Internasional (.In te r n a tio n a l C iv il A v ia tio n O rg a n iz a tio n / IC A O ). Direktur Jenderal harus menginformasikan atau melaporkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang:
BAB V PERLINDUNGAN BANDAR UDARA, PESAWAT UDARA DAN FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN 5.1 Daerah Keamanan Bandar Udara 5.1.1 Untuk kepentingan Keamanan Penerbangan, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus mengidentifikasi daerah-daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional penerbangan dan ditetapkan sebagai:
5.1.2 Daerah-daerah sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 harus dibuat dalam bentuk peta dengan diberikan pembedaan yang nyata antara masing-masing daerah keamanan tersebut. 5.1.3 Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 huruf a, ditentukan berdasarkan penilaian resiko. 5.1.4 Daerah-daerah yang berbatasan langsung dan/atau jalan yang menuju ke Daerah Keamanan Terbatas harus dikendalikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 5.1.5 Peta daerah keamanan sebagaimana dimaksud butir 5.1.2 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara. 5.2Perlindungan Daerah Keamanan Terbatas 5.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan pengawasan dan pengendalian Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara. 5.2.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan pengendalian keamanan jalan masuk ( a c c e s s p o in t) menuju Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara untuk mencegah orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 Daerah Sisi Udara di Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud butir 5.2.1 harus dilakukan pengendalian jalan masuk untuk mencegah orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke sisi udara. Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud butir 5.2.1 harus dilindungi secara fisik untuk mencegah masuknya orang, kendaraan, barang bawaan, kargo dan pos dan hewan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab menentukan pintu-pintu masuk ke Daerah Keamanan Terbatas dan menjamin bahwa pintu-pintu tersebut memiliki perlindungan fisik memadai yang kualitasnya sekurang-kurangnya sama dengan pembatas fisik. Untuk masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dikendalikan dengan izin yang ditetapkan oleh unit kerja yang ditunjuk, dan bertanggung jawab terhadap prosedur perizinan serta pengawasan penggunaan izin yang diberikan. Untuk masuk ke Daerah Keamanan Terbatas, setiap orang harus memiliki izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara harus memastikan bahwa pengambilan gambar (foto) di tempat- tempat tertentu di daerah keamanan terbatas harus dilarang, kecuali atas izin dari Kepala Bandar Udara. Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud butir 5.2.8 antara lain:
5.3.2 Daerah Steril yang berupa ruangan harus dilindungi dengan pembatas fisik yang nyata untuk mencegah disusupkanya barang dilarang. 5.3.3 Untuk masuk ke Daerah Steril, setiap orang harus memiliki izin masuk yang sah dan dilakukan pemeriksaan keamanan. 5.3.4 Daerah Steril yang digunakan untuk kegiatan konsesioner harus dilakukan pengendalian dan membuat prosedur langkah-langkah keamanan. 5.3.5 Pengendalian dan prosedur langkah-langkah keamanan sebagaimana dimaksud butir 5.3.4 harus dimuat dalam program keamanan bandar udara. 5.4 Perlindungan Daerah Sisi Darat 5.4.1 Daerah Sisi Darat merupakan daerah di Bandar Udara yang harus dilakukan langkah-langkah keamanan untuk mengurangi resiko dan mencegah terjadinya tindakan melawan hukum. 5.4.2 Daerah sisi darat sebagaimana dimaksud butir 5.4.1 antara lain:
5.4.3 Daerah sisi darat sebagaimana dimaksud butir 5.4.2 harus dilakukan langkah-langkah keamanan berdasarkan penilaian resiko. 5.4.4 Area lapor diri ( c h e c k in a rea ) sebagaimana dimaksud butir 5.4.2 huruf a harus dilakukan langkah-langkah keamanan, sekurang- kurangnya:
5.4.5 Area lo b b y terminal keberangkatan dan kedatangan sebagaimana dimaksud butir 5.4.2 huruf b harus dilakukan langkah-langkah keamanan, sekurang-kurangnya:
5.4.6 Area penurunan penumpang (d ro p z o n e ), area penjemputan penumpang (p ic k u p z o n e ), dan fasilitas penghubung antarmoda sebagaimana dimaksud butir 5.4.2 huruf c, d, dan e harus dilakukan langkah-langkah keamanan, sekurang-kurangnya:
5.4.7 Area parkir kendaraan sebagaimana dimaksud butir 5.4.2 huruf f harus dilakukan langkah-langkah keamanan, sekurang-kurangnya:
5.4.8 Fasilitas jasa terkait penunjang dan memberi nilai tambah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.2 huruf g harus dilakukan langkah-langkah keamanan, sekurang-kurangnya:
Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus mengkoordinasikan pelaksanaan langkah-langkah keamanan 5.4.9 sebagaimana dimaksud butir 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7 dan 5.4.8 dengan instansi terkait dan mengidentifikasi tanggungjawab yang sesuai terkait keamanan sisi darat. 5.4.10 Langkah-langkah keamanan sebagaimana dmaksud pada butir 5.4.1 harus dimuat dalam program keamanan bandar udara. 5.5 Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas - Persyaratan Umum 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.5.8 Untuk masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dikendalikan dengan izin masuk yang berupa dokumen angkutan udara dan tanda izin masuk daerah keamanan terbatas. Dokumen angkutan udara sebagaimana dimaksud butir 5.5.1 dalam bentuk:
Dokumen angkutan udara sebagaimana dimaksud butir 5.5.2 dapat berupa cetak atau elektronik. Tanda izin masuk Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.1 dalam bentuk :
Penerbitan PAS bandar udara untuk orang dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.5 dapat didelegasikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara. Penerbitan PAS bandar udara untuk orang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.5.5 Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara dikenakan tarif sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerbitan tanda izin masuk sebagaimana dimaksud dalam butir 5.5.5 Pada Badan Usaha Bandar Udara dikenakan tarif yang diusulkan oleh Badan Usaha Bandar Udara dan setujui oleh Menteri. 5.5.9 5.5.10 5.5.11 5.5.12 5.5.13 5.5.14 5.5.15 5.5.16 5.5.17 Prosedur penerbitan PAS bandar udara untuk orang dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.5, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Keamanan Bandar Udara. Untuk mendapatkan PAS orang sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.4 huruf a, harus dilakukan pemeriksaan latar belakang (.b a c k g ro u n d ch e c k ) dan pemberian pemahaman tentang kepedulian keamanan penerbangan (a v s e c a w a re n e s s ). Pemeriksaan latar belakang (b a c k g ro u n d ch e c k ) dan pemberian materi tentang kepedulian keamanan penerbangan (a v s e c a w a re n e s s ) sebagaimana dimaksud butir 5.5.10, dilakukan oleh penerbit izin masuk. Pemberian materi tentang kepedulian keamanan penerbangan (a v s e c a w a re n e s s ) sebagaimana dimaksud butir 5.5.11 merupakan rangkaian penerbitan PAS orang dan tidak dikenakan biaya. Orang yang dapat masuk ke Daerah Keamanan Terbatas adalah calon penumpang yang memiliki dokumen angkutan udara, orang perseorangan, personel pesawat udara dan pegawai/karyawan yang memiliki izin masuk. Tanda izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.4 huruf c dan d, hanya dapat digunakan pada saat bertugas. Kendaraan yang dapat masuk ke Daerah Keamanan Terbatas adalah kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penerbangan dan harus memiliki izin masuk. Kepala Kantor harus mengetahui jumlah izin masuk Daerah Keamanan Terbatas dan menetapkan kuota (jumlah maksimum) sesuai kebutuhan operasional. Kepala Kantor bertanggungjawab mengawasi dan berwenang memberikan sanksi atas penggunaan izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.7 5.7.1 5.7.2 5.7.3 Pengendalian Jalan Masuk - Orang Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, harus melakukan pemeriksaan keamanan dan izin masuk terhadap setiap orang yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dapat mendelegasikan pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan izin masuk terhadap orang sebagaimana butir 5.6.1 kepada badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bandar udara yang memiliki akses masuk langsung ke Daerah Keamanan Terbatas. Pemeriksaan Keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1, dilakukan terhadap orang dan barang bawaannya. Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1, dilakukan terhadap keabsahan dan masa berlaku. Prosedur Pemeriksaan Keamanan, pemeriksaan izin masuk dan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada butir 5.6.1 dan butir 5.6.2 diatur dalam Program Keamanan Bandar Udara. Tanda izin masuk Daerah Keamanan Terbatas harus dipakai selama berada di Daerah Keamanan Terbatas dan penempatannya di bagian yang mudah terlihat dan terbaca. Pengendalian Jalan Masuk - Kendaraan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara, harus melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan dan izin masuk. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dapat mendelegasikan pemeriksaan keamanan dan pemeriksaan izin masuk terhadap kendaraan sebagaimana butir 5.7.1 kepada badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bandar udara yang memiliki akses masuk langsung ke Daerah Keamanan Terbatas. Prosedur Pemeriksaan Keamanan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1, dilakukan terhadap:
1) muatan kendaraan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh re g u la te d a g e n t, k n o w n c o n s ig n o r, dan 2) muatan kendaraan catering yang berasal dari luar daerah keamanan terbatas yang badan usahanya telah memiliki prosedur keamanan penerbangan yang telah melalui proses validasi oleh badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara sesuai program keamanan bandar udara.
5.7.4 Prosedur Pemeriksaan izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1, dilakukan terhadap keabsahan dan masa berlaku. 5.7.5 Izin masuk sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.1 harus ditempatkan di kaca depan kendaraan sebelah kanan yang mudah terlihat dan terbaca. 5.7.6 Prosedur pemeriksaan keamanan kendaraan, izin masuk dan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada butir 5.7.2 harus dimuat dalam Program Keamanan Bandar Udara. 5.7.7 Dalam keadaan tertentu, kendaraan yang tidak mempunyai pas kendaraan dapat masuk setelah mendapat izin insidentil dari penerbit pas. 5.8 Perlindungan Pesawat Udara 5.8.1 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara. 5.8.2 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus mengendalikan dan mengawasi pergerakan orang dan kendaraan ke dan dari pesawat udara yang berada di Daerah Keamanan Terbatas untuk mencegah yang tidak memiliki izin ke pesawat udara. 5.8.3 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pemeriksaan keamanan (a irc ra ft s e c u rity c h e c k ) atau penyisiran keamanan (a irc ra ft s e c u rity s e a rc h ) terhadap pesawat yang akan digunakan untuk kegiatan angkutan udara berdasarkan penilaian resiko keamanan. 5.8.4 Prosedur Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara (A irc ra ft S e c u rity C h e c k ) dan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (A irc ra ft S e c u rity S e a rc h ) harus termuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara. 5.8.5 Daftar Penyisiran/Pemeriksaan Keamanan Pesawat Udara sebagaimana terlampir dalam lampiran II huruf A 5.8.6 Penilaian resiko keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.3, meliputi faktor-faktor:
5.8.7 Perlindungan Pesawat Udara Dalam Kondisi Normal. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melindungi pesawat udara yang diparkir dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
dan
5.8.8 Pada Pesawat udara yang tidak digunakan (n o t in Service) lebih dari 12 jam atau tidak dalam pengawasan, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
5.8.9 Perlindungan Pesawat Udara Dalam Kondisi Ancaman Meningkat. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) menurunkan dan melakukan pemeriksaan keamanan barang tersebut; dan 2) melakukan penyisiran keamanan (a ir c r a ft s e c u rity s e a rc h ) terhadap pesawat udara tersebut untuk mencari barang dilarang (p ro h ib ite d item ).
1) menginstruksikan kepada semua penumpang untuk turun dan membawa bagasi kabinnya untuk dilakukan pemeriksaan keamanan ulang; 2) melakukan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (A irc ra ft S e c u rity S e a rc h ); dan 3) melaporkan kejadian dimaksud dan menyerahkan pelaku tersebut kepada Kepala Bandar Udara.
1) melakukan langkah-langkah keamanan sesuai dengan program penanggulangan keadaan darurat keamanan angkutan udara (a ir c ra ft c o n tin g e n c y p la n a ta u e m e rg e n c y r e s p o n p la n ); 2) melaporkan ke Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; dan 3) berkoordinasi dengan bandar udara dalam melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat keamanan di bandar udara ( a irp o rt c o n tin g e n c y p la n ). 5.8.10 Perlindungan ruang kendali pesawat udara (F lig h t C re w C o m p a rtm e n t) untuk pesawat udara kategori transport selama dalam penerbangan sebagai berikut:
5.9 Perlindungan Pesawat Udara dari serangan sistem senjata panggul (M a n -P o r t a b le A i r D e f e n c e S y s t e m s /MANPADS 5.9.1 Dalam rangka melindungi pesawat udara dari serangan peluncuran sistem senjata panggul (M a n -P o rta b le A ir D e fe n c e S y s te m s / MANPADS) di bandara, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan langkah-langkah keamanan antara lain:
5.9.2 Penilaian resiko sebagaimana dimaksud butir 5.9.1 huruf a dilakukan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara, dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain:
5.9.3 Hasil penilaian resiko sebagaimana dimaksud butir 5.9.2 harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor untuk dilakukan penilaian kerentanan (v u ln e ra b ility a s s e s s m e n t). 5.9.4 Penilaian kerentanan (v u ln e ra b ility a s s e s s m e n t) sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.1 huruf b, dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Kepala Kantor dengan melibatkan instansi terkait. 5.9.5 Hasil penilaian kerentanan (v u ln e ra b ility a s s e s s m e n t) sebagaimana dimaksud pada butir 5.9.4 disampaikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dalam bentuk rencana mitigasi (m itig a tio n p la n ) antara lain:
Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara harus membuat prosedur pelaksanaan langkah-langkah mitigasi sesuai dengan rencana mitigasi. Perlindungan Fasilitas Navigasi Penerbangan Untuk kepentingan keamanan penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus mengidentifikasi daerah- daerah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi dan ditetapkan sebagai:
Daerah-daerah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan navigasi sebagaimana dimaksud pada butir 5.10.1 harus dilakukan langkah- langkah keamanan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum. Daerah terkendali (c o n tro lle d area ) sebagaimana dimaksud pada butir 5.10.1 huruf a, antara lain:
Daerah terbatas (re s tric te d a re a ) sebagaimana dimaksud pada butir 5.10.1 huruf b, antara lain:
Daerah terkendali (c o n tro lle d a rea ) sebagaimana dimaksud pada butir 5.10.3 harus dilakukan langkah-langkah keamanan sekurang- kurangnya:
5.10.6 Daerah Terbatas (re s tric te d a re a ) sebagaimana dimaksud dalam butir 5.10.4 harus 'dilakukan langkah-langkah keamanan sekurang- kurangnya:
5.10.7 Fasilitas navigasi penerbangan harus dilindungi dengan pembatas fisik untuk mencegah tindakan melawan hukum atau gangguan yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan penerbangan. 5.10.8 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus menetapkan prosedur dan persyaratan penerbitan izin masuk untuk Daerah Terkendali (c o n tr o lle d area ) dan Daerah terbatas (re s tric te d a re a ); 5.10.9 Langkah-langkah pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud butir 5.10.5 huruf b dilakukan oleh personel keamanan penerbangan. 5.10.10 Pembagian daerah dan langkah-langkah keamanan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud butir 5.10.3, butir 5.10.4, butir 5.10.5 dan butir 5.10.6 harus dimuat dalam Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan dan/atau Prosedur Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan. 5.10.11 Fasilitas navigasi yang ada di dalam Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara dan Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada butir 5.10.1 harus dibuat dalam bentuk peta dan dengan diberikan pembedaan yang nyata antara masing-masing daerah yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan dan prosedur Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan. 5.10.12 Ketentuan lebih lanjut terkait Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan dan prosedur Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal. 5.11 Perlindungan Sistem Teknologi Informasi Komunikasi dari Serangan Siber 5.11.1 Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum yang mendapat pendelegasian, dan Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha di Daerah Keamanan Terbatas atau memiliki jalur untuk masuk atau berbatasan langsung dengan Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara harus membuat langkah-langkah perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta data yang bersifat rawan terkait penerbangan dari serangan siber (c y b e r a tta ck ) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. 5.11.2 Sistem dan data Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 5.11.1 di atas antara lain:
5.11.3 Langkah-langkah perlindungan sistem sebagaimana dimaksud pada butir 5.11.1 antara lain:
5.11.4 Pengendalian administratif sebagaimana dimaksud pada butir 5.11.3 huruf a, dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
5.11.5 Pengendalian virtual dan lo g ic a l sebagaimana dimaksud pada butir 5.11.3 huruf b dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
5.11.6 Pengendalian fisik sebagaimana dimaksud pada butir 5.11.3 huruf c dapat dilakukan dengan cara , antara lain:
5.11.7 Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara dan Badan Hukum yang mendapat pendelegasian harus membuat penilaian kerawanan (v u ln e r a b ility a s s e s s m e n t) terhadap sistem dan data Teknologi Informasi Komunikasi serta menetapkan langkah-langkah mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya serangan siber (c y b e r a tta ck ). 5.11.8 Penilaian kerawanan (v u ln e ra b ility a s s e s s m e n t) sebagaimana dimaksud butir 5.11.7 adalah Penerapan tata kelola terhadap ancaman dan kerentanan (th re a t v u ln e ra b ility m a n a g e m e n t) yang baik dengan melakukan pendeteksian terhadap kerentanan secara continuous dan s c a n le s s terhadap keseluruhan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi, penilaian kerawanan (v u ln e ra b ility a s s e s s m e n t) yang dimaksud dapat memberikan informasi mengenai :
5.11.10 Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Badan Hukum yang mendapat pendelegasian harus membentuk unit keamanan siber (c ib e r s e c u rity ) untuk melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir 5.11.8 dan 5.11.9. 5.11.11 Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara dan Badan Hukum yang mendapat pendelegasian harus melaporkan kepada Direktur Jenderal apabila terjadi serangan siber (c y b e r a tta c k ) terhadap sistem dan data Teknologi Informasi Komunikasi. 5.11.12 Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara dan Badan Hukum yang mendapat pendelegasian harus membuat prosedur penanganan serangan siber ( c y b e r a tta ck ). 5.11.13 Langkah-langkah perlindungan dan langkah-langkah mitigasi terhadap sistem dan data Teknologi Informasi Komunikasi serta prosedur penanganan serangan siber ( c y b e r a tta ck ) harus dimuat dalam program keamanan dan /atau prosedur keamanan. BAB VI PENGENDALIAN KEAMANAN TERHADAP ORANG DAN BARANG YANG DIANGKUT PESAWAT UDARA 6.1 Pemeriksaan Dokumen Angkutan Udara 6.1.1 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pemeriksaan dokumen angkutan udara calon penumpang. 6.1.2 Dokumen angkutan udara sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.1 dapat berbentuk cetak atau elektronik. 6.1.3 Pemeriksaan terhadap dokumen angkutan udara dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.2 dilakukan dengan:
6.1.4 Pemeriksaan terhadap dokumen angkutan udara dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.2 hanya boleh dilakukan terhadap calon penumpang yang telah terdaftar (register) sebagai anggota pelanggan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing. 6.1.5 Untuk dapat menjadi anggota pelanggan sebagaimanana dimaksud butir 6.1.4, Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing harus memastikan data calon anggota pelanggan sekurang-kurangnya :
6.1.6 Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara harus mencocokan kesesuaian antara pas masuk pesawat udara (,b o a rd in g P A S ) dengan identitas penumpang di tempat pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin. 6.1.7 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan validasi terhadap keabsahan pas masuk pesawat udara elektronik (e -b o a rd in g P A S ) dengan menggunakan peralatan pemeriksa pas masuk pesawat udara elektronik (e -b o a rd in g P A S s c a n n e r) pada saat akan masuk (b o a rd in g ) ke pesawat udara. 6.2 Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Bagasi Kabin. 6.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi kabin yang akan naik ke pesawat udara. 6.2.2 Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.1, bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang dilarang yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan melawan hukum atau mengganggu keamanan penerbangan. 6.2.3 Jalan atau pintu yang digunakan penumpang dari ruang tunggu menuju ke pesawat udara harus diawasi atau dikunci apabila tidak digunakan. 6.2.4 Prosedur pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.1, dilakukan dengan cara: 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6 .2.8
Peralatan yang digunakan untuk Pemeriksaan Keamanan harus dilakukan pengujian kinerja sebelum dioperasikan oleh personel keamanan bandar udara pada setiap pergantian shift. Tata cara Pemeriksaan Keamanan penumpang dan Bagasi Kabin harus dimuat dalam Program Keamanan Bandar Udara. Pemeriksaan Keamanan secara acak (ra n d o m ) dan tidak terduga (■u n p r e d ic ta b ility ), dengan ketentuan:
1) pemeriksaan random 10%; atau 2) pemeriksaan random secara terus menerus (c o n tin u o u s ra n d o m ).
Penyitaan Barang Dilarang (P ro h ib ite d Ite m s )
6.2.9 6 .2.10 6 .2.11 6 . 2.12 6.3 6.3.1
Daftar Barang Dilarang (P ro h ib ite d Ite m s ) sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.8 sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf B. Pemisahan Antara Penumpang Yang Sudah dan Yang Belum Diperiksa
1) Daerah Steril dikosongkan dan dilakukan penyisiran keamanan secara menyeluruh; 2) penumpang dan Bagasi Kabin yang akan naik pesawat udara harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan ulang sesuai ketentuan; dan 3) apabila penumpang dan Bagasi Kabin yang telah bercampur dengan orang yang belum dilakukan Pemeriksaan Keamanan dan telah masuk ke pesawat udara, maka harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan ulang sebagaimana dimaksud pada butir 2, dan dilakukan Penyisiran Keamanan Pesawat Udara (A ir c r a ft S e c u rity S e a rc h ) Apabila diketahui terdapat penumpang dan/atau bagasi kabin masuk ke dalam pesawat udara dan belum dilakukan Pemeriksaan Keamanan, maka Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara harus memberitahukan kepada kapten penerbang untuk menurunkan seluruh penumpang dan/atau bagasi kabin untuk dilakukan pemeriksaan keamanan ulang. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Keamanan penumpang dan bagasi kabin diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Penumpang Transit dan Transfer Penumpang transit dan transfer serta bagasi kabin harus dilakukan pemeriksaan keamanan ulang sebelum naik ke pesawat udara. 6.3.2 Penumpang transit dan transfer dapat langsung memasuki Daerah Steril (ruang tunggu) tanpa melalui pemeriksaan keamanan, apabila Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing:
1) memenuhi standar / ketentuan keamanan penerbangan; dan 2) menjamin bahwa penumpang dan bagasi kabinnya tidak disusupi barang dilarang (p ro h ib ite d ite m s ).
6.3.3 Badan Usaha Angkutan Udara dalam melaksanakan prosedur transit harus melakukan upaya keamanan sebagai berikut:
6.3.4 Langkah-langkah keamanan penumpang transit antara lain:
6.4 Pemeriksaan Keamanan Personel Pesawat Udara, Orang yang Bekerja di Bandar Udara dan Orang selain Penumpang 6.4.1 Setiap personel pesawat udara dan barang bawaanya yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan. 6.4.2 Setiap orang yang bekerja di Bandar Udara dan barang bawaannya yang masuk ke Daerah Keamanan Terbatas harus dilakukan Pemeriksaan Keamanan. 6.4.3 Setiap orang selain penumpang beserta barang bawaannya yang diberikan akses ke Daerah Keamanan Terbatas, harus dilakukan pemeriksaan keamanan sama seperti penumpang yang akan berangkat. 6.4.4 Orang selain penumpang sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 antara lain:
6.4.5 Personel pesawat udara atau orang yang bekerja dan selain penumpang di Bandar Udara yang membawa barang dilarang (p ro h ib ite d ite m s ) sebagaimana dimaksud dalam lampiran II huruf B dan barang berbahaya (d a n g e ro u s g o o d s ) yang dapat dibawa oleh penumpang dan personel pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam lampiran II huruf C, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.4.6 Setiap barang dilarang (p ro h ib ite d ite m ) sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.5 yang dibawa masuk ke Daerah Keamanan Terbatas oleh orang yang bekerja di bandar udara harus dicatat dan dicocokkan pada saat keluar. 6.5 Prosedur Pemeriksaan Keamanan Khusus 6.5.1 Diplomat dan kantong diplomatik (d ip lo m a tic p o u c h / c o n s u la r b a g )
6.5.2 Benda atau dokumen khusus dan/atau rahasia yang dinyatakan oleh Instansi Pemerintah.
6.5.3 Pengecualian Pemeriksaan Keamanan Presiden dan Wakil Presiden atau tamu negara yang setingkat, dikecualikan dari Pemeriksaan Keamanan. 6.5.4 Pemeriksaan tersendiri (p riv a te s c re e n in g )
1) kondisi kesehatan; 2) kondisi fisik; 3) membawa benda berharga; dan/atau 4) menggunakan pakaian berdasarkan keyakinan keagamaan dan kepercayaan
6.6.2 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggungjawab untuk menangani penumpang pesawat udara yang membawa senjata api beserta peluru sesuai ketentuan. 6.6.3 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus menyediakan ruangan dan fasilitas pengosongan peluru 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7
Ruangan dan fasilitas pengosongan peluru senjata api ditempatkan sebelum Daerah Keamanan Terbatas. Fasilitas pengosongan peluru senjata api sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.4 harus dilengkapi wadah berisi pasir dengan ketebalan 50 cm. Pengosongan peluru senjata api dilakukan di ruangan sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.4 Penanganan penumpang pesawat udara yang membawa Barang Dilarang (Prohibited Items) berupa Senjata (Weapons) atau Alat-alat Berbahaya (Dangerous Articles) harus diproses sebagai Bagasi Tercatat atau Security Item sesuai ketentuan. Penumpang yang membawa Barang Berbahaya (Dangerous Goods) diperlakukan sesuai ketentuan penanganan pengangkutan barang berbahaya. Penumpang yang membawa Alat Peledak (Explosive Devices\, harus diamankan dan dilaporkan kepada kepolisian. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus membuat prosedur penanganan Barang Dilarang (Prohibited Items) dan mencantumkannya pada program keamanannya. Personel keamanan dalam penerbangan (Inflight Security Officerj yang membawa senjata (weapons) ke pesawat udara niaga berjadwal asing diberlakukan sesuai ketentuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai personel keamanan dalam penerbangan (Inflight Security Officer) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Format tanda bukti penerimaan senjata api dan peluru sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf D. Penumpang dalam Status Tahanan atau Dalam Pengawasan Hukum Penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan dilakukan sesuai ketentuan. 6.7.2 Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat prosedur penanganan penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum dalam Program Keamanan Angkutan Udara. 6.7.3 Badan Usaha Angkutan Udara harus memberitahukan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara apabila mengangkut penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.2. 6.7.4 Badan Usaha Angkutan Udara harus memberitahukan kapten penerbang [pilot in command) apabila mengangkut penumpang dalam status tahanan atau dalam pengawasan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.2. 6.7.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penumpang dalam status tahanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 6.7.6 Format izin membawa tahanan pada penerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf E. 6.8 Penanganan Penumpang Yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian 6.8.1 Penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (deportee) diberlakukan sesuai dengan ketentuan keimigrasian. 6.8.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara yang memiliki penerbangan internasional harus menyediakan ruang tahanan (detention room) bagi penumpang dalam pengawasan imigrasi. 6.8.3 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat prosedur penanganan penumpang dalam status pengawasan keimigrasian (deportee) yang dimuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara dan Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing. 6.9 Penanganan Penumpang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan 6.9.1 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat ketentuan tentang penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan yang dimuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara. 6.9.2 6.10 6.11 6 . 11.1 6 . 11.2 6.11.3 6.11.4 6.11.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penumpang yang mengalami gangguan kejiwaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Penanganan Penumpang Yang Tidak Patuh [U n r u ly P a s se n g e r) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat prosedur penanganan penumpang yang tidak patuh (unruly passenger) dan/atau penumpang yang berpotensi menganggu (disruptive pasengger) selama dalam penerbangan (in flight). Bagasi Tercatat Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan keamanan bagasi tercatat yang akan dimuat dalam pesawat udara sebelum masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.1 bertujuan untuk mencegah terangkutnya barang-barang berbahaya (dangerous goods) yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau alat peledak (improvised explosive device) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.1 dapat dilakukan dengan model:
Prosedur Pemeriksaan Keamanan Bagasi Tercatat sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.3 harus tercantum dalam Program Keamanan Bandar Udara.
Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus mengawasi dan melindungi Bagasi Tercatat dari peyusupan barang dilarang (prohibited item) sejak dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat tinggal landas (take of j). Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan Pemeriksaan Keamanan ulang dengan menggunakan alat dan/atau secara manual terhadap Bagasi Tercatat yang dicurigai dilakukan penyusupan. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib mengamankan daerah penanganan bagasi tercatat. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mengangkut bagasi tercatat, setelah melakukan langkah- langkah antara lain:
Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib menyediakan tempat penyimpanan bagasi tercatat yang tidak diambil oleh pemiliknya, sebelum diteruskan ke pemiliknya atau dihapuskan sesuai prosedur yang berlaku. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus menjamin bahwa bagasi tercatat penumpang transfer dilakukan Pemeriksaan Keamanan ulang sebelum dimuat ke pesawat udara, kecuali dalam perusahaan yang sama atau dilakukan langkah-langkah validasi dan pelaksanaan penilaian secara rutin. 6.11.15 Langkah-langkah validasi sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.14 harus dibuat dalam bentuk nota kesepahaman antara:
6.11.16 Penilaian secara rutin sebagaimana dimaksud pada butir 6.11.14 meliputi:
6.11.17 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keamanan bagasi tercatat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 6.12 Kargo dan Pos 6.12.1 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan Pesawat Udara. 6.12.2 Semua kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.1, harus dilakukan pemeriksaan keamanan dan/atau pengendalian keamanan sebelum diangkut dengan pesawat udara. 6.12.3 Pemeriksaan Keamanan terhadap Kargo, dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.2, harus dibedakan pada keadaan normal dan pada keadaan ancaman meningkat sesuai ketentuan. 6.12.4 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat menunjuk atau mendelegasikan kegiatan Pemeriksaan Keamanan dan administrasi kargo dan pos kepada badan hukum yang telah memiliki:
Regulated Agent dan Pengirim pabrikan (known shipper/known consignor) sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.4 harus melakukan pengendalikan keamanan terhadap orang dan barang yang akan masuk ke daerah aman (Secure Area) Regulated Agent atau Daerah Aman (Secure Area) Known Consignor dengan cara :
Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat mendelegasikan kegiatan pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.4 kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulated agent, pengirim pabrikan, Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Badan Usaha Bandar Udara, harus menerbitkan surat penetapan status keamanan kiriman (consignment security declaration) terhadap kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus memberikan perlindungan keamanan kargo dan pos sejak dilakukan pemeriksaan keamanan sampai dengan pesawat berangkat. Perlindungan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.8 dapat didelegasikan dengan kontrak kerjasama atau surat pendelegasian kepada:
6.12.10 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pengendalian keamanan terhadap rantai pasok (supply chain) kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara. 6.12.11 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing hanya mengangkut kargo dan pos yang dilakukan pemeriksaan keamanan oleh regulated agent dan/atau pengendalian keamanan oleh pengirim pabrikan yang telah mendapat sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 6.12.12 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing menjamin kargo dan pos transfer dilakukan Pengendalian Keamanan (Security Control) dan pengawasan sebelum diangkut pesawat udara. 6.12.13 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus meningkatkan langkah-langkah keamanan terhadap kargo dan pos yang berisiko tinggi (high risk cargo) dan melakukan mitigasi terhadap ancaman yang ditimbulkan. 6.12.14 Kargo dan pos yang berisiko tinggi (high risk cargo) sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.13 adalah kargo dan pos yang diterima dari pengirim yang tidak dikenal (unknown shipper) atau yang menunjukan tanda kerusakan dengan mempertimbangkan antara lain:
6.12.15 Kargo dan pos yang berisiko tinggi (high risk cargo) sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.14 dapat berasal dari pengirim yang dikenal atau tidak dikenal berdasarkan informasi dari intelijen. 6.12.16 Langkah-langkah mitigasi sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.13 antara lain:
6.12.17 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap penanganan kargo transfer. 6.12.18 Kargo transfer sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.17 harus dilakukan pengendalian keamanan. 6.12.19 Pengendalian keamanan sebagaimana dimaksud pada butir 6.12.18 pada kargo dari penerbangan domestik ke penerbangan internasional harus dilakukan pemeriksaan keamanan ulang. 6.12.20 Prosedur penanganan Kargo, kiriman melalui jasa kurir, kiriman ekspres atau pos, prosedur pemeriksaan keamanan dan administrasi kargo dan pos, dan prosedur pengawasan pergerakan kargo dan pos untuk naik ke Pesawat Udara harus dicantumkan dalam Program Keamanan Angkutan Udara. 6.13 Jasa Boga [C a te r in g ), Barang Persediaan (Store) dan Barang Perbekalan (S u p p lies) untuk Pesawat Udara 6.13.1 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus melakukan pengendalian keamanan dan pemeriksaan keamanan terhadap Jasa Boga [Catering], Barang Persediaan (store) dan barang Perbekalan (supplies) sejak dari mulai proses penyiapan bahan baku sampai dimuat ke dalam Pesawat Udara. 6.13.2 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat prosedur pengendalian keamanan terhadap Jasa Boga (Catering), Barang Persediaan (store) dan barang Perbekalan (supplies), baik saat di dalam maupun di luar daerah bandar udara dan dimuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara atau Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing. 6.14 Barang Dagangan (M e rc h a n d is e ) dan Perbekalan (S u p p lie s ) di Bandar Udara 6.14.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies) sebelum memasuki Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara. 6.14.2 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara wajib membuat prosedur pemeriksaan keamanan terhadap barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies), dan dimuat dalam program keamanan bandar udara. BAB VII FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN 7.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara dan badan hukum yang mendapat pendelegasian dalam melakukan Pemeriksaan Keamanan dengan menggunakan peralatan harus memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan sesuai ketentuan. 7.2 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemajuan teknologi dengan mempertimbangkan:
7.4 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 huruf b, untuk pemeriksaan bagasi tercatat pada bandar udara internasional harus menggunakan teknologi multi vietu dan automatic threat détection. 7.5 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 untuk pemeriksaan penumpang, bagasi cabin dan bagasi tercatat yang akan naik ke pesawat udara dapat menerapkan fasilitas keamanan yang menggunakan teknologi terkini (advance technology) sebagai berikut:
7.6 Penerapan fasilitas keamanan teknologi terkini (advance technology) sebagaimana dimaksud pada butir 7.5 di Bandar udara harus dilakukan penilaian resiko oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan antara lain:
7.7 Bandar udara yang harus menggunakan fasilitas keamanan teknologi terkini (advance technology) sebagaimana dimaksud pada butir 7.6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 7.8 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 huruf a sampai dengan f, wajib memiliki sertifikat fasilitas keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 7.9 Fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 harus dilakukan:
7.10 Direktur Jenderal melaksanakan sertifikasi, pemeriksaan dan pengujian tehadap fasilitas keamanan penerbangan. 7.11 Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara atau Badan Usaha Angkutan Udara yang mengoperasikan fasilitas keamanan penerbangan wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 7.9. 7.12 Direktur Jenderal menetapkan ketentuan tentang penyediaan, sertifikasi dan kalibrasi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan. 7.13 Direktur Jenderal menetapkan ketentuan tentang penyediaan, sertifikasi dan kalibrasi, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan:
1) fasilitas keamanan yang dioperasikan sesuai dengan standar yang ditentukan; dan 2) fasilitas keamanan yang diutamakan untuk dikalibrasi adalah peralatan pemeriksaan penumpang dan barang sebelum masuk ke Pesawat Udara.
1) standar pengoperasian fasilitas keamanan sesuai dengan manual pabrikan (manual book); 2) standar pemeliharaan fasilitas keamanan sesuai dengan manual pabrik (manual book); 3) pelaporan fasilitas keamanan; 4) persyaratan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan; dan 5) tata cara pengoperasian dan pemeliharaan peralatan keamanan harus termuat dalam Program Keamanan terkait. BAB VIII PERSONEL 8.1 Personel di Bidang Keamanan Penerbangan 8.1.1 Personel di bidang keamanan penerbangan terdiri dari:
8.1.2 Personel sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 wajib memiliki lisensi atau sertifikasi. 8.1.3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Personel sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 diatur dalam Peraturan Menteri. 8.2 Seleksi dan Kriteria 8.2.1 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara badan hukum yang mendapat pendelegasian dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan harus melakukan seleksi dan pemeriksaan latar belakang (background check) terhadap personel di bidang keamanan penerbangan. 8.2.2 Seleksi sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.1 harus ditetapkan berdasarkan kriteria antara lain:
8.2.6 Calon personel dibidang keamanan penerbangan gagal dalam pemeriksaan latar belakang (background check) sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.4 antara lain:
8.2.7 Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 diatur dalam Peraturan Menteri. 8.3 Pendidikan dan Pelatihan 8.3.1 Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun, melaksanakan dan mengevalusi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional. 8.3.2 Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
8.3.3 Program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1 bertujuan untuk menjamin efektifitas Program Keamanan Penerbangan Nasional. 8.3.4 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bandar Udara, Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan wajib melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional dengan mengacu pada Program Keamanan Penerbangan Nasional. 8.3.5 Unit Penyeleggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian penerbangan wajib menyusun, melaksanakan, menetapkan, mengembangkan dan mengevalusi program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal mengacu pada program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional. 8.3.6 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dapat dilaksanakan oleh instansi/unit kerja yang melakukan kegiatan di bidang penerbangan dan badan hukum Indonesia setelah mendapat sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan dari Direktur Jenderal. 8.3.7 Setiap personel di bidang keamanan penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan mengacu program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional. 8.3.8 Untuk menjadi Personel Keamanan Penerbangan dan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 huruf a dan huruf b harus memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. 8.3.9 Personel Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud butir 8.3.8 harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyegaran internal terkait dengan kompetensinya setiap 1 (satu) tahun sekali. 8.3.10 Pendidikan dan pelatihan penyegaran internal untuk personel keamanan penerbangan yang mengoperasikan mesin X-Ray pada Bandar Udara Internasional harus menggunakan CBT X-Ray. 8.3.11 Setiap instruktur keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 huruf e harus memiliki sertifikat instruktur dari Direktur Jenderal. 8.3.12 Setiap pegawai/karyawan yang terlibat dalam kegiatan penerbangan harus mengikuti pelatihan kepedulian keamanan penerbangan terkait dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing (duty security training/ DST) 8.3.13 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel pesawat udara (avsec air crew training) wajib diikuti oleh setiap personel pesawat udara berupa training awal (initial!) dan perpanjangan (recurrent) sebagai persyaratan pemenuhan standar kinerja. 8.3.14 Pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi personel pemandu lalu lintas penerbangan (avsec air traffic controller) wajib diikuti oleh setiap personel pemandu lalu lintas penerbangan berupa training awal (initialI) dan perpanjangan (recurrent) sebagai persyaratan pemenuhan standar kinerja. 8.3.15 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan Keamanan Penerbangan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.6 wajib memiliki pengajar (instructor) yang bersertifikat instruktur. BAB IX PENANGGULANGAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM 9.1 Pe ndahuluan 9.1.1 Dalam rangka penanggulangan tindakan melawan hukum, setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan badan hukum yang mendapat pendelegasian harus mempunyai program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (contingency plans). 9.1.2 Program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (contingency plans) sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1.1 merupakan bagian dari Program Keamanan terkait. 9.1.3 Keadaan darurat keamanan (contingency), dibedakan atas :
Terhadap kondisi keamanan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1.3 setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, badan usaha angkutan udara Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan badan hukum yang mendapat pendelegasian harus melakukan :
Program penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency plans) sebagaimana dimaksud dalam 9.1.1 sekurang-kurangnya memuat tentang :
Tanggung Jawab. Pada kondisi normal (hijau), kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan nasional berada pada Direktur Jenderal. Pada kondisi normal (hijau), kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan di bandar udara berada pada kepala bandar udara. Pada kondisi normal (hijau) dan kondisi rawan (kuning) dan darurat (merah) tanggung jawab keamanan penerbangan di penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di luar Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara berada pada pimpinan unit penyelenggara navigasi. 9.2.4 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan. 9.2.5 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan. 9.2.6 Unit kerja terkait yang berada di lingkungan kerja bandar udara membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan sesuai dengan bidang tugasnya; 9.3 Tindakan Awal 9.3.1 Setiap orang yang mengetahui dan/atau mendapat informasi adanya tindakan melawan hukum harus menyampaikan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Dan Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sesuai bentuk ancaman yang diketahui. 9.3.2 Kepala Bandar Udara harus membuat langkah-langkah keamanan apabila ada informasi pesawat udara menjadi objek tindakan melawan hukum yaitu :
9.3.3 Kepala Bandar Udara harus membuat langkah-langkah keamanan terhadap pesawat udara yang menjadi objek tindakan melawan hukum saat di darat sampai terbang yaitu :
9.3.5 Kepala Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menerima informasi tindakan melawan hukum wajib mengumpulkan data selengkap-lengkapnya untuk dijadikan bahan penilaian terhadap informasi tersebut. 9.3.6 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima informasi ancaman bom terhadap pesawat udara, harus melakukan penyisiran keamanan pesawat (aircraft security search). 9.4 Komando 9.4.1 Keadaan darurat keamanan (contingency) pada kondisi rawan (kuning).
1) keadaan darurat keamanan (contingency) yang terjadi selama pesawat udara terbang di dalam ruang udara Indonesia; 2) berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan langkah-langkah penanganan ancaman Keamanan Penerbangan secara nasional; dan 3) memantau dan memberikan pengarahan terhadap langkah- langkah dalam melaksanakan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency plans) di Bandar Udara.
1) keadaan darurat keamanan (contingency) yang terjadi sejak pesawat udara mendarat di bandar udara atau di bandar udara sampai terbang (take off); 2) melaksanakan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency plans); dan 3) melaporkan pelaksanaan program penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency plans) kepada Direktur Jenderal. 9.4.2 Penyelenggara navigasi penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency). 9.4.3 Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency). 9.4.4 Keadaan darurat keamanan (contingency) pada kondisi gawat (merah).
9.4.5 Penyelenggara naviagasi penerbangan membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency). 9.4.6 Badan Usaha Angkutan Udara membantu pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat keamanan (contingency). 9.5 Pengendalian 9.5.1 Dalam terjadinya keadaaan darurat keamanan (contingency) pada penerbangan, Komite Nasional Keamanan Penerbangan bertindak sebagai pusat pengendalian insiden untuk tingkat nasional dan Komite Keamanan Bandar Udara bertindak sebagai pusat operasi darurat untuk tingkat bandar udara, setelah keadaan darurat keamanan (contingency) telah dinyatakan sebagai kondisi rawan (kuning) atau kondisi gawat (merah). 9.5.2 Pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat berfungsi menetapkan langkah-langkah yang akan diambil dan tempat melaporkan kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh personel yang beraksi dengan adanya insiden sesuai dengan rencana kontijensi bersangkutan. 9.5.3 Instansi yang bertanggung jawab mengaktifkan pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat harus memastikan bahwa pusat pengendalian insiden dan pusat operasi darurat tersebut tetap terpelihara dan selalu dites, serta semua peralatan komunikasinya dalam kondisi bekerja baik. 9.6 Pemberian Pelayanan Navigasi Penerbangan 9.6.1 Dalam hal pesawat udara yang menjadi sasaran tindak melawan hukum, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan wajib :
9.6.2 Pesawat Udara yang menjadi sasaran tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud butir 9.6.1 melakukan pendaratan, maka penempatan/parkir pesawat udara tersebut langsung ke tempat parkir terisolasi (isolated parking area ). 9.6.3 Setiap upaya harus dilakukan guna menjamin bahwa Pesawat Udara tersebut tetap ditahan di darat, kecuali terpaksa diberangkatkan dengan pertimbangan melindungi jiwa manusia. 9.6.4 Langkah-langkah untuk melindungi jiwa manusia sebagaimana dimaksud pada butir 9.6.3 antara lain :
9.7.2 Tenaga spesialis/ahli sebagaimana dimaksud butir 9.7.1 antara lain :
9.7.3 Direktur Jenderal dapat meminta bantuan dari luar negeri dengan berkoordinasi kepada Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO). 9.8 Media Pemberitaan Informasi tentang tindakan melawan hukum penerbangan kepada media pemberitaan dilakukan di ruang briefing tertentu dan hanya dapat diberikan oleh :
9.9 9.9.1 9.9.2 9.9.3 9.10 9.10.1 9.10.2 9.10.3 Pelaporan Dalam hal terjadi tindakan melawan hukum di Indonesia, semua informasi sesuai tingkat kebutuhan dikirimkan kepada :
Informasi tindakan melawan hukum penerbangan harus disampaikan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dengan aspek keamanan oleh Direktorat Jenderal dengan cara:
Laporan sebagaimana dimaksud butir 9.9.2 menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf F. Pelatihan Setiap Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan badan hukum yang mendapat pendelegasian wajib melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise). Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar udara wajib melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise) skala besar (füll scale) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan skala kecil (table top) paling sedikit l(satu)kalidalam 1 (satu) tahun, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, prosedur dan personel keamanan. Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, pelayanan navigasi penerbangan, dan badan hukum yang mendapat pendelegasian wajib melaksanakan latihan keadaan darurat 9.10.4 9.10.5 keamanan (contingency exercise) skala kecil (table top) paling sedikit l(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, prosedur dan personel keamanan Dalam rangka melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise) sebagaimana dimaksud pada butir 9.10.2 harus melibatkan anggota komite keamanan bandar udara, seluruh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang beroperasi di Bandar Udara setempat. Hasil pelaksanaan latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise) sebagaimana dimaksud pada butir 9.10.2 dan buitr 9.10.3 harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal. BAB X PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN (A V IA T IO N S E C U R IT Y Q U A L IT Y C O N T R O L ) 10.1 Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun, melaksanakan, mengembangkan, mempertahankan dan mengevaluasi program pengawasan keamanan penerbangan nasional untuk menentukan pemenuhan dan memvalidasi efektifitas terhadap program keamanan penerbangan nasional. 10.2 Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap penerapan langkah - langkah keamanan penerbangan secara reguler sesuai program keamanan penerbangan nasional yang prioritas dan frekuensi monitornya ditentukan berdasarkan penilaian resiko. 10.3 Kegiatan pengawasan keamanan penerbangan dilakukan secara reguler untuk memverifikasi pemenuhan terhadap program keamanan penerbangan nasional dan membuat tindakan korektif yang cepat dan efektif terhadap setiap kekurangan (deficiencies) 10.4 Program pengawasan keamanan penerbangan nasional sekurang-kurangnya memuat struktur, tanggung jawab, proses dan prosedur untuk menetapkan, mempertahankan, lingkungan dan budaya perbaikan serta peningkatan keamanan penerbangan secara terus-menerus. 10.5 Program pengawasan keamanan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud butir 10.4 meliputi:
10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 Manajemen, penetapan prioritas dan organisasi pengawasan keamanan penerbangan nasional harus dilaksanakan secara independent dari entitas dan orang yang bertanggung jawab melaksanakan langkah - langkah keamanan penerbangan sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional. Direktur Jenderal harus :
Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara, Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan harus membentuk unit kerja mandiri (independen) yang bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan penerbangan dan terpisah dari unit yang bertanggung jawab melaksanakan operasional keamanan penerbangan. Unit kerja mandiri (independen) sebagaimana dimaksud pada butir 10.8 harus melaporkan hasil pengawasan keamanan penerbangan internal kepada pimpinan Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan pengawasan bertujuan untuk melakukan verifikasi tingkat pemenuhan terhadap pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang meliputi :
10.11 Direktur Jenderal melakukan evaluasi ulang terhadap prosedur dan pengendalian keamanan bila terjadi tindakan melawan hukum serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan sehingga tidak terulang kembali dan melaporkan ke ICAO 10.12 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara , badan usaha angkutan udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan badan hukum yang mendapatkan pendelegasian harus melakukan investigasi dalam hal ditemukan barang yang dicurigai sebagai barang berbahaya atau potensi membahayakan keamanan penerbangan. 10.13 Terhadap barang yang dicurigai sebagaimana dimaksud pada butir 10.12 harus dibuat prosedur pengamanan dan/ atau pemusnahan. 10.14 Direktur Jenderal melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan terhadap :
10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan, dilaksanakan oleh inspektur keamanan penerbangan. Direktur Jenderal melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan wajib melakukan pengawasan internal secara reguler dan hasil serta tindak lanjut pelaksanaan pengawasan internal harus dibuat, disusun, didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Laporan pengawasan internal sebagaimana dimaksud butir 10.17 disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali. Tindakan korektif dilakukan untuk melaksanakan, memperbaiki, meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan Keamanan Penerbangan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udarg, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. Penegakan hukum dikenakan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara yang beroperasi di Indonesia, Badan Hukum Yag Mendapat Pendelegasian dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang melanggar ketentuan dan/atau mengabaikan pemenuhan tindakan korektif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. BAB XI PENYESUAIAN PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL DAN PROSEDUR KEJADIAN TIDAK TERDUGA Penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional disusun dalam rangka melaksanakan, mempertahankan, dan mengembangkan prosedur kejadian tidak terduga untuk menangani keamanan penerbangan berdasarkan tingkat ancaman. Penyusunan penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional dilakukan melalui pengumpulan dan penilaian informasi ancaman keamanan penerbangan yang dilakukan secara berkesinambungan dan tepat waktu serta disampaikan kepada yang berwenang untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan Program Keamanan Penerbangan Nasional yang efektif. 11.1 Tanggung Jawab. 11.1.1 Pengumpulan dan Pencocokan Informasi: Direktorat Jenderal, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menilai informasi ancaman yang terkait dengan penerbangan, termasuk informasi tentang kelompok yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. 11.1.2 Penilaian informasi ancaman: Direktorat Jenderal, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1, bertanggung jawab untuk melakukan penilaian informasi ancaman yang potensial membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. 11.1.3 Penyebaran informasi ancaman: Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada butir 11.1.1, wajib menyampaikan informasi ancaman yang relevan secara tepat waktu kepada yang berwenang terhadap penerbangan sesuai dengan tingkat kewenangan yang ada. Penyebaran informasi dilakukan melalui media telekomunikasi dan/atau korespondensi yang bersifat rahasia. 11.1.4 Tanggapan terhadap informasi ancaman / adjusment of Programme. Direktorat Jenderal dalam menindaklanjuti ancaman yang diterima adalah positif membahayakan keamanan penerbangan, bertanggung jawab menilai dan memastikan tindakan yang diambil oleh unit penyelenggara bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan Instansi terkait telah melaksanakan tindakan yang memadai. 11.1.5 Direktorat Jenderal dalam menindaklanjuti ancaman keamanan yang positif membahayakan keamanan penerbangan, bertanggung jawab menilai dan memastikan tindakan yang diambil oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan Badan Hukum Yag Mendapat Pendelegasian telah sesuai dengan prosedur. 11.2 Evaluasi Kejadian 11.2.1 Evaluasi dan analisa dilakukan setelah terjadi tindakan melawan hukum terhadap penerbangan dalam menentukan efektifitas prosedur dan tindakan keamanan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional dan untuk melakukan penyesuaian bila diperlukan. 11.2.2 Direktur Jenderal bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan analisa serta penyesuaian Program Keamanan Penerbangan Nasional dan dikoordinasikan dengan semua instansi yang terkait melalui komite nasional keamanan penerbangan dan komite keamanan bandar udara. 11.2.3 Hasil evaluasi dan analisa harus ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dan dijadikan sebagai bahan informasi dan pengalaman dalam menghadapi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. BAB XII PENDANAAN KEGIATAN KEAMANAN PENERBANGAN Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasin bertanggung jawab terhadap pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain di bidang keamanan penerbangan. MENTERI PERHUBUNGAN, ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya WAHJU ADJI H.. SH. DESS Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651022 199203 1 001 L A M P IR A N II P E R A T U R A N M E N T E R I P E R H U B U N G A N R E P U B L IK IN D O N E S IA N O M O R : PM 8 0 T A H U N 2 0 1 7 T A N G G A L : 5 S E P T E M B E R 2 0 1 7 A. DAFTAR PENYISIRAN/PEMERIKSAAN KEAMANAN PESAWAT UDARA
Bagian dalam Pesawat udara • Kursi-kursi termasuk kantung, alas dan bagian bawah dari kursi • Penyimpanan buku catatan dan pedoman penerbangan • Penyimpanan masker oksigen awak pesawat • Seluruh lantai, termasuk daerah di depan pedal kemudi dan di bawah semua kursi di kokpit • Langit-langit, dinding samping dan belakang • Penyimpanan pelampung • Tempat penyimpanan pakaian dan bagasi awak pesawat • Meja dan laci posisi dari awak pesawat ketiga • Daerah sekitar pedal kemudi dan rem • Di dalam alat P3K Pintu masuk depan • Jalan tangga termasuk bagian bawahnya • Sambungan dari tangga dan badan pesawat • Penyimpanan peluncur darurat • Kursi awak kabin, penyimpanan pelampung dan bagian belakang tempat duduk • Kaca depan dan unit penyimpanan, termasuk bagian-bagian • Tempat kedok oksigen • Langit-langit dan dinding • Penyimpanan pemadam kebakaran Tangga ke bawah-Kokpit • Dinding, langit-langit dan lantai • Kamar jas • Tempat bagasi diatas kepala-semua daerah dengan bagasi dipindahkan • Bagian atas rak bagasi dan kamar jas • Kran minum, tempat cangkir, tempat buang cangkir dan jalur katup buangan air • Daerah di atas dan sepanjang dinding samping tempat penyimpanan, bagian depan dari toilet depan Bagian ruangan depan • Kamar jas dan penyimpanan kedok oksigen dan pelampung tambahan • Kursi awak kabin dan penumpang termasuk bagian bawah dari kursi • Tempat tidur penumpang • Langit-langit, lantai dan dinding-dinding • Penyimpanan pelampung awak pesawat dan penumpang • Lemari penyimpanan portable oxygen • Kursi-kursi (kantung kursi dan bagian penyimpanan kedok oksigen) • Meja antara kursi panjang belakang dan kompartemennya • Penyimpanan peluncur darurat • Tempat penyimpanan bacaan Dapur depan • Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, bila belum dilakukan • Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin • Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari dapur dan bar • Penyimpanan kedok Oksigen (bar) • Pintu khusus dapur (tape stowage; hinge recess) • Penyimpanan peluncur darurat • Bagian atas pintu kerja Toilet-toilet depan • Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan • Pindahkan wadah dibawah bak cuci, periksa isi dan daerah sekitar bak cuci • Periksa ruangan handuk • Alat mengeluarkan lap kertas • Toilet • Cermin dan bagian-bagian • Dinding, langit-langit dan lantai • Pintu • Penyimpanan kedok oksigen • Jalur ke kran air minum • Wadah air kotor Kabin Utama • Kursi-kursi (kantung kursi, penyimpanan kedok oksigen, penutup dan alas kursi) • Rak bantal, selimut dan pegangan tangan • Lantai-j angan memindahkan karpet kecuali ada benda asing yang dicurigai • Dinding samping, termasuk jendela dan tirai • Sekat dan tempat istirahat kaki dan penyimpanan kedok oksigen - 9 3 - • Langit-langit • Tempat lampu • Kompartemen di ujung belakang dari pegangan tangan • Kompartemen di belakang dari kursi-kursi kabin belakang • Penyimpanan peralatan usungan diatas rak topi • Penyimpanan pelampung untuk demo • Kompartemen tali penyelamat darurat • Penyimpanan peluncur darurat • Pintu utama dan lekukan dengan pintu ditutup • Rak majalah • Penyimpanan pelampung • Kantong pelampung • Tempat tidur penumpang • Lemari oksigen • Penyimpanan kargo yang diikat • Tempat bacaan • Alat P3K (hanya jika tidak disegel) • Unit pelayanan oksigen penumpang-turunkan dan periksa • Laci penyimpanan tabung oksigen dan C02, bagian depan dari dapur 1 dan 3 dan toilet belakang • Overawing emergency exit release covers • Kursi awak kabin pintu masuk belakang • Kran minum, kompartemen cangkir dan jalur katup buangan di lantai • Lampu portabel pintu darurat-pindahkan lampu dan periksa Dapur ditengah dan Bar • Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, jika belum dilakukan • Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin • Periksa semua wadah yang dipindahkan dari pesawat udara • Dinding, langit-langit dan lantai • Penyimpanan gelas disekat depan dari bar • Alat P3K dalam kompartemen di bagian belakang - jika tidak disegel • Bagian atas pintu kerja • Pintu kerja dan lekukan pintu • Penyimpanan peluncur darurat • Kursi awak kabin di gang dapur No.2 • Tempat kedok zat asam di langit-langit • Lampu portabel pintu darurat, pindahkan lampu dan periksa Daerah dapur belakang dan Bar • Kursi awak pesawat • Dapur-pindahkan semua wadah • Buka dan periksa semua kompartemen • Dinding, langit-langit dan lantai • Kompartemen disekat depan • Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari pesawat • Lemari penyimpanan pos diplomatik • Lekukan engsel pintu kerja dapur • Penyimpanan peluncur darurat (tiap pintu) - 9 4 - • Lekukan engsel pintu masuk belakang • Penyimpanan pelampung • Penyimpanan botol zat asam Toilet belakang • Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan • Pindahkan dan periksa wadah dibawah bak cuci • Periksa bak cuci dan daerah sekitar bak cuci • Wadah handuk • Alat mengeluarkan lap kertas • Dudukan dan penutup Toilet • Cermin dan bagian-bagian • Kursi awak pesawat • Pintu • Dinding, langit-langit dan lantai • Penyimpanan kedok oksigen • Jalur ke kran air minum • Wadah air kotor Lemari pakaian dan kamar jas belakang • Pindahkan jas dan jinjingan • Periksa seluruh daerah • Tempat tidur • Penyimpanan kedok zat asam • Alat P3K, hanya jika tidak disegel • Penyimpanan pelampung Bagian luar pesawat • Badan pesawat (daerah belakang pintu dan bukaannya agar diperiksa) • Random • Ground pneumatic connector panel • Cabin compressor air-inlets • Cabin compressor access panels • Doppler navigation antenna door • Cabin compressor air out-lets • Heat exchanger control access panels • Heat exchanger outlet guide vanes • Radio rack air-outlet • Beacon holder (beacon removed) • Security locker and contents • Flashlights (check batteries) • Seals of first aid kits for proper condition • Seals of life raft panels for proper condition • Accessory compartment door • Auxiliary tank fuel sump doors • Cabin pressure safety valves • Aft waste water service panel • Cabin pressure regulator valve • Aft waste system service panels • Access door to stabiliser mechanism • Tail cone access door - 9 5 - • Aft potable water service panel • Pintu kargo belakang • Pintu kargo depan • Forward potable water service panel • Ground air conditioning connector door • External power fuser door • External power receptacle Cabin Compressor Compartment • Entire compartment, especially area of hollow spaces and cavities Accessory Compartment • Entire compartment as well as all installations Kompartemen Kargo • Kompartemen depan kargo, terutama daerah di bagian bawah hinge snap-panel dari penutup lantai pintu kargo • Kompartemen tangki air kotor • Kotak alat penerbangan • Kompartemen belakang kargo,khususnya daerah sambungan engsel pintu kargo • Daerah dekat kompartemen kargo Tempat roda pendaratan dan roda-roda • Nose wheel well-area behind access and zip-fastener panels • Entire main wheel wells and zone of wing roots LH+RH • Gears, wheels-tyres, rims, brakes and parts such as struts, drag braces, beams, arms, actuators, frames and trucks Sayap-sayap • Trailing edge flap sections • Snap covers to fuel X-feed tube • Snap covers to fire extinguisher bottles • Pressure refuelling adaptors • Inspection snap covers • Fuel vent openings Engines and Pylons • Engine air intake, exhaust and fan duct • Engine oil and pneumatic heat exchanger air-inlet scoop • Engine oil refill cover • Engine heat exchanger air-outlet door • Constant speed drive oil refill cover • Open engine cowl doors and fan cascade vanes. Entire engine installation and all openings on the cowl doors and pylons to be checked.
Bagian dalam Pesawat udara • Kursi-kursi termasuk kantung, alas dan bagian bawah dari kursi • Penyimpanan buku catatan dan pedoman penerbangan • Penyimpanan masker oksigen awak pesawat • Seluruh lantai, termasuk daerah di depan pedal kemudi dan di bawah semua kursi di kokpit • Langit-langit, dinding samping dan belakang • Penyimpanan pelampung • Tempat penyimpanan pakaian dan bagasi awak pesawat • Meja dan laci posisi dari awak pesawat ketiga • Daerah sekitar pedal kemudi dan rem • Di dalam alat P3K Pintu masuk depan • Jalan tangga termasuk bagian bawahnya • Sambungan dari tangga dan badan pesawat • Penyimpanan peluncur darurat • Kursi awak kabin, penyimpanan pelampung dan bagian belakang tempat duduk • Kaca depan dan unit penyimpanan, termasuk bagian-bagian • Tempat kedok oksigen • Langit-langit dan dinding • Penyimpanan pemadam kebakaran Tangga kebawah-Kokpit • Dinding, langit-langit dan lantai • Kamar jas • Tempat bagasi diatas kepala-semua daerah dengan bagasi dipindahkan • Bagian atas rak bagasi dan kamar jas • Kran minum, tempat cangkir, tempat buang cangkir dan jalur katup buangan air • Daerah di atas dan sepanjang dinding samping tempat penyimpanan, bagian depan dari toilet depan Bagian ruangan depan • Kamar jas dan penyimpanan kedok oksigen dan pelampung tambahan • Kursi awak kabin dan penumpang termasuk bagian bawah dari kursi • Tempat tidur penumpang • Langit-langit, lantai dan dinding-dinding • Penyimpanan pelampung awak pesawat dan penumpang • Lemari penyimpanan p o r ta b le o x y g e n • Kursi-kursi (kantung kursi dan bagian penyimpanan kedok oksigen) • Meja antara kursi panjang belakang dan kompartemennya • Penyimpanan peluncur darurat • Tempat penyimpanan bacaan - 9 7 - Dapur depan • Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, bila belum dilakukan • Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin • Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari dapur dan bar • Penyimpanan kedok Oksigen (bar) • Pintu khusus dapur (ta p e s to w a g e ; h in g e rece ss) • Penyimpanan peluncur darurat • Bagian atas pintu kerja Toilet-toilet depan • Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan • Pindahkan wadah dibawah bak cuci, periksa isi dan daerah sekitar bak cuci • Periksa ruangan handuk • Alat mengeluarkan lap kertas • Toilet • Cermin dan bagian-bagian • Dinding, langit-langit dan lantai • Pintu • Penyimpanan kedok oksigen • Jalur ke kran air minum • Wadah air kotor Kabin Utama • Kursi-kursi (kantung kursi, penyimpanan kedok oksigen, penutup dan alas kursi) • Rak bantal, selimut dan pegangan tangan • Lantai-jangan memindahkan karpet kecuali ada benda asing yang dicurigai • Dinding samping, termasuk jendela dan tirai • Sekat dan tempat istirahat kaki dan penyimpanan kedok oksigen • Langit-langit • Tempat lampu • Kompartemen di ujung belakang dari pegangan tangan • Kompartemen di belakang dari kursi-kursi kabin belakang • Penyimpanan peralatan usungan diatas rak topi • Penyimpanan pelampung untuk demo • Kompartemen tali penyelamat darurat • Penyimpanan peluncur darurat • Pintu utama dan lekukan dengan pintu ditutup • Rak majalah • Penyimpanan pelampung • Kantong pelampung • Tempat tidur penumpang • Lemari oksigen • Penyimpanan kargo yang diikat • Tempat bacaan • Alat P3K (hanya jika tidak disegel) • Unit pelayanan oksigen penumpang-turunkan dan periksa • Laci penyimpanan tabung oksigen dan C02, bagian depan dari dapur 1 dan 3 dan toilet belakang • Overawing emergency exit release covers • Kursi awak kabin pintu masuk belakang • Kran minum, kompartemen cangkir dan jalur katup buangan di lantai • Lampu portabel pintu darurat-pindahkan lampu dan periksa Dapur ditengah dan Bar • Pindahkan semua wadah, kotak makanan dan kompor, jika belum dilakukan • Buka dan periksa semua bagian dapur, bar dan lemari pendingin • Periksa semua wadah yang dipindahkan dari pesawat udara • Dinding, langit-langit dan lantai • Penyimpanan gelas disekat depan dari bar • Alat P3K dalam kompartemen di bagian belakang - jika tidak disegel • Bagian atas pintu kerja • Pintu kerja dan lekukan pintu • Penyimpanan peluncur darurat • Kursi awak kabin di gang dapur No.2 • Tempat kedok zat asam di langit-langit • Lampu portabel pintu darurat, pindahkan lampu dan periksa Daerah dapur belakang dan Bar • Kursi awak pesawat • Dapur-pindahkan semua wadah • Buka dan periksa semua kompartemen • Dinding, langit-langit dan lantai • Kompartemen disekat depan • Periksa wadah-wadah yang dipindahkan dari pesawat • Lemari penyimpanan pos diplomatik • Lekukan engsel pintu kerja dapur • Penyimpanan peluncur darurat (tiap pintu) • Lekukan engsel pintu masuk belakang • Penyimpanan pelampung • Penyimpanan botol zat asam Toilet belakang • Pindahkan barang kotor dan sampah yang belum dipindahkan • Pindahkan dan periksa wadah dibawah bak cuci • Periksa bak cuci dan daerah sekitar bak cuci • Wadah handuk • Alat mengeluarkan lap kertas • Dudukan dan penutup Toilet • Cermin dan bagian-bagian • Kursi awak pesawat • Pintu • Dinding, langit-langit dan lantai • Penyimpanan kedok oksigen • Jalur ke kran air minum • Wadah air kotor Lemari pakaian dan kamar jas belakang • Pindahkan jas dan jinjingan • Periksa seluruh daerah • Tempat tidur • Penyimpanan kedok zat asam • Alat P3K, hanya jika tidak disegel • Penyimpanan pelampung B. DAFTAR BARANG DILARANG (P R O H IB IT E D IT E M S ) (A) Alat Peledak (Explosives Device)
• komponen senjata api • termasuk teleskopis.
• perangkat yang melumpuhkan antara lain, senjata bius, pistol setrum (tasers) dan peralatan setrum. • perangkat pelumpuh hewan (stunner) dan perangkat pembunuh hewan. • bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan antara lain, semprotan merica, semprotan capsicum, gas air mata, semprotan asam dan semprotan pembasmi hewan.
• kapak es dan pengait es • silet • pisau lipat, pisau cutter • pisau dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/ pegangan • gunting • peralatan seni bela diri dengan ujung atau sisi yang tajam • pembuka tutup botol.
• linggis, pencong, cangkul • mata bor, paku, gergaji • elektroda las listrik • obeng, palu, betel, pahat kayu, dll
• alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain pemukul baseball, kriket dan softball. • kelompok tongkat, seperti: tongkat tempat koran, tongkat pemukul, pemukul blackjacks dan tongkat keamanan, hokkey, golf, biliard, pancing. • raket yang digunakan untuk badminton, tennis, squash. • peralatan seni bela diri, dll (D) Barang Berbahaya (Dangerous Goods)
C. DAFTAR BARANG BERBAHAYA Y A N G D IIZ IN K A N (P E R M IT T E D D A N G E R O U S G O O D S ) K a te g o r i B a r a n g K e t e n t u a n s e s u a i d e n g a n In s t r u k s i t e k n is IC A O D o c 9 2 8 4 Kebutuhan medis Tabung gas oksigen ukuran kecil atau silinder udara untuk keperluan medis Harus mendapatkan persetujuan dari badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing. Setiap silinder tidak boleh melebihi 5 kg berat bruto. Silinder, katup dan regulator, jika dipasang, harus dilindungi dari kerusakan yang dapat menyebabkan pelepasan isi secara tidak disengaja. Pilot in command (PIC) harus diberitahu tentang jumlah tabung oksigen atau silinder udara yang dimuat di pesawat dan lokasinya. Silinder gas divisi 2.2 untuk anggota tubuh mekanis Silinder gas Divisi 2.2 dipakai untuk pengoperasian anggota tubuh mekanis, dan silinder cadangan dengan ukuran yang sama, jika diperlukan, untuk memastikan pasokan yang cukup selama perjalanan. Obat non-radioaktif (termasuk aerosols) Total berat bersih setiap barang tidak boleh melebihi 0,5 kg atau 0,5 L. Pelepasan katup pada aerosol harus dilindungi oleh penutup atau alat lain yang sesuai untuk mencegah pelepasan yang tidak disengaja. Jumlah total dari obat-obatan non-radioaktif, barang-barang perlengkapan mandi (termasuk aerosol) dan aerosol yang tidak beracun dan tidak mudah terbakar untuk keperluan olahraga atau penggunaan di rumah, tidak boleh melebihi 2 kg atau 2L (misalnya empat kaleng aerosol masing- masing 500 mL) untuk setiap orang. Alat pacu jantung jantung radioisotopik atau peralatan medis lainnya dan obat-obatan radiofarmasi yang terdapat di dalam tubuh Alat pacu jantung radioisotopik atau peralatan lain, termasuk yang dioperasikan dengan baterai lithium, ditanamkan pada tubuh seseorang atau dipasang secara eksternal, dan obat-obatan radiofarmasi yang terdapat di dalam tubuh seseorang sebagai akibat perawatan medis. Kursi roda bertenaga baterai atau alat bantu mobilitas serupa lainnya yang digunakan oleh penumpang yang mobilitasnya terbatas oleh cacat, kondisi kesehatan atau usia, atau masalah mobilitas sementara (misalnya patah kaki) Perangkat elektronik medis portable Harus mendapatkan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing. Ketentuan untuk pengemasan, penandaan dan langkah-langkah keamanan lainnya yang tercantum dalam Petunjuk Teknis untuk Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (Doc 9284) harus dipatuhi. Pilot in Command (PIC) harus diinformasikan tentang lokasi kursi roda atau alat bantu gerak bertenaga baterai spillable yang terpasang, lokasi baterai yang dikemas, atau lokasi kursi roda atau alat bantu gerak bertenaga baterai lithium-ion. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus memastikan bahwa alat bantu gerak semacam itu diangkut dengan cara sedemikian rupa sehingga mencegah pengaktifan yang tidak disengaja dan terlindungi dari kerusakan akibat pergerakan bagasi, surat, barnag perbekalan atau barang kargo lainnya. Dengan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, perangkat elektronik medis portabel (automated external defibrillators, nebulizers, continuous positive airway pressure dll) Yang mengandung batterai lithium metal atau lithium- ion atau baterai yang dibawa oleh penumpang untuk keperluan medis. Tidak lebih dari dua baterai cadangan yang melebihi 2 gram isi lithium untuk baterai litium metal atau dengan rating watt-hour 100 Wh untuk baterai lithium ion yang dapat dibawa oleh penumpang. Baterai cadangan harus dilindungi secara terpisah sehingga tidak terjadi hubungan pendek (dengan penempatan dalam kemasan asli atau dengan cara mengisolir terminal, seperti memasang plester pada bagian atas terminal yang terbuka atau menempatkan setiap baterai ke dalam kantong plastik atau kantong pelindung terpisah) dan dibawa ke bagasi kabin. Setiap baterai atau cadangan baterai yang terpasang harus berupa tipe baterai yang memenuhi persyaratan pengujian di Bagian III, butir 38.3 pada UN Manual o f Tests and Criteria. Termometer medis atau klinis ukuran kecil yang mengandung air raksa / y Satu termometer medis atau klinis berukuran kecil yang mengandung air raksa, untuk penggunaan pribadi, apabila dibawa dalam wadah pengamannya Barang-barnag yang digunakan untuk berbusana atau perawatan perlengkapan mandi / toiletry articles (termasuk aerosol) Total kuantitas bersih barang tersebut yang dibawa setiap orang tidak boleh melebihi 0,5 kg atau 0,5 L. Istilah "perlengkapan mandi / toiletry articles (termasuk aerosol)" maksudnya termasuk barang-barang seperti hair spray, parfum, cologne. Pelepasan katup pada aerosol harus dilindungi oleh penutup atau alat lain yang sesuai untuk mencegah pelepasan yang tidak disengaja. Total kuantitas bersih obat-obatan non-radioaktif dan barang-barang perlengkapan mandi/ toiletry articles (termasuk aerosol) dan aerosol yang tidak beracun dan tidak mudah terbakar untuk keperluan olahraga atau penggunaan di rumah, tidak boleh melebihi 2 kg atau 2L (misalnya empat kaleng aerosol masing- masing 500 mL) untuk setiap orang. Pengeriting rambut \ pengeriting rambut yang mengandung gas hidrokarbon, tidak lebih dari satu tiap orang, dengan syarat tutup pengaman dipasang dengan aman menutupi elemen pemanas. Gas isi ulang (gas refills) dari pengeriting rambut tidak boleh diangkut. Total kuantitas bersih dari semua barang yang tercantum dalam butir 3), 10) dan 13) pada Tabel 8- 1 di ICAO Doc 9284 tidak boleh melebihi 2 kg atau 2 L (misalnya empat kaleng aerosol masing masing 500 mL) untuk setiap orang. Barang- barang konsumsi Minuman beralkohol apabila dalam kemasan eceran, minuman beralkohol mengandung alcohol lebih dari 24 persen tapi tidak lebih dari 70 persen alkohol per volume, dalam wadah yang tidak lebih dari 5 L, dengan total kuantitas bersih 5 L per orang untuk minuman tersebut. Aerosol yang tidak beracun dan tidak mudah terbakar untuk keperluan olahraga atau penggunaan di rumah Selongsong peluru korek api batang dan korek api gas Minuman beralkohol dengan kandungan alkohol tidak lebih dari 24 persen menurut volume tidak termasuk pada pembatasan ini. Aerosol di Divisi 2.2, tanpa risiko tambahan, untuk keperluan olahraga atau penggunaan di rumah diperbolehkan hanya untuk bagasi bawaan. Total kuantitas bersih setiap barang tidak boleh melebihi 0,5 kg atau 0,5 L. Total kuantitas bersih obat-obatan non-radioaktif dan barang-barang perlengkapan mandi /toiletry articles (termasuk aerosol) dan aerosol yang tidak beracun dan tidak mudah terbakar untuk keperluan olahraga atau penggunaan di rumah, tidak boleh melebihi 2 kg atau 2L (misalnya empat kaleng aerosol masing- masing 500 mL) untuk setiap orang Dengan persetujuan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, hanya sebagai bagasi tercatat, selongsong dikemas dengan aman hanya dalam kemasan UN 0012 atau UN 0014 saja dari Divisi 1.4S, dalam jumlah tidak melebihi 5 kg berat kotor per orang untuk kebutuhannya, tidak termasuk amunisi dengan bahan peledak atau proyektil pembakar. Pemberian ijin untuk lebih dari satu orang tidak boleh digabung menjadi satu kemasan atau lebih. Satu korek api kecil atau satu korek api gas yang melekat pada setiap orang yang tidak mengandung bahan bakar cair yang tidak terserap. korek api batang dan korek api gas tidak diizinkan di dalam bagasi kabin atau bagasi tercatat. Bahan bakar dan isi ulang korek api gas tidak diizinkan untuk diangkut pada orang tersebut, atau pada bagasi kabin atau bagasi tercatat. Korek api batang yang dapat dinyalakan pada setiap permukaan apapun dilarang untuk diangkut ke pesawat udara. Peralatan pembakar (premvdng bumer lighter) tanpa alat perlindungan terhadap aktivasi yang tak disengaja (unintentional activation) maka dilarang untuk diangkut dengan pesawat udara Tidak lebih dari satu premvdng bumer lighter per orang yang ditujukan untuk penggunaan pribadi dan tidak mengandung bahan bakar cair yang tidak terserap (selain gas cair). premvdng bumer lighter harus dilengkapi dengan dengan alat perlindungan terhadap aktivasi yang tak disengaja (unintentional activation). Peralatan yang menghasilkan panas % Dengan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, peralatan bertenaga baterai yang mampu menghasilkan panas yang ekstrem dan dapat menyebabkan kebakaran jika diaktifkan (misalnya lampu dengan intensitas tinggi di dalam air), dapat diangkut dengan syarat komponen penghasil panas dan sumber tenaga (baterai) dilepas satu sama lain dengan memindahkan komponen penghasil panas, baterai atau komponen lain (misalnya sekering) tersebut. Setiap baterai yang telah dilepas harus terlindungi dari hubungan arus pendek. ransel penyelamat yang mengandung silinder gas terkompresi dari divisi 2.2 Dengan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, satu ransel penyelamat per orang dilengkapi dengan mekanisme pemicu piroteknik (pyrotechnic trigger mechanism) yang mengandung tidak lebih dari 200 mg berat bersih dari Divisi 1.4S. 1 Ransel penyelamat harus dikemas sedemikian rupa sehingga ransel penyelamat tersebut tidak dapat diaktifkan tanpa sengaja. Kantong udara dalam ransel penyelamat harus dilengkapi dengan katup pengatur tekanan. cartridges kecil dipasang pada alat keselamatan pribadi dengan pompa otomatis seperti jaket atau rompi keselamatan Dengan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, tidak lebih dari dua tabung kecil karbondioksida atau gas lain dari Divisi 2.2, per orang, dipasang pada alat penyelamat untuk keperluan pemompaan otomatis, ditambah tidak lebih dari dua cartridge cadangan. . ^ ajal -W w j ' ' t' if k - , ± { af fg : '* S 7 “ cartridge kecil untuk perangkat lain Perangkat elektronik portabel (termasuk peralatan medis) yang mengandung logam litium atau lithium ion atau baterai Alat keselamatan pribadi dengan pemompaan otomatis harus dikemas sedemikian rupa sehingga tidak dapat diaktifkan tanpa sengaja. Dengan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, tidak lebih dari empat cartridge kecil karbondioksida atau gas lain dari Divisi 2.2 tanpa risiko tambahan, per orang. Kapasitas air pada setiap cartridge tidak boleh melebihi 50 ml. Catatan,- Untuk karbondioksida, cartridge udara dengan kapasitas air 50 ml setara dengan cartridge 28 g. Perangkat elektronik portabel (jam tangan, mesin penghitung, kamera, telepon seluler, komputer laptop, perekam video, dll.) yang mengandung lithium atau lithium- ion atau baterai harus diangkut sebagai bagasi kabin. Apabila perangkat dibawa dalam bagasi tercatat, maka harus dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya aktivasi yang tidak disengaja. Baterai cadangan harus dilindungi secara terpisah sehingga tidak terjadi hubungan arus pendek dan hanya dibawa dalam bagasi kabin saja. Baterai dan sumber tenaga harus berupa tipe baterai yang memenuhi persyaratan pengujian di Bagian III, butir 38.3 pada UN Manual o f Tests and Criteria. Pembatasan kandungan litium pada baterai lithium-metal atau rating watt-hour untuk baterai lithium-ion harus dipatuhi. Persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing diperlukan untuk perangkat elektronik portabel yang mengandung baterai lithium ion dan baterai lithium ion cadangan yang melebihi rating Watt-hour 100 Wh namun tidak lebih dari 160 Wh. Tidak diizinkan untuk mengangkut lebih dari 2 baterai cadangan yang dilindungi secara terpisah untuk tian orane. Baterai basah (fuel cells) Es kering (dry ice) W / - * sr-ü Barometer atau termometer air raksa Peralatan yang mengandung bahan radioaktif Jenis, isi, pengangkutan dan penandaan baterai basah (fuel cells) digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik portabel (jam tangan, mesin penghitung, kamera, telepon seluler, komputer laptop, perekam video, dll.) dan cartridge baterai basah (fuel cells) cadangan harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam ICAO Doc 9284. Dengan persetujuan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, es kering (dry ice) dalam jumlah tidak melebihi 2,5 kg per orang, jika digunakan untuk mengemas barang/bahan mudah rusak tidak tunduk pada Instruksi ini, dengan syarat kemasan memungkinkan keluarnya gas karbondioksida. Saat dibawa dalam bagasi tercatat, setiap paket harus ditandai: a) "DRY ICE" atau "KARBON DIOKSIDA, SOLID"; dan b) dengan berat bersih es kering (dry ice), atau indikasi bahwa berat bersih 2,5 kg atau kurang Dengan persetujuan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, hanya sebagai bagasi kabin, sebuah barometer atau termometer air raksa yang dibawa oleh perwakilan biro cuaca pemerintah atau badan resmi serupa. Barometer atau termometer tersebut harus dikemas dalam kemasan luar yang kuat, memiliki segel di dalamnya atau dalam tas anti bocor yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak bisa ditembus air raksa, yang akan mencegah keluarnya air raksa dari kemasan bagaimanapun posisinya. Pilot in Command (PIC) harus diinformasikan mengenai barometer atau thermometer tersebut. Dengan persetujuan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing, sebagai bagasi kabin atau bagasi tercatat. Peralatan yang mengandung bahan radioaktif tersebut tidak melebihi batas aktivitas yang ditentukan dalam ICAO Doc 9284 (misalnya peralatan untuk________ memantau kontaminasi kimia (Chemical agent monitor) dan / atau monitor alarm cepat dan perangkat identifikasi) Pada saat dibawa oleh anggota Organization for the Prohibition of Chemical Weapons untuk perjalanan dinas, peralatan yang mengandung bahan radioaktif tersebut dikemas dengan aman dan tanpa baterai lithium Lampu hemat energy Lampu hemat energi dalam kemasan dan ditujukan untuk kepentingan pribadi atau penggunaan di rumah. Peralatan permeabilitas (permeation devices) untuk mengkalibrasi peralatan pemantauan kualitas udara Peralatan permeabilitas (permeation devices) untuk mengkalibrasi peralatan pemantauan kualitas udara hanya diperbolehkan dalam bagasi tercatat saja dan harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ICAO Doc 9284. Peralatan elektronik portabel yang mengandung baterai dengan konstruksi tertutup (non-spillable battery) Peralatan elektronik portabel yang mengandung baterai dengan konstruksi tertutup (non-spillable battery) harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Doc 9284. Baterai dengan konstruksi tertutup (non-spillable battery) cadangan Baterai dengan konstruksi tertutup (non-spillable battery) cadangan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Doc 9284 Mesin pembakaran internal atau mesin untuk perangkat yang mengubah energi potensial kimia (energi yang tersimpan dalam ikatan molekul) menjadi energi listrik (fuel cells engines) Mesin harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Doc 9284. Spesimen yang tidak menular (non- infectious specimens) Spesimen yang tidak menular (non- infectious specimens) harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Doc 9284 Kemasan tertutup yang mengandung nitrogen cair berpendingin Kemasan tertutup yang mengandung nitrogen cair berpendingin harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Doc 9284 peralatan dengan jenis pengaman Dengan persetujuan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing. Pada peralatan dengan jenis pengaman seperti koper khusus Atase, kotak uang, terdapat unsur barang berbahaya didalamnya, seperti baterai lithium atau bahan piroteknik (pyrotechnic material). Apabila peralatan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam ICAO Doc 9284 maka hanya dapat diangkut sebagai bagasi tercatat saja. - I l l - D. FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN SENJATA API DAN PELURU TANDA BUKTI PENERIMAAN SENJATA API DAN PELURU Para penumpang yang terhormat, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan & Keselamatan Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor .... Tahun ...... Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pengankutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara Sipil, ICAO Annex 18 tentang The safe Transport of Dangerous Goods by Air. Dalam hal ini penumpang hanya diizinkan membawa 1 (satu) senjata api dan pelurunya maksimal sebanyak 12 (dua belas) butir per penumpang yang selanjutnya diperlakukan sebagai security items. Untuk perihal tersebut, mohon mengisi data-data dibawah ini : Nomor Tiket i No. Penerbangan/Tujuan Berangkat/Kembali Tanggal Nama Penumpang i Pekerjaan Alamat dan Nomor Telp Kantor Alamat dan Nomor Telp Rumah Nomor Senjata Api Nomor Izin Kepemilikan/instansi yang mengeluarkan izin Jenis Senjata Api Jumlah Senjata Kaliber dan Jumlah Peluru Nomor Surat Dinas Kelebihan dari Jumlah peluru yang diizinkan dapat dititipkan kepada kami dengan mengisi Form Penitipan Peluru. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dihitung sejak batasan akhir regulasi 7 (tujuh) hari setelah kedatangan/diterima oleh petugas kami dan peluru tidak diambil oleh pemilik maka .......................... (Nama badan usaha angkutan udara) berhak untuk memusnahkannya sesuai ketentuan yang berlaku atau keputusan lain dari pengadilan, serta biaya-biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik sepenuhnya. ......................20 . . . . Yang menerimaPemilik Distribusi :
Tanggal ; IZIN MEMBAWA TAHANAN PADA PENERBANGAN Registrasi dan Nomor Penerbangan : Tujuan dari dan ke : Instansi yang berwenang mengawal Personel pengawalan Nama/NIP 1. 2. Jabatan 1. 2. Kategori Tahanan : 1 I Berbahaya □ Tidak Berbahaya Tahanan yang diangkut dalam penerbangan sipil hanya 3 (tiga) orang dengan Status Tidak Berbahaya dan 1 (satu) orang dengan Status Berbahaya dalam satu penerbangan. Nama Tahanan : Tempat dan Tanggal : Lahir Kebangsaan Berat Badan Tinggi Badan Identitas diri Alasan dilakukan deportasi/ pemindahan i ————----------------------------------———— Jenis kejahatan yang : dilakukan Mentalitas Tahanan Pembayaran biaya perjalanan oleh Rute Perjalanan Diketahui dan Disetujui diangkut oleh : (Badan Usaha Angkutan (Badan Usaha Angkutan (Badan Usaha Angkutan Udara) Stasiun Manager : Udara) Security Manager : Udara) Pilot In Charge : (..............................................) (.....................................) (.......................................) Note : Isilah kolom pada I I ini menggunakan tanda V Distribusi Asli : Warna putih untuk petugas pengawal; Copy 1 : warna merah muda untuk file S ta s iu n M a n a g e r, Copy 2 : Warna hijau muda untuk file S e c u rity M a n a g e r, Copy 3 : warna biru muda untuk file F lig h t S e rv ic e s M a n a g e r, Copy 4 : warna kuning muda untuk file stasiun tujuan. F. FORMAT LAPORAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM Laporan Awal Tindakan Melawan Hukum Ke Internasional Civil Aviation Organisation (ICAO) PRELIMINARY REPORT ON AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE INFORMATION PROVIDED IN THIS REPORT IS RESTRICTED AND WILL ONLY BE DISCLOSED TO AUTHORIZED PERSONS PRELIMINARY REPORT ON ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE File Number : ......................... Date of report : ...................... (Day/Month/year) TO BE COMPLETED AND FORWARDED TO ICAO WITHIN THIRTY DAYS OF THE OCCURRENCE BY EACH STATE WITH RELEVANT INFORMATION Reporting requirements under Annex 17, Article 11 of The Hague Convention or Article 13 of the Montreal Convention Check H a) Act of Unlawful Seizure of Aircraft □ b) Attempted Act of Unlawful Seizure of Aircraft □ c) Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation □ d) Attempted Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation □ e) Other Act of Unlawful Interference □ A. GENERAL INFORMATION
(Day/month/year)
(Local Time= 24 H)
B. PARTICULARS OF AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE
(Day/month/year) Flight Departure time : ....................................... (Local Time=24 H) Flight Identification : ........................................... Type of A irc ra ft: ................................................. O perator: ............................................................ Number of P assenger: ..................................... Number of Crew : ............................................... In Flight security guards (if any) : ..................... Number of perpatrator(s) : ................................. Type od operation (scheduled, chartered, e tc ): ......................... Airport of departure : .............................................. ........ Name state Intended Destination : .............................................. ........ Name State Diversion(s) (including final destination) Name State Name State
Force □ Other □ Describe briefly : .................................................................................................
C. ANY ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION Name Title Department Laporan Akhir Tindakan Melawan Hukum Ke Internasional Civil Aviation Organisation (ICAO) FINAL REPORT ON AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE INFORMATION PROVIDED IN THIS REPORT IS RESTRICTED AND WILL ONLY BE DISCLOSED TO AUTHORIZED PERSONS FINAL REPORT ON ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE File N u m b e r: ................................ Date of R e p o rt: ........................... (Day/Month/Year) TO BE COM PLETED AND FO RW ARDED TO ICAO WITHIN SIXTY DAYS OF THE O CCURRENCE BY EACH STATE WITH RELEVANT INFORMATION Reporting requirements under Annex 17, Article 11 of The Hague Convention or Article 13 of the Montreal Convention Check a) Act of Unlawful Seizure of Aircraft □ b) Attempted Act of Unlawful Seizure of Aircraft □ c) Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation □ d) Attempted Unlawful Act Against the Safety of Civil Aviation □ e) Other Act of Unlawful Interference □ PART I : INFORMATION CONCERNING THE OCCURRENCE A. GENERAL INFORMATION
[Day/month/year]
[Local time - 24-hour clock]
B. PARTICULARS OF AN ACT OF UNLAWFUL INTERFERENCE 1.Flight information Flight departure date : ......................................................... [Day/month/year] Flight departure time : ........................................................ [Local time - 24-hour clock] Flight identification : ............................................................ Type of aircraft: .................................................................. Operator: ............................................................................ Number of passengers : ...................................................... Number of crew : ................................................................ In-flight security guards (if an y):.......................................... Number of perpetrator(s): ................................................... Type of operation (scheduled, chartered, etc.): ....................... Airport of departure : ................................................................. Name State
Registration number: ............................................................................................... Aircraft type : ............................................................................................................ Airport where the sabotage device/substance was (believed) loaded on the aircraft:
C. THE OCCURENCE
On the ground □ On airport □ During flight □ Off airport □
Written message □ Telephone call □ Other (describe):............................... 4.2 Who received the threat: Flight crew □ Cabin crew □ Airline ground staff □ Passenger □ Other (describe): ............................ Yes No 4.3 Were there specific demands made? (if yes, please explain) □ □ 4.4 Who transmitted the demands to authorities on the ground : Yes No The pilot? □ □ The perpetrator? □ □ Other (describe): ............................................................................................
Successful □ Unsuccessful □ Yes No 5.4 Did the perpetrator(s) enter the cockpit? □ □ If yes, describe : Yes No 5.5 Were crew members in possession of a bomb threat search list? □ □ 5.6 Were crew members familiar with least risk bomb location? □ □ 5.7 Did the perpetrator(s) have : Technical knowledge of the aircraft’s operation? □ □ Familiarity with the design of the aircraft? □ □ Knowledge of the airport or essential navigation facilities? □ □ If yes, please explain:.........................................................................................
a) ................................................................................................................. □ □ b) ................................................................................................................. □ □ c) ................................................................................................................. □ □ d) ............................................................................ □ □ e) ................................................................................................................. □ □ 6.2 Was there sufficient fuel to reach all of the destinations ordered? List below. Yes No a) .................................................................................................................... □ □ b) .................................................................................................................... □ □ c) .................................................................................................................... □ □ d) .................................................................................................................... □ □ e) .................................................................................................................... □ □ If yes, describe : ............................................................................................................ 6.3 Did the crew have the necessary charts available for the destinations? List below. Yes No a) .................................................................................................................... □ □ b) .................................................................................................................... □ □ c) ........................................................................................................... □ □ d) .................................................................................................................... □ □ e) ............................................................................................. □ □ If yes, describe : ............................................................................................................ 6.4 Were any of the passengers allowed to leave the aircraft at any of the airports? List airports in chronological order : Airport Yes No a) .........^............ ................................................................................................ □ □ b) ................................................................... c) ...................................................................... d) ............................................................. e) .......................................................................... If yes, describe : 6.5 Was action taken at any of the airports to resolve the occurrence? List below. Airport Yes No a) .................................................................................................................................... □ □ b) .................................................................................................................................... □ □ c) .................................................................................................................................... □ □ d) .................................................................................................................................... □ □ e) .................................................................................................................................... □ □ If yes, describe : ............................................................................................................................... 6.6 Was maintenance undertaken at any of the airports? List below. Airport Yes a) .................................................................................................................................... □ □ b) .................................................................................................................................... □ □ c) .................................................................................................................................... □ □ d) ................................................................................................................... □ □ e) .................................................................................................................................... □ □ If yes, describe : .............................................................................................................................. D. THE PERPETRATOR (use additional sheets if more than 3) Total number of perpetrators : ...............
Date of birth : .............................. Place of birth : ............................ Nationality : .. (Day/Month/year) Airport of embarkation : .................................................................................................... Name Save How did the perpetrator(s) gain acces to the aircraft/building facility?
Date of birth: .............................. Place of birth : ............................ Nationality: .. (Day/Month/year) Airport of embarkation : .................................................................................................... Name Save How did the perpetrator(s) gain acces to the aircraft/building facility?
Date of birth : .............................. Place of birth : ............................ Nationality : .. (Day/Month/year) Airport of embarkation : .................................................................................................... Name Save How did the perpetrator(s) gain acces to the aircraft/building facility? E. AIRPORT SECURITY 1 Is there an airport security programme where the perpetrator(s) boarded the aircraft? Does the security programme provide for protection of the air side 2. (fences, guards, locked gates, patrols, identification system, etc.)? ^ Are the identification cards issued to ground personnel and auxiliary services reviewed regularly?
a) Are all passengers and cabin baggage subjected to inspection/screening for all international flights? b) Are all passengers and cabin baggage subjected to inspection/screening for all domestic flights? c) Are all crew members subjected to security control? d) Are all passengers and their cabin baggage which have been subjected to inspection/screening re-screened before boarding the aircraft if they mix or have contact with persons who have not been subjected to inspection/screening?
□ Gate plan (direct access to aircraft) Yes □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sterile hold area plan (pre-boarding lounge) □ Sterile concourse plan
□ Metal Detection device : D Walk-through □ Hand-held □ X-ray unit □ Physical inspection □ Other □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 7 Was the operation of the metal detection devices and X-ray units recently examined using test objects? g Has training regularly been provided to security personnel who operate metal detectors andX-ray units?
a) Is a reconciliation made of the number of checked-in passengers with the pieces of baggage loaded on the aircraft? b) Does the procedure in a) above include transfer passengers and their inter-line checked baggage?
□ □ □ □ Force □ Other □ Describe briefly : What new measures and procedures have been taken or are contemplated to prevent recurrence of a similar event?......................................................................................... F. TERMINATION OF THE OCCURRENCE
Killed Crew ................ Passengers ................ Perpetrator(s) ................ Others ...............
Injured
PART II : INFORMATION CONCERNING THE ACTION TAKEN FOR THE RELEASE OF PASSENGERS AND CREW AND THE RETURN OF THE AIRCRAFT, IF APPLICABLE
PART III : INFORMATION CONCERNING THE MEASURES TAKEN IN RELATION TO THE PERPETRATOR(S)
PART IV : ANY ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION Name Title Department MENTERI PERHUBUNGAN, ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya WAHJU ADJI H.. SH, DESS Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651022 199203 1 001
Membuka PDF…