DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Pelayaran Surabaya, perlu membentuk Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia ten tang Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUTAPOLITEKNIKPELAYARANSURABAYA MENTERIPERHUBUNGAN Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
3.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
14.Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Ratifikasi STeW 1978, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Tahun 2010;
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
16.Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ll/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor / Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 466);
19.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1089) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870);
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sarna Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 253);
21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rurnpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
22.Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
23.Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
24.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 632);
25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05j2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
26.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234jUj2000 tentang Pedornan Pendirian Perguruan Tinggi; Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Politeknik Pelayaran Surabaya yang selanjutnya disebut Poltekpel Surabaya adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2.Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekpel Surabaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekpel Surabaya.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai jenjang program doktor terapan;

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA TENTANGSTATUTAPOLITEKNIKPELAYARANSURABAYA.

27.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknik Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Publik;
28.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
7.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltekpel Surabaya untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Sivitas Akademik Poltekpel Surabaya adalah masyarakat akademik, pendidik dan peserta didik pada Poltekpel Surabaya.
10.Taruna Poltekpel Surabaya adalah peserta didik yang terdaftar di Poltekpel Surabaya dalam Diklat Pembentukan pada jenis pendidikan vokasi dan keahlian.
11.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pernbelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
12.Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan, dan Sertifikat Kompetensi.
13.lnstruktur atau Pelatih adalah pendidik yang bertugas memberikan pelatihan, pembelajaran dan bimbingan.
14.Alumni adalah seseorang yang dinyatakan telah lulus mengikuti diklat transportasi di Poltekpel Surabaya, dan menenma tanda bukti kelulusan sertifikat berupa ijasah dan/ atau sertfikat kompetensi.
15.Organ Poltekpel Surabaya adalah semua un sur sebagai satu kesatuan dalam struktur organisasi Poltekpel Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.
16.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17.Senat adalah senat Poltekpel Surabaya yang memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi Poltekpel di bidang Akademik.
18.Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Poltekpel Surabaya.
19.Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum mengenai pelaksanaan rencana strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang- undangan.
20.Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Surabaya yang dibentuk sebagai unit kerja pengawasan internal untuk membantu Direktur dengan tugas pokok melaksanakan audit internal keuangan pengelolaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan pelaksanaannya. Tridharma.
25.Kebebasan Mimbar merupakan wewenang profesor dan Zatau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
26.Otonomi Keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu Pengetahuan dan/ atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, darr/ atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademika.
27.Unsur Penunjang adalah unit yang menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik.
28.Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas pre stasi seseorang.
29.Warga Poltekpel Surabaya adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan peserta didik pada Poltekpel Surabaya.
30.Pataka atau Lambang Poltekpel Surabaya adalah bendera kehormatan taruna Poltekpel Surabaya.
31.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. pelaksanaanmelaluijawabbertanggungsecara
21.Perwakilan Manajemen Mutu adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan pengendalian, pemeliharaan dan pendokumentasian sistem manajemen mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Surabaya.
22.Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
23.Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, darr/ atau olahraga.
24.Kebebasan Akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 3

(1)Poltekpel Surabaya memiliki lam bang yang didalamnya terdapat gambar Tugu Pahlawan, dengan Pelampung yang bertuliskan Patria Sapta Bahari Bakti, Jangkar, Padi dan Kapas, yang di kelilingi Pita Kuning bertuliskan nama Politeknik Pelayaran Surabaya, kemudian bulatan Pita Kuning diapit oleh Tujuh Lapis Gelombang.
(2)Lambang Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki makna sebagai berikut:
1. a.Tugu Pahlawan berwarna kuning mengandung makna jiwa semangat kepahlawanan;
2. b.Pelampung melambangkan keutamaan keselamatan, berkedudukan di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
(2)Poltekpel Surabaya ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Surabaya.
(3)Hari Lahir Poltekpel Surabaya ditetapkan sarna dengan hari diresmikannya Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP)pada tanggal 16 September 1982. yangPerhubunganKementerianlingkungan Pasal 2
(1)Poltekpel Surabaya merupakan perguruan tinggi di BABII IDENTITAS berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Poltekpel Surabaya.

34.Wakil Direktur adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu direktur dalam pelaksaan sehari- hari.
32.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
33.Direktur adalah Direktur Poltekpel Surabaya yang merupakan representasi Poltekpel Surabaya yang Warna Kode Warna (RGB) Tugu Pahlawan Kuning R 244, G 225, B 0 Pelampung Merah R216,G48,B43 Jangkar Kuning R 244, G 225, B 0 Padi Kuning R 244, G 225, B 0 Kapas Hijau R 4, G 149, B 71 Tujuh Samudera Biru R71,G49,B122

(4)Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
(3)Lambang Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: dengan tulisan Patria Sapta Bahari Bakti yang berarti cinta tanah aIr, berjiwa pejuang yang penuh pengabdian dalam mengarungi tujuh samudera;
1. c.Jangkar dengan warna kuning melambangkan Poltekpel mampu menciptakan calon perwira pelayaran dengan pribadi yang kuat dan kokoh;
2. d.Padi dan Kapas berwarna kuning menunjukan makna kemakmuran dan kesejahteraan. Padi melambangkan kecukupan pangan, sedangkan kapas melambangkan kecukupan san dang;
3. e.Pita kuning bertuliskan Politeknik Pelayaran Surabaya artinya adalah ldentitas Nama Lembaga;dan
4. f.Tujuh Lapis Gelombang mengandung makna Poltekpel mempunyai jiwa semangat membangun kompetensi generasi muda untuk mampu mengarungi tujuh samudera. Pasa15
(1)Jurusan rnerniliki bendera dengan bentuk dan ukuran yang sarna dengan Pataka dan ditengah-tengahnya terdapat Larnbang Poltekpel Surabaya.
(2)Bendera Jurusan sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1), rnerniliki warna sebagai beriku t:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penggunaan Pataka sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur. Pasa14
(1)Pataka Poltekpel Surabaya berbentuk persegi panjang berurnbai dan berwarna biru tua dengan larnbang Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai pusatnya dengan ukuran lebar 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya.
(2)Pataka Poltekpel Surabaya sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
(5)Ketentuan lebih lanjut rnengenai Tata Cara Penggunaan Larnbang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur. Pita Bertuliskan Politeknik Pelayaran Kuning R 244, G 225, B 0 Surabaya Pasa16
(1)Poltekpel Surabaya memiliki Hymne dan Mars. Kode Warna R G B Orange 255 102 0 Putih (TULISAN) 255 225 225 BEND ERA JURUSAN ELEKTRO PELAYARAN Kode Warn a R G B Merah 225 37 36 Putih (TULISAN) 255 225 225 BENDERA JURUSAN TEKNlKA Kode Warna R G B Biru 71 49 122 Putih (TULISAN) 255 225 225 BENDERA JURUSAN NAUTlKA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 7

Pakaian seragam pendidik, tenaga kependidikan dan taruna serta peserta didik lainnya beserta atributnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Hymne Poltekpel Surabaya sebagai berikut: Kami taruna politeknik pelayaran Surabaya calon penerus bangsa Kami taruna politeknik pelayaran Surabaya calon penerus bangsa Setia siap menjadi pelaut tangguh. Bertakwa kepada tuhan dan Setia siap menjadi pelaut tangguh. Bertakwa kepada tuhan dan Jujur dalam bertugas. Kami taruna pelayaran, setia janji bakti kami Jujur dalam bertugas. Kami taruna pelayaran, setia janji bakti kami
(3)Mars Poltekpel Surabaya sebagai berikut: Melangkah pasti menuju cita mulia, Menggembleng taruna kesatria bahari, Menciptakan tenaga pelaut yang handal, Berdisiplin tinggi penuh dedikasi, Siap untuk mengarungi tujuh samudera, Serta mengelilingi lima benua, Inilah derap langkah Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Pelayaran Surabaya temp at persemaian pelaut handal jaya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penggunaan Hymne dan Mars Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 10

(1)Jurusan Nautika Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program studi D-I, D-II, D-III, D-IV/ sarjana terapan, Magister terapan dan Doktor terapan Nautika Pelayaran.
1. b.Teknika Pelayaran; dan
2. c.Elektro Pelayaran.
(2)Penambahan jurusan disesuaikan dengan kebutuhan industri di bidang pelayaran.
1. a.Nautika Pelayaran; Pasa19
(1)Jurusan di Poltekpel Surabaya terdiri dari:
(1)Poltekpel Surabaya menyelenggarakan program pendidikan vokasi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV/ Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Poltekpel Surabaya dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) yang

Pasal 12

(1)Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(2)Penyelenggaraan setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 14 (empat belas) minggu tatap muka perkuliahan.
(3)Ketentuan mengenai libur di luar kalender akademik diatur oleh Direktur.
(4)Kalender akademik Poltekpel Surabaya dan perubahannya ditetapkan setiap Tahun oleh Direktur dengan mempertimbangkan usulan Senat.

Pasal 11

Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(2)Jurusan Teknika Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program studi 0-1, D-II, D-1II, D-IV/ sarjana terapan, Magister terapan dan Doktor terapan Teknika Pelayaran.
(3)Jurusan Elektro Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program studi 0-1, D-II, D-III, D-IV/ sarjana terapan, Magister terapan dan Doktor terapan Elektro Pelayaran.
(4)Penyelenggaraan Pendidikan di luar Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Masa Studi Diploma I dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun akademik.
(2)Masa Studi Diploma II dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
(3)Masa Studi Diploma III dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun akademik.
(4)Masa Studi Diploma IV dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
(5)Masa Studi Magister terapan dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun akademik.

Pasal 14

(1)Beban studi kumulatif Program Diploma I, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
(2)Beban studi kumulatif Program Diploma II, paling sedikit 72 (tujuh puluh dual SKS.
(3)Beban studi kumulatif Program Diploma III, paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS.
(4)Beban studi kumulatif Program Diploma IV dan Strata 1, paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
(5)Beban studi kumulatif Program Magister terapan, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
(6)Beban studi kumulatif Program Doktor terapan, paling sedikit 42 (empat puluh dual SKS.
(2)Satuan kredit semester merupakan satuan yang menyatakan beban studi peserta didik dan pengalaman belajar. penyelenggaraancaratatamengenai(2) Ketentuan

Pasal 17

(1)Penyelenggaraan pembelajaran terdiri atas:
1. a.pembelajaran di kelas;
2. b.pembelajaran e-leaming;
3. c.praktikum simulator dan laboraturium;
4. d.praktek berlayar [prala] dan praktek darat (prada);
5. e.pembangunan karakter;
6. f.ceramah atau kuliah umum;
7. g.kunjungan lapangan;
8. h.seminar darr/atau loka karya;
  1. 1.diskusi panel; J. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
9. k.tugas akhir.
(1)Kurikulum Poltekpel Surabaya disusun dan dikembangkan oleh setiap jurusan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi standar nasional dan / atau internasional.
(2)Kurikulum Poltekpel Surabaya dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
(3)Kurikulum terdiri atas bahan kajiany mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studio
(4)Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(6)Masa Studi Doktor terapan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

Pasal 19

(1)Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan peserta didik dilakukan secara berkala dalam bentuk kehadiran, penugasan, ujian dan pengamatan oleh dosen.
(2)Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan tugas akhir.
(3)Untuk penyelesaian setiap jenjang pendidikan peserta didik dipersyaratkan untuk rnengikuti uji kompetensi keahlian.
(4)Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf atau angka yang selanjutnya disebut dengan Indeks Prestasi (IP)dan dikonversikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)lndeks Prestasi (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan hasil penilaian dari 1 (satu) jenjang program studi yang dilakukan setiap semester dan/ atau secara kumulatif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Direktur.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Pelayaran Surabaya, perlu membentuk Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
3.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
14.Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Ratifikasi STeW 1978, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Tahun 2010;
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
16.Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ll/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor / Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 466);
19.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1089) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870);
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sarna Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 253);
21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rurnpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
22.Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
23.Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
24.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 632);
25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05j2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
26.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234jUj2000 tentang Pedornan Pendirian Perguruan Tinggi; Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Politeknik Pelayaran Surabaya yang selanjutnya disebut Poltekpel Surabaya adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2.Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekpel Surabaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekpel Surabaya.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai jenjang program doktor terapan;

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA TENTANGSTATUTAPOLITEKNIKPELAYARANSURABAYA.

27.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknik Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Publik;
28.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
7.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Poltekpel Surabaya untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Sivitas Akademik Poltekpel Surabaya adalah masyarakat akademik, pendidik dan peserta didik pada Poltekpel Surabaya.
10.Taruna Poltekpel Surabaya adalah peserta didik yang terdaftar di Poltekpel Surabaya dalam Diklat Pembentukan pada jenis pendidikan vokasi dan keahlian.
11.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pernbelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
12.Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan, dan Sertifikat Kompetensi.
13.lnstruktur atau Pelatih adalah pendidik yang bertugas memberikan pelatihan, pembelajaran dan bimbingan.
14.Alumni adalah seseorang yang dinyatakan telah lulus mengikuti diklat transportasi di Poltekpel Surabaya, dan menenma tanda bukti kelulusan sertifikat berupa ijasah dan/ atau sertfikat kompetensi.
15.Organ Poltekpel Surabaya adalah semua un sur sebagai satu kesatuan dalam struktur organisasi Poltekpel Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.
16.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17.Senat adalah senat Poltekpel Surabaya yang memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi Poltekpel di bidang Akademik.
18.Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Poltekpel Surabaya.
19.Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum mengenai pelaksanaan rencana strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang- undangan.
20.Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Surabaya yang dibentuk sebagai unit kerja pengawasan internal untuk membantu Direktur dengan tugas pokok melaksanakan audit internal keuangan pengelolaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan pelaksanaannya. Tridharma.
25.Kebebasan Mimbar merupakan wewenang profesor dan Zatau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
26.Otonomi Keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu Pengetahuan dan/ atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, darr/ atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademika.
27.Unsur Penunjang adalah unit yang menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik.
28.Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas pre stasi seseorang.
29.Warga Poltekpel Surabaya adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan peserta didik pada Poltekpel Surabaya.
30.Pataka atau Lambang Poltekpel Surabaya adalah bendera kehormatan taruna Poltekpel Surabaya.
31.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. pelaksanaanmelaluijawabbertanggungsecara
21.Perwakilan Manajemen Mutu adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan pengendalian, pemeliharaan dan pendokumentasian sistem manajemen mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Surabaya.
22.Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
23.Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, darr/ atau olahraga.
24.Kebebasan Akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 3

(1)Poltekpel Surabaya memiliki lam bang yang didalamnya terdapat gambar Tugu Pahlawan, dengan Pelampung yang bertuliskan Patria Sapta Bahari Bakti, Jangkar, Padi dan Kapas, yang di kelilingi Pita Kuning bertuliskan nama Politeknik Pelayaran Surabaya, kemudian bulatan Pita Kuning diapit oleh Tujuh Lapis Gelombang.
(2)Lambang Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki makna sebagai berikut:
1. a.Tugu Pahlawan berwarna kuning mengandung makna jiwa semangat kepahlawanan;
2. b.Pelampung melambangkan keutamaan keselamatan, berkedudukan di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
(2)Poltekpel Surabaya ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Surabaya.
(3)Hari Lahir Poltekpel Surabaya ditetapkan sarna dengan hari diresmikannya Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP)pada tanggal 16 September 1982. yangPerhubunganKementerianlingkungan Pasal 2
(1)Poltekpel Surabaya merupakan perguruan tinggi di BABII IDENTITAS berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Poltekpel Surabaya.

34.Wakil Direktur adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu direktur dalam pelaksaan sehari- hari.
32.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
33.Direktur adalah Direktur Poltekpel Surabaya yang merupakan representasi Poltekpel Surabaya yang Warna Kode Warna (RGB) Tugu Pahlawan Kuning R 244, G 225, B 0 Pelampung Merah R216,G48,B43 Jangkar Kuning R 244, G 225, B 0 Padi Kuning R 244, G 225, B 0 Kapas Hijau R 4, G 149, B 71 Tujuh Samudera Biru R71,G49,B122

(4)Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
(3)Lambang Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: dengan tulisan Patria Sapta Bahari Bakti yang berarti cinta tanah aIr, berjiwa pejuang yang penuh pengabdian dalam mengarungi tujuh samudera;
1. c.Jangkar dengan warna kuning melambangkan Poltekpel mampu menciptakan calon perwira pelayaran dengan pribadi yang kuat dan kokoh;
2. d.Padi dan Kapas berwarna kuning menunjukan makna kemakmuran dan kesejahteraan. Padi melambangkan kecukupan pangan, sedangkan kapas melambangkan kecukupan san dang;
3. e.Pita kuning bertuliskan Politeknik Pelayaran Surabaya artinya adalah ldentitas Nama Lembaga;dan
4. f.Tujuh Lapis Gelombang mengandung makna Poltekpel mempunyai jiwa semangat membangun kompetensi generasi muda untuk mampu mengarungi tujuh samudera. Pasa15
(1)Jurusan rnerniliki bendera dengan bentuk dan ukuran yang sarna dengan Pataka dan ditengah-tengahnya terdapat Larnbang Poltekpel Surabaya.
(2)Bendera Jurusan sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1), rnerniliki warna sebagai beriku t:
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penggunaan Pataka sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur. Pasa14
(1)Pataka Poltekpel Surabaya berbentuk persegi panjang berurnbai dan berwarna biru tua dengan larnbang Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai pusatnya dengan ukuran lebar 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya.
(2)Pataka Poltekpel Surabaya sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
(5)Ketentuan lebih lanjut rnengenai Tata Cara Penggunaan Larnbang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur. Pita Bertuliskan Politeknik Pelayaran Kuning R 244, G 225, B 0 Surabaya Pasa16
(1)Poltekpel Surabaya memiliki Hymne dan Mars. Kode Warna R G B Orange 255 102 0 Putih (TULISAN) 255 225 225 BEND ERA JURUSAN ELEKTRO PELAYARAN Kode Warn a R G B Merah 225 37 36 Putih (TULISAN) 255 225 225 BENDERA JURUSAN TEKNlKA Kode Warna R G B Biru 71 49 122 Putih (TULISAN) 255 225 225 BENDERA JURUSAN NAUTlKA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 7

Pakaian seragam pendidik, tenaga kependidikan dan taruna serta peserta didik lainnya beserta atributnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Hymne Poltekpel Surabaya sebagai berikut: Kami taruna politeknik pelayaran Surabaya calon penerus bangsa Kami taruna politeknik pelayaran Surabaya calon penerus bangsa Setia siap menjadi pelaut tangguh. Bertakwa kepada tuhan dan Setia siap menjadi pelaut tangguh. Bertakwa kepada tuhan dan Jujur dalam bertugas. Kami taruna pelayaran, setia janji bakti kami Jujur dalam bertugas. Kami taruna pelayaran, setia janji bakti kami
(3)Mars Poltekpel Surabaya sebagai berikut: Melangkah pasti menuju cita mulia, Menggembleng taruna kesatria bahari, Menciptakan tenaga pelaut yang handal, Berdisiplin tinggi penuh dedikasi, Siap untuk mengarungi tujuh samudera, Serta mengelilingi lima benua, Inilah derap langkah Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Pelayaran Surabaya temp at persemaian pelaut handal jaya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penggunaan Hymne dan Mars Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 10

(1)Jurusan Nautika Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program studi D-I, D-II, D-III, D-IV/ sarjana terapan, Magister terapan dan Doktor terapan Nautika Pelayaran.
1. b.Teknika Pelayaran; dan
2. c.Elektro Pelayaran.
(2)Penambahan jurusan disesuaikan dengan kebutuhan industri di bidang pelayaran.
1. a.Nautika Pelayaran; Pasa19
(1)Jurusan di Poltekpel Surabaya terdiri dari:
(1)Poltekpel Surabaya menyelenggarakan program pendidikan vokasi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2)Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV/ Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Poltekpel Surabaya dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) yang

Pasal 12

(1)Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(2)Penyelenggaraan setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 14 (empat belas) minggu tatap muka perkuliahan.
(3)Ketentuan mengenai libur di luar kalender akademik diatur oleh Direktur.
(4)Kalender akademik Poltekpel Surabaya dan perubahannya ditetapkan setiap Tahun oleh Direktur dengan mempertimbangkan usulan Senat.

Pasal 11

Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(2)Jurusan Teknika Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program studi 0-1, D-II, D-1II, D-IV/ sarjana terapan, Magister terapan dan Doktor terapan Teknika Pelayaran.
(3)Jurusan Elektro Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program studi 0-1, D-II, D-III, D-IV/ sarjana terapan, Magister terapan dan Doktor terapan Elektro Pelayaran.
(4)Penyelenggaraan Pendidikan di luar Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Masa Studi Diploma I dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun akademik.
(2)Masa Studi Diploma II dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
(3)Masa Studi Diploma III dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun akademik.
(4)Masa Studi Diploma IV dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
(5)Masa Studi Magister terapan dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun akademik.

Pasal 14

(1)Beban studi kumulatif Program Diploma I, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
(2)Beban studi kumulatif Program Diploma II, paling sedikit 72 (tujuh puluh dual SKS.
(3)Beban studi kumulatif Program Diploma III, paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS.
(4)Beban studi kumulatif Program Diploma IV dan Strata 1, paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
(5)Beban studi kumulatif Program Magister terapan, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
(6)Beban studi kumulatif Program Doktor terapan, paling sedikit 42 (empat puluh dual SKS.
(2)Satuan kredit semester merupakan satuan yang menyatakan beban studi peserta didik dan pengalaman belajar. penyelenggaraancaratatamengenai(2) Ketentuan

Pasal 17

(1)Penyelenggaraan pembelajaran terdiri atas:
1. a.pembelajaran di kelas;
2. b.pembelajaran e-leaming;
3. c.praktikum simulator dan laboraturium;
4. d.praktek berlayar [prala] dan praktek darat (prada);
5. e.pembangunan karakter;
6. f.ceramah atau kuliah umum;
7. g.kunjungan lapangan;
8. h.seminar darr/atau loka karya;
  1. 1.diskusi panel; J. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
9. k.tugas akhir.
(1)Kurikulum Poltekpel Surabaya disusun dan dikembangkan oleh setiap jurusan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi standar nasional dan / atau internasional.
(2)Kurikulum Poltekpel Surabaya dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
(3)Kurikulum terdiri atas bahan kajiany mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studio
(4)Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(6)Masa Studi Doktor terapan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

Pasal 19

(1)Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan peserta didik dilakukan secara berkala dalam bentuk kehadiran, penugasan, ujian dan pengamatan oleh dosen.
(2)Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan tugas akhir.
(3)Untuk penyelesaian setiap jenjang pendidikan peserta didik dipersyaratkan untuk rnengikuti uji kompetensi keahlian.
(4)Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf atau angka yang selanjutnya disebut dengan Indeks Prestasi (IP)dan dikonversikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)lndeks Prestasi (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan hasil penilaian dari 1 (satu) jenjang program studi yang dilakukan setiap semester dan/ atau secara kumulatif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Direktur.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014