(1)Kepala Sub Divisi Pelayanan Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelayanan pendaftaran peserta dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan keterampilan pelaut.
(2)Sub Divisi Pelayanan Diklat Kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a.pelayanan pendaftaran peserta diklat; dan
b.pelaksanaan diklat keterampilan dan pemutakhiran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Kepala Sub Divisi Pelayanan Diklat Kepelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.merencanakan dan melaksanakan program diklat keterampilan khusus pelaut;
b.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program diklat keterampil81;1 khusus pelaut;
c.mengkoordinir pengecekan terkait dengan jumlah pendaftar dan biaya diklat yang diterima oleh bendahara penerima;
d.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan jasa layanan diklat;
e.memonitor dan mengevaluasi sistem prosedur Unit Pelayanan Diklat Kepelautan;
f.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program diklat keterampilan khusus pelaut dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Diklat Kepelautan;
g.melaporkan terkait atas kerusakan yang teIjadi pada sarana prasarana Unit Pelayanan Diklat Kepelautan;
h.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur Unit Pelayanan Diklat Kepelautan;
i.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
j.melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Pelayanan Diklat Kepelautan yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Bagian Ketigabelas Divisi Perawatan dan Perbaikan Divisi Perawatan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf 1, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Poltekpel dan sehari-hari dibawah pembinaan Pembantu Direktur I dan Pembantu Direktur II. Kepala Divisi Perawatan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, mempunyai tugas mengelola perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang meliputi laboratoriumjsimulator, bengkel, gedung perkantoran, fasilitas praktek, dan fasilitas umum baik sistem elektrik, mekanikj fisik, sistemjaringan serta kendaraan operasional kantor. Kepala Divisi Perawatan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dalam melakukan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sub Divisi, terdiri dari: f
a.Sub Divisi Perawatan; dan
b.Sub Divisi Perbaikan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Divisi Perawatan dan Kepala Sub Divisi Perbaikan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Poltekpel Surabaya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, Kepala Sub Divisi Perawatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyusun program keIja Unit Perawatan;
b.melaksanakan dan memonitor bagi perawatan laboratoriumjsimulator, bengkel, gedung perkantoran, fasilitas praktek, fasilitas umum, kendaraan dinas, ruang kelas, alat perkantoran asrama dan ruang makan;
c.mengkoordinir perencanaan pengembangan sistem perawatan laboratoriumj simulator, bengkel, gedung perkantoran, fasilitas umum kendaraan dinas, ruang kelas, alat perkantoran asrama dan ruang makan;
d.mengkoordinir pembuatan jadwal perawatan untuk laboratoriumj simulator, bengkel, gedung perkantoran, fasilitas umum, kendaraan dinas, ruang kelas, alat perkantoran asrama dan ruang makan;
e.mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perawatan untuk laboratoriumj simulator dan bengkel serta gedung perkantoran, fasilitas umum kendaraan dinas, ruang kelas, alat perkantoran asrama dan ruang makan dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan perencanaan maupun pelaksanaan program kerja Unit Perawatan;
f.mengembangkan teknologi informasi dalam mengelola perawatan sarana dan prasarana meliputi laboratoriumj simulator, bengkel, gedung perkantoran, fasilitas praktek, fasilitas umum baik sistem elektrik, mekanikj fisik, sistem jarlngan serta kendaraan operasional kantor;
g.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana meliputi laboratoriumjsimulator, bengkel, gedung perkantoran, fasilitas praktek, dan fasilitas umum baik sistem elektrik, mekanikjfisik, sistem jarlngan serta kendaraan operasional kantor evaluasi pengembangan laboratoriumjsimulator dan bengkel serta gedung perkantoran dan fasilitas umum;
h.mengkoordinir sistem Quality Procedur unit perawatan laboratoriumj simulator dan bengkel serta gedung perkantoran dan fasilitas umum;
dan
i.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Unit Perawatan yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, Kepala Sub Divisi Perbaikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.mengkoordinir pemeriksaan (analisa kerusakan) gangguan pengoperasian dan menindaklanjuti perbaikan laboratoriumj simulator dan bengkel serta gedung perkantoran dan fasilitas umum (harlan, ingguan dan bulanan);
b.mengkoordinir kebutuhan bahan dan suku cadang perbaikan laboratorium/simulator, bengkel, gedung, fasilitas praktek, fasilitas umum, kendaraan dinas, ruang kelas, alat perkantoran asrama dan ruang makan;
c.mengembangkan teknologi informasi dalam mengelola perbaikan sarana dan prasarana meliputi laboratorium/simulator, bengkel, gedung perkantoran, fasilitas praktek, dan fasilitas umum baik sistem elektrik, mekanik/fisik, sistem jaringan serta kendaraan operasional kantor;
d.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana meliputi laboratorium/ simulator, bengkel, gedung perkantoran, fasilitas praktek, dan fasilitas umum baik sistem elektrik, mekanik/ fisik, sistem jaringan serta kendaraan operasional kantor evaluasi pengembangan laboratorium/ simulator dan bengkel serta gedung perkantoran dan fasilitas umum;
e.mengkoordinir sistem Quality Procedur unit perbaikan laboratorium/ simulator dan bengkel serta gedung perkantoran dan fasilitas umum;
dan
f.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Unit Perbaikan yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Baglan Keempatbelas Pelaksana Admlnlstrasl
(1)Pelaksana Administrasi merupakan satuan keIja di tingkat Poltekpel Surabaya yang melaksanakan administrasi akademik dan jaminan mutu, ketarunaan, alumni, keuangan, sumber daya manusia, umum, fasilitas, properti, perencanaan, evaluasi, pengembangan institusi, usaha penunjang, keIjasama, pengelolaan sumber daya informasi, promosi, dan jasa ketenagakeIjaan, serta hak atas kekayaan intelektual.
(2)Unsur Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Kepala Urusan.
(3)Dengan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan Poltekpel Surabaya selain unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Poltekpel dapat mengusulkan unsur pelaksana administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a.Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan; dan
b.Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.
(1)Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Kepala Urusan yang ditetapkan oleh Menteri setelah diusulkan oleh Direktur Poltekpel melalui Kepala Badan.
y
(2)Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan unsur Pembantu Direktur Poltekpel dalam melaksanakan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Poltekpel.
(4)Jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Urusan merupakan jenjang karier bagi tenaga penunjang tetap yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kepala Sub Bagian harus menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Poltekpel.
Paragraf 1 Sub Bagian Adminiatrasi Akademik dan Ketarunaan
(1)Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi di bidang program akademik, administrasi akademik ketarunaan dan praktek keIja lapangan, serta alumni.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyusun rencana dan evaluasi program penyelenggaraan diklat;
b.melaksanakan pengembangan sistem dan metode pengajaran, kurikulum, dan bahan ajar;
c.mengkoordinir pembuatan jadwal pembelajaran;
d.mengatur pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
e.mengatur pelaksanaan praktek keIja;
f.mengatur pelaksanaan administrasi ketarunaan dan alumni;
g.menjalin keIjasama dan melakukan koordinasi dengan lembagajinstansi lain yang terkait dengan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
h.merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan yudisium dan wisuda;
i.mengevaluasi rancangan usulan kebutuhan diklat;
j.mengevaluasi proses penerimaan calon peserta didik;
k.mengevaluasi konsep usulan pemberian penghargaan dan sanksi kepada peserta didik;
1.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur subbagian administrasi akademik dan ketarunaan;
m.menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diklat, serta pembinaan ketarunaan; dan
n.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan bagian akademik dan ketarunaan yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik Dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 yaitu:
a.mengkoordinir pelaksanaan administrasi pendidikan, administrasi tenaga kependidikan, administrasi keIjasama dan praktek keIja nyata, administrasi alumni, dan ketarunaan;
b.merumuskan konsep-konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan yang mencakup substansi kelembagaan dan manajemen pendidikan, mengevaluasi rencana dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta memantau penerapan konsep penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan di masing-masing Jurusan Poltekpel Surabaya;
c.membantu pimpinan dalam menyusun perencanaan dan pengembangan baik untuk rencana induk maupun untuk rencana tahunan Poltekpel Surabaya; dan
d.membantu pimpinan dalam mengembangkan penjamin mutu pendidikan dan pelatihan yang perlu diaudit dalam bentuk internal di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta anggaran.
Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, terdiri darl:
a.Urusan Program Akademik;
b.Urusan Administrasi Akademik; dan
c.Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek KeIja.
Paragraf2 Urusan Program Akademik
(1)Urusan Program Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
(2)Urusan Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Program Akademik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menghimpun dan menyusun rencana dan mengadministrasikan program akademik;
b.menghimpun penyusunan kurikulum, bahan ajar serta sistem dan metode pembelajaran;
c.menyusun rencana biaya dan anggaran program dan keIjasama diklat;
d.mengawasi pelaksanakan program pembentukan, peningkatan dan keterampilan khusus diklat;
e.mengadministrasikan urusan program diklat yang telah dilaksanakan;
f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program diklat yang telah dilaksanakan;
g.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur kegiatan urusan program akademik; dan
h.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan urusan program akademik yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.
Paragraf3 Urusan Administrasl Akademik
(1)Urusan Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, mempunyai tugas mengelola urusan pelaksanaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi penerimaan taruna.
(2)Urusan Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Administrasi Akademik menyelenggarakan fungsi:
a.melaksanakan kegiatan administrasi akademik;
b.merencanakan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
c.merencanakan dan menyusun pedoman pendidikan di bidang akademik;
d.merencanakan dan melaksanakan administrasi penerimaan peserta didik;
e.merancang konsep peraturan pendidikan di bidang akademik;
f.melaksanakan pembuatan Kartu Rencana Studi (KRS),Kartu Hasil Studi (KHS), penerbitan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (SPPK)dan Ijamh, Sertiflkat Keterampilan dan Transkrip Akademik;
g.merencanakan yudisium dan wisuda berkoordinasi dengan jurusan;
h.melaksanakan dateshari.ng;
i.mengkoordinir pembuatan jadwal pembelajaran;
j.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program keIja;
k.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur urusan administrasi akademik; dan
1.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan urusan administrasi akademik yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik.
Paragraf4 Urusan Aclministrui Ketarunaan clan Praktek Kerja
(1)Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek KeIja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan taruna, administrasi praktek keIja dan alumni.
(2)Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kePada Kepala Subbag Administrasi Akademik dan Ketarunaan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek KeIja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.membuat Nomor Induk Taruna;
b.merencanakan dan melaksanakan program Administrasi Ketarunaan dan Praktek KeIja;
c.melaksanakan pengawasan dan pembinaan peserta didik selama praktek keIja lapangan;
d.menerima dan memproses usulan dati industri maritim peserta didik bermasalah dan selanjutnya dilaporkan ke Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (PMMK)untuk di proses lebih lanjut;
e.merencanakan asuransi peserta didik selama praktek keIja lapangan;
f.menerima dan menindak lanjuti keluhan Taruna selama praktek keIja lapangan;
g.membuat dan mengawasi Pembimbing Akademik (PA);
h.mengadministrasikan kegiatan ko-kurikuler;
i.menjalin keIjasama dan melakukan koordinasi dengan lembagaj instansi lain yang terkait dengan praktek keIja;
j.menyusun program keIjasama untuk pelaksanaan kegiatan praktek keIja (PraIa)dan penyaluran lulusan;
k.memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keIjasama dengan industri maritim;
1.melaksanakan pemantauan alumni yang meliputi database, Buku Induk, informasi tentang peluang keIja, pertemuan dan perkembangan alumni;
m.menjalin hubungan keIjasama dengan alumni dalam rangka meningkatkan pengembangan institusi;
n.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur urusan administrasi ketarunaan dan praktek keIja lapangan;
o.menyusun dosen pembimbing praktek keIja dan memberikan pembekalan materi kuliah praktek keIja lapangan; dan
p.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek KeIja yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.
Kepala Urusan Program Akademik, Kepala Urusan Administrasi Akademik, dan Kepala Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek KeIja, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas nama Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Poltekpel. ParagrafS Sub Bagian Keuangan dan Adminiatraai Umum
(1)Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan dan humas serta penyusunan laporan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan;
b.menyusun dan mengkoordinasikan RBAyang meliputi Rupiah Murni dan Anggaran BLU;
c.mengawasi dan mengendalikan pengelolaan pendapatan, belanja, kas dan neraca;
d.menyusun dan mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan;
e.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
f.menyusun pengelolaan dan pengembangan urusan kepegawaian, ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
h.melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara;
i.melakukan penyusunan rencana dan evaluasi penyusunan laporan (longlist, RKAKL,DIPA,Petunjuk Operasional, Lakip, Laptah, Monev);
j.melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan dan pertanggungjawaban kineIja keuangan dan operasional;
k.pengelolaan hutang piutang;
1.melakukan verifikasi aspek hukumjlegal aspek yang terkait dengan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga;
m.melaksanakan keIjasama dan kemitraan keIja dengan instansi lain;
n.menindaklanjuti hasil temuan audit keuangan;
o.melaksanakan pembinaan pegawai dan pejabat fungsional;
p.melaksanakan rekonsiliasi;
q.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
r.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu kegiatan subbagian keuangan dan administrasi umum; dan
s.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawab Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, sebagai berikut:
a.pelaksanaan pengelolaan keuangan;
b.pelaksanaan administrasi keIja sarna, penyusunan program dan pelaporan;
c.pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian serta hukum; dan
d.pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat.
Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdiri dari:
a.Kepala Urusan Keuangan;
b.Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
c.Kepala Urusan Rumah Tangga.
Paragraf6 Urusan Keuangan
(1)Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
(2)Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bera.da dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.melaksanakan program rencana bisnis anggaran tahunan;
b.melaksanakan pengelolaan pendapatan, belanja, kas, sistem informasi manajemen dan akuntansi keuangan;
c.melaksanakan rencana dan penyusunan laporan yang meliputi longlist, RKAKL,DIPA,Petunjuk Operasional, Lakip, Laptah, Monev;
d.membuat laporan kegiatan urusan keuangan dan realisasi penggunaan anggaran;
e.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan;
f.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedurkegiatan Kepala Urusan Keuangan; dan
g.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.
Paragraf7 Uru.n Tata U.ha dan Kepegawaian
(1)Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan laporan, serta urusan kepegawaian, ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi.
(2)Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyusun program pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan;
b.melakukan pendataan terkait aspek hukum (aspek legal) terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga;
c.melaksanakan kegiatan kehumasan:
d.melaksanakan pengelolaan administrasi surat-menyurat;
e.melakukan verifikasi/koordinasi usulan konsep surat;
f.mengelola tata usaha kepegawaian (menyusun formasi pegawai, menyiapkan berkas pengusulan calon pegawai);
g.melaksanakan penerimaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai non PNS;
h.melaksanakan pendataan dokumen pegawai antara lain kartu pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, SKP, SPPr;
i.melaksanakan pengelolaan kearsipan;
J. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK)dan nominatif PNS;
k.mengajukan usulan pegawai yang akan melanjutkan pendidikan dan pelatihan;
1.memproses usulan pemberian tanda jasa atau penghargaan, sanksi, pembuatan surat cuti dan ijin PNS;
m.mengelola Surat PeIjanjian KeIja dengan Tenaga Kontrak;
n.memonitor updating Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK)dan Sistem Informasi Jabatan (SIJ);
o.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian;
p.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedurkegiatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
q.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Tata Usaha dan Kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi umum.
Paragraf8 U~n Rumah Tangga Kepala Urusan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
(2)Urusan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyusun sarana penunjang kegiatan perkantoran dan penatausahaan barang milik negara;
b.menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang kebutuhan kantor kepada penggunajasa;
c.mengelola pengoperasian power plant;
d.mengelola pengoperasian jaringan air, listrik dan komunikasi;
e.mengelola penggunaan kendaraan dinas;
f.memproses penghapusan barang milik negara;
g.membuat laporan barang barang milik negara;
h.menyusun daftar inventaris ruangan;
1.memonitor kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Poltekpel Surabaya;
j.menyusun dan memonitor jadwal tugas jaga keamanan;
k.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rumah tangga;
1.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur kegiatan Kepala Urusan Rumah Tangga; dan
m.melakukan tugas lain yang berhubungan dengan urusan rumah tangga yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.
Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Kepala Urusan Rumah Tangga diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas nama Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Poltekpe1. Bagian Kelimabelaa Unit PenUDjan,
(1)Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf 0, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Poltekpel Surabaya, yang masing-masing Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Poltekpe1.
Unit Teknologi Informatika; Unit Sistem Informasi Manajemen; Unit Laboratorium dan Simulator; Unit Bengkel; Unit Fasilitas Umum; Unit Fasilitas Kelas; Unit Bahasa; Unit Kesehatan; dan Unit Perpustakaan dan Dokumentasi.
(3)Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan:
1) Unit Teknologi Informatika; 2) Unit Sistem Informasi Manajemen; 3) Unit Laboratorium dan Simulator; dan 4) Unit Bengkel. 1) Unit Fasilitas Umum; 2) Unit Fasilitas Kelas; dan 3) Unit Bahasa; 1) Unit Kesehatan; dan 2) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi. Paragraf 1 Unit Teknologi Informatika
(1)Kepala Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan Teknologi Informatika dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.
(2)Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.SistemJaringan Internet dan Intranet (Wiji dan LAN); dan
b.Pengelolaan software dan hardware dalam penyiapan berbagai data base.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan Teknologi Informatika dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan;
b.mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informatika dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan;
c.melayani dan mengelola kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan menggunakan Teknologi Informatika;
d.mengembangkan metode pembelajaran Teknologi Informatika;
e.memantau pengadministrasian seluruh kegiatan Unit Teknologi Informatika;
f.merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan pengelolaan Teknologi Intormatika;
g.mengunggah (upload) dan mengunduh (download) data-data yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan;
h.mengajukan permohonan kebutuhan perbaikan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana Unit Teknologi Informatika;
i.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur Unit Teknologi Informatika;
j.mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan peningkatan dan pengembangan Teknologi Informatika dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
k.melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Teknologi informasi yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Paragraf2 Unit Sistem Informasi Manajemen
(1)Kepala Unit Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan data dan informasi internal maupun eksternal kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Sistem Informasi Manajemen menyelenggarakan fungsi sebagai beriku t:
a.menyusun program data base program pendidikan dan pelatihan;
b.mengurus basis data peserta diklat beserta kelulusannya;
c.pengelolaan data base;
d.mengurus data-data dan dokumen yang berkaitan dengan jenis- jenis laporan;
e.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality ProcedurUnit Sistem Informasi Manajemen;
f.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan data dan informasi internal maupun eksternal; dan
g.melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Sistem Informasi Manajemen yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Paragrafa Unit Laboratorium dan Simulator
(1)Kepala Unit Laboratorium dan Simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan laboratorium dan simulator untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Unit Laboratorium dan Simulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
Laboratorium dan Simulator Nautika; Laboratorium dan Simulator Teknika; Laboratorium dan Simulator Elektro Pelayaran.
(3)Masing-masing Unit Laboratorium dan Simulator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Poltekpel dan dalam pembinaan sehari-hari berkoordinasi dengan Pembantu Direktur 1.
(4)Laboratorium dan Simulator Nautika sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, terdiri dari:
a.Laboratorium Tali temali (Seamanship Laboratory);
b.Laboratorium Menjangka Peta;
c.Laboratorium Ship Operation;
d.Laboratorium Computer Based Training (CET) Nautika;
e.Laboratorium Ship Stability;
f.Laboratorium Model Ship;
g.Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS);
h.Global Maritime Distress Signal System (GMDSS)Simulator;
i.Navigation Aid Simulator;
j.Radar/ARPA Simulator;
k.Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Simulator;
1.Cubical Bridge Simulator;
m.Full mission bridge simulator;
n.Steering Gear Simulator;
o.Boat house (Life boat / sekoci); dan
p.Scoled Down 3D Model Ship.
(5)Laboratorium dan Simulator Teknika sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, terdiri dari:
a.Laboratorium Diesel Engine;
b.Laboratorium Boiler (Steam plan);
c.Laboratorium Fire ground dan smoke chamber;
d.Laboratorium Marine Engine;
e.Real Engine Simulator;
f Graphic for Engine Room Simulator;
g.Engine plan simulator;
h.CET Engine Simulator;
i.Workshop;
j.Bubut;
k.Las;
1.Drill;
m.Uji Material; dan
n.Overhoul.
(6)Laboratorium dan Simulator Elektro Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
Laboratorium Elektrik; Laboratorium Elektronik; Laboratorium Outomatic Control; Laboratorium Programmable Logic Controller (PLC); Laboratorium Refrigerator; Laboratorium Pneumatic Hidrolic; Laboratorium Fisika Terapan; dan Laboratorium Komputer (Multimedia).
(7)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Laboratorium dan Simulator menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyusun rencana keIja dan program pengembangan Laboratorium dan Simulator;
b.menyusun pedoman penggunaan peralatan Laboratorium dan simulator;
c.menyusun kebutuhan bahan praktek setiap periode program pendidikan dan pelatihan Tahunan/ Program;
d.menyiapkan pengoperasian Laboratorium dan Simulator serta menindaklanjuti apabila teIjadi kerusakan;
e.mencatat pelaksanaan pengoperasian Laboratorium dan Simulator (Harlan, Bulanan, Tahunan);
f.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi prosedur mutu Unit Laboratorium dan Simulator;
g.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan laboratorium dan simulator; dan
h.melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Laboratorium dan Simulator yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Paragraf4 Unit Dengkel
(1)Kepala Unit Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan bengkel untuk kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Unit Bengkel/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri darl:
a.Bengkel KeIja Bangku;
b.Bengkel Las Listrik dan Las Acetilyn;
c.Bengkel Mesin Bubut (Lathe Machine);
d.Bengkel Overhoul Engine; dan
e.Bengkel Uji Materiil.
(3)Dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Bengkel menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyusun program pelaksanaan praktek di workshop / bengkel;
b.menyusun pedoman penggunaan peralatan praktek bengkel (mekanis, hidrolik, pneumatik);
c.menyusun kebutuhan bahan praktek setiap periode program Diklat Tahunan/ Program, mengajukan permintaan dan menyiapkan bahan-bahan praktek pada tiap-tiap program Diklat;
d.mengkoordinasikan dalam membuat rancangan modul lesson plan pembuatan "benda keIja" dan bahan - bahan praktek serta peralatan perawatan dan perbaikan tiap-tiap sub bengkel;
e.merancang perbaikan metode dan Diklat pelaksanaan praktek perbengkelan;
f.mengkoordinasikan dengan jurusan untuk merancang dan mengembangkan sistem penilaian dan pengujian keterampilan penggunaan teknologi perbengkelan, menyiapkan dan memperbaiki konsep bahan ajar yang berhubungan dengan teknologi perbengkelan dan peralatan praktek;
g.membuat laporan dan merekap laporan kegiatan praktek perbengkelan setiap sub bengkel;
h.mengkaji kemajuan pelaksanaan praktek penggunaan peralatan perbengkelan;
i.memonitoring kegiatan pelaksanaan praktek bengkel yang telah dibuat;
j.memeriksa laporan sasaran mutu kegiatan bengkel;
k.memeriksa jumlah pemakaian bahan - bahan praktek;
1.memelihara dokumen kegiatan pelaksanaan kegiatan program bengkel;
m.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur Unit Bengkel;
n.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bengkel; dan
o.melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan bengkel yang diberikan oleh Direktur Poltekpe1.
ParagrafS Unit Fasl1itas Umum
(1)Kepala Unit Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas umum.
(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Sarana dan Prasarana olahraga dan kesamaptaan;
b.Auditorium;
c.Ruang Rapat;
d.Kantin;
e.Taman dan Laban Parkir;
f.Guest House;
g.Mess Perwira; dan
h.Sarana ibadah.
(3)Unit Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Poltekpel dan dalam pembinaan operasional sehari-hari berkoordinasi dengan Pembantu Direktur II.
(4)Dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Fasilitas Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
melaksanakan perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas umum; merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengkoordinir kegiatan pelayanan sarana dan prasarana umum; mengatur dan mengawasi penggunaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
d.melaksanakan pengawasan kebersihan sarana dan prasarana fasilitas umum;
e.melaksanakan pengecekan inventaris fasilitas umum secara rutin;
f.mengusulkan pengadaan kebutuhan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum;
g.melakukan inventarisasi dan identiflkasi sarana dan prasarana fasilitas umum;
h.menyiapkan dan mengisi log book atas penggunaan fasilitas umum;
i.membuat rekapitulasi penggunaan fasilitas umum;
j.melakukan evaluasi seluruh kegiatan Unit Fasilitas Umum;
k.mengadministrasikan seluruh kegiatan Unit Fasilitas Umum;
1.membuat laporan berkala pelaksanaan Unit Fasilitas Umum;
m.melakukan koordinasi dengan satuan keIja yang terkait;
n.menjalin keIjasama dan kemitraan keIja dengan instansi lain;
o.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur Unit Fasilitas Umum;
p.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitas umum;
dan
q.melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Fasilitas Umum yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
Paragraf6 Unit Fa.ilita. Kela.
(1)Unit Fasilitas Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengkoordinir kegiatan pelayanan sarana dan prasarana kelas.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Fasilitas Kelas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyusun perencanaan dan pengembangan fasilitas kelas;
b.menyiapkan sarana dan prasarana kelas, pembentukan, peningkatan, slwrt course dan DKKP (Meja, Kursi, Almari, AC, Locker, Papan Tulis, Alat Tulis (spidol), LCD, Screen, dan Jam dinding);
c.mengatur dan mengawasi fasilitas Ruang Audio Visual;
d.melaporkan sarana dan prasarana fasilitas kelas yang rusak;
e.melakukan inventarisasi dan identiflkasi sarana dan praSarana kelas serta memelihara barang inventaris fasilitas kelas;
f.mendokumentasikan laporan kegiatan Unit Fasilitas Kelas;
g.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur Unit Fasilitas Kelas;
h.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Fasilitas Kelas; dan
1.melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Fasilitas Kelas yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
ParagraC7 Unit Bahasa
(1)Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasall15 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:
a.melakukan penYiapan pengoperasian dan pemeliharaan laboratorium bahasa; dan
b.mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan peningkatan, pengembangan dan penguasaan keterampilan berbahasa kepada peserta diklat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Bahasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.merencanakan program pelaksanaan praktek berbahasa inggris dan bahasa asing lainnya;
b.menyusun modul - modul bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya bagi peserta diklat;
c.mengevaluasi kemajuan penggunaan berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya;
d.mengembangkan perencanaan pembelajaran (lesson plan) praktek bahasa inggris (TOEFL/TOEIC/IELTSJ dan bahasa asing lainnya;
e.mempersiapkan dan memperbaiki konsep serta mengembangkan sistem penilaian dan pengujian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya;
f.mendokumentasikan laporan kegiatan Unit Bahasa;
g.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur Unit Bahasa;
h.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Bahasa; dan
1.melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Unit Bahasa yang diberikan oleh Direktur Poltekpel.
ParagraCS Unit Keuhatan
(1)Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf h, mempunyai tugas sebagai berikut:
a.melakukan pengelolaan dan pelayanan kesehatan (promotif, preventive, kurative, dan rehabilitative); dan
b.melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan dan kesehatan pegawai, taruna, peserta diklat serta sanitasi Iingkungan.
(2)Dalam mel8ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.merencanakan, melaksanakan penyusunan program pelayanan kesehatan bagi taruna, peserta diklat dan pegawai;
b.menyusun rencana kebutuhan operasional pelayanan kesehatan (obat - obatan, alat - alat kesehatan dan alat penunjang);
c.menyusun dan mengembangkan prosedur pemeliharaan alat - alat kesehatan;
d.menyusun, mengembangkan dan melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan terkait dalam pelaksanaan dan keIjasama pengolahan limbah medis dan non medis (AMDAL);
e.menyusun rencana kebutuhan dan melakukan koordinasi pelaksanaan seleksi kesehatan calon taruna dan calon peserta diklat;
f.menyusun usulan kegiatan dan melakukan koordinasi pengendalian epidemiologipenyakit;
g.mengusulkan rencana kebutuhan pelatihan tenaga medis dan paramedis;
h.melakukan koordinasi perawatan dan tindak lanjut terhadap pasien peserta didik rawat inap;
i.melakukan koordinasi persiapan tindakan rujukan dan follow up ke RS atau instansi kesehatan yang direkomendasikan;
j.menerbitkan surat keterangan sakit dan ijin istirahat;
k.melakukan koordinasi sidak narkoba dan penyakit menular seksual;
1.merencanakan dan melakukan monitoring kebersihan ruang makan dan lingkungan asrama taruna;
m.melakukan koordinasi pemberian penyuluhan kesehatan rutin terhadap peserta diklat dan pegawai;
n.melakukan koordinasi medical check up PNS;
o.melakukan koordinasi pendampingan medis kepada peserta didik dan PNS pada kegiatan - kegiatan di luar kantor;
p.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan, persediaan dan kadaluarsa obat - obatan;
q.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality ProceduT Unit Kesehatan;
r.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kesehatan; dan
s.melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Kesehatan yang diberikan oleh Direktur Poltekpe1.
Paragraf9 Unit Perpustakaan daD DokumeDtasi
(1)Unit Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasall15 ayat (2) hurufi, mempunyai tugas sebagai berikut:
a.melakukan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi; dan
b.merencanakan penyediaan atau pengelolaan buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan dan audio visual serta dokumentasi.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.menyusun program keIja per bulan dan per tahun;
b.menyusun Rencana Anggaran Belanja Perpustakaan per tahun;
c.menjalin keIjasama dengan Perpustakaan lain dan penerbit;
d.memverifikasi daftar ajuan koleksi perpustakaan dan judul e-book yang akan di bukukan;
e.memverifikasi kesesuaian fisik barang (koleksi) yang datang dari urusan rumah tangga dengan Dokumen Tanda Terima Barang;
f.memverifikasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang; .
g.memeriksa dan memverifikasi hasil Stock Opname (Inventarisasi Koleksi);
h.mengadakan meeting internal petugas perpustakaan;
i.mendokumentasikan hasil karya ilmiah di lingkungan Poltekpel Surabaya;
j.melaksanakan dan mengusulkan perbaikan dokumentasi Quality Procedur Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
k.melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Perpustakaan dan Dokumentasi; dan
1.melaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan urusan Perpustakaan dan Dokumentasi yang diberikan oleh Direktur Poltekpe1.
BAS IX TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMlK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DEWAN PENGAWAS, DAN DEWAN PENYANTUN Bagian Kesatu Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Direktur Poltekpel dan Pembantu Direktur Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Direktur
(1)Calon Direktur diusulkan sebanyak 3 (tiga) calon sebagai hasil rapat Senat Poltekpel Surabaya kepada Kepala Badan.
(3)Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Menteri melalui Kepala Badan.
Paragraf2 Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pembantu Direktur Calon Pembantu Direktur, diusulkan oleh Direktur Poltekpel setelah mendapat pertimbangan Senat Poltekpel Surabaya. Calon Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas nama Menteri. Calon Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Direktur Poltekpe1.
(4)Direktur dan Pembantu Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sarna untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
(5)Tata cara pemilihan, pengangkatan, pernberhentian, dan penggantian antar waktu Direktur Poltekpel diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Senat Poltekpel Surabaya.
Paragrafa Penyaratan Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.warga negara Indonesia;
c.sehatjasmani dan rohani;
d.berpendidikan dan bergelar paling sedikit S2;
e.memiliki jabatan fungsional dosen paling sedikit Lektor;
f.berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat diangkat;
g.mempunyai masa keIja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai dosen di lingkungan Kementerian Perhubungan;
h.memiliki kompetensi, integritas, kinetja dan komitmen; dan
i.memilikijiwa kewirausahaan.
Calon Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.warga negara Indonesia;
c.sehatjasmani dan rohani;
d.berpendidikan dan bergelar paling sedikit S2;
e.memiliki jabatan fungsional dosen paling sedikit Asisten Ahli;
f.berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh)) tahun pada saat diangkat;
g.dapat beketja secara sinergis dengan Direktur Poltekpel;
h.memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi; dan
1.pernah menjabat Esselon IV atau Kepala Jurusan atau Kepala Pusat atau jabatan lain dan mempunyai masa keIja paling sedikit 2 (dua) tahun di Poltekpel Surabaya serta ditetapkan oleh Direktur Poltekpel setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Poltekpel Surabaya.
Paragraf4 Pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur
a.tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian Senat Poltekpel Surabaya dan pertimbangan dari Kepala Badan dan ditetapkan oleh Menteri;
b.melakukan tindakan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) ;
c.melakukan perbuatan melanggar moral, etika, dan tatakrama yang diputuskan oleh rapat Senat Poltekpel Surabaya;
d.berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat Poltekpel Surabaya dan Kepala Badan; dan
e.berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan.
a.tidak memenuhi dan tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan penilaian Senat Poltekpel Surabaya dan pertimbangan Direktur Poltekpel, dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri;
b.ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
c.melakukan perbuatan melanggar moral, etika, dan tatakrama yang diputuskan oleh rapat Senat Poltekpel Surabaya;
d.berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Senat Poltekpel Surabaya dan Kepala Badan; dan
e.berhalangan tetap selama 6 (enam).
(1)Dalam hal Direktur Poltekpel berhalangan tetap, maka Kepala Badan dapat menetapkan salah satu Pembantu Direktur untuk merangkap jabatan sebagai pejabat sementara Direktur Poltekpel sampai ditetapkannya Direktur definitif.
(2)Dalam hal Pembantu Direktur berhalangan tetap, maka Direktur Poltekpel dapat melakukan pergantian antar waktu.
Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Senat Paragraf 1 Tata Cara dan Pengangkatan Senat
(1)Tata cara pemilihan dan pengangkatan Senat Poltekpel Surabaya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat Poltekpel Surabaya.
(2)Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Ketua Senat Poltekpel Surabaya yang dibantu oleh Sekretaris yang dipilih di antara Anggota Senat Poltekpel Surabaya.
(3)Anggota Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan melalui usulan dari Direktur Poltekpel.
/I
(4)Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
a.Ketua merangkap anggota;
b.Sekretaris merangkap anggota; dan
c.Anggota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Ketua Senat Poltekpel Surabaya.
Paragraf2 Pemilihan Anggota
(1)Pemilihan anggota Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 , diselenggarakan oleh Panitia Ad-Hoc yang dibentuk oleh Senat Poltekpel Surabaya.
(2). Pemilihan anggota Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a.Wakil Jurusan terdiri 1 (satu) orang dari masing-masing Jurusan;
b.Wakil Dosen yang bukan mewakili jurusan, dipilih dalam rapat kelompok dosen Jurusan melalui tahapan sebagai berikut :
1) masing-masing kelompok dosen jurusan mencalonkan 5 (lima) orang calon; dan 2) 2 (dua) calon yang mendapat suara terbanyak dari setiap kelompok dosen jurusan ditetapkan menjadi anggota Senat Poltekpel Surabaya.
c.Calon anggota Senat Poltekpel Surabaya dari unsur lain diusulkan oleh Panitia Ad-Hoc.
(3)Pada 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Senat Poltekpel Surabaya berakhir, diadakan pemilihan anggota Senat Poltekpel Surabaya untuk periode berikutnya.
(4)Keanggotaan Senat Poltekpel Surabaya dikukuhkan dengan Keputusan Direktur Poltekpel.
Persyaratan dosen yang dapat dipilih sebagai anggota Senat Poltekpel Surabaya yaitu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dosen Poltekpel Surabaya mempunyai masa pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun di Poltekpel Surabaya dan tidak sedang ditugaskan di luar Poltekpel Surabaya selama 6 (enam) bulan atau lebih; sehat jasmani dan rohani; mempunyai integritas dan disiplin; dan bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Poltekpel Surabaya yang dinyatakan secara tertulis. Paragrafa PemUihan Ketua Senat
(1)Setiap anggota Senat Poltekpel Surabaya berhak dicalonkan atau mencalonkan sebagai Ketua Senat Poltekpel Surabaya.
(2)Calon Ketua Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diseleksi oleh masing-masing KIomisi sebanyak 1 (satu) Orang untuk diajukan sebagai Calon Ketua Senat Poltekpel Surabaya.
(3)Calon Ketua Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih oleh anggota Senat Poltekpel Surabaya dalam sidang Senat Poltekpel Surabaya sesuai dengan proses persidangan.
Paragraf4 Penuantian Keanuotaan
(1)Keanggotaan Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada Pasa1133, akan diganti apabila:
a.tidak lagi menduduki jabatan;
b.ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan (inkracht); dan
c.ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan Poltekpel Surabaya mengenai etika dan disiplin oleh rapat pleno Senat Poltekpel Surabaya.
(2)Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dati hasil pemilihan Senat Poltekpel Surabaya akan hilang keanggotaannya apabila:
a.menjabat jabatan struktural di luar Poltekpel Surabaya danl atau ditugaskan di luar Poltekpel Surabaya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
b.ditetapkan melakukan tindakan melanggar hukum oleh pengadilan (inkracht) ;
c.ditetapkan melakukan tindakan melanggar aturan Poltekpel Surabaya mengenai etika dan disiplin oleh rapat pleno Senat Poltekpel Surabaya;
d.berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Senat Poltekpel Surabaya dengan alasan yang dapat diterima; dan
e.berhenti dati Poltekpel Surabaya.
ParalrafS Pergantian Antar Waktu
(1)Bagi anggota Senat Poltekpel Surabaya yang berhenti sebelum masa keIja Senat Poltekpel Surabaya berakhir, akan dilakukan pergantian antar waktu.
(2)Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anggota Senat Poltekpel Surabaya perwakilan dosen yang mewakili jurusan dilakukan sesuai dengan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
(3)Bagi anggota Senat Poltekpel Surabaya yang terpilih melalui tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, pergantian antar waktu dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a.calon yang memperoleh jumlah suara terdekat dengan jumlah suara anggota terpilih dapat diangkat menjadi anggota Senat PoltekpelSurabaya;dan
b.apabila tidak memungkinkan dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pergantian antar waktu dilakukan dengan cara melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
Paragraf6 Komiai dan Panitia Ad Hoc
(1)Senat Poltekpel Surabaya dipimpin oleh Ketua Senat Poltekpel Surabaya dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Poltekpel Surabaya untuk masa jabatan paling banyak 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Komisi dan Panitia Ad-Hoc untuk melancarkan tugas-tugasnya, dan pembentukannya di tetapkan dengan Keputusan Senat Poltekpel Surabaya.
(3)Jumlah, jenis, dan tugas Komisi dan Panitia Ad-Hoc ditetapkan oleh sidang pleno Senat Poltekpel Surabaya sesuai dengan kebutuhan.
(4)Dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Komisi dan Panitia Ad- Hoc, Senat dapat meminta bantuan kepada dosen dan pihak luar yang bukan anggota Senat Poltekpel Surabaya.
(5)Komisi Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) Komisi yaitu :
a.Komisi A mengurusi pengembangan pendidikan;
b.Komisi B mengurusi pengembangan SDM dan keuangan; dan
c.Komisi C mengurusi pengembangan ketarunaan dan alumni.
Paragraf7 Hak dan Kewajiban Hak dan kewajiban Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Poltekpel Surabaya diatur dengan Keputusan Senat Poltekpel Surabaya. ParagrafS Persidangan
(1)Sidang Senat Poltekpel Surabaya terdiri atas Sidang Pleno, Sidang Komisi, Sidang Panitia Ad-Hoc, dengan Ketua Komisi dan atau Ketua Panitia Ad-Hoc.
(2)Sidang Pleno Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
(3)Sidang Pleno Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar jadwal dapat dilakukan apabila ada usul secara tertulis paling sedikit 200.10 (dua puluh persen) anggota Senat Poltekpel Surabaya.
(4)Sidang Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat Poltekpel Surabaya.
(5)Sidang Komisi dan Sidang Panitia Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Ketua Komisi dan Ketua Panitia Ad-Hoc.
(6)Sidang Pleno Senat Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sah dan/atau memenuhi forum, apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Senat Poltekpel Surabaya yang hadir.
Bagian Kettga Pengambilan Keputusan
(1)Pengambilan keputusan oleh organ Poltekpel Surabaya dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dianggap sah apabila dilakukan dalam suatu rapat atau sidang yang memenuhi persyaratan forum yang telah ditetapkan.
(2)Jika dalam rapat atau sidang organ Poltekpel Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan pemungutan suara.
(3)Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pemungutan suara tidak tercapai, maka pengambilan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang.
Bagian Keempat Pemungutan Suara Persyaratan forum rapat atau sidang organ Poltekpel dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak ditetapkan oleh masing-masing organisasi Poltekpel Surabaya.
(2)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah, apabila diambil dalam suatu rapat sidang yang memenuhi forum disetujui oleh lebih dari % jumlah peserta rapat sidang yang hadir memenuhi forum.
(3)Tata cara pemungutan suara dan penyampaian suara oleh para peserta rapat sidang untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain ditetapkan oleh masing-masing organisasi Poltekpel Surabaya.
Baglan Kelima Persldangan
(1)Sidang Pimpinan terdiri atas Sidang Direktur Poltekpel dan Sidang Pleno Pimpinan.
(2)Sidang dipimpin oleh Direktur Poltekpel atau salah seorang dari anggota sidang yang ditunjuk oleh Direktur Poltekpel.
(3)Sidang dipimpin oleh Direktur Poltekpel atau salah seorang dari anggota sidang yang ditunjuk oleh Direktur Poltekpel.
(4)Peserta dan tata cara pelaksanaan sidang pimpinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Poltekpel.
Baglan Keenam Ketua Dan Sekretaris Jurusan
(1)Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dengan Keputusan Direktur Poltekpel berdasarkan pertimbangan dari Senat Poltekpel Surabaya.
(2)Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
a.Direktur Poltekpel memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
b.Dosen pada jurusan yang bersangkutan memiliki 650/0 (enam puluh lima persen) hak suara, dan masing-masing Dosen memiliki hak suara yang sarna.
(3)Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali padajabatan yang sarna untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(4)Tata cara pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Poltekpel.
(1)Ketua Jurusan diusulkan oleh Direktur Poltekpel dan ditetapkan oleh Senat Poltekpel Surabaya dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.berpendidikan dan bergelar paling rendah Sl/Strata B atau Diploma-IVdi bidang pelayaran;
b.mempunyai sertifikat ANTIII ATI II bagi jurusan Nautika Pelayaran dan Teknika Pelayaran;
c.Menduduki jabatan fungsional dosen;
d.pengalaman menjadi dosen tetap di Poltekpel Surabaya dengan waktu paling sedikit 2 (dua) tahun;
e.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
f.mempunyai keahlian sesuai dengan Jurusan yang bersangkutan;
g.mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
h.memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltekpel Surabaya;
i.berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
j.menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Jurusan.
(2)Sekretaris Jurusan diusulkan oleh Direktur Poltekpel dan ditetapkan oleh Senat Poltekpel Surabaya dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.berpendidikan dan bergelar paling rendah S 1I Strata B atau Diploma-IV;
b.mendudukijabatan fungsional dosen;
c.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
d.mempunyai keahlian sesuai dengan Jurusan yang bersangkutan;
e.mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
f.memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltekpel Surabaya;
g.berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
h.menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalakan tugas sebagai Sekretaris Jurusan.
Bagian Ketujuh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepacla Masyarakat
(1)Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekpel.
(2)Masajabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sarna.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur Poltekpel.
Bagian Kedelapan Pimpinan Pelaksana Adminitrasi
(2)Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakanjabatan struktural.
(3)Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan hasil pertimbangan dati Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Kesembilan Kepala Unit
(1)Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekpel setelah mendapat pertimbangan dati rapat Senat Poltekpel Surabaya.
(2)Pengangkatan Kepala Unit dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.berpendidikan dan bergelar paling rendah S 1 j Strata B atau Diploma-IV;
b.mempunyai jabatan akademikj fungsional dosen;
c.berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
d.mempunyai keahlian sesuai dengan Jurusan yang bersangkutan;
e.mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
f.memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltekpel Surabaya;
g.berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
h.menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Unit.
(3)Kepala Unit diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dati 2 (dua) kali masajabatan berturut-turut.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Poltekpel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesepuluh Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat
(1)Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekpel setelah mendapatkan pertimbangan rapat Senat Poltekpel Surabaya.
(2)Penetapan Kepala Pusat diangkat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.berpendidikan dan bergelar paling rendah S1/Strata B atau Diploma-IV;
b.menduduki jabatan fungsional dosen;
c.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
d.mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
e.memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltekpel Surabaya;
f.berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
g.menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Pusat.
(3)Sekretaris Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekpel setelah mendapat pertimbangan rapat Senat Poltekpel Surabaya.
(4)Pengangkatan Sekretaris Pusat diangkat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.berpendidikan dan bergelar paling rendah S1 /Strata B atau Diploma-IV;
b.menduduki jabatan fungsional dosen;
c.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
d.mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
e.memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan Poltekpel;
f.berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
g.menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Pusat.
(5)Sekretaris Pusat bertugas membantu melaksanakan kegiatan administrasi mengelola prasarana, sarana fisik dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
(6)Masa jabatan Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(7)Mekanisme pembentukan dan perubahan organ Pusat dilakukan melalui pembahasan oleh Pimpinan Poltekpel Surabaya dan rapat Senat Poltekpel Surabaya serta disetujui oleh Kepala Badan.
(1)Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tenaga ahli penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang dipimpin dan diusulkan oleh Kepala Pusat yang terkait dan diangkat oleh Direktur Poltekpel.
(2)Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Ketarunaan mempunyai tenaga ahli pengasuhan dan pembinaan taruna yang dibuktikan dengan sertiftkat sebagai pembina taruna yang dipimpin dan diusulkan oleh Kepala Pusat yang terkait dan diangkat oleh Direktur Poltekpel.
Bagian Kesebelas Divisi
(1)Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekpel setelah mendapat pertimbangan rapat Senat Poltekpel Surabaya.
(2)Pengangkatan Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a.berpendidikan dan bergelar paling rendah S 1 atau Diploma-IV;
b.mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
c.berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d.berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
e.menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Divisi.
(3)Masa jabatan Kepala Divisi untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(4)Kepala Sub Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Poltekpel dengan kriteria sebagai berikut:
a.berpendidikan dan bergelar paling rendah S 1 atau Diploma -IV;
b.mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
c.berprestasi, berdisiplin, dan penuh dedikasi; dan
d.menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Divisi.
(5)Kepala Sub Divisi diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masajabatan Kepala Divisi berturut-turut.
Kepala Sub Divisi serta Ketua Sub Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekpel setelah mendapat pertimbangan dalam rapat Senat Poltekpel Surabaya. Bagian Keduabelas Satuan Pemeriksa Internal
(2)Pernilihan Ketua Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat Satuan Pemeriksa Internal yang diselenggarakan secara khusus.
(3)Pemilihan Ketua Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
(4)Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(5)Ketua Satuan Pemeriksa Internal terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pemeriksa Internal sebagai Sekretaris Satuan Pemeriksa Internal.
(6)Ketua dan Sekretaris Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ditetapkan oleh Direktur Poltekpel.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pemeriksa Internal diatur dengan Peraturan Direktur Poltekpel.
(8)Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sarna.
Bagian Ketigabelas Dewan Pengawas
(1)Direktur Poltekpel mengusulkan nama-nama calon Dewan Pengawas kepada Kepala Badan untuk proses penetapan lebih lanjut oleh Menteri.
(2)Pengusulan nama calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempatbelas Dewan Penyantun
(1)Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Poltekpel, setelah mendapatkan persetujuan Senat Poltekpel Surabaya.
Pengurus Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.
(3)Masa keIja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa keIja Direktur Poltekpel.
(4)Hal-hal lain yang menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan Direktur Poltekpel setelah mendapat pertimbangan dari Senat Poltekpel Surabaya.
BABX DOSER DAN TERAGA KEPERDIDIKAR Bagian Kesatu Status Pendidik
(1)Dosen Poltekpel Surabaya terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
(2)Dosen tetap yaitu dosen yang bekeIja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekpel Surabaya.
(3)Dosen tidak tetap yaitu dosen yang bekeIja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Poltekpel Surabaya.
(4)Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Direktur Poltekpel atas usul Ketua Jurusan yang bersangkutan.
Bagian Kedua Pengangkatan, Pembinaan, Pengembangan Kader
(1)Dosen Poltekpel Surabaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
C. sehat jasmani dan rohani;
d.berpendidikan paling rendah Strata-2 (S-2) Atau sertifikat ANT/ ATT-II atau setara untuk tenaga pendidik Diploma;
e.memiliki kompetensi sebagai dosen;
f.memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
g.memiliki moral, dedikasi, dan integritas yang tinggi; dan
h.memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara;
i.persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian dosen dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada peserta didik.
(1)Kelompok Dosen terdiri dari sejumlah tenaga dosen, yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
(2)Setiap kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Poltekpel.
(3)Jumlah tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai kebutuhan dan beban ketja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan dosen sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kelompok dosen dan instruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Poltekpel dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
(2)Pengasuh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Poltekpel dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur III yang menyangkut bidang ketarunaan dan senantiasa berkoordinasi dengan Pembantu Direktur I.
(3)Instruktur dan pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), merupakan jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Direktur Poltekpel. Dalam hal tetjadi kekurangan dosen pada bidang studi tertentu yang dapat mengganggu kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dapat diminta bantuan tenaga pendidik yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kompetensi yang diperlukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Poltekpel. Baglan Ketlga Jenjang Jabatan Akademlk
(1)Jenjang jabatan fungsional dosen Poltekpel Surabaya pada dasarnya terdiri dari asisten, ahli, lektor, dan lektor kepala.
(2)Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
I Bagian Keempat Tenaga Kependidikan
(1)Tenaga kependidikan di Poltekpel Surabaya terdiri dati pustakawan, instruktur, pranata komputer, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
(2)Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Direktur Poltekpel dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tenaga Pendidik dapat mengajar di lembaga pendidikan lain dengan seizin Direktur Poltekpel dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan. Direktur Poltekpel bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan karier dosen. BABXI PESERTA DIDIK DAN ALUMNI Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik
(1)Peserta Didik Poltekpel Surabaya merupakan mereka yang diterima dan/ atau telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta didik pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu pada Poltekpel Surabaya, dengan Program:
a.Pembentukan yang disebut dengan Taruna/Taruni;
b.Peningkatan yang disebut dengan Perwira Siswa; dan
c.Short Course yang disebut dengan Siswa;
(2)Warga negara asing dapat menjadi peserta didik di Poltekpel Surabaya setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penerimaan Peserta didik baru di lingkungan Poltekpel Surabaya diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru di lingkungan Poltekpel Surabaya tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
(5)Seseorang dapat diterima sebagai peserta didik di Poltekpel Surabaya dengan status sebagai peserta didik pindahan dari Politeknik Negeri lain apabila telah memenuhi semua persyaratan.
(6)Seseorang yang berkeinginan belajar untuk memperoleh suatu gelar vokasi dapat diterima sebagai peserta didik Poltekpel Surabaya dengan persyaratan tertentu melalui penetapan Direktur Poltekpel.
(2)Setiap peserta didik Poltekpel Surabaya mempunyai hak sebagai berikut:
a.menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan susila yang berlaku dalam lingkungan Poltekpel Surabaya;
b.memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
c.mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik;
d.memanfaatkan fasilitas Poltekpel Surabaya dalam rangka kelancaran proses belajar;
e.mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya serta hasil belajamya;
f.memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya;
g.memanfaatkan sumber daya Poltekpel Surabaya melalui perwakilan atau organisasi ketarunaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata hidup bermasyarakat;
dan
h.ikut serta dalam kegiatan organisasi Ketarunaan Poltekpel Surabaya.
(3)Setiap peserta didik Poltekpel Surabaya mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada Poltekpel Surabaya;
b.ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Poltekpel Surabaya;
c.menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian;
d.menjaga kewibawaan dan nama baik almamater Poltekpel Surabaya;
e.menjunjung tinggi budi pekerti dan kebudayaan nasional; dan
f.ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi taruna yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Direktur Poltekpel dengan mendapat pertimbangan dari Senat Poltekpel Surabaya.
(1)Peserta didik dilarang melakukan kegiatan yang dapat menggangggu kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Poltekpel Surabaya antara lain tindak kekerasan, pencemaran nama baik, merusak sarana dan prasarana, tindakan pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma akademik dan kemasyarakatan.
(2)Peserta didik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi.
(3)Larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Direktur Poltekpel.
Status sebagai peserta didik Poltekpel Surabaya dinyatakan telah berakhir, apabila:
a.telah menyelesaikan program pendidikan;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan;
d.terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Poltekpel.
(1)Organisasi Peserta didik di Poltekpel Surabaya diselenggarakan dari, oleh, dan untuk peserta didik.
(2)Organisasi Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan peserta didik di lingkungan Poltekpel Surabaya.
(3)Organisasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat nonstruktural.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Poltekpel.
Balian Kedua Alumni Setiap alumni merupakan anggota dari lkatan Alumni (IKA)Poltekpel Surabaya. lKA Poltekpel Surabaya merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
(3)Struktur organisasi dan tata keIja IKA Poltekpel Surabaya diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri.
Baglan Ketlga Organlsasl Peserta Dldlk Pasa1171
(1)Organisasi Peserta Didik Poltekpel Surabaya merupakan wahana dan sarana pengembangan diri taruna ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawan serta integritas kepribadian bangsa Indonesia.
(2)Bentuk dan struktur organisasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a.Dewan Kehormatan Taruna (DKT);dan
b.Korps Resimen Taruna (KRT).
(3)Kedudukan Dewan Kehormatan Taruna dan Korps Resimen Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
a.Dewan Kehormatan Taruna merupakan dewan perwakilan taruna yang mewakili semua peserta didik; dan
b.Korps Resimen Taruna merupakan organisasi ketarunaan di Poltekpel Surabaya yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk peserta didik.
(4)Dewan Kehormatan Taruna dan Korps Resimen Taruna mempunyai tugas sebagai berikut:
a.Dewan Kehormatan Taruna mempunyai tugas mewakili taruna Poltekpel Surabaya untuk memberikan usul dan saran kepada Direktur Poltekpel terutama yang berkaitan dengan kegiatan dan pencapaian visi, misi, dan tujuan Poltekpel Surabaya; dan
b.Korps Resimen Taruna mempunyai tugas melaksanakan kepemimpinan, kemampuan berbahasa asing, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan taruna dalam kehidupan ketarunaan di Poltekpel Surabaya.
(5)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Kehormatan Taruna dan Korps Resimen Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.Dewan Kehormatan Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) perwakilan taruna untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Peserta Didik dalam kegiatan di lingkungan Poltekpel Surabaya; 2) perencana dalam penetapan program kegiatan ketarunaan; 3) pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan ekstra kulikuler di Poltekpel Surabaya yang dilaksanakan oleh taruna; dan 4) penyusunan rencana pengembangan keterampilan, manajemen, dan kepemimpinan.
b.Korps Resimen Taruna berfungsi sebagai wahana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengembangan kegiatan dan pengembangan ekstra kulikuler di tingkat Poltekpel Surabaya yang bersifat keilmuan, minat, kegemaran, kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
(6)Keanggotaan dan Kepengurusan Dewan Kehormatan Taruna dan Korps Resimen Taruna, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Dewan Kehormatan Taruna (DKT), dengan ketentuan sebagai berikut:
1) keanggotaan DKTPoltekpel Surabaya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa anggota yang mewakili seluruh taruna; 2) tata keIja kepengurusan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DKTPoltekpel Surabaya; 3) pengurus DKT diusulkan oleh taruna yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua; dan 4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus DKT bertanggung jawab kepada Direktur Poltekpel melalui Pembantu Direktur di Bidang Ketarunaan, dan sehari-hari dibawah pembinaan Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesarnaptaan.
b.Korps Resimen Taruna (KRT),dengan ketentuan sebagai berikut:
1) keanggotaan KRTterdiri atas taruna yang terdaftar mengikuti pendidikan di Poltekpel Surabaya; 2) Anggaran Dasar· dan Anggaran Rumah Tangga KRT Poltekpel Surabaya diatur oleh Direktur Poltekpel; 3) tata keIja kepengurusan KRT ditetapkan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga; dan 4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus KRT bertanggung jawab kepada Direktur Poltekpel melalui Pembantu Direktur III.