Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2019
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5533);
20);
837);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1000), diubah sebagai berikut:
Dasar nilai yang digunakan dalam kewenangan pengelolaan BMN dalam Peraturan Menteri ini yaitu nilai perolehan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2019 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 308 ^sesuai dengan aslinya JO HUKUM, HERPRIARSONO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN A. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA SEKRETARIS JENDERAL NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN 1 . Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas RplOO.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunandengannilaiperolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah usulan dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau b a n gu n a n yang m em p u n ya i d oku m en k e p em ilik a n dengan nilai p e ro leh a n B M N perusulan diatas R p 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (lim a miliar rupiah).
1) tanah d a n / a ta u b a n gu n a n , kecuali untuk B M N yang dari a w a l p eroleh a n d im a k s u d k a n untuk d ih ib a h k a n yang berada pada p erw a k ila n dalam rangka m en u n ja n g p e n in gk a ta n h u b u n gan antara Negara R e p u b lik In d o n es ia dengan negara lain, den gan nilai p e ro le h a n B M N per usulan diatas R p 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (lim a miliar ru p iah ); dan 2) Selain tanah dan/atau b a n gu n a n yang m em p u n ya i doku m en k ep em ilik a n , kecuali untuk B M N yang dari awal peroleh an d im a k s u d k a n untuk d ih ib a h k a n yang berada pada perw akilan dalam rangka m en u n ja n g p en in gk a ta n h u b u n ga n antara N egara R ep u b lik In d o n es ia dengan Negara lain, dengan nilai peroleh an B M N per usulan diatas R p 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (lim a miliar rupiah).
1) tanah dan/atau b a n gu n a n dengan nilai p eroleh a n B M N per u su lan diatas R p 2 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (du a pu lu h lim a miliar ru p iah ); dan 2) selain tanah dan/atau b a n gu n a n dengan nilai p eroleh a n B M N per u su la n diatas Rp 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (sepu lu h miliar rupiah).
1) tanah dan/atau b a n gu n a n dengan nilai p eroleh a n B M N per usulan diatas R p 2 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (du a pu lu h lim a miliar ru piah ); dan 2) selain tanah dan/atau b a n gu n a n dengan nilai p eroleh a n B M N per u su la n diatas R p lO .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (sepu lu h miliar rupiah).
1) tanah dan/atau b a n gu n a n dengan nilai p eroleh a n B M N p er u su lan diatas R p 2 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (du a pu lu h lim a miliar ru piah ); dan 2) selain tanah dan/atau b a n gu n a n dengan nilai p eroleh a n B M N per u su la n di atas Rp 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (sepu lu h miliar rupiah)
B. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN NO. 1 . MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan 2. RplOO.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehanBMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ju ta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/ataubangunandengannilaiperolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Berupa : 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ju ta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah usulan dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikandengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain,dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah)
C. DAFTARSEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/KEPALA BIRO UMUM NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN 1 . Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehanBMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
8 P e n a n d a ta n g a n a n S u rat P ern ya ta a n K esed ia an M e n erim a H ibah dari P e m erin ta h D aerah atau p ih a k lain k ep a d a P em erin ta h Pu sat, berupa:
D. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA KANTOR/UPT/SATUAN KERJA NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN 1 . Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai denganRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3. 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas R p l .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas R p l .000.000.000,00(satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas R p l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas R p l .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ju ta rupiah); dan 2) selain tanah dan/ataubangunandengannilaiperolehan BMN per usulan diatas R pl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl00.000.000,00(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berupa : 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).
MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI
Membuka PDF…