Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2018
- Nomor
- 71
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5533);
/
20);
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
BAB II
Format Keputusan dan alur proses atas pengelolaan BMN mengikuti bentuk dan format tercantum dalam Lampiran II Huruf A dan Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Selain pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pengguna Barang mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri mengenai penetapan Kuasa Pengguna Barang tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Menteri melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk melaksanakan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Negara, yang terdiri atas:
Dasar nilai yang digunakan dalam kewenangan pengelolaan BMN dalam Peraturan Menteri ini yaitu nilai perolehan, kecuali untuk kondisi berikut ini:
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1614), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1000 Salinan sesuai dengan aslinya HUKUM, I H.. SH, DESS Muda (IV/c) 1023 199203 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN A. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA SEKRETARIS JENDERAL NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas RplOO.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). -1 1 - 2 .
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5.
Berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dengan cara
1) Tanah usulan dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/ atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BM N yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/ atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas R p5.000.000.000,00 (lim a miliar rupiah). 6 . 7. 8 . Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN yang berada diluar negeri kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berupa:
Penandatanganan Surat Keputusan Pemanfaatan BMN, berupa:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
B. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN 1 . Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Direktur Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dalam bentuk
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2 . 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai denganRpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. 4.
Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dengan cara:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, antara lain:
5.
Berupa : 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dengan cara
1) tanah usulan dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/ atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikandengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/ atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 8 . 9. 10.
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Penandatanganan Surat Penetapan Kuasa Pengguna Barang. C. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN/KEPALA BIRO UMUM ATAS NAMA SEKRETARIS JENDERAL NO. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN 1 . Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai denganRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
D. DAFTAR SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA KANTOR/UPT/SATUAN KERJA NO. 1. 2. MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, dalam bentuk
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Pengajuan usulan penggunaan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam bentuk
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 3. 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengajuan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam bentuk:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 4.
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pengajuan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN, dengan cara:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas R p l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan R pl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan R pl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan R pl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berupa : 1) . tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) . selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas R p l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 7) Pengajuan usulan pemusnahan atau penghapusan BMN karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, berupa: 1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan 8) 2) Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan R pl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa:
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya JIRO HUKUM, I H.. SH, DESS Muda (IV/c) 1023 199203 1 003 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN A. FORMAT PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Mengingat Memperhatikan Menetapkan :
Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
MEMUTUSKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA ...............(1) ................ (2) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. PERTAMA KEDUA KETIGA : Melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara ...... (2) pada ....... (1) dalam bentuk sewa, dengan nilai sewa dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. : Memberi wewenang kepada ........ (5) untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa- Menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak, pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian, disetorkan ke Kas Umum Negara. : ...... (5) melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ...... Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan melampirkan Perjanjian Sewa- Menyewa. KEEMPAT : Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara sesuai Perjanjian Sewa-Menyewa. KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ............................ (6), ......................(7) NIP................................ SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
13...................... (1). LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR ..................... (1) ...................... (2). NO. Kode Barang Uraian Barang Lokasi Luas Yang Disewakan (M2) Jangka W aktu Sewa (Tahun) Periodesitas Nilai Sewa (Rp) Per Tahun Rp Jangka W aktu Sewa Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ...........................(6), ..................... (7) NIP.......................... Petunjuk Pengisian:
b. c. bahwa pada ....... (1) terdapat ........(3) seluas ....... m2, yang terletak di ................. , yang akan di Pinjam Pakai kepada ......... (2), untuk Menunjang Tugas dan Fungsi ...... (2) (.................(4)); bahwa Barang Milik Negara pada ...... (1) Kementerian Perhubungan dapat di Pinjam Pakai kepada .....(2), sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara Pada ....... (1) kepada........(2); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .... Tahun ..... tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or...... ); Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA
kepada ......(2);
MEMUTUSKAN : : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA PADA ....... (1) KEPADA .......(2) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEPADA. : Melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada ....... (1) dalam bentuk Pinjam Pakai kepada ...... (2) berupa ........., dengan luas sebesar...... m2 dengan jangka waktu selama .... (...) tahun, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. : Nilai perolehan Barang Milik Negara berupa .... sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebesar Rp..............(........................ rupiah). : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang, dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang. KEEMPAT : Memberi wewenang kepada ............(8) untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang memuat hak dan kewajiban para pihak KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara. KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ............................ (8), 191 NIP.................... SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth,:
12.............................................. ( 10). LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TENTANG PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA PADA
Nama Bara ng Kode Baran g NUP Lokasi Luas (M2) Nilai Perolehan (Rp) Jangka Waktu 1 2 3 4 5 6 7 9 Jumlah a.n. MENTERI PERHUBUNGAN .......................(9), - ....................................... ( 1 0 ) NIP................................ Petunjuk Pengisian:
yang akan dikerjasamakan kepada .................(3) untuk dioperasionalkan dalam rangka
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .... Tahun .... tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Memperhatikan : Menetapkan PERTAMA KEDUA
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PAD A........ (2) .......... (1) KEPADA.......... (3) Melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada ........ (2) ......... (1) dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan kepada ...... (3) berupa Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Memberi wewenang kepada ...... (7) untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. KETIGA : ......... (7) melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Barang Milik Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan. KEEMPAT : Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara sesuai Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan. KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ........................ (8), ........................ (9) NIP.................... SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
12................ (3). LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PADA........ (1) .....(2) KEPADA............ (3) NO. Kode Barang NU P Jenis BMN Lokasi Luas Nilai Wajar Jangka Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ....................... (8), ......................... (9) NIP. LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PADA ...(1) ...(2) KEPADA ...(3) Indikator Nilai Investasi Tanah : Rp........ Besaran Kontribusi Tetap .... % Kenaikan per tahun .... % Persentase Profit sharing ..... % Tahun KSP Nilai Kontribusi Tetap (KT) Tahun ke- 1 R p ....................... Tahun ke- R p ....................... JUMLAH R p ......................... a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ........................ (8), ......................... (9) NIP................................... Petunjuk Pengisian:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun .. tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .. Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....); Memperhatikan : Menetapkan : PERTAMA
pada Kementerian Perhubungan. MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA PAD A..... 2) ......(1) KEPADA......(3). Melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada ........ (2) .......... (1) dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada ...... (3) berupa Barang Milik Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA KETIGA KEEMPAT Memberi wewenang kepada ...... (7) untuk melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang memuat hak dan kewajiban para pihak. ......... (7) melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Barang Milik Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Negara sesuai Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ........................ (8), ......................... (9) NIP.................... SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
12................ (3). LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA PADA ........ (1) .... (2) KEPADA............(3) NO. Kode Barang NUP Jenis BMN Lokasi Luas Nilai W ajar Jangka Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ......................... (8), •........................(9) NIP. LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA PADA ...(1) .... (2) KEPADA......(3) Indikator Nilai Investasi Tanah : Rp.... Besaran Kontribusi Tetap : .... % Kenaikan per tahun : .... % Persentase Profit sharing : ..... % Tahun KSPI Nilai Kontribusi Tetap (KT) Tahun ke- 1 R p ................... Tahun ke- R p ....................... JUWILAH R p ......................... a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ......................... (8), .......................................................... ( 9) NIP................................... Petunjuk Pengisian:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor .... Tahun ...... tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or....... ); Memperhatikan : Menetapkan PERTAMA KEDUA
nom or....................tanggal................................. ; MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA ..................... (1) ..................... (2) DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN. Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor ..................... (1) ......................(2) Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA total seluruhnya sebesar Rp................ (..................... rupiah), dengan nilai penjualan sebesar Rp............. (............ rupiah). KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM Terhadap penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdapat barang milik negara yang hilang/ tidak ditemukan fisiknya, dapat dikenakan ganti rugi apabila di kemudian hari dapat dibuktikan lain yaitu adanya unsur kesengajaaan/kesalahan/kelalaian dari bendaharawan/ pengurus barang dalam proses penghapusan barang milik negara dimaksud. Kuasa Pengguna Barang wajib menghapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dari catatan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Barang wajib melaporkan mengenai pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEEMPAT, paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan. Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI PERHUBUNGAN .................. (4), ................... (5) NIP............................... SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PAD A........ (1)......(2) No. N U P Kode Barang Nama Barang Merk/ Type Tahun Perolehan Jumlah Barang Harga perolehan (Rp) Nilai Penjualan (Rp) Ket J u m la h a.n. MENTERI PERHUBUNGAN ................... (4), ......................... (5) NIP. Petunjuk Pengisian:
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN ......................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Membaca : Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor : ....... tanggal perihal........... di lingkungan....................... Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.... /Badan......, maka perlu dilakukan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Barang;
dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ...., tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nom or....); Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT
: Surat Menteri Perhubungan Nomor : .......... tanggal ............ perihal.................................................... MEMUTUSKAN : : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL....... /BADAN........ : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya, para Kuasa Pengguna Barang sebelumnya di lingkungan .................... , dengan disertai ucapan terima kasih selama memangku jabatan tersebut. : Menunjuk/mengangkat pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Barang di lingkungan.................. : Atasan langsung dari masing-masing Satuan Kerja di lingkungan ........... selaku Kuasa Pengguna Barang adalah Direktur Jenderal..... /Kepala Badan......... : Untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara, segera setelah ditetapkannya Keputusan ini, Kuasa Pengguna Barang sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, agar mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara dimaksud. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di . Jakarta pada tanggal . a.n. MENTERI PERHUBUNGAN Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, NIP............................... SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Lampiran Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan............. NAMA KUASA PENGGUNA BARANG YANG DITUNJUK/DIANGKAT PADA ........ DI LINGKUNGAN ............................................ NO Nama Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran Nama, Pangkat/golongan, NIP dan Jabatan KPKNL 1 2 3 4 1 ..................................(nama lengkap) ........................ (pangkat/golongan) NIP........................................ .................... (jabatan) a.n. MENTERI PERHUBUNGAN Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, NIP.
2.5 cm Mengingat 1..... ........... 2...... 3 «dan seterus nva . 2.5 a n Nomor ....................... ..........perr MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERTAMA : .......... KEDUA : .......... KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ... Ditetapkarakan f f . .. Alur Proses Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa : Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pinjam Pakai, dan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan yang merupakan Kewenangan D iijen /Kepala badan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen No. Kegiatan 1 Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan/atau Direktur PKNSI menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Sewa,Pinjam Pakai, dan Keijasama Pemanfaatan 2 Sekretaris Jenderal dan/atau Kepala Biro LPPBMN membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa,Pinjam Pakai, dan Keijasama Pemanfaatan dan meneruskan kepada unit eselon 1 terkait untuk menandatangani surat perjanjian 3 Dirjen/Kabadan/Kepala Biro Umum menandatanganani Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa : Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pinjam Pakai, dan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan disampaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker Unit Keija Dirjen/ Kabadan /Kabiro Umum atas nama Sesjen Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN Menteri Perhubungan c.q. Sekretaris Jenderal Direktur Pelayanan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara r . .... Alur Proses Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terim a dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Pusat ynag menjadi Kewenangan Direktur Jenderal/Kepala Badan No. Kegiatan Unit Kerja Kepala Kantor/UPT/Satker Dirjen/KaBadan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen Kepala KPKNL Kepala Kantor Wilayah DJKN 1 Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah, ( ~ H ■ < ------------------ iM i mm 2 Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan 3 Penyampaian Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris Jenderal kepada Kepala Kantor/UPT/Satker untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah atau Pihak Lain Alur Proses Penandatanganan Surat Keputusan Penghapusan BMN Kewenangan Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen No. Kegiatan 1 Kepala Kantor/UPT/Satker mengajukan usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN kepada Eselon I setelah mendapat Persetujuan/Rekomendasi penghapusan dari Kepala Kanwil dan / atau Kepala KPKNL 2 Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN 3 Eselon I secara berjenjang menyampaikan kepada Kepala Kantor /UPT/ Satker Unit Kerja Kepala Kantor/ UPT /Satker Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen Pengajuan Usulan Pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Kepala Kantor/UPT/Satker kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN berupa Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN No. Kegiatan Unit Kerja Kepala Kantor /UPT/ Satker Dirjen / Kabadan / Kepala Biro Umum atas nama Sesjen Seketaris Jenderal Kepala Kantor Wilayah DJKN 1 Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN dengan disertai data/dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN ( i.......... r 2 Kepala Kantor Wilayah DJKNmenetapkan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Persetujuan Pemindahtanganan dan Persetujuan Pemusnahan atau Penghapusan BMN kepada Kepala Kantor /UPT/ Satker /KPB _ i f --------------------------------------------------------------------------------1 3 Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan secara berjenjang sesuai batas kewenangan ' f 1 ------------------4 - l -• j Pengajuan Usulan Pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Kepala Kantor/UPT/Satker kepada Kepala KPKNL berupa Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN No. Kegiatan Unit Kerja Kepala Kantor/UPT /Satker Dirjen / Kabadan / Kepala Biro Umum atas nama Sesjen Seketaris Jenderal Kemenhub Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 1 Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN dengan disertai data/dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , ___ _ -.............l M -------------------------------------------------------------------------- ------- f 2 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menetapkan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Persetujuan Pemindahtanganan dan Persetujuan Pemusnahan atau Penghapusan BMN kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB 3 Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan secara berjenjang sesuai batas kewenangan n -------------------- Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa : Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pinjam Pakai, dan Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan yang merupakan Kewenangan Kepala Kantor /UPT/Satker No. K eg ia ta n 1 Kanwil DJKN dan/atau Kepala KPKNL menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, dan Kerjasama Pemanfaatan 2 Diijen /Kepala Badan membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa,Pinjam Pakai, dan Kerja sama Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4 Kepala Kantor/UPT/Satker menandatanganani Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa : Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pinjam Pakai, dan Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan 5 Penyampaian Surat Perjanjian Pemanfaatan BMN, berupa : Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pinjam Pakai, dan Surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan untuk diteruskan kepada Pihak Lain Unit Kerja Kepala Kantor /UPT/ Satker Dirjen/Kabadan/Kepala Biro Umum atas nama Sesjen Kepala KPKNL Kepala Kantor Wilayah DJKN Salinan sesuai dengan aslinya IRO HUKUM, I H., SH, DESS ama Muda (IV/c) 1023 199203 1 003 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI
Membuka PDF…