Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015
- Nomor
- 134
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Berrrrotor di Jalan; Menimbang MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPENIMBANGANKENDARAANBERMOTOR DI JALAN TENTANG MENTERIPERHUBUNGAN PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 134 TAHUN2015
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM TENTANG KENDARAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN BERMOTORDI JALAN. MEMUTUSKAN: tentang Negara
273); Menetapkan Bagian Kedua Tipe Peralatan Penimbangan Kendaraan Bermotor Pasa14
Bagian Pertama Fungsi UPPKB Pasa13 BABII FUNGSI DANTIPE UPPKB Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri lUI meliputi:
Direktoratadalah Jenderal9. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pasa16
Bagian Pertama Perencanaan Lokasi BABIII UPPKBDENGANALATPENIMBANGANYANG DIPASANGSECARATETAP Pasa15
Bagian Ketiga .Jenis Kendaraan yang Diawasi
1) jalan akses keluar masuk kendaraan; dan 2) jalan sirkulasi didalam wilayah operasi UPPKB.
1) alat pemindai data identifikasi kendaraan; 2) alat pemindai dimensi kendaraan; 3) rekaman otomatis penimbangan; 4) alat pemindai palang pintu (barrier gate); dan 5) program aplikasi yang secara otomatis mengirim data kendaraan berikut sanksinya ke pusat data.
1) tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran; 2) tempat parkir kendaraan.
1) bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan; 2) instalasi listrik; 3) papan/tampilan nama UPPKB; Bagian Kedua Fasilitas UPPKB Pasal 8 Pasa17 Ketentuan lebih Lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
fasilitas peralatan menggunakan alat
4) pagar; dan 5) ruang terbuka hijau.
Bagian Ketiga Penyelenggaraan UPPKB Pasa19
Bagian Keempat Tipe UPPKB
BAB I
dan
Bagian Kelima Tata Cara Pembangunan dan Pengadaan Peralatan UPPKB Pasal 11
Buku kerja rancang bangun merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain fasilitas peralatan pengawasan yang meliputi paling sedikit:
Pasa112
J. instrumentasi peralatan penunjang dan perlengkapan penunjang;
penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
Bagian Kedelapan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pasal 19
Bagian Ketujuh Pengoperasian UPPKByang Dipasang Secara Tetap
Pengoperasian UPPKB dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat J enderal. Bagian Keenam Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor
Metode penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas:
Pasa123
Bagian Kesembilan Tata Cara Penimbangan Kendaraan Bermotor Pasal 22 Pasa120
Pasa121
Pasa125
Bagian Kesebelas Sistem Inforrnasi Pasa128
Bagian Kesepuluh Tata Cara Penindakan Pelanggaran Pasal 26
Pasa132
Bagian Keduabelas Tata Cara Perawatan Pasal 30 Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
1) Pendataan kendaraan dan muatan yang masuk pengawasan UPPKB; 2) Identifikasi kendaraan; 3) penimbangan kendaraan; 4) pelaporan hasil penimbangan; 5) Sanksi; 6) pelaporan kinerja mingguan, bulanan dan tahunan.
Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan penyelenggaraan penimbangan.
Pasa135 Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan apabila:
Pasa134
Umum BABIV PENIMBANGANKENDARAANBERMOTORDENGAN ALATYANGDAPATDIPINDAHKAN Pasa133
Pasa137
Bagian Ketiga Pengoperasian dan Perawatan Pasa136
Bagian Kedua Spesifikasi Peralatan Penimbangan Kendaraan Bermotor Yang Dapat Dipindahkan Pasa141
L kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan yang sebenarnya; Bagian Kedua Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja Pasa140
Pasa139
Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan BABV PEMBINAAN,PENGAWASANDANPENILAIANKINERJA
1) pelanggaran manajemen operasi; 2) pelanggaran Standar Perlayanan Minimum; dany atau 3) tidak berfungsinya alat penimbangan kendaraan bermotor. J. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan bukti administratif kepada pengguna jasa penurunan darr/ atau penyimpanan;
dan
(I) Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, tetap dilaksanakan oleh UPPKB Dinas Perhubungan Provinsi, sampai dengan diserahkannya personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan dari Pemerintah Provinsi kepada Menteri.
Pasa148 BABVIn KETENTUANPERALIHAN Pasa147 Pemindahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan dari Pemerintah Provinsi kepada Menteri sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan. BABVII PEMINDAHANASET Pasa146 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 278, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 ayat (6), Pasal 288 ayat (3), Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, dan Pasal 308 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. BABVI SANKSI PIDANA Pasa145
Pasa144 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembinaan, pengawasan, standar pelayanan minimum dan penilaian kinerja UPPKB diatur oleh Direktur Jenderal. Salman sesuai dengan aslinya KEPA~ Bl1HrUM ! ANKSLN SRILESTARIR HAYU Pembina Utama Muda (tV Ie) NIP. ] 9620620 198903 2 001 YASONNAH. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1297 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 Pasa150 Peraturan Menteri lUI mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasa149
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)