DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015

Nomor: 134
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Berrrrotor di Jalan; Menimbang MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPENIMBANGANKENDARAANBERMOTOR DI JALAN TENTANG MENTERIPERHUBUNGAN PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 134 TAHUN2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
2.Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.
3.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
4.Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6.Pemerintah Pusat, yang se1anjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. MEMUTUSKAN: tentang Negara
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); Menetapkan

(1)Untuk pemenuhan fungsi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
(2)Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
(3)Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
2. b.alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
(1)UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan:
1. a.tata cara pemuatan barang;
2. b.dimensi kendaraan angkutan barang;
3. c.penimbangan tekanan seluruh sumbu dan / atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
4. d.persyaratan teknis dan laikjalan;
5. e.dokumen angkutan barang;
6. f.kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
7. g.jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
8. h.jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.
(2)Pengawasan, penindakan, dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.
1. a.fungsi dan tipe UPPKB;
2. b.UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap;
3. c.penimbangan kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindahkan;
4. d.pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja; dan
5. e.pemindahan aset. Direktoratadalah Jenderal9. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pasa16
(1)Penetapan lokasi dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh Menteri.
(2)Penetapan lokasi UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus memperhatikan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Jaringan Lintas Angkutan Barang.
(1)Penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua mobil barang.
(2)Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan:
1. a.angkutan peti kemas;
2. b.mobil tangki bahan bakar minyak dan Iatau bahan bakar gas;
3. c.angkutan barang berbahaya; dan
4. d.alat berat.
(3)Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan berat kendaraan beserta muatannya sesuai Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) yang ditetapkan terhadap kelas jalan yang dapat dilalui sesuai ketentuan dan melampirkan hasil penimbangan diawal pem berangkatan.
(4)Dalam keadaan tertentu petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk kepentingan pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memerintahkan masuk ke unit penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor.
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.banyaknya indikasi data pelanggaran penggunaan kontainer;
2. b.banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kontainer;
3. c.adanya indikasi pelanggaran terhadap pengoperasian kendaraan dan dokumen;
4. d.adanya laporan masyarakat.
(6)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7)Kriteria mengenai kendaraan yang dikecualikan dan prosedur penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1)Fasilitas UPPKBterdiri dari:
1. a.fasilitas utama; dan
2. b.fasilitas penunjang
(2)Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.fasilitas sebelum penimbangan, meliputi: 1) jalan akses keluar masuk kendaraan; dan 2) jalan sirkulasi didalam wilayah operasi UPPKB.
2. b.bangunan kantor petugas;
3. c.landasan penimbangan;
4. d.fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor yang terdiri dari: 1) alat pemindai data identifikasi kendaraan; 2) alat pemindai dimensi kendaraan; 3) rekaman otomatis penimbangan; 4) alat pemindai palang pintu (barrier gate); dan 5) program aplikasi yang secara otomatis mengirim data kendaraan berikut sanksinya ke pusat data.
5. e.fasilitas pasca penimbangan 1) tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran; 2) tempat parkir kendaraan.
6. f.fasilitas pendukung kegiatan operasional 1) bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan; 2) instalasi listrik; 3) papan/tampilan nama UPPKB;
(3)UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional.
(4)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan cara mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.pusat bangkitan perjalanan;
3. c.jaringan jalan dan rencana pengembangan;
4. d.volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) angkutan barang;
5. e.keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;
6. f.kondisi topografi;
7. g.efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan;
8. h.ketersediaan lahan; dan
9. i.Analisis Dampak Lalu Lintas.
(5)Lokasi UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dapat terletak pada :
1. a.kawasan industri;
2. b.sentra produksi;
3. c.pelabuhan;
4. d.jalan tol;
5. e.lokasi strategis lainnya. fasilitas peralatan menggunakan alat
(2)Pembangunan dan pengadaan pengawasan muatan dengan 4) pagar; dan 5) ruang terbuka hijau.
(3)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.tempat ibadah;
2. b.toilet umum;
3. e.kantin;
4. d.mess petugas; dan
5. e.tempat istirahat pengemudi.
(4)Selain fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibangun lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan sesuai kebutuhan.
(1)Penyelenggaraan UPPKBmeliputi kegiatan:
1. a.pembangunan dan pengadaan;
2. b.pengoperasian;
3. e.sistem informasi;
4. d.perawatan;
5. e.pengawasan dan pengendalian; dan
6. f.penilaian kinerja.
(2)Penyelengaraan UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3)Pembiayaan pembangunan, pengadaan, pengoperasian, sistem informasi, perawatan, pengawasan dan pengendalian dan penilaian UPPKB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB I

KETENTUANUMUM TENTANG KENDARAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN BERMOTORDI JALAN.

Pasal 10

(1)Penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe.
(2)Tipe penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.tipe I yaitu untuk ruas jalan yang jumlah kendaraan barang per arah per hari lebih keeil dari 2000 (dua ribu) dan dilengkapi dengan 1 (satu) platform penimbangan; dan
2. b.tipe II yaitu untuk ruas jalanyang jumlah kendaraan barang per arah per hari sarna dengan dari 2000 (dua ribu) atau lebih dan dilengkapi dengan 2 (dua) atau lebih platform penimbangan.
(1)Pembangunan dan pengadaan fasilitas peralatan pengawasan muatan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang seeara tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2)Spesifikasi teknis alat penimbangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.menggunakan satuan Sistem Internasional (81) dan berdasarkan decimal;
2. b.mampu menimbang beban paling sedikit 80 (delapan puluh) ton;
3. c.dilengkapi dengan teknologi elektronika digital yang memiliki kemampuan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mencetak, dan mengmm data hasil penimbangan; dan
4. d.panjang landasan timbangan (platform) paling sedikit 18 (delapan belas) meter.

Pasal 14

(1)Spesifikasi alat penimbangan meliputi ukuran platform, bahan dan kapasitas alat penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 13

Buku kerja rancang bangun merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain fasilitas peralatan pengawasan yang meliputi paling sedikit:

a.desain;
b.struktur bangunan dan perkerasan jalan;
c.instalasi mekanikal dan e1ektrikal;
d.lansekap;
e.arsitektual; dan
f.rencana anggaran biaya. Pasa112

(1)Rancang bangun merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas peralatan pengawasan.
(2)Penyusunan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib memperhatikan:
1. a.rencana manajemen operasi;
2. b.rencana mutu pelayanan;
3. c.teknologi penimbangan kendaraan bermotor yang akan digunakan;
4. d.spesifikasi teknis peralatan penunjang dan perlengkapan penunjang;
5. e.spesifikasi teknis fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
6. f.situasi arus lalu lintas angkutan barang;
7. g.aksesibilitas lalu lintas dan angkutan jalan;
8. h.ergonomi peralatan penunjang, perlengkapan penunjang dan fasilitas penimbangan;
  1. 1.instrumentasi fasilitas peralatan penimbangan; J. instrumentasi peralatan penunjang dan perlengkapan penunjang;
9. k.persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  1. 1.struktur tanah.
(3)8tandar rancang bangun unit penimbangan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.Rancang Bangun (Layout);
2. b.Buku Kerja rancang bangun (OED);dan
3. c.Spesifikasi alat penimbangan.
(1)UPPKB dipimpin oleh Kepala Unit dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 17

(1)Pemasangan alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan tol, akses kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, dan lokasi strategis lainnya harus mendapat persetujuan Menteri.
(2)Pengoperasian alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah bersama penyelenggara jalan tol atau pengelola kawasan

Pasal 18

Pengoperasian UPPKB dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat J enderal.

Pasal 16

(1)UPPKB wajib memiliki Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor.
(2)Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kerja UPPKByang paling sedikit memuat:
1. a.sasaran hasil pelaksanaan
2. b.rencana pelaksanaan Zpengoperasian yang meliputi :
  1. 1.pelaksanaan penimbangan;
  2. 2.pencatatan hasil pengawasan; dan
  3. 3.penindakan.
3. c.pendataan muatan angkutan barang;
4. d.pengaturan lalu lintas;
5. e.pengaturan personil;
6. f.pendokumentasian; dan
7. g.evaluasi dan pelaporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1)Bukti pemenuhan spesifikasi teknis dinyatakan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis alat penimbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(3)UPPKB dapat dilengkapi dengan teknologi penimbangan yang memiliki kemungkinan untuk menimbang persumbu kendaraan dalam keadaan bergerak (weight in motion) tanpa menghentikan kendaraan. Metode penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.metode statis; dan
2. b.metode dinamis (weigh-in-motion). Pasa123
(1)Metode penimbangan statis sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a merupakan tata cara penimbangan kendaraan bermotor yang dilakukan saat kendaraan berhenti.
(2)Kegiatan penimbangan dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.alat penimbangan menunjukkan angka 0 (nol) kilogram sebelum dilakukan penimbangan;
2. b.sistem pengereman tidak digunakan saat dilakukan penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. c.sistem transmisi Kendaraan Bermotor berada pacta posisi netral saat dilakukan penimbangan Kendaraan Bermotor;
(1)Petugas administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. c.Penguji Kendaraan Bermotor;
4. d.Petugas pencatatan penerimaan, penyrmpanan, inventarisasi dan pengeluaran barang;
5. e.Petugas administrasi perkantoran;
6. f.Pengatur Lalu Lintas;
7. g.Teknisi elektrikal;
8. h.Teknisi mekanikal;
9. i.Petugas Kebersihan;
10. j.Petugas Pengamanan; dan
11. k.Petugas teknologi informasi.
(2)Dalam pelaksanaan tugas pengoperasian UPPKB dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasa121
(1)Pengaturan jumlah dan waktu kerja Petugas Unit Pelaksana Penimbangan dalam pengoperasian alat penimbangan ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi operasi UPPKB.
(2)Pengaturan jumlah dan waktu kerja Petugas Unit Pelaksana Penimbangan dalam pengoperasian alat penimbangan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal dengan memperhatikan Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Direktur Jenderal.
(2)Pengoperasian UPPKB dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
(3)Kompetensi mengenai SDM UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Pasa125
(1)Penimbangan kendaraan beserta muatannya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.pendataan identitas kendaraan;
2. b.penimbangan kendaraan beserta muatannya, dan
3. c.berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan dan berat orang.
(2)Penimbangan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan :
1. a.pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
2. b.pemeriksaan tata cara pemuatan barang;
3. c.penimbangan 1 (satu) unit kendaraan secara keseluruhan atau setiap sumbu kendaraan Angkutan barang;
4. d.pemeriksaan dokumen angkutan barang;
5. e.pencatatan kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
6. f.pendataan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan;
7. g.pengawasan jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
8. h.pencatatan pelanggaran dan penindakannya.
(3)Rekapitulasi hasil pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 24

(1)Metode penimbangan dinamis sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf b merupakan metode penimbangan kendaraan bermotor yang dilakukan saat kendaran bergerak.
(2)Metode penimbangan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai metode pra-seleksi pengawasan muatan angkutan barang.
(3)Metode penimbangan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penimbangan dinamis kecepatan rendah, dengan kecepatan kendaraan bermotor yang ditimbang paling besar 10 (sepuluh) kilometer per jam; dan
2. b.penimbangan dinamis kecepatan tinggi, dengan kecepatan kendaraan bermotor yang ditimbang lebih besar 10 (sepuluh) kilometer per jam.
3. d.rotasi sistem penggerak Kendaraan Bermotor berada pada posisi nol saat dilakukan penimbangan Kendaraan Bermotor;
4. e.tidak terjadi manipulasi sistem suspensi saat dilakukan penimbangan Kendaraan Bermotor;
5. f.tidak ada benda atau mekanisme yang mempengaruhi hasil pengukuran, kecuali sensor dari alat penimbangan;
6. g.roda dan sumbu kendaraan yang diukur seluruhnya berada di atas landasan penimbangan; dan
7. h.berat angkutan barang bermutatan, nomor registrasi kendaraan dan informasi muatan direkam dalam sistem informasi ten tang penyelenggaraan penimbangan Kendaraan Bermotor.
(1)Setiap UPPKB sebagairnana dimaksud dalarn pasal 3 wajib mengelola data hasil pelaksanaan kegiatan.
(2)Pengelolaan data hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam satu kesatuan di pusat data Sistern Informasi Terpadu Pasa127
(1)Tata cara penindakan pelanggaran sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 26 dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
(2)Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1)Dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas Unit Pelaksana Penimbangan rnelaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
1. a.rnernbuat berita acara pemeriksaan pelanggararr/tilang apabila pelanggaran berat muatan rnelebihi 5% (lima persen) sarnpai dengan 20% (dua puluh persen) dad daya angkut kendaraan yang ditetapkan; atau
2. b.membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan rnelarang pengernudi rneneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan.
(3)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Berrnotor yang tidak rnernenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(4)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyita tanda bukti lulus uji dalam hal Kendaraan Berrnotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan Zatau cara pengangkutan barang.
(5)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita Kendaraan Berrnotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
(6)Kelebihan berat muatan atau rnuatan pada tiap-tiap sumbu sampai dengan 5 % (lima persen) dari yang ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Pasa132
(1)Perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan pemeliharaan secara berkala dan insidentil.
(2)Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu] tahun sekali atau berdasarkan frekwensi penggunaan.
(2)didukung dengan aplikasi penimbangan yang memiliki kemampuan paling sedikit:
1. a.melaksanakan proses penimbangan kendaraan bermotor atas perintah operator komputer penimbangan dan mengambil gambar kendaraan yang ditimbang;
2. b.melaksanakan proses penimbangan kendaraan secara otomatis;
3. c.memiliki kemampuan identifikasi data kendaraan dengan menggunakan data yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. d.memiliki kemampuan deteksi dimensi kendaraan;
5. e.melaksanakan proses penindakan secara otomatis kepada kendaraan yang melanggar;
6. f.memiliki kemampuan evaluasi data, baik yang ditampilkan secara matrik maupun grafik; dan
7. g.memiliki kemampuan untuk mengirim data penimbangan kepada Direktorat Jenderal Pasal 31 Pusat data sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) berfungsi sebagai:
8. a.Alat pemantau kinerja UPPKBdimulai dari : 1) Pendataan kendaraan dan muatan yang masuk pengawasan UPPKB; 2) Identifikasi kendaraan; 3) penimbangan kendaraan; 4) pelaporan hasil penimbangan; 5) Sanksi; 6) pelaporan kinerja mingguan, bulanan dan tahunan.
9. b.Alat Penyimpanan rekaman kinerja UPPKB di seluruh Indonesia.

Pasal 29

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(2)paling sedikit memuat:
1. a.data kendaraan dan perusahaan angkutan barang;
2. b.data jenis muatan;
3. c.data berat muatan;
4. d.data asal tujuan muatan; dan
5. e.data pelanggaran. Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan penyelenggaraan penimbangan.
(3)Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan UPPKBdi seluruh Indonesia secara online dan realtime. Pasa135 Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan apabila:
1. a.terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan angkutan barang;
2. b.kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; darr/atau
3. c.belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu. Pasa134
(1)Pengadaan, pemasangan, pembiayaan, dan pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (portable) di jalan nasional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(2)Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (portable) dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pengawasan muatan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan angkutan barang. Umum BABIV PENIMBANGANKENDARAANBERMOTORDENGAN ALATYANGDAPATDIPINDAHKAN Pasa133
(1)Pemeliharaan alat penimbangan secara tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh UPPKB.
(2)Peneraan alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
(3)Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Peneraan;
2. b.Pengecekan komponen sesuai dengan siklus masa operasinya
3. c.Perbaikan komponen alat penimbangan; dan
4. d.Membersihkan alat penimbangan. Pasa137
(1)Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Perawatan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
1. a.peneraan alat penimbangan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.pemeliharaan secara berkala; dan
3. c.pemeliharaan secara insidentil.
(3)Peneraan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
(1)Perala tan penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.
(2)Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.layar elektronik yang mampu menampilkan hasil penimbangan kendaraan bermotor dan/ atau pengukuran lainnya;
2. b.alat cetak hasil pengukuran;
3. c.catu daya utama dengan daya tahan kapasitas daya paling sedikit selama 6 (enam) jam;
4. d.catu daya cadangan berupa baterai dengan daya tahan kapasitas daya paling sedikit 12 (dua belas) jam.
(3)Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.alat ukur dimensi Kendaraan Bermotor;
2. b.rambu lalu lintas;
3. c.kerucut lalu lintas;
4. d.tenda, meja, dan kursi;
5. e.senter;
6. f.alat pemadam api ringan; dan
7. g.alat pemberi isyarat lalu lintas warna kuning.
(4)Perlengkapan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas:
1. a.perlengkapan petugas; dan
2. b.perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
(1)Penyelenggaraan UPPKB wajib memenuhi standar pelayanan minimum.
(2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.jaminan kepastian hukum terhadap penindakan pelanggaran;
2. b.penggunaan kaidah keteknikan yang baik;
3. c.standar dan spesifikasi alat penimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
4. d.keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengemudi darr/ atau pemilik kendaraan;
5. e.jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
6. f.ketepatan waktu pelayanan yang tertulis dengan waktu pelayanan yang terealisasi;
7. g.informasi biaya penurunan darr/ atau penyimpanan muatan lebih;
8. h.informasi besaran nilai denda atas pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan; L kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan yang sebenarnya;
(1)Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan UPPKB sesuai dengan fungsinya dan tindakan korektif terhadap kinerja UPPKB.
(2)Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pasa139
(1)Pembinaan meliputi pemberian:
1. a.arahan;
2. b.bimbingan; dan
3. c.penyuluhan.
(2)Arahan, bimbingan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan oleh Direktur J enderaL Pasa138 Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan UPPKB maka dilakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja.
(4)Pemeliharaan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir b dan c dilakukan oleh UPPKB.
(3)Penutupan UPPKB dilakukan berdasarkan pertimbangan ketidaksesuaian penentuan lokasi dan penilaian kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimum.

Pasal 43

(1)Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja UPPKByang bersangkutan.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat:
1. a.melakukan peningkatan kinerja UPPKB;
2. b.menyampaikan pengusulan penutupan UPPKB kepada Menteri, Pasa142
(1)Untuk menilai pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum, Direktur Jenderal wajib melaksanakan penilaian kinerja UPPKB.
(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan secara:
1. a.berkala; dan Zatau
2. b.insidentil.
(3)Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4)Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal:
1. a.adanya ketidakwajaran data hasil penimbangan pada sistem informasi penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor; dan
2. b.adanya laporan dari masyarakat mengenai: 1) pelanggaran manajemen operasi; 2) pelanggaran Standar Perlayanan Minimum; dany atau 3) tidak berfungsinya alat penimbangan kendaraan bermotor. J. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan bukti administratif kepada pengguna jasa penurunan darr/ atau penyimpanan;
3. k.saran a pengaduan masyarakat berupa PO BOX, Nomor Telefon, Faksimili, alamat website, darr/ atau alamat surat elektronik yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan
  1. 1.jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang sesuai dan berkompeten.
(3)Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf k wajib segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh UPPKB serta dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (I) Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, tetap dilaksanakan oleh UPPKB Dinas Perhubungan Provinsi, sampai dengan diserahkannya personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan dari Pemerintah Provinsi kepada Menteri.
(2)Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan paling lama 31 Desember 2016. Pasa148 BABVIn KETENTUANPERALIHAN Pasa147 Pemindahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan dari Pemerintah Provinsi kepada Menteri sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan. BABVII PEMINDAHANASET Pasa146 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 278, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 ayat (6), Pasal 288 ayat (3), Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, dan Pasal 308 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. BABVI SANKSI PIDANA Pasa145
(1)Menteri dapat menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan secara periodik kepada UPPKB.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Pasa144 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembinaan, pengawasan, standar pelayanan minimum dan penilaian kinerja UPPKB diatur oleh Direktur Jenderal. Salman sesuai dengan aslinya KEPA~ Bl1HrUM ! ANKSLN SRILESTARIR HAYU Pembina Utama Muda (tV Ie) NIP. ] 9620620 198903 2 001 YASONNAH. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1297 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 Pasa150 Peraturan Menteri lUI mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasa149

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
2.Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.
3.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
4.Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
6.Pemerintah Pusat, yang se1anjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat. MEMUTUSKAN: tentang Negara
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); Menetapkan

(1)Untuk pemenuhan fungsi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
(2)Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
(3)Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
2. b.alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
(1)UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan:
1. a.tata cara pemuatan barang;
2. b.dimensi kendaraan angkutan barang;
3. c.penimbangan tekanan seluruh sumbu dan / atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
4. d.persyaratan teknis dan laikjalan;
5. e.dokumen angkutan barang;
6. f.kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
7. g.jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
8. h.jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.
(2)Pengawasan, penindakan, dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.
1. a.fungsi dan tipe UPPKB;
2. b.UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap;
3. c.penimbangan kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindahkan;
4. d.pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja; dan
5. e.pemindahan aset. Direktoratadalah Jenderal9. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pasa16
(1)Penetapan lokasi dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh Menteri.
(2)Penetapan lokasi UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus memperhatikan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Jaringan Lintas Angkutan Barang.
(1)Penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua mobil barang.
(2)Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan:
1. a.angkutan peti kemas;
2. b.mobil tangki bahan bakar minyak dan Iatau bahan bakar gas;
3. c.angkutan barang berbahaya; dan
4. d.alat berat.
(3)Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan berat kendaraan beserta muatannya sesuai Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) yang ditetapkan terhadap kelas jalan yang dapat dilalui sesuai ketentuan dan melampirkan hasil penimbangan diawal pem berangkatan.
(4)Dalam keadaan tertentu petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk kepentingan pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memerintahkan masuk ke unit penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor.
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.banyaknya indikasi data pelanggaran penggunaan kontainer;
2. b.banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kontainer;
3. c.adanya indikasi pelanggaran terhadap pengoperasian kendaraan dan dokumen;
4. d.adanya laporan masyarakat.
(6)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7)Kriteria mengenai kendaraan yang dikecualikan dan prosedur penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1)Fasilitas UPPKBterdiri dari:
1. a.fasilitas utama; dan
2. b.fasilitas penunjang
(2)Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.fasilitas sebelum penimbangan, meliputi: 1) jalan akses keluar masuk kendaraan; dan 2) jalan sirkulasi didalam wilayah operasi UPPKB.
2. b.bangunan kantor petugas;
3. c.landasan penimbangan;
4. d.fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor yang terdiri dari: 1) alat pemindai data identifikasi kendaraan; 2) alat pemindai dimensi kendaraan; 3) rekaman otomatis penimbangan; 4) alat pemindai palang pintu (barrier gate); dan 5) program aplikasi yang secara otomatis mengirim data kendaraan berikut sanksinya ke pusat data.
5. e.fasilitas pasca penimbangan 1) tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran; 2) tempat parkir kendaraan.
6. f.fasilitas pendukung kegiatan operasional 1) bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan; 2) instalasi listrik; 3) papan/tampilan nama UPPKB;
(3)UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional.
(4)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan cara mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.pusat bangkitan perjalanan;
3. c.jaringan jalan dan rencana pengembangan;
4. d.volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) angkutan barang;
5. e.keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;
6. f.kondisi topografi;
7. g.efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan;
8. h.ketersediaan lahan; dan
9. i.Analisis Dampak Lalu Lintas.
(5)Lokasi UPPKB dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dapat terletak pada :
1. a.kawasan industri;
2. b.sentra produksi;
3. c.pelabuhan;
4. d.jalan tol;
5. e.lokasi strategis lainnya. fasilitas peralatan menggunakan alat
(2)Pembangunan dan pengadaan pengawasan muatan dengan 4) pagar; dan 5) ruang terbuka hijau.
(3)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.tempat ibadah;
2. b.toilet umum;
3. e.kantin;
4. d.mess petugas; dan
5. e.tempat istirahat pengemudi.
(4)Selain fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibangun lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan sesuai kebutuhan.
(1)Penyelenggaraan UPPKBmeliputi kegiatan:
1. a.pembangunan dan pengadaan;
2. b.pengoperasian;
3. e.sistem informasi;
4. d.perawatan;
5. e.pengawasan dan pengendalian; dan
6. f.penilaian kinerja.
(2)Penyelengaraan UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3)Pembiayaan pembangunan, pengadaan, pengoperasian, sistem informasi, perawatan, pengawasan dan pengendalian dan penilaian UPPKB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB I

KETENTUANUMUM TENTANG KENDARAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN BERMOTORDI JALAN.

Pasal 10

(1)Penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe.
(2)Tipe penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.tipe I yaitu untuk ruas jalan yang jumlah kendaraan barang per arah per hari lebih keeil dari 2000 (dua ribu) dan dilengkapi dengan 1 (satu) platform penimbangan; dan
2. b.tipe II yaitu untuk ruas jalanyang jumlah kendaraan barang per arah per hari sarna dengan dari 2000 (dua ribu) atau lebih dan dilengkapi dengan 2 (dua) atau lebih platform penimbangan.
(1)Pembangunan dan pengadaan fasilitas peralatan pengawasan muatan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang seeara tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2)Spesifikasi teknis alat penimbangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.menggunakan satuan Sistem Internasional (81) dan berdasarkan decimal;
2. b.mampu menimbang beban paling sedikit 80 (delapan puluh) ton;
3. c.dilengkapi dengan teknologi elektronika digital yang memiliki kemampuan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mencetak, dan mengmm data hasil penimbangan; dan
4. d.panjang landasan timbangan (platform) paling sedikit 18 (delapan belas) meter.

Pasal 14

(1)Spesifikasi alat penimbangan meliputi ukuran platform, bahan dan kapasitas alat penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 13

Buku kerja rancang bangun merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain fasilitas peralatan pengawasan yang meliputi paling sedikit:

a.desain;
b.struktur bangunan dan perkerasan jalan;
c.instalasi mekanikal dan e1ektrikal;
d.lansekap;
e.arsitektual; dan
f.rencana anggaran biaya. Pasa112

(1)Rancang bangun merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas peralatan pengawasan.
(2)Penyusunan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib memperhatikan:
1. a.rencana manajemen operasi;
2. b.rencana mutu pelayanan;
3. c.teknologi penimbangan kendaraan bermotor yang akan digunakan;
4. d.spesifikasi teknis peralatan penunjang dan perlengkapan penunjang;
5. e.spesifikasi teknis fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
6. f.situasi arus lalu lintas angkutan barang;
7. g.aksesibilitas lalu lintas dan angkutan jalan;
8. h.ergonomi peralatan penunjang, perlengkapan penunjang dan fasilitas penimbangan;
  1. 1.instrumentasi fasilitas peralatan penimbangan; J. instrumentasi peralatan penunjang dan perlengkapan penunjang;
9. k.persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  1. 1.struktur tanah.
(3)8tandar rancang bangun unit penimbangan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.Rancang Bangun (Layout);
2. b.Buku Kerja rancang bangun (OED);dan
3. c.Spesifikasi alat penimbangan.
(1)UPPKB dipimpin oleh Kepala Unit dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 17

(1)Pemasangan alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan tol, akses kawasan industri, sentra produksi, pelabuhan, dan lokasi strategis lainnya harus mendapat persetujuan Menteri.
(2)Pengoperasian alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah bersama penyelenggara jalan tol atau pengelola kawasan

Pasal 18

Pengoperasian UPPKB dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat J enderal.

Pasal 16

(1)UPPKB wajib memiliki Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor.
(2)Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kerja UPPKByang paling sedikit memuat:
1. a.sasaran hasil pelaksanaan
2. b.rencana pelaksanaan Zpengoperasian yang meliputi :
  1. 1.pelaksanaan penimbangan;
  2. 2.pencatatan hasil pengawasan; dan
  3. 3.penindakan.
3. c.pendataan muatan angkutan barang;
4. d.pengaturan lalu lintas;
5. e.pengaturan personil;
6. f.pendokumentasian; dan
7. g.evaluasi dan pelaporan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1)Bukti pemenuhan spesifikasi teknis dinyatakan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis alat penimbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(3)UPPKB dapat dilengkapi dengan teknologi penimbangan yang memiliki kemungkinan untuk menimbang persumbu kendaraan dalam keadaan bergerak (weight in motion) tanpa menghentikan kendaraan. Metode penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.metode statis; dan
2. b.metode dinamis (weigh-in-motion). Pasa123
(1)Metode penimbangan statis sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a merupakan tata cara penimbangan kendaraan bermotor yang dilakukan saat kendaraan berhenti.
(2)Kegiatan penimbangan dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.alat penimbangan menunjukkan angka 0 (nol) kilogram sebelum dilakukan penimbangan;
2. b.sistem pengereman tidak digunakan saat dilakukan penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. c.sistem transmisi Kendaraan Bermotor berada pacta posisi netral saat dilakukan penimbangan Kendaraan Bermotor;
(1)Petugas administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. c.Penguji Kendaraan Bermotor;
4. d.Petugas pencatatan penerimaan, penyrmpanan, inventarisasi dan pengeluaran barang;
5. e.Petugas administrasi perkantoran;
6. f.Pengatur Lalu Lintas;
7. g.Teknisi elektrikal;
8. h.Teknisi mekanikal;
9. i.Petugas Kebersihan;
10. j.Petugas Pengamanan; dan
11. k.Petugas teknologi informasi.
(2)Dalam pelaksanaan tugas pengoperasian UPPKB dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasa121
(1)Pengaturan jumlah dan waktu kerja Petugas Unit Pelaksana Penimbangan dalam pengoperasian alat penimbangan ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi operasi UPPKB.
(2)Pengaturan jumlah dan waktu kerja Petugas Unit Pelaksana Penimbangan dalam pengoperasian alat penimbangan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal dengan memperhatikan Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Direktur Jenderal.
(2)Pengoperasian UPPKB dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
(3)Kompetensi mengenai SDM UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Pasa125
(1)Penimbangan kendaraan beserta muatannya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.pendataan identitas kendaraan;
2. b.penimbangan kendaraan beserta muatannya, dan
3. c.berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan dan berat orang.
(2)Penimbangan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan :
1. a.pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
2. b.pemeriksaan tata cara pemuatan barang;
3. c.penimbangan 1 (satu) unit kendaraan secara keseluruhan atau setiap sumbu kendaraan Angkutan barang;
4. d.pemeriksaan dokumen angkutan barang;
5. e.pencatatan kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
6. f.pendataan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan;
7. g.pengawasan jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
8. h.pencatatan pelanggaran dan penindakannya.
(3)Rekapitulasi hasil pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 24

(1)Metode penimbangan dinamis sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf b merupakan metode penimbangan kendaraan bermotor yang dilakukan saat kendaran bergerak.
(2)Metode penimbangan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai metode pra-seleksi pengawasan muatan angkutan barang.
(3)Metode penimbangan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penimbangan dinamis kecepatan rendah, dengan kecepatan kendaraan bermotor yang ditimbang paling besar 10 (sepuluh) kilometer per jam; dan
2. b.penimbangan dinamis kecepatan tinggi, dengan kecepatan kendaraan bermotor yang ditimbang lebih besar 10 (sepuluh) kilometer per jam.
3. d.rotasi sistem penggerak Kendaraan Bermotor berada pada posisi nol saat dilakukan penimbangan Kendaraan Bermotor;
4. e.tidak terjadi manipulasi sistem suspensi saat dilakukan penimbangan Kendaraan Bermotor;
5. f.tidak ada benda atau mekanisme yang mempengaruhi hasil pengukuran, kecuali sensor dari alat penimbangan;
6. g.roda dan sumbu kendaraan yang diukur seluruhnya berada di atas landasan penimbangan; dan
7. h.berat angkutan barang bermutatan, nomor registrasi kendaraan dan informasi muatan direkam dalam sistem informasi ten tang penyelenggaraan penimbangan Kendaraan Bermotor.
(1)Setiap UPPKB sebagairnana dimaksud dalarn pasal 3 wajib mengelola data hasil pelaksanaan kegiatan.
(2)Pengelolaan data hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam satu kesatuan di pusat data Sistern Informasi Terpadu Pasa127
(1)Tata cara penindakan pelanggaran sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 26 dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
(2)Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1)Dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas Unit Pelaksana Penimbangan rnelaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
1. a.rnernbuat berita acara pemeriksaan pelanggararr/tilang apabila pelanggaran berat muatan rnelebihi 5% (lima persen) sarnpai dengan 20% (dua puluh persen) dad daya angkut kendaraan yang ditetapkan; atau
2. b.membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan rnelarang pengernudi rneneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan.
(3)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Berrnotor yang tidak rnernenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(4)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyita tanda bukti lulus uji dalam hal Kendaraan Berrnotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan Zatau cara pengangkutan barang.
(5)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita Kendaraan Berrnotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
(6)Kelebihan berat muatan atau rnuatan pada tiap-tiap sumbu sampai dengan 5 % (lima persen) dari yang ditetapkan, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran. Pasa132
(1)Perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan pemeliharaan secara berkala dan insidentil.
(2)Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu] tahun sekali atau berdasarkan frekwensi penggunaan.
(2)didukung dengan aplikasi penimbangan yang memiliki kemampuan paling sedikit:
1. a.melaksanakan proses penimbangan kendaraan bermotor atas perintah operator komputer penimbangan dan mengambil gambar kendaraan yang ditimbang;
2. b.melaksanakan proses penimbangan kendaraan secara otomatis;
3. c.memiliki kemampuan identifikasi data kendaraan dengan menggunakan data yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. d.memiliki kemampuan deteksi dimensi kendaraan;
5. e.melaksanakan proses penindakan secara otomatis kepada kendaraan yang melanggar;
6. f.memiliki kemampuan evaluasi data, baik yang ditampilkan secara matrik maupun grafik; dan
7. g.memiliki kemampuan untuk mengirim data penimbangan kepada Direktorat Jenderal Pasal 31 Pusat data sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) berfungsi sebagai:
8. a.Alat pemantau kinerja UPPKBdimulai dari : 1) Pendataan kendaraan dan muatan yang masuk pengawasan UPPKB; 2) Identifikasi kendaraan; 3) penimbangan kendaraan; 4) pelaporan hasil penimbangan; 5) Sanksi; 6) pelaporan kinerja mingguan, bulanan dan tahunan.
9. b.Alat Penyimpanan rekaman kinerja UPPKB di seluruh Indonesia.

Pasal 29

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(2)paling sedikit memuat:
1. a.data kendaraan dan perusahaan angkutan barang;
2. b.data jenis muatan;
3. c.data berat muatan;
4. d.data asal tujuan muatan; dan
5. e.data pelanggaran. Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan penyelenggaraan penimbangan.
(3)Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan UPPKBdi seluruh Indonesia secara online dan realtime. Pasa135 Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan apabila:
1. a.terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan angkutan barang;
2. b.kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; darr/atau
3. c.belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu. Pasa134
(1)Pengadaan, pemasangan, pembiayaan, dan pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (portable) di jalan nasional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(2)Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan (portable) dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pengawasan muatan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan angkutan barang. Umum BABIV PENIMBANGANKENDARAANBERMOTORDENGAN ALATYANGDAPATDIPINDAHKAN Pasa133
(1)Pemeliharaan alat penimbangan secara tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh UPPKB.
(2)Peneraan alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
(3)Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Peneraan;
2. b.Pengecekan komponen sesuai dengan siklus masa operasinya
3. c.Perbaikan komponen alat penimbangan; dan
4. d.Membersihkan alat penimbangan. Pasa137
(1)Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Perawatan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
1. a.peneraan alat penimbangan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.pemeliharaan secara berkala; dan
3. c.pemeliharaan secara insidentil.
(3)Peneraan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
(1)Perala tan penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.
(2)Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.layar elektronik yang mampu menampilkan hasil penimbangan kendaraan bermotor dan/ atau pengukuran lainnya;
2. b.alat cetak hasil pengukuran;
3. c.catu daya utama dengan daya tahan kapasitas daya paling sedikit selama 6 (enam) jam;
4. d.catu daya cadangan berupa baterai dengan daya tahan kapasitas daya paling sedikit 12 (dua belas) jam.
(3)Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.alat ukur dimensi Kendaraan Bermotor;
2. b.rambu lalu lintas;
3. c.kerucut lalu lintas;
4. d.tenda, meja, dan kursi;
5. e.senter;
6. f.alat pemadam api ringan; dan
7. g.alat pemberi isyarat lalu lintas warna kuning.
(4)Perlengkapan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas:
1. a.perlengkapan petugas; dan
2. b.perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
(1)Penyelenggaraan UPPKB wajib memenuhi standar pelayanan minimum.
(2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.jaminan kepastian hukum terhadap penindakan pelanggaran;
2. b.penggunaan kaidah keteknikan yang baik;
3. c.standar dan spesifikasi alat penimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
4. d.keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengemudi darr/ atau pemilik kendaraan;
5. e.jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
6. f.ketepatan waktu pelayanan yang tertulis dengan waktu pelayanan yang terealisasi;
7. g.informasi biaya penurunan darr/ atau penyimpanan muatan lebih;
8. h.informasi besaran nilai denda atas pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan; L kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan yang sebenarnya;
(1)Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan UPPKB sesuai dengan fungsinya dan tindakan korektif terhadap kinerja UPPKB.
(2)Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pasa139
(1)Pembinaan meliputi pemberian:
1. a.arahan;
2. b.bimbingan; dan
3. c.penyuluhan.
(2)Arahan, bimbingan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan oleh Direktur J enderaL Pasa138 Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan UPPKB maka dilakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja.
(4)Pemeliharaan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir b dan c dilakukan oleh UPPKB.
(3)Penutupan UPPKB dilakukan berdasarkan pertimbangan ketidaksesuaian penentuan lokasi dan penilaian kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimum.

Pasal 43

(1)Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja UPPKByang bersangkutan.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat:
1. a.melakukan peningkatan kinerja UPPKB;
2. b.menyampaikan pengusulan penutupan UPPKB kepada Menteri, Pasa142
(1)Untuk menilai pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum, Direktur Jenderal wajib melaksanakan penilaian kinerja UPPKB.
(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan secara:
1. a.berkala; dan Zatau
2. b.insidentil.
(3)Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4)Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal:
1. a.adanya ketidakwajaran data hasil penimbangan pada sistem informasi penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor; dan
2. b.adanya laporan dari masyarakat mengenai: 1) pelanggaran manajemen operasi; 2) pelanggaran Standar Perlayanan Minimum; dany atau 3) tidak berfungsinya alat penimbangan kendaraan bermotor. J. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan bukti administratif kepada pengguna jasa penurunan darr/ atau penyimpanan;
3. k.saran a pengaduan masyarakat berupa PO BOX, Nomor Telefon, Faksimili, alamat website, darr/ atau alamat surat elektronik yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan
  1. 1.jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang sesuai dan berkompeten.
(3)Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf k wajib segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh UPPKB serta dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (I) Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, tetap dilaksanakan oleh UPPKB Dinas Perhubungan Provinsi, sampai dengan diserahkannya personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan dari Pemerintah Provinsi kepada Menteri.
(2)Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan paling lama 31 Desember 2016. Pasa148 BABVIn KETENTUANPERALIHAN Pasa147 Pemindahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan dari Pemerintah Provinsi kepada Menteri sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan. BABVII PEMINDAHANASET Pasa146 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 278, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 ayat (6), Pasal 288 ayat (3), Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, dan Pasal 308 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. BABVI SANKSI PIDANA Pasa145
(1)Menteri dapat menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan secara periodik kepada UPPKB.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Pasa144 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembinaan, pengawasan, standar pelayanan minimum dan penilaian kinerja UPPKB diatur oleh Direktur Jenderal. Salman sesuai dengan aslinya KEPA~ Bl1HrUM ! ANKSLN SRILESTARIR HAYU Pembina Utama Muda (tV Ie) NIP. ] 9620620 198903 2 001 YASONNAH. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1297 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 Pasa150 Peraturan Menteri lUI mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasa149

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM TENTANG KENDARAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN BERMOTORDI JALAN.

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 43

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM TENTANG KENDARAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN BERMOTORDI JALAN.

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 43

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016