Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 Tahun 2015
- Nomor
- 136
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 136 TAHUN 2015 MENTERIPERHUBUNGAN TENTANG MENTERI TENTANG PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 PENGERUKANDAN REKLAMASI.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Pengajuan permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:
dan
Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus mendapat izin dari:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1880), diubah sebagai berikut:
dan J. memiliki modal disetor yang besarannya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEP~BI1?ur~ DANKSLN, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNAH. LAOLY BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN2015 NOMOR 1309 IGNASIUSJONAN MENTERIPERHUBUNGAN ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri mi dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
Membuka PDF…