Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2014
- Nomor
- 74
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi; : a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan guna menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 ten tang Pengerukan dan Reklamasi; Menimbang MENTER!PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANMENTER!PERHUBUNGANNOMOR PM 52 TAHUN2011 TENTANGPENGERUKANDANREKLAMASI TENTANG NOMOR: PM 74 TAHUN2014 PERATURANMENTER!PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKANDAN REKLAMASI.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
dan
Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, diubah sebagai berikut:
atau bank swasta aset paling sedikit (Lima Puluh Triliun
Izin pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (l)harus mendapat izin dari:
Izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
lA
Pengajuan permohonan izm reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:
( 1) Permohonan izm pekerjaan reklamasi pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus, diajukan pemohon kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang diatur.
DR. UMA ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Madya (IV/ d) NIP. 19630220 198903 1 001 YASONNAH. LAOLY BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR 1880 ttd. MENTER!HUKUMDANHAKASASIMANUSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Desember 2014 IGNASIUSJONAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014 MENTERIPERHUBUNGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(Sa) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Sekretaris Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)