DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2014

Nomor: 74
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi; : a. bahwa dalam rangka percepatan pemberian perizinan guna menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 ten tang Pengerukan dan Reklamasi; Menimbang MENTER!PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANMENTER!PERHUBUNGANNOMOR PM 52 TAHUN2011 TENTANGPENGERUKANDANREKLAMASI TENTANG NOMOR: PM 74 TAHUN2014 PERATURANMENTER!PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKANDAN REKLAMASI.

13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Togas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Togas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); Menetapkan

(2)Untuk memperoleh izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan dokumen:
1. a.pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 3.surat keterangan domisili perusahaan; dan
  4. 4.keterangan penanggungjawab kegiatan.
2. b.pemenuhan persyaratan teknis, meliputi:
  1. 1.keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
  2. 2.lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
  3. 3.peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;
  4. 4.untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
  5. 5.basil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
  6. 6.basil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
(1)Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat izin dari:
1. a.Direktur Jenderal untuk pekerjaan pengerukan di alur-pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
2. b.gubemur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan
3. c.bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan local dan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 11

1.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, diubah sebagai berikut:

(4)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izm pengerukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. atau bank swasta aset paling sedikit (Lima Puluh Triliun
1. g.referensi bank nasional nasional yang memiliki Rp. 50.000.000.000.000.- Rupiah).
2. f.laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
3. e.studi kelayakan yang paling sedikit memuat;
  1. 1.rencana volume hasil kerja keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
  2. 2.rencana jadwal rencana perkerjaan pengerukan;
  3. 3.aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan;
  4. 4.dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan.
4. d.rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
  1. 7.hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  2. 8.peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
5. c.surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan; Izin pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16A

4.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (l)harus mendapat izin dari:

a.Direktur Jenderal untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
b.gubernur untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan
c.bupati/walikota untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 16

3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 1

2.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1 lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kembali hasil penelitian kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan.
(6a)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)belum terpenuhi, Sekretaris Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Sekretaris J enderal un tuk dilakukan penelitian.
(5)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
1. e.rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau
2. f.rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus;
3. g.studi kelayakan yang paling sedikit memuat;
  1. 1.rencana peruntukkan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi;
  2. 2.rencana jadwal rencana perkerjaan re~amasi;
4. d.rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan
5. b.teknis, meliputi:
  1. 1.keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
  2. 2.lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
  3. 3.peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi; dan
  4. 4.basil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
6. c.surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;
7. a.administrasi, meliputi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP;
  3. 3.surat keterangan domisili perusahaan; dan
  4. 4.keterangan penanggungjawab kegiatan. Pengajuan permohonan izm reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:

Pasal 18

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelitian.
(4)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izm reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. ( 1) Permohonan izm pekerjaan reklamasi pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus, diajukan pemohon kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang diatur.

Pasal 19

6.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (Sa), sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamsi;
4.dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi.

h.laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
1. 1.ref erensi bank nasional a tau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (Lima Puluh Triliun Rupiah). DR. UMA ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Madya (IV/ d) NIP. 19630220 198903 1 001 YASONNAH. LAOLY BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR 1880 ttd. MENTER!HUKUMDANHAKASASIMANUSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Desember 2014 IGNASIUSJONAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014 MENTERIPERHUBUNGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(6)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kembali kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan. (Sa) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Sekretaris Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Togas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Togas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); Menetapkan

(2)Untuk memperoleh izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan dokumen:
1. a.pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. 3.surat keterangan domisili perusahaan; dan
  4. 4.keterangan penanggungjawab kegiatan.
2. b.pemenuhan persyaratan teknis, meliputi:
  1. 1.keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
  2. 2.lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
  3. 3.peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;
  4. 4.untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
  5. 5.basil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
  6. 6.basil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
(1)Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat izin dari:
1. a.Direktur Jenderal untuk pekerjaan pengerukan di alur-pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
2. b.gubemur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan
3. c.bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan local dan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 11

1.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, diubah sebagai berikut:

(4)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izm pengerukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. atau bank swasta aset paling sedikit (Lima Puluh Triliun
1. g.referensi bank nasional nasional yang memiliki Rp. 50.000.000.000.000.- Rupiah).
2. f.laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
3. e.studi kelayakan yang paling sedikit memuat;
  1. 1.rencana volume hasil kerja keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
  2. 2.rencana jadwal rencana perkerjaan pengerukan;
  3. 3.aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan;
  4. 4.dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan.
4. d.rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
  1. 7.hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  2. 8.peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
5. c.surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan; Izin pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16A

4.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (l)harus mendapat izin dari:

a.Direktur Jenderal untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
b.gubernur untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan
c.bupati/walikota untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 16

3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 1

2.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1 lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kembali hasil penelitian kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan.
(6a)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)belum terpenuhi, Sekretaris Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Sekretaris J enderal un tuk dilakukan penelitian.
(5)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
1. e.rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau
2. f.rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus;
3. g.studi kelayakan yang paling sedikit memuat;
  1. 1.rencana peruntukkan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi;
  2. 2.rencana jadwal rencana perkerjaan re~amasi;
4. d.rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan
5. b.teknis, meliputi:
  1. 1.keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
  2. 2.lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
  3. 3.peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi; dan
  4. 4.basil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
6. c.surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;
7. a.administrasi, meliputi:
  1. 1.akte pendirian perusahaan;
  2. 2.Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP;
  3. 3.surat keterangan domisili perusahaan; dan
  4. 4.keterangan penanggungjawab kegiatan. Pengajuan permohonan izm reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:

Pasal 18

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelitian.
(4)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izm reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. ( 1) Permohonan izm pekerjaan reklamasi pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus, diajukan pemohon kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang diatur.

Pasal 19

6.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (Sa), sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamsi;
4.dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi.

h.laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
1. 1.ref erensi bank nasional a tau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (Lima Puluh Triliun Rupiah). DR. UMA ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Madya (IV/ d) NIP. 19630220 198903 1 001 YASONNAH. LAOLY BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR 1880 ttd. MENTER!HUKUMDANHAKASASIMANUSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Desember 2014 IGNASIUSJONAN ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014 MENTERIPERHUBUNGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(6)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kembali kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan. (Sa) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Sekretaris Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilengkapi persyaratan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 16A

Pasal 16

Pasal 1

Pasal 18

Pasal 19

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 16A

Pasal 16

Pasal 1

Pasal 18

Pasal 19

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2017