(1)Menteri menetapkan sistem standar mutu kepelautan Indonesia.
(2)Setiap unit kerjajlembaga yang memiliki aktivitas dalam bidang diklat keahlian danj atau keterampilan pelaut, pengujian keahlian pelaut, penerbitan sertifikat kepelautan, dan sertifikat kesehatan kepelautan wajib memiliki sistem standar mutu dengan pedoman pada sistem stan dar mutu kepelautan yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Direktur Jenderal memastikan semua pelaksanaan diklat, pengujian kompetensi, penerbitan sertifikat, pengukuhan, revalidasi, dan sertifikat kesehatan termonitor secara terus menerus sesuai sistem standar mutu termasuk kualifikasi dan pengalaman instruktur serta penguji.
Bagian Ketujuh Standar Mutu
3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
ujung belakang kapaljbenda yang diatur khusus oleh Direktur Jenderal setelah menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(9)Sertifikat ketrampilan khusus bagi nahkoda dan perwira kapal kecepatan tinggi (High Speed Craft/ HSC) diatur khusus oleh Direktur Jenderal setelah menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(10)Terhitung tanggal 1 Januari 2017 informasi status sertifikat dibuat dalam Bahasa Inggris melalui media elektronik.
Pasa166A
(1)Pelaut kapal Negara yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti ujian keahlian pelaut dan penilaian (asessment) keterampilan pelaut di penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan pengesahan (approved) oleh Direktur Jenderal.
5.Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa116
(1)Pelaksanaan diklat kepelautan yang metode pencapaian kompetensinya dengan menggunakan simulator darr/ atau laboratorium wajib menggunakan simulator darr/ atau laboratorium yang telah mendapat pengesahan (approval).
(2)Standar kinerja / daya guna dan capaian, pengesahan (approval) simulator darr/ atau laboratorium diterbitkan oleh Kepala Badan.
(3)Penggunaan simulator darr/atau laboratorium untuk pelaksanaan diklat kepelautan ditetapkan oleh Kepala Badan.
(4)Penilaian (assessment) menggunakan simulator darr/ atau laboratorium serta pengujian dengan menggunakan Computer Base Training (CBT) untuk mendapatkan sertifikat kepelautan ditetapkan oleh Kepala Badan.
4.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(4)Dalam rangka menjamin mutu pelaut Indonesia, lembaga pendidikan kepelautan yang menyelenggarakan diklat kepelautan, dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.
salir~Jil~}~~K~~nya SRILESTARIRAH U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1870 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Desember 2016 BUD I KARYASUMADI MENTERIPERHUBUNGAN ttd. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 November 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanorang mengetahuinya,setiapAgar Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
(2)Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaut kapal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.