Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013
- Nomor
- 70
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 72
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut; Menimbang: a. bahwa dengan adanya . perubahan International Coituention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCUI) 1978 dan Arnandemennya, maka ketentuan mengenai Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Keahlian, serta Sertifikasi Kepelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2008 perlu dilakukan penyesuaian; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! PERHUBUNGAN, · PEN,DIDIKANDAN PELATIHAN, SERT.IFIKASI SERTA DINAS JAGA PELAUT PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 70 TAj-IUN2013 TENTANG ' MENTERIPERHUBUNGAN I . I : I : 11 i I I' 1•1 t 'I• I I 1• 11· II t I •I•"' I "•·• ,, J
Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BABl .KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDIDIKANDAN PELATIHAN,SERTIFIKASISERTA DINAS JAGA PELAUT. MEMUTUSKAN:
3
4 t I• I ' i 1 I I I I ti I I· h I ·~ 1it.• o I, 1 , ,, .. •
5
6 ! ' jl
Evidence) adalah keahlian dan untuk memenuhi
7 I t f fl I II I~ ~ " •I SI· I II "! ,o
{3) Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan pengukuhan sertifikat negara lain ( Certificate of Recognition) terhadap sertifikat kompetensi clan sertifikat untuk kapal tanker yang diterbitkan menurut Regulation V/1-1 dan V/1-2 Konvensi STCW 1978 dan amandemennya yang akan bekerja di kapal berbendera Indonesia berdasarkan MoU (Memorandum of . Undertaking) dengan negara lain.
{5) Sertifikat yang diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
BAB II SERTIFIKAT DAN' PENGUKUHAN 8 '.1: I' I;
{2) Pengaturan sertifikat untuk salah satu daerah pelayaran, yang dapat dipergunakan untuk berlayar di daerah pelayaran dekat pantai negara lain setelah memenuhi ketentuan dalam perjanjian kesepakatan antara Indonesia dan negara tersebut. {l) Direktur Jenderal mengatur batas daerah pelayaran, untuk keperluan sertifikasi bagi pelaut yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia.
BAB II
Bagian Kedua Pengaturan Kawasan Pelayaran Dekat Pantai (Near Coastal Voyages)
status untuk dalam Direktur Jenderal menyediakan informasi semua sertifikat pelaut yang dapat digunakan keperluan negara lain dan perusahaan memverifikasi keabsahan dan masa berlaku. (7)
9 I 1 tNII, I• 111 ,•ro, I l•!i, ,,,; ,;, {3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1), dapat ditemukan ketidaksesuaian yang mengakibatkan bahaya untuk orang, benda (property) atau lingkungan antara lain:
I I I I \ I.
(l} Dalam rangka menjamin terpenuhinya kelaiklautan kapal, awak kapal wajib memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan yang dilakukan pengawasan oleh petugas. Bagian Ketiga Prosedur Pengawasan Sertifikat Pelaut IO Bagian Ke)ima Diklat dan Pengujian
(l) Penyelenggaraan diklat kepelautan beserta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan oleh Kepala Badan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan yang diatur dalam Seksi A-1/6 Koda STCW.
Bagian Keempat Ketentuan Nasional
(2} Direktur Jenderal menetapkan proses dan prosedur untuk . melakukan penarikan, penundaan, pembatalan atau penghapusan sertifikat dari database sertifikat berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), termasuk pengaturan untuk mencegah pemalsuan dan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat.
(4} Direktur Jenderal menetapkan sanksi kepada perusahaan atau perusahaan keagenan awak kapal yang memperkerjakan pelaut yang memiliki sertifi.kat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 11 ",.,.""' '' ,,j' ! . . · (2) Setiap program diklat kepelautan yang diselenggarakan oleh lembaga diklat wajib mendapatkan pengesahan (approvaij dari Direktur Jenderal . berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim.
· f. standar isi;
.. (5) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan anggota terdiri dari pejabat dan staf Direktorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
12 J/ r {3) Komite Nasional Pengawas Mutu Kepelautan Indonesia melaporkan hasil pengawasan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.
13 i • ,.,.,, II 111·,i•, ! ,.,,.,,. + . ! Setiap unit kerja/lembaga yang memiliki a.ktivitas dalam bidang diklat keahlian dan/atau keterampilan pelaut, pengujian keahlian pelaut, penerbitan sertifikat kepelautan, dan sertifikat kesehatan pelaut wajib memiliki sistem standar mutu dengan berpedoman pada sistem standar mutu kepelautan yang ditetapkan oleh Menteri/ Direktur Jenderal.
(1)
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)