Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 148 Tahun 2016
- Nomor
- 148
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Jenis, Struktur, Golongan, dan Formulasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan yang diusahakan Secara Komersial; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 148 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN, DAN FORMULASI TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL MENTERIPERHUBUNGAN
285);
413);
431);
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUANGLINGKUP INDONESIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN, DAN FORMULASI TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN YANGDIUSAHAKANSECARA KOMERSIAL. REPUBLIKPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Menetapkan
BAB II
Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) paket pungutan. BAB IV STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN Pasa13
BABIII JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN JasaMekanisme penetapan tarif pelayanan kepelabuhanan. f. Pasa12 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri im meliputi:
Pasa15 Kerangka tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan terdiri atas:
a) dermaga beton jembatan bergerak (movable bridge/ ME) dengan side ramp; b) dermaga beton jembatan bergerak (movable bridge/ Mls]tanpa side ramp; c) dermaga betorr/plengsengan; d) dermaga ponton; dan e) dermaga kayu.
BAB V GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut:
BAB V
Pasa16 Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.
Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
Pasa110
BAB VI PENGATURAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
mi. pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
BAB VI
PelabuhanUsahaBadankepadaPemerintah
BAB VII
BABVIII MEKANISME PENETAPAN TARIF
Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
dan
Penyeberangan menyampaikan secara tertulis usulan besaran tarif kepada Menteri, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;
PelabuhanUsahaBadansebelumselanjutnyac.
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Besaran tarif masing-masing jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat dievaluasi paling cepat 6 (enam) bulan.
Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan dalam menyusun perhitungan besaran tarif pelayanan jasa sandar kapal, penumpang dan kendaraan, berpedoman pada komponen, formulasi dan tata cara perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
SRI LESTARI RAHA U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 salin:~., ses~~ de gan aslinya K,V:L,r HUK er": ... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1913 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal15 Desember 2016 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetah uinya,orangsetiapAgar Pasal 18 Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I. Biaya Bahan;
Ill. Biaya Sewa; IV. Biaya Umum. I. Komponen Perhitungan Biaya
IV. Biaya Penyusutan;
VI. Biaya Sewa; Vll. Biaya Administrasi; V111. Biaya Umum; IX. Biaya Konsesi;
KOMPONEN, FORMULAS1 DAN TATA CARA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PENYELENGGARA PELABUHAN PENYEBERANGAN LAM PIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 148 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN, DAN FORMULASI TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL
T = f (BPP+M, TKP),dimana : ... T = Tarif; .. BPP Biaya Pokok Penjualan .. TKP Tingkat Kinerja Pelayanan .. M = Margin
kenyamanan, kemudahanJketerjangkauan dan kesetaraan.
kehandalan J keteraturan,keamanan,keselamatan,meliputi
Saliw~:;r:f~~a~nya SRI LESTARIRAH YU Pembina Utama Muda (IV jc) NIP. 19620620 198903 2 001 BUDI KARYASUMADl ttd MENTERIPERHUBUNGAN
1) pelayanan jasa kapal; 2) pelayanan jasa penumpang; 3) pelayanan jasa kendaraan; dan 4) pelayanan jasa pelabuhan lainnya.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)