DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2018

Nomor: 84
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Mengingat serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 891);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN, SERTA MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIGUNAKAN MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
3.Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
4.Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
5.Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.
6.Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan/atau pengembangan.
7.Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya.
8.Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
9.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
10.Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disebut BPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
11.Biaya per Satuan Unit Produksi (Cost Per Unit) adalah total biaya penyelenggaraan masing-masing jenis jasa kepelabuhanan dibagi total produksi selama periode tertentu.
12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Prasarana dan Sarana Transportasi.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
b.struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
c.golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
d.pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
e.penetapan tarif dan jasa kepelabuhanan;
f.mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan.

BAB III

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 3

(1)Pelayanan Jasa Kepelabuhanan diberikan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(2)Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas untuk kegiatan pelayanan kapal;
2. b.fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang;
3. c.fasilitas untuk pelayanan kendaraan;
4. d.fasilitas elektronika, listrik, air, bahan bakar, dan pengolahan limbah; dan
5. e.lahan untuk bangunan, lapangan, periklanan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan pelabuhan.

Pasal 4

(1)Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan tarif Jasa Kepelabuhanan.
(2)Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jenis dan struktur golongan yang ditetapkan berdasarkan:
1. a.kepentingan pelayanan umum;
2. b.peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. c.kepentingan pengguna jasa;
4. d.peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
5. e.pengembalian biaya; dan
6. f.pengembangan usaha.
(3)Selain berpedoman pada jenis dan struktur golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tarif Jasa Kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
1. a.keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. b.penilaian tingkat pelayanan (level of Service); dan
3. c.prinsip akuntansi yang berlaku.

BAB IV

STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 5

(1)Struktur tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan kerangka tarif berdasarkan tatanan waktu dan/atau satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.
(2)Struktur tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(3)Tarif jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dapat dilakukan dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 6

(1)Struktur tarif terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan terdiri atas:
1. a.pelayanan jasa kapal;
2. b.pelayanan jasa penumpang;
3. c.pelayanan jasa kendaraan; dan
4. d.pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
(2)Pelayanan jasa kapal terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan jasa penundaan pada Pelabuhan yang menyediakan kapal tunda;
2. b.pelayanan jasa sandar/tambat yang terdiri atas:
  1. 1.dermaga beton jembatan bergerak (movable bridge/MB) dengan side ramp;
  2. 2.dermaga beton jembatan bergerak (movable bridge/MB) tanpa side ramp;
  3. 3.dermaga beton/plengsengan;
  4. 4.dermaga ponton; dan
  5. 5.dermaga kayu;
3. c.pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal (ship traffic control) yang dibangun dan dioperasikan Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(3)Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pas masuk pelabuhan untuk penumpang menyeberang; dan
2. b.jasa sistem informasi teknologi administrasi.
(4)Pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.jasa dermaga;
2. b.jasa penimbangan kendaraan;
3. c.jasa jaringan jalan dan rel kereta api;
4. d.pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan menyeberang; dan
5. e.jasa sistem informasi teknologi administrasi.
(5)Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
1. a.penggunaan tanah/lahan;
2. b.penggunaan ruangan/bangunan;
3. c.periklanan;
4. d.pelayanan penggunaan listrik;
5. e.pelayanan penggunaan air bersih;
6. f.pelayanan penyediaan bahan bakar;
7. g.pelayanan untuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
8. h.penampungan limbah;
9. i.jasa kepil;
10. j.administrasi manifest;
11. k.sewa alat;
12. l.pelayanan jasa portir;
13. m.jasa parkir;
14. n.jasa pas masuk pelabuhan untuk orang yang tidak menyeberang;
15. o.jasa pas masuk pelabuhan untuk kendaraan yang tidak menyeberang;
16. p.jasa sandar kapal di dermaga di luar jam operasi; dan
17. q.jasa pelayanan pariwisata dan perhotelan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan tatanan waktu dan/atau satuan ukuran dari setiap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, struktur tarif terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dapat diperoleh dari hasil perhitungan Biaya per Satuan Unit Produksi (Cosf Per Unit).
(2)Perhitungan struktur tarif yang diperoleh dari hasil perhitungan Biaya per Satuan Unit Produksi (Cost Per Unit), ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pelayanan jasa kapal terdiri atas:
  1. 1.pelayanan jasa penundaan, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang ditunda dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per-jam;
  2. 2.pelayanan jasa sandar/tambat, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per kunjungan kapal (caU) dihitung sejak kapal sandar sampai dengan meninggalkan dermaga;
  3. 3.waktu kunjungan kapal (call) sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; dan
  4. 4.tarif pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per kegiatan.
2. b.pelayanan jasa penumpang terdiri atas:
  1. 1.pas masuk Pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan; dan
  2. 2.jasa sistem informasi teknologi administrasi, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan.
3. c.tarif pelayanan jasa kendaraan terdiri dari:
  1. 1.jasa dermaga, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan;
  2. 2.jasa penimbangan kendaraan yang bermuatan barang, dihitung berdasarkan satuan rupiah per golongan kendaraan per ton per kunjungan;
  3. 3.pas masuk pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan; dan
  4. 4.jasa sistem informasi administrasi, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan;
(3)Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 1 dan angka 2 dibedakan berdasarkan golongan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perhitungan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tarif Jasa Kepelabuhanan lainnya ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

BAB V

GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 8

Golongan tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jasa kepelabuhanan, kelas pelabuhan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia di pelabuhan.

Pasal 9

(1)Golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan untuk setiap Pelabuhan sesuai dengan:
1. a.kelas Pelabuhan Penyeberangan;
2. b.lintas penyeberangan; dan
3. c.tingkat Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
(2)Kelas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
(3)Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari:
1. a.pelayaran lintas penyeberangan antar negara (internasional);
2. b.pelayaran lintas penyeberangan antar Provinsi, antar Kabupaten/Kota, dan dalam Kabupaten/Kota;
3. c.pelayaran Long Distance Ferry (LDF).
(4)Tingkat Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pelayanan jasa penumpang; dan
2. b.pelayanan jasa kendaraan.
(5)Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.penumpang dewasa; dan
2. b.penumpang anak berumur 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
(6)Tarif pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGATURAN KERINGANAN DAN DIFERENSIASI TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 10

(1)Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan dapat memberikan keringanan (discount/ reduksi) tarif, diferensiasi tarif, progresif, reward, dan penalty.
(2)Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(3)Kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.kegiatan kenegaraan;
2. b.tugas pemerintahan tertentu;
3. c.kegiatan search and rescue, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
4. d.kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan
5. e.kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri.
(4)Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (3) diajukan oleh instansi pemerintah kepada Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(5)Pengaturan terhadap pemberian tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Menteri bagi Pelabuhan yang diusahakan tidak secara tidak komersial oleh Satuan Pelayanan pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. b.Direksi Badan Usaha Pelabuhan bagi Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal; dan
3. c.Gubernur, Bupati/Walikota bagi Pelabuhan yang diusahakan tidak seeara komersial oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan merupakan Penerimaan Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 891);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN, SERTA MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIGUNAKAN MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
3.Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
4.Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
5.Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.
6.Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah merupakan pelayanan jasa terhadap kapal, penumpang, dan kendaraan berupa penyediaan dan/atau pengembangan.
7.Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya.
8.Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
9.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
10.Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disebut BPTD adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
11.Biaya per Satuan Unit Produksi (Cost Per Unit) adalah total biaya penyelenggaraan masing-masing jenis jasa kepelabuhanan dibagi total produksi selama periode tertentu.
12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Prasarana dan Sarana Transportasi.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
b.struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
c.golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
d.pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
e.penetapan tarif dan jasa kepelabuhanan;
f.mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan.

BAB III

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 3

(1)Pelayanan Jasa Kepelabuhanan diberikan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(2)Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas untuk kegiatan pelayanan kapal;
2. b.fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang;
3. c.fasilitas untuk pelayanan kendaraan;
4. d.fasilitas elektronika, listrik, air, bahan bakar, dan pengolahan limbah; dan
5. e.lahan untuk bangunan, lapangan, periklanan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan pelabuhan.

Pasal 4

(1)Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan tarif Jasa Kepelabuhanan.
(2)Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jenis dan struktur golongan yang ditetapkan berdasarkan:
1. a.kepentingan pelayanan umum;
2. b.peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. c.kepentingan pengguna jasa;
4. d.peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
5. e.pengembalian biaya; dan
6. f.pengembangan usaha.
(3)Selain berpedoman pada jenis dan struktur golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tarif Jasa Kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
1. a.keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. b.penilaian tingkat pelayanan (level of Service); dan
3. c.prinsip akuntansi yang berlaku.

BAB IV

STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 5

(1)Struktur tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan kerangka tarif berdasarkan tatanan waktu dan/atau satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.
(2)Struktur tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(3)Tarif jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dapat dilakukan dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 6

(1)Struktur tarif terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan terdiri atas:
1. a.pelayanan jasa kapal;
2. b.pelayanan jasa penumpang;
3. c.pelayanan jasa kendaraan; dan
4. d.pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
(2)Pelayanan jasa kapal terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan jasa penundaan pada Pelabuhan yang menyediakan kapal tunda;
2. b.pelayanan jasa sandar/tambat yang terdiri atas:
  1. 1.dermaga beton jembatan bergerak (movable bridge/MB) dengan side ramp;
  2. 2.dermaga beton jembatan bergerak (movable bridge/MB) tanpa side ramp;
  3. 3.dermaga beton/plengsengan;
  4. 4.dermaga ponton; dan
  5. 5.dermaga kayu;
3. c.pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal (ship traffic control) yang dibangun dan dioperasikan Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(3)Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pas masuk pelabuhan untuk penumpang menyeberang; dan
2. b.jasa sistem informasi teknologi administrasi.
(4)Pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.jasa dermaga;
2. b.jasa penimbangan kendaraan;
3. c.jasa jaringan jalan dan rel kereta api;
4. d.pas masuk Pelabuhan untuk kendaraan menyeberang; dan
5. e.jasa sistem informasi teknologi administrasi.
(5)Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
1. a.penggunaan tanah/lahan;
2. b.penggunaan ruangan/bangunan;
3. c.periklanan;
4. d.pelayanan penggunaan listrik;
5. e.pelayanan penggunaan air bersih;
6. f.pelayanan penyediaan bahan bakar;
7. g.pelayanan untuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
8. h.penampungan limbah;
9. i.jasa kepil;
10. j.administrasi manifest;
11. k.sewa alat;
12. l.pelayanan jasa portir;
13. m.jasa parkir;
14. n.jasa pas masuk pelabuhan untuk orang yang tidak menyeberang;
15. o.jasa pas masuk pelabuhan untuk kendaraan yang tidak menyeberang;
16. p.jasa sandar kapal di dermaga di luar jam operasi; dan
17. q.jasa pelayanan pariwisata dan perhotelan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan tatanan waktu dan/atau satuan ukuran dari setiap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, struktur tarif terhadap jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dapat diperoleh dari hasil perhitungan Biaya per Satuan Unit Produksi (Cosf Per Unit).
(2)Perhitungan struktur tarif yang diperoleh dari hasil perhitungan Biaya per Satuan Unit Produksi (Cost Per Unit), ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pelayanan jasa kapal terdiri atas:
  1. 1.pelayanan jasa penundaan, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang ditunda dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per-jam;
  2. 2.pelayanan jasa sandar/tambat, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per kunjungan kapal (caU) dihitung sejak kapal sandar sampai dengan meninggalkan dermaga;
  3. 3.waktu kunjungan kapal (call) sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat; dan
  4. 4.tarif pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan Gross Tonnage (GT) per kegiatan.
2. b.pelayanan jasa penumpang terdiri atas:
  1. 1.pas masuk Pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan; dan
  2. 2.jasa sistem informasi teknologi administrasi, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan.
3. c.tarif pelayanan jasa kendaraan terdiri dari:
  1. 1.jasa dermaga, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan;
  2. 2.jasa penimbangan kendaraan yang bermuatan barang, dihitung berdasarkan satuan rupiah per golongan kendaraan per ton per kunjungan;
  3. 3.pas masuk pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan; dan
  4. 4.jasa sistem informasi administrasi, dihitung berdasarkan satuan per golongan kendaraan per kunjungan;
(3)Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 1 dan angka 2 dibedakan berdasarkan golongan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perhitungan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tarif Jasa Kepelabuhanan lainnya ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

BAB V

GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 8

Pasal 9

(1)Golongan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan untuk setiap Pelabuhan sesuai dengan:
1. a.kelas Pelabuhan Penyeberangan;
2. b.lintas penyeberangan; dan
3. c.tingkat Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
(2)Kelas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
(3)Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari:
1. a.pelayaran lintas penyeberangan antar negara (internasional);
2. b.pelayaran lintas penyeberangan antar Provinsi, antar Kabupaten/Kota, dan dalam Kabupaten/Kota;
3. c.pelayaran Long Distance Ferry (LDF).
(4)Tingkat Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pelayanan jasa penumpang; dan
2. b.pelayanan jasa kendaraan.
(5)Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.penumpang dewasa; dan
2. b.penumpang anak berumur 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
(6)Tarif pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGATURAN KERINGANAN DAN DIFERENSIASI TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 10

(1)Penyelenggara Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan dapat memberikan keringanan (discount/ reduksi) tarif, diferensiasi tarif, progresif, reward, dan penalty.
(2)Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(3)Kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.kegiatan kenegaraan;
2. b.tugas pemerintahan tertentu;
3. c.kegiatan search and rescue, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
4. d.kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan
5. e.kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri.
(4)Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (3) diajukan oleh instansi pemerintah kepada Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.
(5)Pengaturan terhadap pemberian tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Menteri bagi Pelabuhan yang diusahakan tidak secara tidak komersial oleh Satuan Pelayanan pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. b.Direksi Badan Usaha Pelabuhan bagi Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal; dan
3. c.Gubernur, Bupati/Walikota bagi Pelabuhan yang diusahakan tidak seeara komersial oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan merupakan Penerimaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015