Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan; MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang KONSESIDANBENTUKKERJASAMALAINNYAANTARAPEMERINTAH DENGANBADANUSAHAPELABUHAN01 BIDANGKEPELABUHANAN TENTANG NOMORPM 15 TAHUN2015 PERATURANMENTER!PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN
5533); Menetapkan PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYAANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN. MEMUTUSKAN:
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
KETENTUANUMUM
perjanjian tertulis antara dengan Badan Usaha pengusahaan di pe1abuhan Perjanjian Konsesi adalah Penyelenggara Pelabuhan Pe1abuhan dalam kegiatan yang dikonsesikan. 23.
Pasa13 Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:
Pasa12 KEGIATANPENGUSAHAANDI PELABUHANYANGDILAKUKAN OLEH BADANUSAHAPELABUHAN BABII JenderalDirekturadalah29. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Kepelabuhanan, adalah kegiatan pengusahaan dalam rangka penyediaan danf atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang meliputi:
Pasa16 Bagian Kedua Jenis Kegiatan Yang Dapat Dikerjasamakan Antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Kepelabuhanan Kegiatan kerjasama penyediaan danfatau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dilakukan dengan tujuan:
Bagian Kesatu Tujuan Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan TUJUAN,JENIS DANPRINSIPKERJASAMAANTARAPEMERINTAH DENGANBADANUSAHAPELABUHANDr BIDANGKEPELABUHANAN BABIII Kegiatan penyediaan danfatau pelayanan jasa kapal, periumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan kerjasama Pemerintah dalam hal ini Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam bentuk konsesi atau bentuk kerjasama lainnya, yang dituangkan dalam perjanjian. Pasa14 Pasa18
Pasa19 Pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dibanguu/ dikembangkan oleh BUP BUMN kepe1abuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
pelabuhan yang telah dan / atau dioperasikan (eksisting) pada Pasal 6 huruf a meliputi Pengelolaan fasilitas dibangun I dikem bangkan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
Pasa17
Pengembangan terminal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, pada pelabuhan yang sudah memiliki Rencana Induk Pelabuhan terdiri atas:
Pasall1 Pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangurr/ dikembangkan oleh BUP non BUMN kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
Pasa116
Bagian Ketiga Prinsip Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepe1abuhanan Pasal 18 Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan dilakukan berdasarkan prinsip:
Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal melakukan konsultasi publik. Pasa120
IDENTIFlKASIDANPENETAPANKEGIATANPENGUSAHAAN DI PELABUHANBERDASARKANKERJASAMA DENGANBADANUSAHAPELABUHAN BABIV
Pasa125
Badan Usaha Pelabuhan dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Kegiatan Pengusahaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan kriteria sebagai berikut:
Pasa123 Badan Usaha Pelabuhan dapat mengajukan prakarsa pengelolaan/pengembangan/pembangunan pelabuhan yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pasa122 KERJASAMA PENGUSAHAAN Dr PELABUHAN ATAS PRAKARSA BADAN USAHA PELABUHAN BABV
(1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.
Bagian Kedua Kerjasama Dalam Bentuk Konsesi Paragraf 1 Kerjasarna Pengusahaan di Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Telah Dibangurr/ dikembangkan dan Iatau Dioperasikan (Eksisting) Pasa128
Pasa127 Bagian Kesatu Umurn BABVI BENTUKKERJASAMAANTARAPEMERINTAH DENGANBADANUSAHAPELABUHANDr BIDANGKEPELABUHANAN
Pasa126
Paragraf 2 Kerjasama Dalam Pengusahaan di Pelabuhan Yang Merupakan Pembangunan Pelabuhan Baru Pasa129
Pasa130 Paragraf 3 Kerjasarna Dalam Pengusahaan di Pelabuhan Yang Merupakan Pengem bangan Terminal Baru
Pasa132 Paragraf 5 Kerjasama Dalam Pengusahaan di Pelabuhan Yang Merupakan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Berubah Status Menjadi Terminal Umum
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)