Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015
- Nomor
- 166
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu penyempurnaan pengaturan status fasilitas pelabuhan (aset); MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 166 TAHUN 2015 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYAANTARAPEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN MENTERIPERHUBUNGAN
Mengingat PERUBAHANATASPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYAANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN
MEMUTUSKAN: 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
NegaraKementerian Perhubungan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Paragraf 1 Kerjasama Pengusahaan di Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Telah Dibangun, Dikembangkan, dan/ atau Dioperasikan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ten tang Pelayaran. Pasal! Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 28 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1439) diubah, sehingga Paragraf 1 dan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Salinan sesuai dengan aslinya KE7r i r:UM ANKSLN, SRI LESTARI RA AYU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 1989032001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1639 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga130 Oktober 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tangga128 Oktober 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri im dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)