Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 150 Tahun 2016
- Nomor
- 150
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
angkutan ternak, perlu diberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan laut;
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2 0 1 5 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2 0 1 5 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 1759) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2 0 1 5 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 472), diubah sebagai berikut:
Tarif angkutan laut untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak, ditetapkan untuk:
Dalam hal terjadi kekurangan biaya subsidi pengoperasian kapal ternak pada tahun berjalan, maka untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hari layar dan menjamin kelangsungan pelayanan secara berkesinambungan, Menteri Perhubungan dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan laut untuk melanjutkan pengoperasian kapal ternak sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Jan u ari 2016. (' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Ja k a rta pada tanggal 13 Desember 2016 MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Ja k a rta pada tanggal 20 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1954 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO/H UKU M > h SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19620620 198903 2 001
Membuka PDF…