Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2018
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;
1891); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1759) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 150 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1954), diubah sebagai berikut:
dan
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2018 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 493 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK TARIF MUATAN TERNAK UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK NO. TRAYEK TARIF TERNAK (Rp)/EKOR 1 Atapupu - Tanjung Priok 788,700 2 Atapupu - Samarinda 749,700 3 Badas - Lembar 250,000 4 Badas - Pare-Pare 371,000 5 Badas - Balikpapan 653,900 6 Badas - Tanjung Priok 558,300 7 Badas - Banjarmasin 362,200 8 Balikpapan - Bima 368,800 9 Banjarmasin - Bima 367,000 10 Bengkulu - Cirebon 369,700 11 Bengkulu - Kupang 1,130,600 12 Bima - Badas 250,000 13 Bima - Lembar 351,700 14 Bima - Pare-Pare 433,700 15 Bima - Balikpapan 670,000 16 Bima - Tanjung Priok 661,000 17 Celukan Bawang - Tanjung Priok 429,100 18 Cirebon - Kupang 774,200 19 Kupang - Waingapu 350,100 20 Kupang - Tanjung Priok 777,000 21 Kupang - Cirebon 756,800 22 Kupang - Bengkulu 1,128,500 23 Kupang - Wini 100,000 24 Kupang - Atapupu 250,000 25 Kupang - Wini 100,000 26 Kupang - Atapupu 250,000 27 Kupang - Samarinda 771,600 28 Lembar - Pare-Pare 362,400 29 Lembar - Balikpapan 551,400 30 Pare-Pare - Balikpapan 353,500 31 Samarinda - Celukan Bawang 372,100 32 Tanjung Priok - Cirebon 250,000 33 Tanjung Priok - Bengkulu 360,600 34 Tanjung Priok - Kupang 777,000 35 Tanjung Priok - Bima 656,500 36 Waingapu - Tanjung Priok 675,100 37 Waingapu - Cirebon 770,500 38 Wini - Atapupu 100,000 39 Wini - Tanjung Priok 793,200 40 Wini - Atapupu 100,000 41 Wini - Samarinda 754,200 MENTERI PERHUBUNGAN BUDI KARYA SUMADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM
Membuka PDF…